IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, mendorong pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai langkah strategis untuk memperkuat sistem penerimaan negara. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi terbatas yang digelar di The Dharmawangsa Jakarta, Jumat (24/6/2026).
Dalam paparannya, Vaudy menegaskan bahwa keberadaan lembaga terintegrasi menjadi kunci untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pengelolaan penerimaan negara yang saat ini masih tersebar di berbagai unit. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengawasan dan optimalisasi penerimaan belum berjalan maksimal.
“Perlu ada lembaga yang mengintegrasikan seluruh fungsi penerimaan negara, sehingga sistemnya lebih kuat dan terkoordinasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu manfaat utama pembentukan BPN adalah menyatukan data dan sistem informasi penerimaan negara dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan demikian, kualitas data akan meningkat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat.
Selain itu, integrasi kelembagaan juga diyakini mampu meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses administrasi, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dalam mengelola penerimaan negara.
Vaudy menambahkan, pembentukan BPN juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan peningkatan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, dengan sistem yang lebih terintegrasi, pemerintah akan lebih mudah mengidentifikasi potensi penerimaan yang belum tergarap sekaligus menutup celah kebocoran yang selama ini terjadi.
“Kalau sistemnya terintegrasi, maka pengawasan lebih kuat dan potensi penerimaan bisa dimaksimalkan,” tegas Vaudy.
Diskusi terbatas ini turut menghadirkan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo sebagai narasumber, serta diikuti jajaran pengurus pusat, dewan kehormatan, dewan penaset dan anggota kehormatan IKPI.
Melalui forum ini, IKPI berharap pembentukan Badan Penerimaan Negara dapat segera direalisasikan sebagai bagian dari reformasi menyeluruh dalam sistem perpajakan dan penerimaan negara Indonesia. (bl)
