Category: News

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Menkeu: Kebocoran Data DJP Berasal dari Laptop Karyawan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menanggapi kebocoran data milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. Dia mengatakan telah mendapatkan laporan soal kebocoran data itu dari tim Central Transformation Office (CTO) Kemenkeu.

“Oh itu yang laptop karyawan, saya dapat report-nya,” ujar Sri Mulyani dseperti dikutip dari Tempo.co, Sabtu (4/3/2023).

Oleh sebab itu, kini akan ada langkah penertiban terhadap penggunaan laptop individual yang kemudian konfigurasinya bisa diakses hacker atau peretas. Menurut Sri Mulyani, sebenarnya sudah lama Kemenkeu membicarakan soal keamanan siber, tapi selalu ada saja yang tidak menjalankan.

“Tapi bener mereka sudah melakukan langkah pengamanan selanjutnya,” tutur Sri Mulyani.

Di Kemenkeu, bendahara negara tersebut menuturkan, untuk masalah cyber crime sudah ada tim yang menanganinya. Dia menjelaskan bahwa hal itu menjadi fenomena karena semuanya beralih ke digital. “Ini akan menjadi ancaman,” tutur dia.

Awalnya, informasi soal kebocoran data DJP diungkap oleh akun Twitter bernama FalconFeedsio melalui cuitannya beberapa hari lalu. Akun tersebut mengunggah tangkapan layar sebuah situs berisi spesifikasi data dari DJP yang bocor.

“Database Ditjen Pajak telah ditambahkan ke forum hacker. Data yang diklaim ini menampung 34 file dalam format RAR, PDF, CSV, dan ZIP. #Indonesia #databreach #cyberrisk,” cuit akun @FalconFeedsio dikutip Tempo kemarin.

Gambar tangkapan layar itu menyebutkan bahwa data tersebut diunggah oleh akun bernama theheroes pada Sabtu, 25 Februari 2023 pukul 03.40 PM. “Halo warga negara Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak merupakan salah satu eselon satu di bawah Kementerian Keuangan RI yang mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan,” tertulis pada gambar.

Adapun informasi datanya adalah berkapasitas 66 MP jika sudah di-compressed 66 dengan ukuran asli 77 MB. Disebutkan pula bahwa ada 34 file yang dibocorkan dengan format RAR, PDF, CSV, dan ZIP. “Country Indonesia. File shared Breached,” tertulis pada gambar.

Pengamat keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, menanggapi soal bocornya satu berkas file milik DJP Kementerian Keuangan disebar secara gratis di situs forum hacker atau peretas Breached.to. Dia juga sempat mengunduh data tersebut lalu mengeceknya, dan menyebut datanya cukup terpercaya.

“Kalau di lihat dari file data-datanya yang bocor, kemungkinan didapatkan dari komputer kantor Pajak. Sifat cakupan datanya cukup luas, kemungkinannya adalah (berasal dari) kantor pusat atau wilayah,” ujar dia.

Alfons juga sempat mengunggah data tersebut, beberapa di antaranya adalah data Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kebon Jeruk hingga data kegiatan penagihan pada September 2022. Bahkan Alfons menunjukkan ada file yang berisi nama pegawai pajak, nomor induk pegawai (NIP), pangkat atau golongan, jabatan, pendidikan terakhir, pendidikan dan pelatihan juru sita, serta surat keputusan (SK) pegawai.

Data lainnya berisi nama wajib pajak lengkap dengan jumlah utang pajaknya. “Memang patut menjadi pertanyaan siapa yang membocorkan dan dari mana data tersebut berasal,” tutur Alfons. Dia pun berharap DJP melakukan pengelolaan dan pengamanan data yang baik agar data yang dikelolanya terlindungi dan tidak tersebar, bahkan disalahgunakan. (bl)

Rusia Diprediksi Kehabisan Uang Pada 2024

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Konglomerat asal Rusia Oleg Deripaska memperkirakan negaranya akan kehabisan uang pada 2024. Menurutnya, keuangan Rusia bisa terselamatkan jika investor asing masuk ke negara tersebut.

