Category: News

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum IKPI akan Lindungi Anggota dari Jerat Hukum

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam upaya melindungi anggotanya dari potensi jeratan hukum, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di bawah komando Ketua Umum Vaudy Starworld dan Wakil Ketua Umum Jetty membentuk struktur departemen baru pada asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia ini.

Struktur organisasi yang diberi nama Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum ini dinahkodai Andreas Budiman (Ketua) Huakanala Hubudi, dan Dwi Atmoko sebagai Anggota.

Mantan ketua cabang IKPI Palembang dua periode ini, mengungkapkan bahwa pembentukan departemen ini bukan tanpa alasan, mengingat semakin berkembangnya bisnis di Indonesia. Dengan demikian, celah hukum yang bisa menjerat anggota juga semakin marak.

“Salah satu tugas utama departemen ini adalah melakukan langkah pencegahan,” kata pria yang juga berprofesi sebagai kuasa hukum bidang perpajakan.

Ia menegaskan, pencegahan tersebut akan dilakukan melalui sosialisasi yang menekankan pentingnya berpraktik sesuai dengan Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak. Rencana ini akan segera diwujudkan dengan menggelar sosialisasi ke berbagai Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) di seluruh wilayah di Indonesia.

Selain itu, Andreas menekankan bahwa dalam program kerja 100 hari pertama mereka, Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum akan melakukan audiensi dengan Bidang Kepatuhan Internal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan. Diharapkan, hal ini dapat menjalin kerja sama untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan tersebut.

“Salah satu target utama dari departemen ini adalah menekan angka kasus hukum yang melibatkan anggota IKPI hingga 0% (zero tolerance),” ujarnya.

Meski begitu, Andreas menegaskan departemen ini tidak akan mengadvokasi semua anggota. Hanya anggota yang berpraktek sesuai Kode Etik dan Standar Profesi Konsultan Pajak yang akan mendapatkan advokasi dan perlindungan hukum.

“Jadi, jika ada anggota yang terbukti ‘nakal’ atau tidak patuh terhadap aturan yang berlaku, maka IKPI tidak akan memberikan advokasi,” katanya.

Pembentukan Departemen Advokasi dan Bantuan Hukum ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi anggota yang berkomitmen menjaga integritas dalam praktik profesional mereka. (bl)

Iman Julianto Janji Tingkatkan Kualitas Pelayanan dan Perkuat Program Unggulan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Bekasi terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat program-program unggulannya.Demikian dikatakan Calon Ketua IKPI Cabang Bekasi Periode 2024-2029 Iman Julianto dalam wawancara eksklusif di Bekasi, Selasa (15/10/2024).

Sebagai incumbent ketua cabang, Iman mengatakan bahwa dirinya akan menyukseskan program kerja yang telah ditetapkan oleh Kongres XII Bali sesuai arahan pengurus pusat dan melanjutkan program yang telah berjalan di Cabang Bekasi dan juga menghadirkan inovasi program baru guna memajukan organisasi dan meningkatkan kompetensi anggota.

Beberapa program yang telah berjalan dengan baik di periode pertama lanjut Iman, akan tetap dipertahankan dan ditingkatkan seperti:

-Program Gathering dan Outbond: Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antaranggota melalui kunjungan bersama ke tempat-tempat yang memiliki nilai rekreatif.

-Program Kursus Brevet: Bekerja sama dengan universitas dan sekolah tinggi, program ini menyediakan kursus brevet kelas khusus dan kelas reguler untuk masyarakat umum.

-Bincang Pajak: Program diskusi santai di akhir pekan ini membahas tema-tema perpajakan dengan narasumber kompeten di tempat santai seperti kafe.

-Learning Center IKPI Bekasi: Pusat belajar ini akan terus dikembangkan untuk mendukung peningkatan pengetahuan anggota.

-Piala Bergilir IKPI Bekasi: Kegiatan Cerdas Cermat dan Seminar Nasional untuk memperingati ulang tahun IKPI Bekasi akan tetap menjadi program rutin.

