Berita Archives - Page 64 of 392 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Kanwil DJP Nusa Tenggara Luncurkan Piagam Wajib Pajak, Dorong Kepatuhan Sukarela dan Transparansi

Posted on 06/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara resmi meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers Charter) dalam sebuah seremoni yang digelar di Aula Rinjani, Kanwil DJP Nusa Tenggara, Selasa (5/8/2025). Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah perwakilan wajib pajak besar, asosiasi, akademisi, Tax Center, unsur Forkopimda NTB, Perwakilan Kemenkeu NTB, dan media lokal dari Pulau Lombok.

Piagam Wajib Pajak merupakan dokumen publik yang memuat delapan hak dan kewajiban wajib pajak, serta komitmen otoritas pajak dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan akuntabel. Piagam ini disusun berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025, yang mulai berlaku sejak 14 Juli 2025.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJP Nusa Tenggara Samon Jaya menegaskan bahwa peluncuran ini menjadi tonggak penting dalam membangun hubungan yang lebih harmonis antara otoritas pajak dan masyarakat.

“Piagam ini bertujuan membina hubungan saling percaya, saling menghormati, dan bertanggung jawab antara wajib pajak dan negara. Ini juga menjadi jembatan komunikasi antara DJP dan masyarakat guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan,” ujar Samon.

Ia menambahkan, keberhasilan sistem pajak nasional sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat, baik individu, badan usaha, maupun lembaga pemerintahan.

“Setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak adalah darah dan denyut nadi pembangunan nasional. Karena itu, peluncuran piagam ini diharapkan dapat memperkuat kesadaran pajak dan mendorong kepatuhan sukarela,” imbuhnya.

Peluncuran Piagam Wajib Pajak secara nasional sebelumnya telah dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak pada 22 Juli 2025. Untuk tingkat daerah, pelaksanaan kegiatan ini merujuk pada instruksi Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melalui Nota Dinas Nomor ND-1318/PJ.09/2025 tertanggal 24 Juli 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Kanwil DJP Nusa Tenggara juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk asosiasi profesi, akademisi, Tax Center, media, dan para mitra strategis atas kontribusi mereka dalam mendukung edukasi perpajakan di tengah masyarakat.

Acara diakhiri dengan penyerahan simbolis Piagam Wajib Pajak dan sesi foto bersama, yang menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor demi mendorong pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan melalui kontribusi pajak. (alf)

PP IKPI Imbau Pengurus Daerah dan Cabang Aktif Lapor Kegiatan ke Humas Pusat

Posted on 06/08/202506/08/2025 by Admin IKPI

IKPI. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) mendorong seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) untuk mengakselerasi pelaksanaan program kerja dan mengoptimalkan peran kehumasan di lingkungan organisasi. Imbauan ini tertuang dalam Surat Edaran Pengurus Pusat IKPI Nomor: S-196/PP.IKPI/VI/2025, yang diterbitkan pada 26 Juni 2025 dan ditandatangani oleh Ketua Umum Vaudy Starworld serta Sekretaris Umum Associate Professor Edy Gunawan.

Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono menegaskan bahwa publikasi kegiatan merupakan bagian penting dari transparansi organisasi sekaligus bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan anggota. Oleh karena itu, seluruh Pengda dan Pengcab diminta secara aktif melaporkan kegiatan-kegiatannya kepada Departemen Humas Pusat agar dapat dipublikasikan secara nasional melalui website resmi IKPI di ikpi.or.id.

“Keaktifan Pengda dan Pengcab dalam menyampaikan kegiatan ke Humas Pusat akan memperkuat eksistensi organisasi secara nasional. Selain itu, ini juga menjadi sarana edukasi publik dan penyemangat antarcabang untuk saling berinovasi,” kata Jemmi, Rabu (6/8/2025).

Selain menyampaikan kegiatan, surat edaran tersebut juga mengatur beberapa poin penting dalam optimalisasi kehumasan, antara lain:

• Pengda dan Pengcab diimbau aktif membagikan informasi dan berita IKPI di grup WhatsApp masing-masing untuk memperkuat arus informasi dan komunikasi internal;

• Mendorong anggota IKPI untuk menulis artikel atau opini yang dapat dimuat di website organisasi IKPI Pusat;

• Melaksanakan edukasi perpajakan kepada masyarakat umum secara daring (Zoom meeting) dengan narasumber dari anggota cabang, difasilitasi oleh Humas Pusat dalam bentuk media promosi seperti flyer.

