IKPI, Jakarta: Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menghapus piutang kredit macet yang dimiliki oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun, Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menegaskan bahwa program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak termasuk dalam kredit yang akan dihapuskan.
Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet pada UMKM. Menurut Maman, kredit dalam program KUR telah dijamin oleh lembaga asuransi seperti Jamkrindo dan Askrindo, sehingga tidak masuk dalam kriteria piutang macet yang akan dihapuskan.
“Pendekatan bank kan berbasis administrasi, ada NPL (Non-Performing Loan) yang harus dijaga. Program KUR memiliki jaminan dari lembaga asuransi, sehingga jika terjadi kredit macet, itu sudah dijamin oleh asuransi. Karena itu, KUR tidak masuk dalam penghapusan tagihan,” ujar Maman melalui akun Instagram resmi @kementerianumkm, Minggu (12/1/2025).
Maman juga menyoroti bahwa program KUR mendapat subsidi bunga dari pemerintah, yang memungkinkan pelaku UMKM memperoleh pinjaman dengan bunga rendah, yaitu 6% flat. Padahal, bunga asli pinjaman bank biasanya berkisar antara 13% hingga 15%.
“Dengan subsidi bunga dari pemerintah, UMKM dapat memanfaatkan pinjaman dengan bunga rendah. Ini adalah bentuk langkah afirmatif untuk mendukung pemberdayaan UMKM dan memastikan keadilan,” tambahnya.
Kriteria Kredit yang Dihapuskan
Maman menjelaskan, penghapusan kredit macet UMKM hanya berlaku untuk:
1. Kredit dengan nilai maksimal Rp 500 juta.
2. Kredit yang telah masuk dalam daftar hapus buku Bank Himbara minimal lima tahun sebelum PP ini ditetapkan.
3. Nasabah UMKM yang tidak memiliki kemampuan membayar lagi serta tidak memiliki agunan.
Kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban UMKM yang mengalami kesulitan akibat kredit macet, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah. (alf)
