Gelombang digitalisasi dalam administrasi perpajakan Indonesia memasuki babak baru. Melalui berbagai regulasi terbaru, termasuk PMK Nomor 8 Tahun 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap data lintas instansi. Dari laporan audit, data kekayaan intelektual, hingga informasi imigrasi, semua menjadi bagian dari ekosistem pengawasan berbasis data.
Pendekatan ini tentu patut diapresiasi. Dalam banyak kasus, keterbatasan data selama ini menjadi salah satu kendala utama dalam menguji kepatuhan wajib pajak. Dengan data yang lebih luas dan terintegrasi, DJP memiliki peluang untuk meningkatkan akurasi pengawasan sekaligus menutup celah penghindaran pajak.
Namun, di balik optimisme tersebut, muncul pertanyaan mendasar: apakah semakin banyak data otomatis berarti pengawasan menjadi lebih tepat?
Dalam praktiknya, data tidak selalu berbicara secara utuh. Data adalah representasi, bukan realitas itu sendiri. Ia membutuhkan konteks, interpretasi, dan pemahaman atas kondisi di balik angka-angka yang tersaji.
Ambil contoh sederhana, data perjalanan luar negeri. Frekuensi perjalanan yang tinggi bisa saja ditafsirkan sebagai indikator kemampuan ekonomi yang besar. Namun, dalam praktik, hal tersebut bisa saja berkaitan dengan tugas pekerjaan, penugasan kantor, atau bahkan kondisi tertentu yang tidak berkaitan langsung dengan penghasilan pribadi.
Hal yang sama juga berlaku pada data transaksi impor atau ekspor. Nilai transaksi yang besar tidak serta-merta mencerminkan keuntungan yang besar. Margin usaha, biaya operasional, hingga fluktuasi harga global menjadi faktor yang tidak selalu tercermin dalam data mentah.
Dalam konteks ini, risiko yang muncul adalah terjadinya salah interpretasi atau yang dalam praktik dikenal sebagai “false positive”—di mana data menunjukkan indikasi ketidakpatuhan, padahal secara substansi tidak demikian.
Risiko ini semakin besar ketika volume data yang dihimpun meningkat secara signifikan. Tanpa mekanisme penyaringan dan analisis yang memadai, data justru dapat menghasilkan noise yang mengganggu akurasi pengawasan.
Dari sisi wajib pajak, kondisi ini berpotensi memunculkan fenomena kepatuhan berlebihan. Wajib pajak menjadi cenderung defensif, melaporkan segala sesuatu secara berlebihan hanya untuk menghindari potensi koreksi, meskipun secara substansi tidak diperlukan.
Kepatuhan yang lahir dari kekhawatiran tentu berbeda dengan kepatuhan yang lahir dari kesadaran. Dalam jangka panjang, hal ini dapat berdampak pada kualitas sistem perpajakan itu sendiri.
Bagi praktisi pajak, tantangan juga semakin kompleks. Tidak hanya memastikan kepatuhan klien, tetapi juga harus mampu menjembatani kesenjangan antara data yang dimiliki otoritas dengan realitas bisnis yang sebenarnya terjadi.
Dalam banyak kasus, perbedaan persepsi antara otoritas dan wajib pajak sering kali berakar pada interpretasi data yang tidak utuh. Hal ini berpotensi meningkatkan sengketa pajak apabila tidak dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, penting bagi otoritas pajak untuk tidak hanya mengandalkan data, tetapi juga membangun kerangka analisis yang mempertimbangkan konteks dan substansi ekonomi.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam membaca dan menginterpretasikan data menjadi kunci. Data yang besar membutuhkan pemahaman yang lebih dalam, bukan sekadar kemampuan teknis.
Di sisi lain, transparansi dalam penggunaan data juga menjadi hal yang tidak kalah penting. Wajib pajak perlu memahami bagaimana data digunakan, sehingga dapat menyesuaikan diri tanpa harus berada dalam ketidakpastian.
Pendekatan yang kolaboratif antara otoritas dan wajib pajak juga perlu diperkuat. Dialog yang konstruktif dapat membantu menjembatani potensi kesalahpahaman yang timbul dari interpretasi data.
Pada akhirnya, data adalah alat, bukan tujuan. Ia dapat menjadi sangat kuat jika digunakan dengan tepat, namun juga dapat menyesatkan jika dipahami secara keliru.
Transformasi menuju pengawasan pajak berbasis data adalah langkah yang tidak terelakkan. Namun, keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak data yang dimiliki, melainkan seberapa bijak data tersebut digunakan.
Dalam konteks ini, keseimbangan antara data dan pemahaman menjadi kunci. Tanpa itu, risiko bahwa data justru menyesatkan pengawasan pajak bukanlah hal yang mustahil.
Penulis adalah Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Bekasi
Iman Julianto
Email: konsultanpajakimanj@gmail.com
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis
