IKPI, Jakarta: Pergantian kursi Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa dinilai bisa menjadi momentum penting dalam arah baru reformasi perpajakan nasional. Organisasi Transisi Bersih mendorong pemerintah lebih serius menggali potensi penerimaan dari industri ekstraktif, khususnya nikel dan batu bara, yang selama ini dianggap terlalu longgar diberi insentif.
Direktur Eksekutif Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, menegaskan bahwa penerimaan negara dari sektor tersebut jauh lebih besar dan adil ketimbang terus menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang langsung menekan daya beli masyarakat.
“Kalau PPN dinaikkan ke 12%, tambahan penerimaan negara secara kumulatif masih lebih kecil dibanding ekstensifikasi pajak dari nikel dan batu bara. Potensinya berkali-kali lipat lebih besar,” ujar Rahman, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, strategi pajak selama ini justru menimbulkan ketimpangan. Warga kecil harus menanggung kenaikan PPN dan pajak daerah, sementara industri besar serta individu superkaya kerap menikmati fasilitas seperti tax holiday, pembebasan bea masuk, hingga subsidi energi besar-besaran.
Dalam kasus nikel, Rahman menyoroti dampak kebijakan larangan ekspor bijih mentah yang diikuti insentif untuk pembangunan smelter. Hasil riset Transisi Bersih mencatat kapasitas smelting nikel melonjak 15 kali lipat dalam tujuh tahun, dari 200.000 ton pada 2016 menjadi lebih dari 3 juta ton pada 2023, bahkan berpotensi menembus 5,5 juta ton dalam beberapa tahun ke depan. Lonjakan produksi ini justru menimbulkan surplus yang menekan harga global sekaligus mempercepat terkurasnya cadangan nikel nasional.
“Akibat insentif berlebihan, keuntungan besar justru mengalir ke investor asing. Rakyat malah harus menanggung beban lingkungan dan sosial,” tegasnya.
Transisi Bersih menilai inilah saat yang tepat bagi Menkeu Purbaya untuk berani mengubah arah kebijakan fiskal. Bukan lagi sekadar “memanen di kebun binatang” dengan memajaki konsumsi masyarakat, melainkan berani masuk ke “belantara” sektor ekstraktif yang menyimpan potensi besar bagi penerimaan negara. (alf)
