IKPI, Jakarta: Dalam langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menjalin kerja sama pertukaran data dan informasi. Fokus kerja sama ini mencakup kolaborasi erat antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara serta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas).
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menyatakan bahwa kerja sama ini tidak sekadar bertukar data, tetapi juga melibatkan analisis bersama hingga penagihan pajak secara terpadu. “Kami akan melakukan pekerjaan bersama antara DJP dan Dirjen Minerba, serta DJP dan SKK Migas, dalam bentuk pertukaran data, informasi, joint analysis, hingga penagihan bersama,” ujar Anggito di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (31/7/2025).
Perjanjian kerja sama ini telah diteken langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada hari yang sama. Kerja sama lintas kementerian ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan kepatuhan di sektor sumber daya alam yang selama ini menyumbang signifikan terhadap pendapatan negara.
Tak hanya membahas kerja sama perpajakan, pertemuan antara Sri Mulyani dan Bahlil juga menyoroti arahan Presiden Prabowo terkait percepatan elektrifikasi desa. Bahlil mengungkapkan bahwa masih terdapat lebih dari 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum tersambung listrik.
“Target Bapak Presiden kurang lebih lima tahun harus selesai. Itu tadi yang kami koordinasikan dengan Ibu Menkeu,” ujar Bahlil kepada wartawan usai pertemuan. (bl)