“Tidak akan ada uang tahun depan, kami membutuhkan investor asing,” katanya pada konferensi ekonomi di Siberia seperti dilansir dari CNN Business, Jumat (3/3/2023).

Pernyataan Deripaska yang kerap menyerukan perang Rusia-Ukraina berakhir tersebut berbanding terbalik dengan penilaian optimis Presiden Rusia Vladimir Putin terhadap kekayaan negaranya.

Ia memuji ketahanan ekonomi Rusia dalam menghadapi sanksi Barat yang diberlakukan pada tahun lalu dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Sementara itu, output ekonomi Rusia menyusut 2,1 persen tahun lalu. Kontraksi tersebut lebih terbatas dari yang diperkirakan banyak ekonom.

Namun, keretakan ekonomi Rusia mulai terlihat saat negara tersebut memangkas produksi minyak bulan ini hingga membuat sanksi Barat dapat meningkat lebih jauh.

Pada akhirnya, prospek ekonomi Rusia dinilai bergantung pada apa yang terjadi di Ukraina. Selain itu, Deripaska menilai investor asing juga memiliki peran besar terhadap ekonomi Rusia. Namun, apakah mereka akan datang tergantung pada keputusan Rusia dalam menciptakan kondisi yang tepat dan membuat pasarnya menarik.

Sebelumnya, negara-negara Barat telah mengumumkan lebih dari 11.300 sanksi agar Rusia kekurangan dana untuk melakukan invasi ke Ukraina. Barat juga membekukan sekitar US$300 miliar cadangan devisa Rusia.

Moskow pun harus melewati jalan terjal untuk menggantikan pendapatan yang hilang akibat sanksi tersebut, tidak terkecuali dari ekspor. Data menunjukkan bahwa nilai impor Uni Eropa dari Rusia turun sebesar 51 persen antara Februari dan Desember tahun lalu.

Pendapatan pemerintah Rusia juga anjlok 35 persen pada Januari 2023 dibandingkan dengan tahun lalu, sementara pengeluaran melonjak 59 persen. Kondisi ini menyebabkan defisit anggaran sekitar 1.761 miliar rubel atau setara US$23,3 miliar. (bl)

 

INACA Ungkap Akan Ada Kenaikan Tiket Pesawat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Asosiasi maskapai Indonesia National Air Carriers Association (INACA) mengungkapkan akan ada kenaikan harga tiket pesawat dalam waktu dekat.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan hal ini sejalan dengan pembahasan perubahan tarif batas atas (TBA) yang sedang didiskusikan dengan Direktorat Angkutan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurutnya, TBA angkutan udara seharusnya disesuaikan setiap tiga bulan sekali, sesuai dengan cost yang dikeluarkan maskapai. Namun, perubahan terakhir terjadi pada pandemi tahun lalu.

“Kalau lihat di aturan pemerintah, tuslah (biaya tambahan) berlaku tiga bulan. Setelah lewat harus ada pembicaraan lagi. Waktu itu, tuslah yang berlaku tiga bulan itu harus menjadi penyesuaian tarif, waktu itu avtur naik,” ujar Denon dikutip dari Detikcom, Jumat (3/3/2023).

Karenanya, ia menilai saat ini sudah saatnya kembali dilakukan penyesuaian tarif TBA. Dengan kebijakan ini, mau tidak mau akan menyebabkan kenaikan harga tiket pesawat. Apalagi, ada kemungkinan suplai avtur akan turun di masa mendatang. Artinya, harganya akan lebih tinggi.

“Saya nggak tahu bakal turun atau naik, tapi kalau melihat mekanisme pasar dengan suplai berkurang, biasanya harganya jadi naik,” imbuhnya.

Sekretaris Jenderal INACA Bayu Sutanto menilai memang sudah waktunya penyesuaian TBA dilakukan. Hal ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah.