Langkah ini sejalan dengan komitmen IKPI untuk terus memperkuat peran strategis konsultan pajak dalam edukasi publik dan penguatan kelembagaan di tengah dinamika perpajakan nasional. (bl)

Notes :

1. Informasi dan Data berupa catatan KaPengda/SekPengda dan/atau KaPengcab/SekPengcab termasuk foto-foto dokumentasi disampaikan melalui email : redaksi-humas@ikpi.or.id atau PIC BL 081212373781

2. Isi laporan kegiatan antara lain:

Tema/Topik Acara;
Waktu dan Tempat Acara;
Narasumber atau Pembicara;
Rangkaian pendahulu (jk ada);
Tujuan dan Fokus acara/kegiatan

Pengda dan Pengcab IKPI Diimbau Ramaikan Seminar Nasional 2025, Target 1.000 Peserta

Posted on 06/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menjelang puncak perayaan HUT ke-60 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang akan dilaksanakan di Hotel Pullman, Jakarta pada 27 Agustus 2025, Koordinator Humas Panitia HUT, Ronsianus B. Daur, kembali mengimbau seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) agar aktif mengajak anggotanya untuk berpartisipasi dalam Seminar Nasional.

Seminar Nasional yang akan digelar pada 26 Agustus 2025 secara hybrid, luring di Ballroom Pullman Jakarta Central Park dan daring via Zoom menjadi agenda strategis dalam penguatan kapasitas profesi konsultan pajak. Panitia menargetkan kehadiran 1.000 peserta dari seluruh Indonesia.

“Seminar Nasional ini bukan hanya bentuk selebrasi ulang tahun, tetapi menjadi ruang edukasi sekaligus afirmasi peran penting konsultan pajak dalam membangun sistem perpajakan yang berintegritas. Saya mengajak seluruh pengurus daerah dan cabang untuk mendorong keterlibatan anggota,” ujar Ronsianus, Rabu (6/8/2025).

Seiring dengan itu, IKPI juga tengah menggalang aksi sosial donor darah berskala nasional sebagai bagian dari upaya pemecahan Rekor MURI, dengan target 5.000 pendonor.

Hingga awal Agustus 2025, kegiatan donor darah telah diselenggarakan oleh tiga cabang, yakni:

• IKPI Samarinda: 346 pendonor

• IKPI Batam: 297 pendonor

• IKPI Pekanbaru: 517 pendonor

Total sementara: 1.160 pendonor

“Capaian awal ini patut diapresiasi. Namun untuk mencapai target MURI, masih dibutuhkan dukungan besar dari 42 cabang dan Pengurus Pusat yang akan menyelenggarakan donor darah sepanjang bulan Agustus ini,” tambah Ronsianus.

Rangkaian HUT ke-60 IKPI dirancang tidak hanya sebagai ajang perayaan internal, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi nyata kepada masyarakat, melalui kegiatan intelektual dan aksi kemanusiaan.(bl)

Sekretaris Umum IKPI: Dr. Arifin Halim adalah Sosok Langka yang Menyatukan Ilmu dan Praktik Hukum Pajak

Posted on 05/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dukungan untuk Dr. Arifin Halim, calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak, terus mengalir dari berbagai kalangan. Salah satu dukungan kuat datang dari akademisi sekaligus Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Associate Professor Edy Gunawan. Ia menilai pencalonan Dr. Arifin sebagai momen krusial bagi dunia perpajakan dan hukum di Indonesia.

“Sebagai seorang akademisi, saya melihat ini adalah momentum luar biasa,” ujar Associate Prof. Edy Gunawan dalam keterangannya, Selasa (5/8/2025). “Dr. Arifin bukan hanya praktisi yang andal, tetapi juga intelektual yang produktif dan bijaksana.”

Menurutnya, beliau adalah sosok langka yang mampu menjembatani teori dan praktik dalam bidang perpajakan. Pemahaman mendalamnya terhadap filsafat hukum, teori keadilan, serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dipadukan dengan pengalaman panjang sebagai konsultan pajak, menjadikannya figur yang sangat ideal untuk posisi hakim agung.

