IKPI, Jakarta: Kinerja penerimaan negara di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan tren yang menggembirakan. Hingga April 2025, realisasi penerimaan perpajakan di Bumi Sriwijaya telah mencapai Rp1,69 triliun, atau setara 29,83% dari target APBN tahun ini. Capaian tersebut disampaikan dalam rapat pleno Forum Asset and Liability Committee (ALCo) di Sumsel kemarin, yang melibatkan seluruh instansi vertikal Kementerian Keuangan di provinsi ini.
Pertumbuhan penerimaan perpajakan yang mencakup pajak serta kepabeanan dan cukai mengalami peningkatan sebesar 1,03% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Salah satu motor utama pertumbuhan ini adalah lonjakan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melonjak drastis hingga 102,3%. Peningkatan signifikan ini ditopang oleh pembayaran dari sektor perkebunan yang menggeliat.
Di sisi lain, sektor kepabeanan dan cukai juga tak kalah bersinar. Total penerimaan tercatat sebesar Rp206,60 miliar, atau 80,05% dari target Rp258,09 miliar. Pertumbuhan tahunan sektor ini mencatatkan angka impresif sebesar 125,51%. Kontributor utama datang dari ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya yang melonjak seiring naiknya Harga Patokan Ekspor (HPE) dan volume ekspor yang bertumbuh 25,86%. Imbasnya, penerimaan bea keluar meroket hingga 620,44% dibandingkan tahun lalu.
Tak hanya pajak dan bea cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumsel juga menunjukkan performa kuat dengan capaian Rp899,61 miliar atau 37,40% dari target. Sebagian besar berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) dengan kontribusi Rp532,32 miliar, sementara sisanya berasal dari pendapatan atas aset, piutang, dan lelang yang mencapai Rp367,29 miliar. Komponen ini tumbuh sebesar 15,76% dibandingkan periode sebelumnya.
Dalam aspek belanja negara, Sumsel telah merealisasikan anggaran sebesar Rp12,7 triliun atau 25,87% dari total pagu. Belanja pemerintah pusat didominasi oleh pembayaran gaji, tunjangan ASN, THR, serta honorarium dan lembur, yang secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Belanja sosial seperti program ATENSI dari Kemensos serta bantuan pendidikan Kartu Indonesia Pintar Kuliah juga mengalami peningkatan.
Sementara itu, kinerja Transfer ke Daerah (TKD) turut memperkuat belanja publik di daerah. Dana Bagi Hasil (DBH) telah tersalurkan sebesar Rp2,51 triliun (22,65%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp4,46 triliun (31,84%), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik sebesar Rp1,44 triliun (28,83%). Dana Desa mencatat penyaluran tertinggi di enam kabupaten dengan total Rp1,03 triliun atau 41,56% dari pagu, sementara Dana Insentif Daerah mencapai Rp4,51 miliar.
Kinerja fiskal Sumatera Selatan pada awal 2025 ini menjadi sinyal positif bagi pemulihan ekonomi daerah. Optimisme pun menguat, seiring dengan sinergi kebijakan dan dukungan fiskal dari pusat yang terus berjalan. (alf)