“Ya karena memang policy-nya harus ada tarif batas atas ya penyesuaiannya harus secepat mungkin atau fleksibel penyesuaiannya,” pungkas Bayu. (bl)

BI Catat Rp 38,44 Triliun Dana Asing Masuk Indonesia

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing masuk (inflow) ke Indonesia sejak awal tahun sampai Kamis (2/3/2023) mencapai Rp38,44 triliun.

Berdasarkan data BI, Jumat (3/3/2023), inflow tersebut terdiri dari non-resident beli neto sebesar Rp38,41 triliun di pasar Surat Berharga Negara (SBN) dan beli neto sebesar Rp30 miliar di pasar saham.

Sedangkan, transaksi pada periode 27 Februari-2 Maret 2023, terjadi dana keluar asing (outflow) dari pasar keuangan domestik sebesar Rp1,38 triliun. Jumlah ini terdiri dari jual neto sebesar Rp4,67 triliun di pasar SBN dan beli neto sebesar Rp3,29 triliun di pasar saham.

Kemudian, premi Credit Default Swap (CDS) Indonesia 5 tahun turun menjadi 89,96 bps per 2 Maret dari 95,31 bps pada 24 Februari.

Sementara itu, BI juga mencatat nilai tukar rupiah dibuka pada level (bid) Rp15.280 per dolar AS, melemah dari penutupan di level (bid) Rp15.275 per dolar AS pada Kamis (2/3/2023).

Untuk yield SBN 10 tahun, tercatat naik ke level 6,99 persen pada pembukaan hari ini, yang lebih tinggi dibandingkan penutupan sebesar 6,93 persen pada hari sebelumnya.

“Dalam upaya menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut, Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan,” ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Fadjar Majardi dalam keterangan tertulis.(bl)

Tak Terpengaruh Pemberitaan, Animo Masyarakat Melapor SPT Tetap Tinggi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan, animo masyarakat untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak tetap tinggi. Orang tak terpengaruh dengan adanya pemberitaan gaya hidup mewah pejabat pajak.

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan, jumlah wajib pajak (WP) yang telah melaporkan SPT tahun pajak 2022 hingga 28 Februari 2022, mencapai 5,32 juta.

Jumlah WP yang sudah melaporkan SPT tersebut naik 23,4% jika dibandingkan dengan periode 28 Februari 2021 yang tercatat sebesar 4,3 juta pelapor.

“Sampai semalam progress penyampaian SPT kita kumpul 5,32 juta,” Suryo dalam konferensi pers beberapa hari lalu, dikutip dari CNBC Indonesia, Jumat (3/3/2023).

Adapun batas pelaporan SPT sendiri akan berakhir pada 31 Maret 2023 untuk WP pribadi dan akhir April 2023 untuk WP badan.

Suryo berharap masyarakat tetap patuh melaporkan SPT nya. Dia juga berharap kasus Rafael tidak lantas membuat masyarakat malas membayar pajak.

“Ini adalah satu kasus kita yang akan kita sikapi dan tindaklanjuti tapi dari sisi lain bayar pajak kewajiban berbangsa dan bernegara kita laksanakan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Berdasarkan catatan DJP, jumlah WP yang melaporkan SPT pada 2022 (untuk tahun pajak 2021) mencapai 15,87 juta. Artinya, tingkat kepatuhan mencapai 83,2%.

Tingkat kepatuhan tersebut lebih rendah dibandingkan 2021. Pada 2021, jumlah WP yang melaporkan SPT tahun pajak 2020 tercatat 15,97 juta atau tingkat kepatuhannya mencapai 84,07%.

Dalam konferensi pers yang diselenggarakan pada 1 Maret 2023, Suryo juga turut menanggapi perihal mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj yang mengajak warga untuk tidak membayar pajak dan melaporkan SPT.

Said Aqil menyampaikan himbauan tersebut sebagai buntut kasus penganiayaan Mario Dandy Satriyo anak pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo, kepada David anak petinggi GP Ansor.