“Beliau tahu betul bagaimana hukum diterapkan di lapangan dan bagaimana ketidakjelasan aturan bisa berdampak pada masyarakat serta wajib pajak,” lanjut Edy. “Ini akan memastikan putusan-putusan beliau kelak lebih kontekstual dan adil secara substansi.”

Edy juga menekankan bahwa dalam berbagai forum akademik, diskusi, dan tulisan ilmiah, Dr. Arifin selalu konsisten mendorong pendekatan holistik terhadap hukum pajak. Menurut Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan (UPH) ini, hal tersebut menjadi pembeda penting karena peradilan pajak tidak hanya membutuhkan ketelitian terhadap teks hukum, tetapi juga sensitivitas terhadap realitas sosial dan ekonomi.

Lebih dari itu, Edy menyatakan bahwa pencalonan Dr. Arifin sebagai hakim agung adalah bukti nyata bahwa dedikasi, pengetahuan, dan rekam jejak seorang konsultan pajak diakui serta dibutuhkan di tingkat tertinggi sistem hukum nasional.

“Ini bukan hanya kehormatan pribadi bagi Dr. Arifin, tetapi juga kebanggaan bagi profesi konsultan pajak di seluruh Indonesia,” tutup Edy. “Kami mendukung penuh dan mendoakan beliau agar sukses melewati seluruh tahapan dan dapat memberikan kontribusi nyata bagi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia.”

Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika IKPI Sebut Dr. Arifin Halim Punya Integritas dan Layak Jadi Hakim Agung Pajak

Posted on 05/08/202505/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dukungan terhadap calon Hakim Agung (CHA) Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak, Dr Arifin Halim terus mengalir, khususnya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Kali ini, dukungan disampaikan Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika IKPI, Robert Hutapea. Ia menyampaikan dukungan penuh terhadap Dr. Arifin Halim, sebagai calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak.

Menurut Robert, Dr. Arifin adalah sosok dengan integritas tinggi, profesional, dan beretika, sehingga sangat layak menduduki posisi strategis di Mahkamah Agung RI.

“Dari segi integritas, etika, dan kesederhanaan, beliau adalah panutan. Kapasitas dan pengalaman beliau dalam bidang hukum dan perpajakan juga tidak diragukan lagi,” kata Robert dalam pernyataannya, Selasa (5/8/2025).

Robert juga menegaskan bahwa selama menjadi anggota IKPI, Dr. Arifin Halim tidak pernah terlibat dalam pelanggaran organisasi maupun pelanggaran etika. “Beliau adalah anggota yang bersih, berintegritas, dan tidak pernah memiliki catatan pelanggaran apapun selama bergabung dengan IKPI,” tegasnya.

Menurutnya, Dr. Arifin Halim merupakan sosok anggota yang aktif memberikan kontribusi terhadap organisasi, termasuk melalui gagasan dan masukan yang konstruktif untuk pembenahan sistem perpajakan nasional. Ia juga kerap menyuarakan pentingnya keadilan fiskal dan reformasi sistemik dalam berbagai forum profesional.

“Sebagai praktisi yang memahami langsung persoalan perpajakan di lapangan, beliau membawa perspektif yang sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan. Baik dari sisi independensi, etika, maupun profesionalisme, beliau sangat layak untuk dipercaya menjadi Hakim Agung,” ujar Robert.

Robert menambahkan, kehadiran hakim dari kalangan profesional seperti Dr. Arifin akan memperkuat Mahkamah Agung, khususnya dalam menangani perkara pajak yang semakin kompleks dan membutuhkan pendekatan kontekstual.

“Kita sangat mendukung beliau untuk menjadi salah satu Hakim Agung. Ini adalah momentum penting agar suara dan pengalaman praktisi turut mewarnai proses peradilan yang lebih adil dan solutif,” ujarnya. (bl)

Ketua Umum IKPI: Dr. Arifin Halim Sosok Ideal Hakim Agung Pajak yang Netral dan Berintegritas

Posted on 05/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan kebanggaan dan dukungan penuh atas keberhasilan Dr. Arifin Halim dalam melewati tahapan seleksi Calon Hakim Agung (CHA) Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak.

