Tekan Utang Pemerintah, Purbaya Andalkan Efektivitas Pengumpulan Pajak

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap strategi pemerintah untuk menekan pertumbuhan utang pemerintah yang telah menembus Rp 10.000 triliun. Salah satunya dengan meningkatkan efektivitas pengumpulan pajak.

Purbaya mengatakan pemerintah tidak berencana mengandalkan kenaikan tarif pajak untuk memperkuat penerimaan negara. Sebaliknya, pemerintah akan membenahi cara kerja dalam mengumpulkan pajak.

“Strateginya kita akan batasin defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak ya, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak,” kata Purbaya di Jakarta, dikutip Kamis (13/8).

Menurutnya, pengendalian defisit menjadi langkah penting untuk menjaga pertumbuhan utang pemerintah agar tetap terkendali. Di sisi lain, efektivitas pengumpulan pajak diperlukan untuk memperkuat penerimaan negara tanpa harus menaikkan tarif.

Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya merespons posisi utang pemerintah yang mencapai Rp10.293,69 triliun hingga 30 Juni 2026. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, jumlah tersebut setara dengan 41,26% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Purbaya menilai posisi tersebut masih berada jauh di bawah batas 60% terhadap PDB. Dia juga memperkirakan rasio utang terhadap ukuran perekonomian masih berpeluang turun pada akhir tahun.

“Kan belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya sih akan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan, masih di bawah 60% jauh,” katanya.

Dia menekankan keberlanjutan utang dan fiskal perlu dilihat secara relatif terhadap ukuran perekonomian. Oleh krena itu, pemerintah akan menjaga agar defisit tidak terlalu tinggi sembari memperbaiki kinerja penerimaan pajak.

Adapun utang pemerintah hingga akhir Juni 2026 terdiri atas Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 8.966,79 triliun dan pinjaman sebesar Rp1.326,90 triliun.

SBN masih mendominasi portofolio utang pemerintah dengan porsi sekitar 87,1% dari total utang. Sementara itu, pinjaman memiliki porsi sekitar 12,9%. (sw)

en_US