DJP Archives - Page 4 of 7 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Ketum IKPI: Reformasi Ekosistem Pajak Mendesak, Konsultan Pajak Harus Diperkuat lewat UU

Posted on 14/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, menekankan pentingnya reformasi ekosistem perpajakan secara menyeluruh, termasuk melalui penguatan peran konsultan pajak dalam kerangka Undang-Undang.

Hal itu disampaikannya dalam Diskusi Panel IKPI dengan tema “Undang-Undang Konsultan Pajak: Pilar Perlindungan Wajib Pajak dan Penguatan Kepatuhan untuk Penerimaan Negara yang Berkelanjutan” di Kantor Pusat IKPI, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026), saat memaparkan kondisi ekosistem perpajakan nasional yang dinilai belum sepenuhnya sinkron.

“Kita melihat ekosistem perpajakan ini belum sepenuhnya terintegrasi, terutama dalam pengaturan pihak-pihak yang berinteraksi dengan wajib pajak,” ujarnya.

Ia menjelaskan, saat ini konsultan pajak memang telah diatur melalui peraturan menteri, namun pihak lain yang juga berperan sebagai kuasa wajib pajak belum memiliki pengaturan yang setara.

Data IKPI menunjukkan jumlah konsultan pajak di Indonesia baru sekitar 8.286 orang per Maret 2026 , jumlah yang relatif kecil dibandingkan total wajib pajak.

Selain itu, Vaudy menekankan pentingnya standar kompetensi yang seragam bagi seluruh pihak yang mewakili wajib pajak, sebagaimana diatur dalam PP 50 Tahun 2022.

“Semua pihak, baik konsultan pajak maupun pihak lain, harus memiliki kompetensi yang teruji, termasuk melalui sertifikasi,” katanya.

Ia juga menyoroti bahwa profesi konsultan pajak telah diakui sebagai profesi penunjang sektor keuangan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Namun demikian, berbeda dengan profesi lain seperti dokter, advokat, dan akuntan publik yang telah memiliki undang-undang tersendiri, profesi konsultan pajak masih belum memiliki payung hukum setingkat undang-undang.

“Padahal, undang-undang ini penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi wajib pajak, serta meningkatkan kepercayaan publik,” tegasnya.

Vaudy berharap momentum kolaborasi lima asosiasi dalam diskusi panel ini dapat menjadi titik balik untuk mendorong kembali masuknya RUU Konsultan Pajak dalam agenda legislasi nasional. (bl)

IKPI Jakpus Gandeng Kanwil DJP, Suryani: Kolaborasi Kunci Jawab Tantangan Coretax

Posted on 13/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Pusat: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat menggandeng Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat dalam kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) pengisian SPT Tahunan PPh Badan melalui Coretax di Hotel Ciputra, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Kolaborasi ini menjadi langkah konkret dalam menjawab berbagai tantangan teknis yang dihadapi konsultan pajak di lapangan, khususnya dalam implementasi sistem Coretax yang tengah berjalan.

Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat Suryani menegaskan bahwa sinergi antara organisasi profesi dan otoritas pajak sangat penting untuk memastikan pemahaman yang selaras terhadap kebijakan dan sistem perpajakan.

“Kolaborasi ini menjadi kunci. Kami tidak bisa berjalan sendiri, perlu dukungan langsung dari DJP agar anggota mendapatkan pemahaman yang tepat,” ujar Suryani dalam sambutannya.

Ia menjelaskan, banyaknya kendala teknis yang muncul dalam penggunaan Coretax membuat kebutuhan akan penjelasan langsung dari otoritas menjadi semakin mendesak.

“Dengan hadirnya DJP, peserta bisa langsung bertanya dan mendapatkan jawaban yang akurat,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Kanwil DJP Jakarta Pusat menghadirkan tim penyuluh yang dipimpin Kepala Bidang P2Humas Muktia, bersama Dian Anggraeni, Ratih Silviany, Eka Fitri Handayani, Elis Maysari, dan Syarif Nurochmat.

Suryani juga mengapresiasi komitmen DJP yang memberikan sosialisasi tanpa memungut biaya, sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan literasi perpajakan.