Menanggapi ajakan Said Aqil tersebut, Suryo menerangkan, bahwa semua masyarakat harus membedakan antara kasus yang dilakukan oknum tertentu dengan kewajiban sebagai warga negara.

Suryo menegaskan, membayar pajak tidak melewati pegawai pajak, tetapi melalui institusinya untuk masuk ke negara. Menurut dia, jika ada yang membayar pajak melalui petugas atau pejabat pajak, berarti ada masalah.

“Harus pisahkan mana kasus mana kewajiban. Kejadian ini (kasus RAT) adalah kasus, Kalau bayar pajak melalui petugas pajak berarti ada kesalahan dalam sistem pembayaran, pajak tidak melalui pejabat atau anggota pajak,” jelas Suryo. (bl)

 

Kemenkeu Tolak Pengunduran Diri Rafael Trisambodo

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak surat pengunduran diri pegawai Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan penolakan dilakukan dengan pertimbangan; Rafael sekarang ini tengah berkasus terkait harta kekayaan Rp56 miliar miliknya yang terlapor di Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ia juga tengah disorot terkait kasus penganiayaan putra petinggi GP Ansor dan gaya hidup mewah yang dilakukan oleh anaknya, Mario Dandy Satrio.

Suahasil mengatakan karena masalah tersebut, kini Rafael sedang diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan.

“Berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017, kemudian Peraturan BKN Nomor 3 tahun 2020, maka pegawai yang sedang dalam proses pemeriksaan tidak dapat mengundurkan diri. Maka pengajuan pengunduran diri saudara RAT ditolak,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (1/3/2023).

Rafel Alun Trisambodo belakangan ini menjadi sorotan masyarakat. Sorotan diberikan terkait dua masalah.

Pertama, terkait penganiayaan keji dan sadis yang dilakukan oleh Mario Dandy Strio anaknya, terhadap putra petinggi GP Ansor. Penganiayaan dipicu oleh masalah perempuan.

Akibat penganiayaan tersebut, David harus dirawat di ruang ICU karena tak sadarkan diri sampai beberapa hari.

Selain masalah penganiayaan, kedua, Rafael juga disorot oleh gaya hidup mewah yang dipamerkan anaknya. Ia juga disorot terkait jumlah hartanya yang berdasarkan data LHKPN tembus Rp56 miliar.

Menkeu Sri Mulyani menyatakan harta Rafael tersebut tak masuk akal.

“Terhadap yang bersangkutan (Rafael) ini doesn’t make sense, kami juga tahu itu gak make sense. Saya bilang ke irjen untuk sampaikan ke publik, selama ini anda kontrol itu,” kata Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Outlook, Selasa (28/2/2023). (bl)

Seruan Boikot Pajak, Suryo Minta Masyarakat Pisahkan Kasus dan Kewajiban

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Beberapa waktu terakhir ramai seruan untuk tidak membayar pajak maupun laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dari berbagai pihak. Hal ini efek dari kasus yang menimpa Rafael Alun Trisambodo (RAT).

Apa tanggapan Dirjen Pajak Suryo Utomo?

“Pertama terkait seruan atau bahasa tidak bayar pajak barang kali kami melihatnya kita harus pisahkan antara kasus dan kewajiban,” ungkap Suryo dalam seperti dikutip dari CNBC Indonesia dalam konferensi pers, Rabu (1/3/2023)

Kasus Rafael kini tengah dalam proses pemeriksaan dan diharapkan hasilnya keluar dalam waktu dekat. Sementara kewajiban warga negara sebagai wajib pajak juga harus tetap berjalan.

“Sistemnya kalau bayar pajak kan ke negara tidak ke petugas pajak. Masuk ke negara baru redistribusi kembali ke masyarakat,” paparnya.

Suryo menambahkan, tugas yang dijalankan oleh Ditjen Pajak diatur dalam undang-undang. Maka dari itu, hal tersebut tidak akan bisa dihentikan.