Jika sudah ditetapkan menjadi ketua cabang periode 2024-2029, Iman akan melakukan inovasi baru seperti meningkatkan kualitas kegiatan dan pelayanan. Inovasi tersebut meliputi:

-Inagurasi Anggota Baru; Acara ini akan memberikan kesan mendalam bagi anggota baru dengan menjadikan momen bergabungnya mereka sebagai kenangan tak terlupakan.

-Program UMKM Binaan IKPI Bekasi: Melalui program ini, IKPI Bekasi akan mendampingi para pelaku UMKM di Bekasi dengan edukasi perpajakan, sekaligus berperan aktif dalam pengabdian masyarakat.

-Pekan Olahraga IKPI Bekasi: Kegiatan ini diadakan untuk merayakan hari ulang tahun IKPI dengan lomba-lomba olahraga seperti badminton, catur, dan biliar.

Penguatan Kerja Sama dengan Pihak Eksternal

Lebih lanjut Ia mengungkapkan bahwa kedepan dirinya akan memperkuat kolaborasi dengan pihak eksternal. “IKPI Cabang Bekasi akan terus membangun hubungan erat dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) KPP, serta berbagai instansi lainnya. Beberapa langkah yang diambil antara lain audiensi, sosialisasi perpajakan, dan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dengan DJP untuk memberikan masukan terkait regulasi perpajakan yang ada,” ujarnya.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan dalam perubahan regulasi perpajakan, IKPI Bekasi akan mengadakan seminar dan pelatihan berkualitas bagi anggota. Selain itu, akan ada pelatihan hard skill dan soft skill untuk meningkatkan kemampuan personal dan profesionalisme setiap anggota.

Iman juga mengatakan dirinya akan menetapkan beberapa target utama, antara lain meningkatkan pengetahuan anggota melalui program FGD, Bincang Pajak, dan seminar perpajakan, serta meningkatkan loyalitas anggota melalui berbagai kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif.

Menurutnya, IKPI Bekasi juga akan terus berperan aktif dalam kegiatan sosial melalui program UMKM Binaan, sosialisasi perpajakan bagi masyarakat umum, serta kegiatan bakti sosial seperti kunjungan ke panti asuhan dan lembaga sosial lainnya.

IKPI Bekasi juga telah melakukan pengembangan potensi anggota muda juga menjadi fokus IKPI Bekasi, dengan mendorong mereka tampil di depan dalam kegiatan Training of Trainers (ToT) serta berbagai kegiatan lainnya. Di samping itu, digitalisasi akan menjadi bagian penting dalam memperlancar program kerja IKPI, khususnya untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan pelayanan kepada anggota.

Dengan komitmen untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas, IKPI Cabang Bekasi optimis mampu menghadapi tantangan di periode kedua ini dan membawa manfaat yang lebih besar bagi anggotanya serta masyarakat luas.

Sekadar informasi, Iman Julianto merupakan calon tunggal di dalam Pemilihan Ketua IKPI Cabang Bekasi periode 2024-2029. Secara otomatis Iman terpilih secara aklamasi.

Rencananya penetapan Iman sebagai Ketua Cabang Terpilih akan dilakukan melalui Rapat Anggota Cabang yang akan dilaksanakan pada Kamis (17/10/2024). (bl)

 

Departemen Internal Audit Janji Tingkatkan Akuntabilitas dan Transparansi di IKPI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) dan Wakil Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld dan Jetty, telah membuat struktur kepengurusan baru pada periode kepemimpinannya (2024-2029), yakni

Departemen Internal Audit. Tujuannya untuk lebih meningkatkan Tata Kelola Organisasi, khususnya pada sektor manajemen dan keuangan.

Departemen yang diketuai Ivan Kanel, dan beranggotakan Feber Sormin, Maria Novianna, Husni Sidik Sodikin, dan Febriko Lawijaya,

berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola organisasi, sehingga menjadikan IKPI lebih rapih dan tertata kedepannya.