“Mereka hadir secara gratis untuk memberikan edukasi. Ini bentuk sinergi yang sangat kami hargai,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi konsultan pajak, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Konsultan pajak yang paham akan membantu wajib pajak patuh. Ini tentu mendukung penerimaan negara,” tegasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Umum Vaudy Starworld beserta jajaran pengurus pusat dan daerah, yang memberikan dukungan terhadap penguatan kapasitas anggota.

Suryani berharap kolaborasi serupa dapat terus berlanjut ke depan, sehingga setiap perubahan kebijakan dan sistem perpajakan dapat direspons dengan cepat dan tepat oleh para konsultan pajak.

“Kami ingin hubungan baik ini terus terjaga, karena pada akhirnya tujuannya sama, yaitu meningkatkan kepatuhan dan kualitas layanan perpajakan,” pungkasnya. (bl)

DJP Catat 11,1 Juta Lebih SPT Tahunan PPh Telah Dilaporkan

Posted on 13/04/202613/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat perkembangan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Tahun Pajak 2025.

Per 12 April 2026 pukul 24.00 WIB, total SPT yang telah masuk mencapai 11.112.624 SPT, dengan kontribusi terbesar berasal dari kelompok Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menyampaikan bahwa pelaporan didominasi oleh Wajib Pajak dengan tahun buku Januari–Desember.

Dari kelompok ini, Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Karyawan menjadi penyumbang terbesar dengan 9.654.060 SPT. Disusul OP Non-Karyawan yang mencatatkan 1.182.082 SPT.

Sementara itu, Wajib Pajak Badan dengan pelaporan berdenominasi Rupiah tercatat sebanyak 273.630 SPT, sedangkan yang menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat (AS) sebanyak 192 SPT.

Selain tahun buku reguler, DJP juga mencatat pelaporan dari Wajib Pajak Badan dengan beda tahun buku, yang pelaporannya telah dibuka sejak 1 Agustus 2025.

Dari kelompok ini, tercatat 2.628 SPT dalam Rupiah dan 32 SPT dalam dolar AS, sehingga seluruh angka tersebut terakumulasi dalam total capaian lebih dari 11 juta SPT yang diterima hingga pertengahan April 2026.

Selain capaian pelaporan SPT, progres aktivasi akun pada sistem perpajakan baru, Coretax DJP, juga menunjukkan tren yang terus meningkat.

Hingga 12 April 2026, jumlah Wajib Pajak yang telah mengaktifkan akun Coretax DJP mencapai 17.960.031, mendekati angka 18 juta pengguna.

Dari jumlah tersebut, Wajib Pajak Orang Pribadi mendominasi dengan 16.875.690 akun yang telah aktif. Wajib Pajak Badan menyusul dengan 993.312 akun, sementara Wajib Pajak dari kelompok Instansi Pemerintah tercatat sebanyak 90.802 akun.

Adapun Wajib Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang telah mengaktifkan akun Coretax DJP berjumlah 227 akun. (ds)

Kanwil DJP Jakpus Perkuat Sinergi dengan IKPI, Muktia: Coretax Butuh Pendampingan Intensif

Posted on 13/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta Pusat: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Pusat menegaskan pentingnya sinergi dengan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dalam menghadapi tantangan implementasi Coretax, khususnya pada pelaporan SPT Tahunan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Kanwil DJP Jakarta Pusat, Muktia Agus Budi Santosa dalam kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Jakarta Pusat di Hotel Ciputra, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Menurut Muktia, perubahan sistem perpajakan melalui Coretax menghadirkan tantangan baru yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membutuhkan peningkatan pemahaman dari para pengguna, termasuk konsultan pajak.

“Coretax ini secara sistem sudah semakin baik, tetapi dari sisi teknis pengisian dan pemahaman, masih perlu penguatan. Ini yang menjadi tantangan kita bersama,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dibandingkan sistem sebelumnya, implementasi Coretax menuntut pemahaman yang lebih mendalam karena adanya integrasi data yang lebih luas, termasuk konsep prepopulated data yang berdampak pada perhitungan pajak.

“Sekarang data semakin terintegrasi. Penghasilan dari berbagai sumber bisa langsung terbaca sistem, sehingga kalau tidak dipahami dengan baik, bisa menimbulkan kurang bayar,” jelasnya.