“Kami menjalankan tugas berdasarkan UU untuk mengumpulkan dan sepenuhnya untuk kemaslahatan masyarakat untuk pembangunan APBN dan pajak pilar besar sumber penerimaan negara,” ujarnya.(bl)

Sri Mulyani Kecewa Dituding Seluruh Harta Anak Buahnya Hasil Korupsi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani kecewa dengan tudingan masyarakat yang menyebut seluruh harta anak buahnya hasil korupsi. Terutama, jika anak buahnya memiliki harta yang cukup fantastis nilainya.

Padahal, katanya harta dan kenaikan yang dilaporkan dalam LHKPN bisa berasal dari melonjaknya harga aset yang dimiliki pegawai.

“Saya tanya ke Pak Suryo (Dirjen Pajak) kenaikannya karena apa? Kenaikan karena harga tanah, itu tiba-tiba dianggap semuanya korupsi,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Selasa (28/2/2023).

Sri Mulyani tak menampik ada pengkhianat di Kemenkeu dan Ditjen Pajak. Tapi, ia merasa masih banyak anak buahnya yang jujur.

Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak belakangan ini menjadi sorotan usai terkuaknya kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo imbas kasus penganiayaan yang dilakukan putranya terhadap anak petinggi Ansor.

Pasalnya, berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), jumlah harta Rafael Rp56 miliar. Sri Mulyani mengatakan harta Rafael tersebut tak masuk akal.

“Terhadap yang bersangkutan (Rafael) ini doesn’t make sense, kami juga tahu itu tidak make sense. Saya bilang ke irjen untuk sampaikan ke publik, selama ini anda kontrol itu,” kata Sri Mulyani dalam CNBC Indonesia Economic Outlook, Selasa (28/2/2023). (bl)

 

 

Sri Mulyani: Jika Penerimaan Pajak Tak Maksimal Ekonomi RI Pasti Terganggu

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Stop bayar pajak belakangan ini diserukan oleh sebagian pihak, imbas kasus anak Rafael Alun Trisambodo yang merupakan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Ditambah lagi, pejabat yang dimaksud memiliki kekayaan mencapai Rp56 miliar tidak sesuai dengan profil pekerjaan dari yang bersangkutan.

Lalu apa manfaat dari pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat? Dan apa dampaknya jika masyarakat enggan membayar pajak kepada Negara?

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercatat ada tiga sumber pendapatan negara, salah satu yang utama yaitu penerimaan dari sektor perpajakan.

Sementara itu, lanjut Sri Mulyani, APBN merupakan instrumen penting sebagai shock absorber dalam menjaga dan melindungi perekonomian dan rakyat dari dampak kenaikan harga pangan dan energi global.

Terbukti, APBN mampu memulihkan kinerja ekonomi Indonesia pasca pandemi Covid-19, dan mampu menahan gempuran dari dampak melambatnya perekonomian global.

“Kita lihat dalam mengelola ekonomi 3 tahun terakhir saat pandemi. Penerimaan Negara kita jatuh mendekati 20 persen kontraksinya, dan dalam situasi yang shock sangat dalam, APBN mencoba menyangga,” ungkap Sri Mulyani seperti dikutip dari Tribunnews.com dalam acara diskusi Economic Outlook 2023 di Jakarta, (28/2/2023).

Ia juga mengatakan, uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat juga kembali berdampak kepada masyarakat.

Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga diperuntukkan penyaluran bantuan sosial kepada warga negara RI yang membutuhkan.

“Infrastruktur yang kita bangun dengan APBN dengan uang pajak, jadi pajak untuk pandemi, pajak untuk bantuan sosial, pajak untuk infrastruktur. Itu semuanya dapat membantu dan namanya shock absorber dalam pemulihan ekonomi,” paparnya.

Sri Mulyani mengungkapkan dampak apabila penerimaan pajak Negara tidak maksimal, dalam arti lain masyarakat malas membayar pajak. Hal tersebut tentunya akan memberikan efek terhadap kinerja ekonomi Indonesia yang bakal mengalami penurunan drastis.