Dikatakan Ivan, departemen yang dipimpinnya ini memiliki dua fungsi utama yakni, internal dan eksternal. Dalam fungsi internal, tim akan melakukan evaluasi untuk meningkatkan manajemen risiko, pengendalian internal, dan tata kelola organisasi, dengan pendekatan yang sistematis dan menyeluruh. Sementara itu, fungsi eksternal berfokus pada memberikan keyakinan terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan organisasi.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, bahwa departemennya telah merumuskan enam tugas utama untuk dilaksanakan dalam dua semester ke depan. Tugas-tugas ini mencakup:

1. Evaluasi Efektivitas Sistem Kontrol: Mengkaji dan meningkatkan sistem kontrol yang berjalan, khususnya di bidang keuangan dan akuntansi.

2. Manajemen Risiko: Mengevaluasi manajemen risiko yang diterapkan oleh organisasi.

3. Proses Tata Kelola: Menilai efektivitas dan kesinambungan tata kelola organisasi.

4. Peningkatan Kompetensi: Menyediakan platform untuk peningkatan keterampilan dan standar etika anggota.

5. Peningkatan Kualitas: Memastikan auditor internal memenuhi standar profesional yang berkembang.

6. Pengembangan Profesional: Mendorong pengembangan profesional yang berkelanjutan di antara anggota.

Ia menegaskan, program kerja dimulai dengan penilaian mendesak terhadap prosedur keuangan dan akuntansi, dan dilanjutkan dengan evaluasi rutin yang mencakup laporan keuangan tahunan dan pengawasan audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Selain itu, tim akan menyusun SOP yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

“Dengan struktur dan rencana kerja yang jelas, Departemen Internal Audit diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan integritas dan kredibilitas organisasi, serta memberikan jaminan kepada semua pemangku kepentingan terkait kinerja dan tata kelola yang baik,” ujarnya.

Ivan berharap, melalui upaya yang sistematis dan berkelanjutan, departemen yang dipimpinnya akan menjadi garda terdepan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi, serta membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang lebih tinggi.(bl)

Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis Organisasi IKPI Siap Kembangkan Struktur Keuangan untuk Kesejahteraan Anggota

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI) Vaudy Starworld bersama Wakil Ketua Umum IKPI Jetty periode 2024-2029 telah membentuk beberapa departemen baru di dalam struktur organisasi. Tujuannya tentu bukan hanya untuk memajukan IKPI semata, tetapi juga agar dapat fokus melayani anggota yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 7.030 yang tersebar di 12 Pengda dan 42 Pengcab IKPI se-Indonesia.

Salah satu Departemen yang baru dibentuk adalah Departemen Investasi dan Pengembangan Bisnis Organisasi. Di Bawah kepemimpinan Argi Evansarid Hughie Janitra (Ketua), dan lima anggotanya yakni Eva Murlian, Edy, Dewi Susetyo Rini, Rindra, dan Alvin Adrian. Pengurus ini bertugas untuk memperkuat struktur keuangan dan mengembangkan program potensial yang memiliki nilai bisnis.

Dengan demikian, kedepan diharapkan pemasukan keuangan IKPI bukan hanya bergantung pada iuran anggota dan penyelenggaraan Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) saja, melainkan juga bisa digarap dari bisnis potensial lainnya.

“Kami akan menjalankan rencana-rencana bisnis untuk memberikan pemasukan dari sumber baru untuk IKPI. Selama itu tidak menyalahi peraturan sebagaimana tertuang didalam AD/ART organisasi dan kode etik organisasi, serta tetap dapat berfokus pada core organisasi, maka akan dilakukan,” kata Argi di Tangerang Selatan, Selasa (15/10/2024).