Muktia menambahkan, kondisi tersebut membuat kebutuhan akan sosialisasi dan pendampingan menjadi semakin tinggi, baik bagi wajib pajak maupun konsultan pajak sebagai mitra strategis DJP.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. IKPI adalah mitra utama kami dalam memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat,” tegasnya.

Untuk itu, Kanwil DJP Jakarta Pusat membagi tim penyuluh dalam beberapa kelompok guna menjawab tingginya permintaan sosialisasi di berbagai titik.

Dalam kegiatan ini, tim penyuluh yang hadir dipimpin oleh Dian Anggraeni bersama Ratih Silviany, Eka Fitri Handayani, Elis Maysari, dan Syarif Nurochmat.

Muktia mengungkapkan bahwa intensitas permintaan sosialisasi meningkat signifikan seiring dengan implementasi Coretax, sehingga DJP harus memperluas jangkauan edukasi hingga ke berbagai komunitas.

“Kami tidak hanya di kantor, tapi juga turun ke berbagai titik, termasuk komunitas, wilayah, bahkan bekerja sama dengan berbagai pihak,” ujarnya.

Selain tantangan teknis, ia juga menyoroti faktor sosial seperti periode Ramadan dan Idulfitri yang turut memengaruhi tingkat kepatuhan pelaporan pajak tahun ini.

“Ini menjadi tantangan tambahan. Oleh karena itu, kami terus mendorong percepatan pelaporan sebelum beban sistem semakin tinggi,” katanya.

Data sementara menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaporan SPT di wilayah Jakarta Pusat masih menghadapi tekanan, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan.

Meski demikian, Muktia optimistis melalui kolaborasi yang kuat dengan IKPI, tingkat kepatuhan dapat terus ditingkatkan.

“Kami yakin dengan sinergi yang baik, edukasi yang masif, dan dukungan dari para konsultan pajak, kepatuhan akan terus membaik,” ujarnya.

Ia pun mengapresiasi peran aktif IKPI Jakarta Pusat dalam mendukung program edukasi perpajakan dan menjadi jembatan antara DJP dan masyarakat.

“Kami sangat berterima kasih kepada IKPI yang terus menjadi mitra strategis dalam mencerdaskan masyarakat di bidang perpajakan,” pungkasnya. (bl)

Pemerintah Kaji Skema Insentif Baru bagi Kendaraan Listrik

Posted on 12/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan pemberian insentif baru untuk kendaraan listrik, baik mobil maupun sepeda motor, guna mempercepat penggunaan kendaraan ramah lingkungan di Indonesia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan wacana tersebut muncul dalam pertemuan pemerintah dengan pelaku industri otomotif yang tergabung dalam Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Pertemuan itu juga berkaitan dengan rencana penyelenggaraan pameran otomotif oleh asosiasi tersebut.
Ia menjelaskan, selain membahas agenda pameran, diskusi juga menyinggung peluang pemberian insentif bagi kendaraan listrik, termasuk skema kebijakan yang memungkinkan untuk diterapkan.

“Gaikindo mengundang untuk membahas pameran mobil, tetapi juga berdiskusi apakah diperlukan insentif dan seperti apa bentuk insentif untuk mobil listrik,” ujar Purbaya di Jakarta, dikutip Minggu (12/4).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pembahasan tersebut belum mencapai keputusan akhir. Pemerintah dan pelaku industri masih akan melanjutkan dialog guna merumuskan kebijakan yang paling tepat.

“Diskusinya belum selesai, nanti masih akan bertemu lagi dengan mereka,” katanya.

Selain mobil listrik, pemerintah juga mempertimbangkan peluang pemberian insentif bagi sepeda motor listrik. Namun, menurut Purbaya, kebijakan tersebut masih perlu dibahas lebih lanjut dengan kementerian teknis terkait.

Ia menyebutkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian untuk membicarakan kemungkinan pemberian insentif tersebut.

“Kita akan bicarakan dulu dengan Menteri Perindustrian. Kira-kira akan ada insentif untuk motor listrik yang baru. Yang baru yang saya pikirkan, kalau yang lama bukan saya yang handle (menangani),” ujar Purbaya. (ds)

Wapres Gibran Soroti Trade Misinvoicing yang Gerus Penerimaan Negara

Posted on 12/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti praktik trade misinvoicing atau manipulasi faktur perdagangan internasional yang dinilai berpotensi menggerus penerimaan negara serta memicu keluarnya modal dari Indonesia.