Terlebih, 2023 merupakan tahun yang dinilai cukup sulit, karena diprediksi sejumlah negara di dunia bakal mengalami resesi. Hal ini nantinya juga akan memberikan dampak terhadap Indonesia.

Apakah 2023 global Economic akan resesi atau tidak. Kalau resesi, sektor dan program apa yang akan kena. Siapa yang kita lindungi duluan.

“Nah APBN meredam shock, karena kalau kita tidak memiliki APBN yang kuat, shock yang tadi jatuh penerimaan dan kita jatuh dari sisi belanja, ekonominya bakal nyungsepnya dalem banget,” pungkas Sri Mulyani. (bl)

 

 

 

NU Minta Masyarakat Tak Lampiaskan Kemarahan Dengan Tolak Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Ahmad Fahrurrozi meminta masyarakat tidak melampiaskan kemarahan atas kasus dugaan penyelewengan oknum pegawai pajak dengan cara menolak membayar pajak ke negara.

Dia bicara demikian merespons kepemilikan harta jumbo pegawai eselon III Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo yang terkuak imbas kasus penganiayaan oleh anaknya, Mario Dandy Satriyo.

“Kekecewaan dan kemarahan atas kasus kekerasan dan penyelewengan oknum pegawai pajak tidak boleh dilampiaskan dengan cara-cara yang salah, misal dengan tidak mau membayar pajak,” kata pria yang akrab disapa Gus Fahrur, seperti dikutp dari CNNIndonesia.com, Rabu (1/3/2023).

Nahdlatul Ulama, kata Gus Fahrur, memiliki ideologi tidak boleh membangkang pemerintahan yang sah.

Gus Fahrur menegaskan prinsip warga negara yang baik wajib tunduk dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Baginya, pajak erat kaitannya dengan kelangsungan hidup bangsa.

“Kita berkewajiban tunduk patuh kepada pemerintah. Negara ini lebih mahal dari sekadar urusan kemarahan terhadap orang per orang,” kata dia.

Gus Fahrur mengimbau masyarakat tidak mengambil langkah sepihak. Kata dia, kasus Mario dan ayahnya telah diproses penegak hukum sehingga diharapkan ada langkah tegas untuk bisa menimbulkan efek jera.

“Kita apresiasi langkah pemerintah yang telah bertindak tegas kepada oknum pejabat dan pegawai yang dituduh bersalah. Kita tetap wajib patuh hukum dan tidak boleh bertindak sepihak,” kata dia.

Harta fantastis yang dimiliki Rafael menyeruak ke publik usai anaknya, Mario Dandy Satriyo melakukan penganiayaan terhadap David yang merupakan putra dari pengurus GP Ansor.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dilaporkan Rafael per 2021, ia memiliki total kekayaan Rp56.104.350.289, dan tidak memiliki utang sama sekali. Harta Rafael ini hampir setara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Angka ini hanya lebih rendah Rp1,9 miliar dari harta Sri Mulyani yang mencapai Rp58.048.779.283. Belakangan, mantan Ketua Umum PBNU Said Aqil Sirojmengingatkan lagi kasus di masa lalu ketika NU menyatakan bakal mengambil langkah tegas mengajak warga tidak membayar pajak bila ada penyelewengan.

Sikap tersebut menurut Said diutarakan NU ketika menyeruak kasus yang melibatkan mantan pegawai pajak GayusTambunan. Dia mengulangi sikap NU ini saat ditanya kasus Mario dan ayahnya, kemarin.

“Tahun 2012 bulan September, Munas ulama di pesantren Cirebon, waktu itu baru ada kejadian Gayus Tambunan, keputusan para kiai bahwa kalau uang pajak selalu diselewengkan NU akan mengambil sikap tegas warga NU tidak usah bayar pajak,” kata Said saat hendak menjenguk korban penganiayaan Mario, David, di RS Mayapada, Jakarta Selatan, Selasa (28/2/2023).(bl)

 

 

en_US
id_ID en_US