Produsen Otomotif Minta Pemerintah Daerah Tinjau Kebijakan Opsen Pajak

IKPI, Jakarta: Rencana penerapan pungutan tambahan pajak atau opsen di 18 wilayah Indonesia mulai memicu kekhawatiran di sektor otomotif. Kenaikan harga kendaraan akibat kebijakan tersebut dikhawatirkan semakin menekan daya beli masyarakat yang kini sudah melesu.

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil secara wholesales dari pabrik ke dealer pada periode Januari hingga April 2025 hanya mencapai 256.368 unit. Angka ini menurun 2,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencatatkan 264.014 unit.

Penyebab utama penurunan tersebut tak lepas dari mahalnya harga mobil, salah satunya akibat beban pajak yang terus meningkat. Opsen menjadi salah satu instrumen baru yang memicu lonjakan harga. Sebagai informasi, opsen adalah pungutan tambahan dalam persentase tertentu dari pajak daerah. Setidaknya ada tiga jenis pajak yang dikenakan opsen, yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).

Sejumlah daerah seperti Aceh, Riau, Lampung, Jawa Tengah, Bangka Belitung, hingga Papua sempat memberikan angin segar dengan program relaksasi pajak atau pemutihan selama Juni 2025. Langkah ini memberikan dampak positif karena menjaga harga kendaraan tetap stabil dan diharapkan bisa memicu minat beli masyarakat.

Namun, produsen mobil tetap menyoroti penerapan opsen yang bisa memperberat kondisi pasar. Deputy 4W Sales & Marketing Managing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS), Donny Saputra, meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut.

“Kami sangat berharap rekan-rekan pemerintah daerah bisa mengevaluasi kembali rencana penerapan opsen, apalagi melihat kondisi pasar yang masih belum pulih sepenuhnya,” ujar Donny dalam keterangan di Jakarta baru-baru ini.

Menurutnya, jika masyarakat menunda pembelian mobil karena harga yang terlalu tinggi, justru potensi pendapatan daerah bisa ikut terdampak. “Kalau penjualan turun, penerimaan daerah dari pajak juga bisa ikut berkurang,” tambahnya.

Untuk mengimbangi tekanan tersebut, Suzuki telah meluncurkan berbagai program penjualan khusus untuk seluruh lini produknya. Tujuannya agar calon pembeli tetap punya kesempatan memiliki mobil baru meski kondisi pasar menantang.

“Dalam situasi seperti ini, konsumen tentu lebih hati-hati mengambil keputusan. Oleh karena itu, kami menghadirkan program menarik untuk mendorong daya beli,” jelas Donny.

Dengan masih lesunya pasar otomotif nasional, pelaku industri berharap ada sinergi lebih kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaku usaha agar ekosistem industri kendaraan tetap tumbuh sehat di tengah tantangan fiskal dan daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. (alf)

 

 

 

 

 

id_ID