Menurut Gibran, di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat, Indonesia tidak hanya berbicara soal kedaulatan wilayah, tetapi juga kedaulatan di bidang keuangan negara.

Ia mengingatkan adanya praktik-praktik tersembunyi di balik arus perdagangan global yang dapat merusak keadilan dan kejujuran dalam perekonomian.

“Di balik arus besar perdagangan global, ada gelombang lain yang tidak selalu terlihat di permukaan, namun bisa menggerus keadilan dan kejujuran ekonomi, serta menyebabkan larinya modal dan kekayaan bangsa ke luar negeri,” ujar Gibran, dikutip dari Youtube Wakil Presiden Republik Indonesia, Minggu (12/4).

Ia menjelaskan, trade misinvoicing merupakan praktik manipulasi nilai transaksi ekspor maupun impor, baik melalui under-invoicing maupun over-invoicing.

Praktik tersebut dilakukan dengan melaporkan harga transaksi yang tidak sesuai dengan nilai sebenarnya sehingga menciptakan selisih pencatatan yang dapat dimanfaatkan untuk aliran dana ilegal.

Berdasarkan data yang disampaikan Gibran, sepanjang periode 2014–2023 nilai under-invoicing ekspor diperkirakan mencapai US$ 401 miliar atau rata-rata sekitar US$ 40 miliar per tahun. Sementara itu, nilai over-invoicingekspor tercatat mencapai US$ 252 miliar atau sekitar US$ 25 miliar per tahun.

Ia menyebut beberapa sektor yang paling banyak terindikasi praktik tersebut antara lain perdagangan limbah, logam berlapis logam mulia, serta smartphone.

Gibran menilai praktik trade misinvoicing memberikan dampak serius bagi perekonomian nasional. Pertama, negara berpotensi kehilangan penerimaan pajak dan bea dalam jumlah besar karena nilai transaksi dilaporkan lebih kecil dari yang sebenarnya.

Kedua, praktik ini juga mendorong keluarnya modal ke luar negeri sehingga mengurangi devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia. Selisih pembayaran dari transaksi ekspor-impor yang tidak dilaporkan sering kali disimpan di luar negeri.

Selain itu, menurutnya praktik tersebut juga dapat memfasilitasi masuknya dana ilegal ke dalam negeri yang kerap digunakan untuk kegiatan pencucian uang.

Dampak lainnya adalah terciptanya persaingan usaha yang tidak sehat. Pelaku usaha yang patuh membayar pajak dan mengikuti aturan berpotensi kalah bersaing dengan pihak yang melakukan manipulasi invoice untuk menekan harga jual.

“Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri, kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal,” imbuh Gibran.

Gibran mengatakan pemerintah berkomitmen mengambil langkah tegas untuk menutup berbagai celah kebocoran tersebut, meskipun kebijakan yang diambil tidak selalu populer.

Ia menambahkan pemerintah terus berupaya memperbaiki sistem pelaporan dan pembayaran kepabeanan, pajak, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berbasis elektronik agar transaksi semakin transparan dan potensi kebocoran dapat ditekan.

Langkah tersebut, kata Gibran, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjaga kekayaan nasional agar dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat serta generasi mendatang. (ds)

DPR Ingatkan Pajak E-Commerce Jangan Tekan Usaha Kecil

Posted on 12/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik rencana pemerintah yang akan memungut pajak dari pedagang online melalui platform e-commerce.

Ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak justru menambah beban bagi pelaku usaha kecil yang saat ini tengah bertahan di tengah tekanan ekonomi.

Mufti menilai kebijakan perpajakan tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga harus mempertimbangkan kondisi riil masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro yang menggantungkan penghasilan dari sektor digital.

“Jangan jadikan pedagang online sebagai objek pajak baru, sementara mereka sedang berjuang bertahan hidup,” ujar Mufti dalam keterangannya, dikutip Minggu (12/4).

Ia menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia berencana menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut pajak atas transaksi penjualan daring.

Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 yang mengatur pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5% dari omzet penjual.

