IKPI, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mendorong pemerintah agar memberikan insentif pajak dan potongan harga bagi pelancong guna menyelamatkan industri perhotelan yang tengah terpuruk. Usulan ini disampaikan menyusul laporan anjloknya tingkat hunian hotel di berbagai daerah, terutama Jakarta.
“Angka menunjukkan hampir semua hotel mengalami penurunan okupansi. Ini bukan gejala sementara, tapi masalah serius yang perlu mendapat respons cepat dari pemerintah pusat maupun daerah,” ujar Shinta di Balai Agung, DKI Jakarta, Selasa (27/5/2025).
Menurut Shinta, lesunya bisnis perhotelan dipicu kombinasi rendahnya kunjungan wisatawan dan berkurangnya agenda-agenda pemerintah yang sebelumnya menjadi penopang okupansi. Ia menilai perlu adanya strategi yang lebih progresif, seperti diskon pajak hotel dan insentif finansial untuk menarik pelancong domestik.
“Bisnis perhotelan sangat bergantung pada keseimbangan supply dan demand. Ketika permintaan lemah, pemerintah harus masuk sebagai katalisator,” tegasnya.
Shinta juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang membatasi penggunaan fasilitas hotel untuk rapat atau acara resmi, sehingga berdampak langsung pada pendapatan sektor perhotelan. Ia menyebut, saat ini pelaku usaha tengah menghadapi tekanan ganda: penurunan pengunjung dan beban pajak yang tetap tinggi.
“Kalau tidak ada relaksasi pajak, industri hotel bisa ambruk lebih dalam. Beban ini tidak bisa ditanggung pelaku usaha sendirian,” tambahnya.
Kondisi ini sejalan dengan hasil survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta yang mencatat penurunan okupansi tertinggi datang dari segmen pemerintahan, mencapai 66,7 persen.
Ketua PHRI DKI, Sutrisno Iwanto, bahkan memperingatkan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal jika tidak ada intervensi kebijakan yang menyeluruh.
“Sebanyak 90 persen pengusaha mempertimbangkan mengurangi tenaga harian lepas. Sekitar 30 persen lainnya siap memangkas karyawan tetap. Ini bukan sekadar peringatan, tapi ancaman nyata,” kata Sutrisno, Senin (26/5/2025).
Ia menambahkan, industri hotel dan restoran merupakan penyumbang signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta, dengan kontribusi sekitar 13 persen. Lebih dari 600 ribu tenaga kerja di sektor akomodasi dan kuliner menggantungkan hidupnya pada industri ini, berdasarkan data BPS 2023.
Sutrisno mengingatkan, jika krisis ini dibiarkan, efek domino akan terasa ke sektor-sektor lain, mulai dari UMKM, petani, hingga pelaku seni budaya yang selama ini menjadi bagian dari rantai pasok pariwisata dan perhotelan.
“Sudah waktunya pemerintah bertindak konkret. Kita butuh strategi pemulihan, bukan sekadar janji,” katanya. (alf)