Menurutnya, keberhasilan Dr. Arifin Halim menembus seleksi kompetensi, kesehatan, dan kepribadian merupakan capaian penting bagi profesi konsultan pajak.

“IKPI sangat bangga. Dr. Arifin Halim telah membuktikan bahwa seorang konsultan pajak profesional bisa bersaing secara terbuka dan layak di posisi strategis seperti Hakim Agung,” ujar Vaudy di Jakarta, Selasa (5/8/2025).

Ia menilai, Dr. Arifin merupakan sosok yang selama ini dikenal taat pada kode etik profesi, menjunjung tinggi integritas, serta memiliki kemampuan profesional yang mumpuni.

Tidak hanya itu, Vaudy meyakini Dr. Arifin Halim mampu bersikap independen dan objektif dalam setiap putusan, jika kelak terpilih menjadi Hakim Agung.
“Beliau netral, tidak punya beban kepentingan. Justru itu kelebihannya, bersikap adil dan mandiri dalam memutuskan perkara,” kata Vaudy.

Sebagai satu-satunya kandidat dari kalangan konsultan pajak yang melangkah sejauh ini, Dr. Arifin Halim disebut akan membawa warna baru di Mahkamah Agung. Ia dipandang mampu menjembatani perspektif praktis dan akademis dalam menangani persoalan perpajakan yang makin kompleks.

“Beliau akan membawa harapan baru di Mahkamah Agung, khususnya dalam perkara pajak. Kehadirannya sangat berarti bagi sistem peradilan yang selama ini dinilai masih memerlukan pendekatan yang lebih kontekstual,” tambahnya.

Vaudy juga menekankan bahwa sosok Arifin memiliki nilai strategis dalam menghadirkan kepastian hukum, terutama dalam penyelesaian sengketa perpajakan yang sering menjadi perhatian dunia usaha dan investor.

“Kehadiran beliau akan memberi sinyal positif terhadap upaya menciptakan iklim investasi yang sehat, karena hukum perpajakan yang adil dan pasti adalah syarat utama kepastian usaha,” jelasnya.

Sebagai Ketua Umum IKPI, Vaudy menyatakan komitmennya untuk terus mendorong hadirnya sosok-sosok berintegritas tinggi dari kalangan profesional untuk memperkuat lembaga peradilan di Indonesia.

“Dr. Arifin Halim adalah representasi nyata dari konsultan pajak yang tidak hanya berkompeten, tapi juga visioner. Kami berharap beliau melangkah hingga tahap akhir dan dipercaya sebagai Hakim Agung Pajak,” pungkasnya. (alf)

Dirjen Pajak Tegaskan Tingginya Deposit Pajak Tak Ganggu DBH ke Pemda

Posted on 05/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa lonjakan penggunaan fitur Deposit Pajak dalam sistem Coretax tidak akan mengganggu penghitungan Dana Bagi Hasil (DBH) bagi pemerintah daerah (pemda). Penegasan ini disampaikan menyusul kekhawatiran sejumlah pemda atas peningkatan nilai deposit yang tercatat naik hingga 1.300 persen sejak penerapan Coretax pada awal 2025.

“Deposit Pajak ini justru memudahkan Wajib Pajak. Mereka bisa menyetor terlebih dahulu, lalu melaporkan SPT di kemudian hari. Selama SPT belum dilaporkan, status setoran masih sebagai deposit dan nanti akan teralokasi begitu pelaporan dilakukan,” ujar Bimo dalam media briefing di Kantor Pusat DJP, Jakarta, baru-baru ini.

Deposit Pajak adalah mekanisme baru dalam sistem Coretax yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan penyetoran dana ke DJP sebelum memiliki tagihan atau billing. Ketentuan ini tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Perpajakan, Yon Arsal, juga menekankan bahwa layanan tersebut tidak memengaruhi akurasi atau realisasi penerimaan negara. “Begitu SPT disampaikan, sistem secara otomatis menempatkan dana sesuai jenis pajaknya masing-masing,” jelasnya.

Namun, implementasi fitur ini masih menimbulkan tantangan di tingkat daerah. Di Kabupaten Bener Meriah, Aceh, misalnya, lebih dari 45 persen setoran pajak masuk sebagai deposit. Hal ini memicu kekhawatiran soal proses rekonsiliasi penerimaan yang menjadi dasar penghitungan DBH PPh dan PBB.