Namun, Mufti menilai pemerintah seharusnya terlebih dahulu membenahi ekosistem e-commerce yang dinilai masih belum berpihak pada pedagang kecil.

Menurutnya, saat ini pelaku usaha sudah menghadapi berbagai beban, mulai dari potongan platform yang cukup besar, persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha besar, hingga biaya logistik yang masih belum efisien.

“Mereka sudah menghadapi berbagai tekanan, mulai dari potongan platform hingga persaingan dengan pelaku usaha besar. Jangan ditambah lagi dengan beban baru,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa banyak pedagang online berasal dari sektor informal yang terdampak keterbatasan lapangan kerja maupun gelombang pemutusan hubungan kerja. Dalam kondisi tersebut, kebijakan pajak dinilai berpotensi mempersempit ruang usaha masyarakat.

Mufti menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam penyusunan kebijakan, terutama dengan membedakan perlakuan antara pelaku usaha besar dan usaha mikro.

“Pendekatan kebijakan tidak bisa diseragamkan. Harus ada keberpihakan kepada pelaku usaha kecil agar tetap bisa bertahan,” imbuh Mufti.

Karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui Komisi VI mendorong pemerintah melakukan kajian ulang secara komprehensif sebelum menerapkan kebijakan tersebut.

Menurut Mufti, perbaikan ekosistem digital, perlindungan terhadap UMKM, serta penguatan regulasi perlu menjadi prioritas sebelum kebijakan pajak diberlakukan.

“Benahi dulu ekosistemnya dan hadirkan perlindungan nyata bagi pedagang kecil. Setelah itu, baru kebijakan pajak dapat diterapkan secara bertahap dan berkeadilan,” pungkasnya. (ds)

Kejar Pajak Barang Mewah, Bea Cukai Segel 29 Yacht Asing di Jakarta

Posted on 12/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah memeriksa ratusan kapal wisata atau yacht bernilai tinggi hasil patroli high valued goods (HVG) yang dilakukan dalam beberapa hari terakhir.

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan dan perpajakan atas barang mewah yang beredar di wilayah Indonesia.

Melalui Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jakarta, petugas mencatat sebanyak 112 unit kapal yacht telah diperiksa. Dari jumlah tersebut, sebagian di antaranya disegel karena diduga melanggar aturan kepabeanan.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan (P2) Kanwil Bea dan Cukai Jakarta, Agus DP, menjelaskan bahwa kapal yang diperiksa terdiri dari 57 unit yacht berbendera asing dan 55 unit yacht berbendera Indonesia.

“Sementara, petugas melakukan penyegelan terhadap kapal wisata yacht berbendera asing sebanyak 29 unit,” kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (11/4).

Agus menjelaskan, dalam patroli tersebut petugas menemukan sejumlah indikasi pelanggaran. Salah satunya adalah kapal yacht yang masih berada di wilayah Indonesia meski izin masuk berupa vessel declaration (VD) telah habis masa berlakunya.

Selain itu, beberapa yacht diduga tidak hanya digunakan sebagai sarana wisata oleh pemilik atau pemegang izin, tetapi juga disewakan kepada pihak lain. Menurut Agus, penghasilan dari aktivitas tersebut diduga tidak dilaporkan sebagai objek pajak penghasilan.

“Terhadap penghasilan yang diperoleh tentunya tidak dilaporkan pajak penghasilannya,” jelas dia.

Temuan lainnya adalah adanya yacht yang diduga diperjualbelikan kepada warga negara Indonesia (WNI), sehingga kewajiban kepabeanan atas impor barang untuk dipakai di daerah pabean Indonesia tidak dipenuhi.

Meski demikian, Agus menegaskan tidak semua kapal yang diperiksa melakukan pelanggaran. Kapal yang dinyatakan patuh terhadap aturan tidak dikenakan tindakan penyegelan.

“Terhadap yacht yang tidak melakukan pelanggaran di atas, tentunya tidak dilakukan penyegelan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan patroli HVG tidak hanya menyasar kapal yacht, tetapi juga komoditas bernilai tinggi lainnya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan optimalisasi penerimaan negara dari barang-barng mewah yang masuk ke Indonesia.