Argi menjelaskan beberapa potensi bisnis yang akan dikerjakan antara lain penyelenggaraan in-house training dan seminar berbayar. Kegiatan ini akan melibatkan peserta dari luar anggota IKPI. “Kami ingin menjadikan IKPI sebagai sumber informasi dan pendidikan perpajakan yang terpercaya, karena Trainer-trainer IKPI yang sudah terpercaya dan mumpuni dibidangnya, ungkap Argi.

Lebih lanjut Argi mengungkapkan departemennya juga akan menjalankan “Portofolio Investasi, Merchandise Internal Organisasi, Pemanfaatan Website Organisasi sebagai Pusat Informasi Perpajakan (Gratis bagi Anggota dan Berbayar bagi Umum), Penyusunan Direktori Kantor Konsultan Pajak seluruh Indonesia”.

“Kami akan menjalankan proses bisnis untuk kemajuan organisasi, tetapi tidak menjadi beban untuk anggota, ini sangat penting,” kata Argi.

Ia menegaskan, departemen ini memiliki visi misi “IKPI Maju, Anggota Maju,” dan tagline itu digaungkan Ketum Vaudy saat masa kampanye. “Kami akan berupaya mengimplementasikan apa yang dicita-citakan Pak Ketum dan seluruh anggota IKPI tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan anggota yang memiliki bisnis terkait untuk mendukung profesi konsultan pajak. “Tentu kami membutuhkan bantuan dari anggota dan berbagai pihak untuk menjalankan program di departemen ini,” ujarnya.

Dikatakan Argi, di semester pertama dan kedua, beberapa tugas utama telah direncanakan, seperti penyusunan SOP untuk keputusan investasi, serta pencarian vendor untuk pengadaan merchandise. Selain itu, kolaborasi lintas departemen akan dilakukan untuk memastikan kelancaran semua kegiatan.

Dengan langkah-langkah ini, IKPI berharap dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi anggotanya serta mengembangkan potensi bisnis yang saling menguntungkan. (bl)

Sri Mulyani Pastikan DJP dan Bea Cukai Masih di Bawah Kemenkeu

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sri Mulyani Indrawati memastikan belum ada pembentukan Kementerian Penerimaan Negara. Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) masih tetap dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Kemenkeu masih satu,” ujar Sri Mulyani usai bertemu Presiden Terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani dipastikan kembali jabat Menkeu setelah menerima tawaran Prabowo. Sepanjang pertemuan bahkan Kementerian Penerimaan Negara tidak ada dalam pembahasan.

“Kita juga diskusi mengenai langkah memperkuat keuangan negara untuk mendukung program beliau,” ujarnya.

“Makanya arahan sisi penerimaan negara, pajak, bea cukai pnbp dan belanja negara dan untuk transfer ke daerah dan untuk investasi yang dilakukan perlu dioptimalkan ditingkatkan kualitasnya efektivitas untuk manfaat ke masyarakat,” kata Sri Mulyani.

 

 

PP IKPI Imbau 42 Cabang Bantu Pemerintah Sosialisasikan Penerapan Coretax

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) mengimbau 42 cabangnya di seluruh Indonesia untuk secara aktif membantu pemerintah melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan Coretax, yang rencananya akan diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada 1 Januari 2025. Sosialisasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat, khususnya wajib pajak, dalam memahami perubahan yang akan terjadi serta meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan pajak.

Ketua Departemen Humas IKPI Jemmi Sutiono, menyatakan bahwa IKPI berkomitmen penuh untuk mendukung upaya pemerintah dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan peraturan perpajakan ini. “Kami siap membantu sosialisasi peraturan perpajakan, khususnya Coretax, dan turut berperan aktif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” ujar Jemmi di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Penerapan Coretax ini diharapkan dapat membawa efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Ia menilai bahwa peran aktif konsultan pajak dalam sosialisasi dan pendampingan kepada para wajib pajak akan sangat krusial untuk memastikan kelancaran transisi ke sistem baru ini.