“Kalau tidak dialokasikan tepat waktu, bisa berdampak pada nilai DBH yang diterima daerah, dan tentu ini berpengaruh ke kegiatan pembangunan,” ujar pejabat KP2KP Rimba Raya dalam kegiatan Bimbingan Coretax DJP pada 10 Juli 2025.

Saipudin, Bendahara Inspektorat Kabupaten Bener Meriah, mendorong agar Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPA) memberikan pedoman teknis lebih lanjut kepada seluruh perangkat daerah. Ia mengakui bahwa sebagian bendahara memilih skema deposit karena prosedur billing sempat menemui kendala teknis di awal tahun.

DJP memastikan akan terus melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas kepada para pengguna di daerah agar pemanfaatan fitur ini tidak menghambat proses fiskal daerah. (alf)

Presiden AOTCA Nilai Dr. Arifin Halim Layak Jabat Hakim Agung Pajak

Posted on 05/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Asia Oceania Tax Consultants’ Association (AOTCA) Ruston Tambunan menyatakan dukungan penuh terhadap Dr. Arifin Halim, sebagai calon Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Khusus Pajak. Ruston menilai, Arifin memiliki kapasitas, integritas, dan pengalaman yang memadai untuk mengisi posisi strategis di Mahkamah Agung RI.

“Dr. Arifin Halim adalah sosok yang memahami perpajakan secara mendalam, baik dari sisi teori maupun praktik. Ia sangat layak untuk menjadi Hakim Agung,” ujar Ruston, Selasa (5/8/2025).

Diketahui, Arifin merupakan satu-satunya kandidat dari kalangan praktisi, khususnya konsultan pajak, yang lolos hingga tahapan seleksi kesehatan dan kepribadian dalam proses pemilihan calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak oleh Komisi Yudisial.

Ruston menyebut pencapaian ini sebagai kebanggaan tersendiri bagi profesi konsultan pajak di Indonesia.

Sebagai Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2022–2024, Ruston menilai bahwa Arifin yang juga merupakan anggota IKPI memiliki rekam jejak profesional yang kuat, sekaligus aktif dalam mendorong pembenahan sistem perpajakan nasional.

“Sudah saatnya praktisi yang memahami persoalan nyata di lapangan hadir di Mahkamah Agung. Perspektif dari profesional seperti Dr. Arifin akan memberi warna baru dalam penanganan perkara pajak yang kompleks,” ucap Ruston.

Ia juga berharap proses wawancara di Komisi Yudisial dapat berjalan objektif dan memberi kesempatan yang setara bagi semua kandidat, termasuk dari kalangan non-akademisi dan non-birokrat.

Ruston menegaskan, keterlibatan praktisi di kursi kehakiman akan memperkuat sistem peradilan yang adil, profesional, dan lebih kontekstual terhadap dinamika perpajakan saat ini.

“Semoga Dr. Arifin Halim dapat melangkah hingga tahap akhir dan terpilih sebagai Hakim Agung yang mampu membawa reformasi nyata bagi peradilan perpajakan Indonesia,” ujarnya.(bl)

Lima Negara Ini jadi Surga Pajak Pemilik Kripto

Posted on 05/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Di tengah langkah Indonesia yang memperketat pajak atas perdagangan aset kripto, sejumlah negara justru membuka lebar pintu bagi investor dan pelaku usaha digital dengan insentif pajak yang menggoda.

Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 menetapkan bahwa mulai tahun pajak 2026, tarif Pajak Penghasilan (PPh) atas aset kripto akan naik, sementara Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksinya dibebaskan. Kebijakan ini mulai berlaku per 25 Juli 2025, sebagai bentuk pengawasan terhadap sektor yang kian berkembang cepat seiring meningkatnya adopsi aset digital di tanah air.

Namun, tidak semua negara memilih jalur yang sama. Beberapa justru mengambil langkah sebaliknya—menawarkan kebijakan bebas pajak yang menjadikan mereka magnet bagi trader, investor, hingga pelaku usaha kripto global.