Menurutnya, selama ini masih terdapat barang bernilai tinggi yang belum memenuhi kewajiban kepabeanan secara penuh atau bahkan belum membayar sama sekali, sehingga perlu dilakukan penertiban.

“Kegiatan ini untuk menjamin penerimaan negara yang optimal terhadap barang-barang bernilai tinggi,” katanya.

Ia menambahkan, patroli HVG juga bertujuan untuk menciptakan keadilan fiskal. Pasalnya, masyarakat yang mampu membeli barang mewah seharusnya turut memenuhi kewajiban keuangan negara berupa bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Agus menuturkan langkah tersebut juga sejalan dengan instruksi Presiden kepada Menteri Keuangan untuk memastikan kekayaan negara dijaga melalui penegakan hukum di bidang kepabeanan dan perpajakan.

Namun demikian, hingga saat ini Bea Cukai belum dapat menyampaikan nilai potensi kerugian negara dari dugaan pelanggaran tersebut. Penghitungan masih dilakukan secara mendalam bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kerugian negara secara angka belum kami hitung, karena hal ini perlu pendalaman terhadap modus operandi para pihak yang bertanggung jawab dan nilai barang. Perlu prinsip kehati-hatian untuk menetapkan nilainya,” imbuh Agus.

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi menegaskan pemeriksaan yacht merupakan bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah sekaligus memberantas praktik underground economy.

Menurutnya, penegakan aturan tersebut juga penting untuk menjaga keadilan fiskal bagi seluruh masyarakat.

“Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya,” kata Hendri. (ds)

IKPI Pekanbaru Gelar Bimbingan SPT Badan via Coretax, Dorong Wajib Pajak Lebih Adaptif

Posted on 12/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Pekanbaru menggelar seminar perpajakan bertajuk “Teknis dan Bimbingan Pengisian SPT Badan via Coretax Sesuai Proses Bisnis Usaha” pada Sabtu (11/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman wajib pajak dalam menghadapi implementasi sistem perpajakan terbaru, Coretax 2026.

Ketua IKPI Cabang Pekanbaru, Rubialam S Pane (Rubi) , menegaskan bahwa transformasi digital melalui Coretax menuntut kesiapan seluruh pihak, khususnya para praktisi dan wajib pajak badan. Oleh karena itu, kegiatan edukatif seperti seminar ini dinilai penting untuk memastikan proses pelaporan berjalan efektif dan sesuai ketentuan.

“Melalui seminar ini, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, sekaligus membantu mempercepat penyelesaian tugas dan tanggung jawab dalam pelaporan perpajakan perusahaan,” ujar Rubi, Minggu (12/4/2026).

Ia juga menekankan bahwa untuk SPT Tahun Pajak 2025, pelaporan wajib dilakukan melalui aplikasi Coretax. Hal ini menjadikan pemahaman teknis bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang harus segera dikuasai oleh para wajib pajak maupun konsultan pajak.

Seminar ini menghadirkan narasumber Lukman NulHakim, yang telah dikenal luas sebagai pemateri berpengalaman dalam berbagai seminar perpajakan, baik online maupun offline, khususnya terkait Coretax. Dalam pemaparannya, Lukman menyampaikan materi secara sistematis dengan modul yang komprehensif namun tetap mudah dipahami peserta.

Sekitar 70 peserta hadir dalam kegiatan ini, yang mayoritas merupakan karyawan perusahaan dan staf kantor konsultan pajak. Mereka diketahui telah menggunakan aplikasi Coretax dalam aktivitas sehari-hari, sehingga seminar ini menjadi ruang pendalaman yang relevan dan aplikatif.

Tingginya antusiasme peserta juga terlihat dari banyaknya pertanyaan yang masuk. Panitia telah menyiapkan mekanisme tanya jawab melalui Google Form yang dibagikan sejak awal acara, guna memastikan sesi diskusi berjalan tertib dan seluruh pertanyaan dapat terakomodasi dengan baik.

Rubialam menilai, metode ini efektif dalam menjaga alur diskusi tetap fokus tanpa mengurangi partisipasi peserta. “Kami ingin memastikan setiap pertanyaan mendapat perhatian, sekaligus menjaga waktu dan kualitas diskusi,” tambahnya.