Menurut Jemmi, dengan keterlibatan 42 cabang IKPI di seluruh Indonesia, diharapkan bahwa sosialisasi ini dapat menjangkau semua lapisan masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perubahan yang akan datang.

Ia juga menegaskan bahwa IKPI akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk memastikan implementasi Coretax berjalan dengan lancar, serta membantu wajib pajak agar tetap patuh dan tidak mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sistem baru tersebut.

Sekadar informasi Coretax adalah sistem administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat dan pasti (MANTAP) bagi Wajib Pajak. Transformasi digital dalam administrasi perpajakan yang lebih efisien, anti pusing-pusing. (bl)

Robert Hutapea Imbau Anggota IKPI Junjung Tinggi Profesionalisme dan Integritas

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Keanggotaan dan Pembinaan, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Robert Hutapea, mengimbau kepada ribuan anggota IKPI di Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi profesionalisme dan integritas dalam memberikan layanan konsultasi pajak. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dicita-citakan IKPI untuk menjadikan anggotanya sebagai profesional yang berkompeten dan berintegritas dalam menjalankan profesinya.

Robert menekankan pentingnya konsultan pajak mematuhi peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta terus meningkatkan kompetensi melalui kegiatan Pengembangan Profesiobal Berkelanjutan (PPL) atau kegiatan lainnya.

“Sebagai konsultan pajak yang dipercaya oleh masyarakat dan pemerintah, kita harus senantiasa mengasah dan mengupdate serta memperbaharui pengetahuan kita terkait regulasi perpajakan terbaru dan memastikan bahwa layanan yang kita berikan sesuai dengan standar profesional dan etika yang telah ditetapkan oleh IKPI,” kata Robert di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Selain itu, Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antar anggota IKPI dalam mendukung upaya peningkatan kepatuhan pajak nasional.

“Dengan semangat kebersamaan, kita dapat membantu menciptakan lingkungan perpajakan yang lebih sehat, adil, dan transparan,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Robert mengingatkan seluruh anggota IKPI untuk menjaga nama baik profesi dan organisasi dalam setiap interaksi dengan klien maupun otoritas perpajakan.

“IKPI sebagai wadah para konsultan pajak, terus berkomitmen mendukung peningkatan kualitas anggotanya demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” katanya. (bl)

Prabowo akan Beri Insentif Pajak PPh hingga Hapus Biaya BPHTB

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memberikan sejumlah insentif pajak selama masa pemerintahannya pada 5 tahun mendatang. Baik berupa penghapusan pengenaan pajak hingga pemangkasan tarif pajak.

Hal ini diungkapkan adik Prabowo, yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, dalam sejumlah kesempatan menjelang dilantiknya Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober 2024.

Hashim mengatakan, salah satu insentif pajak yang akan berupa penurunan tarif adalah pajak penghasilan (PPh) badan, dari saat ini sebesar 22% menjadi kisaran 20% ke bawah. Sedangkan, untuk insentif pajak berupa penghapusan pemungutan banyak di sektor perumahan.

Berikut ini rincian insentif pajak yang mau diterapkan Prabowo:

1. Pajak Penghasilan Perusahaan Turun

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah mendatang untuk memangkas PPh badan menjadi 20%. Dia menyebut tarif pajak itu sudah diterapkan di negara lain seperti Singapura dan Hongkong.

Hashim menjelaskan meski tarif diturunkan, namun pemerintah akan memperketat pengawasan. Dengan tingkat kepatuhan yang naik, dia berharap penerimaan negara juga bertambah.

“Jadi kita tutup kebocoran-kebocoran dengan tidak menambah tarif pajak. Tarif pajak 22% hendaknya kita turun dari 20%, kita mendekati Singapura dan Hong Kong tidak terlalu lama,” tegas Hashim saat di Mensta Kadin Indonesia, Jakarta, dikutip Senin (14/10/2024).