Berikut lima negara yang digadang sebagai “surga pajak kripto” dunia di tahun 2025:

1. Kepulauan Cayman

Terkenal sebagai surga pajak, Kepulauan Cayman tetap jadi destinasi utama bagi pelaku kripto karena tidak mengenakan pajak penghasilan pribadi, capital gain, maupun korporasi termasuk untuk aset digital.

Sejak April 2025, negara ini memperjelas regulasi lewat Virtual Asset (Service Providers) Act, yang memberi kepastian hukum bagi bursa dan pelaku usaha aset virtual.

2. Uni Emirat Arab (UEA)

UEA, khususnya wilayah Dubai dan Abu Dhabi, tidak mengenakan pajak atas aktivitas jual beli, staking, mining, atau transaksi aset kripto lainnya.

Regulasi dikawal ketat oleh Dubai’s Virtual Asset Regulatory Authority dan Abu Dhabi Global Market, menciptakan iklim bisnis yang kondusif. Dengan fasilitas visa yang menarik dan infrastruktur digital canggih, UEA menjadi pusat ekspansi startup kripto global.

3. El Salvador

Sebagai negara pertama yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi sejak 2021, El Salvador terus mempromosikan zona bebas pajak kripto.

Proyek ambisius seperti Bitcoin City menawarkan kawasan bebas pajak penghasilan, properti, dan capital gain, menjadikannya model negara kripto progresif yang menarik perhatian internasional.

4. Jerman

Jerman mungkin tidak bebas pajak sepenuhnya, namun menawarkan keuntungan signifikan bagi investor jangka panjang.

Aset kripto yang dimiliki lebih dari 12 bulan bebas dari pajak saat dijual atau digunakan. Selain itu, keuntungan jangka pendek di bawah €1.000 per tahun juga tidak dikenai pajak, menjadikan Jerman menarik bagi investor individu di Eropa.

5. Portugal

Meskipun telah menerapkan pajak atas keuntungan jangka pendek, Portugal tetap mempertahankan bebas pajak capital gain untuk aset kripto yang disimpan lebih dari satu tahun.

Mereka yang tergabung dalam skema Non-Habitual Resident (NHR) sebelum 31 Maret 2025 juga mendapat pembebasan pajak atas sebagian besar penghasilan luar negeri. Negara ini terus menjadi pilihan strategis bagi ekspatriat kripto dan pensiunan digital nomad.(alf)

Kemendag Pastikan Pajak E-Commerce Tak Sentuh Usaha Mikro

Posted on 05/08/202505/08/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah memastikan bahwa kebijakan pungutan pajak bagi pedagang online di platform e-commerce tidak membebani pelaku usaha mikro. Hal ini ditegaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag), Iqbal Shoffan Shofwan, di Jakarta, Senin (4/8/2025).

Iqbal menyebutkan bahwa kebijakan ini hanya menyasar pelaku usaha dengan omzet tahunan di atas Rp500 juta. “So far sih enggak (berpengaruh) ya. Karena yang dibebankan itu kan terhadap mereka yang omzet tahunan di atas Rp500 juta. Yang di bawah itu sih enggak ya,” jelasnya.

Ia menambahkan, ketentuan tersebut secara otomatis menyaring pelaku usaha mikro dari kewajiban baru. “Di atas Rp500 juta kan berarti bukan usaha mikro, tapi usaha kecil dan menengah,” ujarnya.

Kebijakan perpajakan yang dimaksud merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak 14 Juli 2025. Dalam aturan ini, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) seperti Shopee dan Tokopedia ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari para pedagang online.

Besaran pajak ditetapkan sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, dan hanya dikenakan pada pedagang dengan omzet lebih dari Rp500 juta per tahun. Platform e-commerce wajib mulai memungut pajak satu bulan setelah pedagang menyampaikan surat pernyataan omzet.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah beban baru, melainkan bagian dari reformasi administrasi yang memberikan kepastian hukum. “Ini untuk memberikan kepastian hukum dan kemudahan administrasi perpajakan bagi pelaku usaha daring. Tidak ada tambahan kewajiban baru,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Berkala KSSK III di Jakarta, belum lama ini.

Dengan penunjukan platform digital sebagai pemungut pajak, pemerintah berharap sistem perpajakan di sektor ekonomi digital dapat berjalan lebih tertib dan efisien, tanpa mengganggu kelangsungan usaha mikro yang masih dalam tahap pertumbuhan. (alf)