IKPI, Jakarta: Pemerintah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar tetap tangguh menghadapi potensi lonjakan harga minyak dunia di tengah ketidakpastian geopolitik global.
Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rofyanto Kurniawan mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario dalam penyusunan APBN 2027, termasuk apabila harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) kembali melonjak hingga mencapai US$ 100 per barel.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan dengan berkaca pada pengalaman selama beberapa tahun terakhir, terutama pada 2022 dan 2026 ketika konflik geopolitik sempat mendorong harga minyak melonjak tajam.
“Jadi sebenarnya kita sudah mengantisipasi, menyiapkan exercise untuk kondisi yang lebih buruk. Katakanlah sampai ICP mencapai US$ 100 per barrelnya,” ujar Rofyanto dalam Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027, dikutip Jumat (7/8).
Rofyanto menjelaskan bahwa pemerintah telah mengantisipasi potensi lonjakan harga minyak dunia sejak penyusunan APBN 2026.
Saat itu, asumsi Indonesian Crude Price (ICP) ditetapkan sebesar US$ 70 per barel. Namun, memanasnya konflik di Timur Tengah sempat mendorong harga minyak dunia melonjak hingga menembus US$ 100 per barel sebelum kembali turun seiring meredanya ketegangan geopolitik.
Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai simulasi fiskal untuk menguji ketahanan APBN apabila harga minyak bertahan di kisaran US$ 90 hingga US$ 100 per barel sepanjang tahun. Hasil simulasi itu kemudian menjadi salah satu dasar dalam penyusunan asumsi makro RAPBN 2027.
Menurut Rofyanto, rentang asumsi ICP sebesar US$ 70 hingga US$9 5 per barel yang telah disepakati bersama DPR dalam pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 sudah mencerminkan berbagai risiko global yang berpotensi memengaruhi perekonomian.
Dengan demikian, pemerintah menilai asumsi tersebut cukup realistis untuk menghadapi ketidakpastian pada tahun depan.
Ia menambahkan, fluktuasi harga minyak masih menjadi salah satu risiko terbesar bagi kesehatan fiskal Indonesia. Berdasarkan hasil simulasi pemerintah, setiap kenaikan ICP sebesar US$ 1 per barel berpotensi memperlebar defisit APBN sekitar Rp 6,8 triliun.
Sebaliknya, dampak pelemahan nilai tukar rupiah terhadap APBN dinilai relatif lebih kecil.
Pemerintah memperkirakan setiap depresiasi rupiah sebesar Rp 100 terhadap dolar Amerika Serikat (AS) hanya akan meningkatkan defisit APBN sekitar Rp 0,8 triliun.
Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai exercise dan simulasi fiskal guna memastikan APBN tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional, meskipun terjadi lonjakan harga energi yang dipicu dinamika geopolitik global. (ds)