Kegiatan seminar ini berlangsung lancar dari awal hingga akhir. IKPI Cabang Pekanbaru berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara berkelanjutan, guna mendukung peningkatan kompetensi para praktisi perpajakan di tengah dinamika sistem perpajakan yang terus berkembang. (bl)

Di Pelantikan Pengcab Kediri, Lilisen Beberkan Strategi Agar Cabang Baru Tak Hanya Tumbuh Tapi Berkualitas

Posted on 12/04/2026 by Admin IKPI

IKPI, Kediri: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Lilisen, menegaskan bahwa ekspansi cabang IKPI, termasuk pelantikan Pengurus Cabang (Pengcab) Kota Kediri, tidak hanya berorientasi pada jumlah, tetapi juga kualitas organisasi.

Menurut Lilisen, pertumbuhan cabang yang pesat harus diimbangi dengan sistem tata kelola yang kuat agar setiap Pengcab mampu berjalan secara profesional dan berkelanjutan.

“Strategi kami jelas, setiap cabang harus memiliki standar yang sama. Mulai dari standarisasi tata kelola melalui pedoman operasional, hingga program pembinaan dan monitoring secara berkala,” ujarnya, Minggu (12/4/2026).

Ia menambahkan, pada tahap awal pembentukan cabang, Pengurus Pusat (PP) juga memberikan dukungan baik secara moril maupun materil untuk memastikan cabang baru dapat berdiri dengan kokoh sebelum mandiri.

“Dengan pendekatan ini, kami ingin memastikan cabang IKPI tidak hanya bertambah secara kuantitas, tetapi juga kuat secara kualitas,” tegas Lilisen.

Dalam mendukung fase awal Pengcab Kediri, Lilisen menjelaskan bahwa PP bersama Pengurus Daerah akan melakukan pendampingan intensif, termasuk memberikan arahan kepada pengurus baru agar mampu membangun soliditas internal dan menjalankan program kerja secara optimal.

Selain itu, pengurus juga didorong untuk aktif menjalin hubungan dengan para pemangku kepentingan di daerah, termasuk otoritas pajak dan komunitas lokal.

“Dukungan program awal seperti seminar, edukasi, dan kegiatan komunitas juga kami siapkan agar cabang dapat segera tumbuh, mandiri, dan berdaya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Lilisen menilai pembentukan Pengcab Kediri merupakan langkah strategis dalam memperluas jangkauan IKPI sekaligus memperkuat peran organisasi di tingkat daerah.

“Sebagai ujung tombak di daerah, peran cabang tidak hanya administratif, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi kesadaran pajak di tingkat akar rumput,” katanya.

Ia mengungkapkan, Pengcab Kediri akan turut berpartisipasi dalam program nasional IKPI, salah satunya sosialisasi pengisian SPT Pajak Penghasilan (PPh) Badan berbasis Coretax secara gratis kepada masyarakat.

Untuk memastikan kualitas layanan, IKPI juga menyiapkan peningkatan kapasitas melalui program Training of Trainers (ToT) yang difasilitasi oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Pajak.

“Melalui ToT ini, kami memastikan setiap pengurus cabang memiliki kapasitas yang memadai sehingga dapat menjadi pusat edukasi yang kredibel di daerahnya,” ujarnya.

Terkait pembentukan cabang baru, Lilisen menegaskan bahwa IKPI menerapkan pendekatan yang terukur dengan mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah dan potensi anggota, kesiapan pengurus, kebutuhan wilayah, serta dukungan dari pengurus daerah dan pusat.

“Dengan demikian, pembentukan cabang baru dilakukan secara berkelanjutan dan tidak asal berkembang,” jelasnya.

Ke depan, Lilisen menekankan bahwa penguatan organisasi tidak hanya bertumpu pada ekspansi, tetapi juga pada kolaborasi, adaptasi terhadap perubahan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Dengan semangat kebersamaan, kami optimistis IKPI dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi profesi dan masyarakat,” pungkasnya.

Sebagai penutup, Lilisen menyampaikan pantun penuh makna untuk Pengcab Kediri:

Bunga melati putih berseri,
Harum semerbak di dalam taman.
Selamat bertugas Pengcab Kediri,
Wujudkan pajak yang aman dan nyaman. (bl)