IKPI, Jakarta: Pemerintah semakin memperketat langkah dalam membasmi praktik penghindaran dan penggelapan pajak lintas negara. Melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan resmi memberlakukan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) PER-10/PJ/2025 yang memperkuat kerangka hukum pertukaran informasi perpajakan internasional.
Perdirjen ini tidak hanya memperluas cakupan kerja sama pajak global, tetapi juga menyatukan dan mencabut empat aturan sebelumnya, menjadikannya sebagai payung hukum utama dalam pelaksanaan pertukaran data lintas yurisdiksi untuk tujuan perpajakan.
Beleid anyar ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal 13 PMK Nomor 39/PMK.03/2017, yang mengatur tata cara pertukaran informasi berdasarkan perjanjian internasional.
Dengan regulasi ini, DJP dapat mengakses data perpajakan dari negara mitra secara lebih efektif, termasuk data akuntansi, perbankan, hingga kepemilikan manfaat yang sering kali disembunyikan oleh oknum wajib pajak.
“Pertukaran informasi dilakukan demi memastikan kepatuhan pajak, mencegah praktik penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), serta mengidentifikasi penggelapan pajak secara lintas negara,” bunyi penjelasan dalam Pasal 3 ayat (6) PER-10/PJ/2025.
Tiga Skema Pertukaran Data
PER-10/PJ/2025 menetapkan tiga bentuk utama pertukaran informasi: berdasarkan permintaan, secara spontan, dan otomatis.
• Berdasarkan Permintaan (Exchange on Request):
DJP atau otoritas negara mitra dapat saling meminta data perpajakan yang diperlukan. Informasi yang dapat diakses termasuk data kepemilikan, perbankan, akuntansi, hingga transaksi bisnis. Jika belum tersedia, DJP berhak mengumpulkan data tambahan dari pihak ketiga.
• Pertukaran Spontan (Spontaneous Exchange):
Informasi penting yang berpotensi berdampak pada pemenuhan kewajiban pajak akan langsung dibagikan ke negara mitra tanpa perlu diminta terlebih dahulu.
• Pertukaran Otomatis (Automatic Exchange):
Dilakukan secara rutin dan sistematis. Biasanya mencakup data pemotongan pajak lintas negara serta informasi lainnya yang tercatat dalam sistem administrasi DJP.
Tak hanya itu, DJP juga diberi mandat untuk melaksanakan kegiatan pendukung seperti Competent Authority Meetings, Tax Examinations Abroad, serta Simultaneous Tax Examinations, yang memungkinkan koordinasi lintas otoritas pajak dalam pelacakan kewajiban pajak global.
Jaminan Kerahasiaan & Kepatuhan Internasional
Meski berbasis pertukaran data terbuka antarnegara, regulasi ini tetap menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan. Seluruh informasi yang diterima dan disampaikan dijamin keamanannya serta hanya digunakan untuk tujuan perpajakan sesuai hukum nasional dan perjanjian internasional yang berlaku.
Empat Aturan Lama Resmi Dicabut
Sebagai bagian dari harmonisasi regulasi, PER-10/PJ/2025 mencabut empat peraturan sebelumnya, yakni:
• PER-67/PJ./2009
• PER-28/PJ/2017
• PER-24/PJ/2018
• PER-02/PJ/2022
Dengan pencabutan ini, aturan terbaru menjadi satu-satunya rujukan utama dalam pelaksanaan pertukaran informasi antarnegara untuk kepentingan perpajakan.
Dengan PER-10/PJ/2025, Indonesia mengirimkan sinyal kuat kepada dunia: bahwa keterbukaan data lintas negara adalah senjata penting dalam memastikan keadilan dan ketaatan pajak. (alf)
