IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) resmi menyerahkan dua tersangka kasus pidana perpajakan berinisial HP dan YD ke Pengadilan Negeri Palangka Raya, disertai barang bukti yang relevan. Kedua tersangka diduga menyebabkan kerugian negara yang signifikan, dengan nilai mencapai Rp20,4 miliar.
Langkah hukum ini diambil setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah pada 9 April 2025. Penyerahan kepada pengadilan dilakukan sebagai bagian dari tahap II proses penyidikan (P-22).
“Tindakan ini merupakan kelanjutan dari proses hukum setelah P-21 ditetapkan, sebagai bagian dari komitmen kami dalam menegakkan kepatuhan pajak,” demikian pernyataan resmi DJP Kalselteng, dikutip Selasa (10/6/2025).
HP yang menjabat sebagai Direktur Utama dan YD sebagai Komisaris Utama di PT SMJL, diduga dengan sengaja tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut selama periode Januari 2018 hingga Desember 2020.
Atas perbuatannya, keduanya dijerat dengan Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagaimana telah diubah terakhir melalui UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka terancam hukuman penjara minimal enam bulan hingga enam tahun, serta denda antara dua hingga empat kali lipat dari jumlah pajak yang tidak dibayar.
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, menegaskan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan mengedepankan prinsip ultimum remedium, yakni pendekatan pidana sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif tidak diindahkan.
“Langkah hukum ini diambil bukan hanya untuk menindak, tapi juga sebagai bentuk edukasi kepada Wajib Pajak agar lebih patuh dan memahami kewajiban perpajakan secara utuh,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi terhadap sinergi lintas lembaga dalam menangani kasus ini. “Kami berterima kasih atas dukungan Korwas PPNS Polda Kalimantan Tengah, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Pengadilan Negeri Palangka Raya yang telah bersinergi demi kelancaran proses hukum ini,” katanya. (alf)