“Ini yang saya mau tegaskan supaya kan banyak kawan-kawan pengusaha cemas, jadi tidak ada kenaikan tarif pajak,” ungkapnya.

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo menjelaskan, penurunan tarif PPh Badan itu diarahkan untuk meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

“Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPH Badan,” kata Drajad.

2. Pajak Perumahan Dihapus

Hashim juga menyebutkan Prabowo Subianto berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16%. Terdiri dari pajak pertambahan nilai (PPN) 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5%.

“Ada masukan-masukan agar PPN 11 persen dihapus untuk sementara waktu, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun pertama, kita hapus. Ini untuk mengurangi beban. Terus juga ada 5 persen BPHTB,” katanya Hashim dalam Propertinomic Executive Dialogue di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta.

Untuk menutup potensi pajak yang hilang dari rencana pemberian insentif perumahan itu, Hashim mengatakan, Kementerian Penerimaan Negara akan membuat kebijakan penambal. Namun, ia menekankan, insentif ini penting untuk menggeliatkan ekonomi.

“Ini rekomendasi kita ke pemerintah, untuk dihapus (pajak properti) 16 persen, untuk sementara waktu. Dengan argumentasi bahwa kan revenue pastikan akan nanti, waduh, tapi kita akan yakinkan ini stimulus ekonomi. Ini pengentasan kemiskinan,” tegasnya.

3. BPHTB Rumah Akan Prabowo Hapus

Hashim yang juga merupakan Ketua Satgas Perumahan presiden terpilih Prabowo Subianto mengatakan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) rencananya akan dihapus Prabowo sementara waktu.

“Terus ada juga 5% BPHTB (dihapus sementara),” ucap Hashim.

Anggota Satgas Perumahan, Bonny Z. Minang menuturkan untuk saat ini rencana tersebut akan berfokus pada masyarakat menengah ke bawah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Walau demikian, tak menutup kemungkinan segmen kas menengah ke atas juga akan ada skema-skema lainnya untuk memudahkan kepemilikan rumah.

“Sementara menengah ke bawah, kita sebut MBR namun tidak menutup juga untuk menengah ke atas akan ada hal lain yang akan kita bicarakan nanti,” ujarnya setelah acara kepada wartawan.

 

 

Tingkatkan Daya Saing Usaha, Prabowo Pangkas PPh Badan jadi 20%

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memangkas Pajak Penghasilan (PPh) Badan dari 22% menjadi 20%. Hal ini demi meningkatkan daya saing usaha di Indonesia.

“Kami memang menginginkan untuk suatu saat itu bisa menurunkan PPh Badan.” ungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, seperti dikutip CNN Indonesia Minggu (13/10/2024).

Drajat meyakini pemangkasan PPh badan ini tak akan membuat penerimaan turun. Menurut Drajad, sebagian pihak seringkali salah menilai bahwa penurunan pajak akan membuat pendapatan negara turun dan begitu juga sebaliknya.

“Belum tentu (penerimaan negara akan turun setelah PPh Badan dipangkas),” jelas Drajad.

Ia mengibaratkan dengan orang yang berjualan barang. Menurut dia, banyak orang berpikir bahwa dengan menaikkan harga barang, maka pendapatannya akan naik.

Namun, dengan harga yang makin tinggi, kata dia, banyak orang bisa jadi justru tak mau membeli barang itu. Akibatnya penerimaan orang tersebut akan turun.

“Bisa saja harganya makin tinggi, orang nggak mau beli, akhirnya jeblok penerimaan kita,” kata dia.

Meski demikian, Drajad menyebut pemangkasan PPh badan ini baru wacana. Dia mengatakan pemerintah mendatang akan meninjau terlebih dahulu kondisi penerimaan negara sebelum menerapkan aturan ini.

“PPH Badan kita akan lihat bagaimana kinerja penerimaan negara itu, kalau memang sudah ada ingin kita turunkan supaya tidak terlalu memberatkan kepada masyarakat,” kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo mengungkapkan rencana pemerintah mendatang untuk memangkas PPh badan menjadi 20%. Dia menyebut tarif pajak itu sudah diterapkan di negara lain seperti Singapura dan Hongkong.

Hashim menjelaskan meski tarif diturunkan, namun pemerintah akan memperketat pengawasan. Dengan tingkat kepatuhan yang naik, dia berharap penerimaan negara juga bertambah.

IKPI Sambut Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara 

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai upaya optimalisasi penerimaan negara, khususnya di sektor perpajakan. Badan ini nantinya akan menggabungkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan. Rencana ini sudah menjadi salah satu program kampanye Prabowo dan diperkirakan akan segera dieksekusi dalam waktu dekat.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, dalam wawancara eksklusif dengan Radio Sonora FM pada Jumat (11/10/2024), menyampaikan bahwa penggabungan ini sejalan dengan tren global dalam reformasi perpajakan, yang dikenal dengan model “Semi-Autonomous Revenue Authority”.

Menurut Vaudy, negara-negara seperti Afrika Selatan dan Meksiko telah menerapkan model serupa dan terbukti meningkatkan efektivitas penerimaan pajak.

Ia menambahkan, bahwa reformasi perpajakan di Indonesia ini berpotensi memperkuat kelembagaan serta meningkatkan pengawasan dan efisiensi administrasi pajak di Indonesia.

Sebagai Ketua Umum IKPI, Ia melihat peluang besar dalam reformasi ini, terutama dalam meningkatkan rasio pajak serta mempermudah pengawasan yang lebih terintegrasi.

Namun, Vaudy juga mengingatkan bahwa perubahan besar seperti ini akan diiringi dengan tantangan, termasuk dari sisi politik dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut Ia mengatakan, dampak pembentukan BPN terhadap konsultan pajak dan pelaku usaha juga menjadi perhatian. Menurutnya, konsultan pajak akan menghadapi perubahan regulasi serta peningkatan permintaan jasa yang lebih kompleks.

https://www.instagram.com/p/DA-swCrTXx2/?igsh=MWYwM3N2b2J4OGRzMg==

“Bagi pelaku usaha, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan sukarela dan efisiensi administrasi, sehingga mengurangi beban biaya operasional,” ujarnya.

Vaudy berharap bahwa IKPI bisa bersinergi dengan pemerintah lebih baik lagi. Selain itu, dengan perubahan kelembagaan nanti Ia juga mengharapkan konsultan pajak bisa mengikuti perubahan besar ini, serta mendukung penuh upaya meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam sistem perpajakan Indonesia.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Departemen Humas PP-IKPI Jemmi Sutiono berharap bahwa target penerimaan negara pada 2025 yang sangat besar tidak terhambat dengan adanya pengalihan tugas pembentukan badan baru tersebut.

“Tentunya kebijakan ini akan memiliki konsekuensi tersendiri. Artinya bisa saja nanti terganggu dalam kolektivitas pajaknya. Kami, para konsultan pajak yang berada dalam naungan IKPI berharap agar pemerintah mampu memutuskan pengalihan tugas otoritas perpajakan ini dengan sukses,” kata Jemmi.

Sebab lanjut Jemmi, sebagai mitra strategis dari Direktorat Jenderal Pajak, tentu IKPI sangat memahami bahwa tugas kenegaraan yang diemban oleh profesi keuangan, yakni konsultan pajak juga cukup strategis yakni tetap membantu pemerintah dalam melakukan sosialisasi peraturan perpajakan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dan berujung pada tercapainya target penerimaan pajak negara.

“Semoga dengan pemisahan otoritas perpajakan dari Kementerian Keuangan, mampu mengangkat tax ratio dan kepatuhan perpajakan sukarela Wajib Pajak,” ujarnya. (bl)

https://www.facebook.com/share/p/5SdJq555FAtneenm/?mibextid=WC7FNe

en_US
id_ID en_US