USKP Mei 2025: Ketum IKPI Dukung Kelancaran dan Siap Fasilitasi Tempat Pelaksanaan

IKPI, Jakarta: Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) akan kembali digelar pada Mei 2025. Menghadapi momen penting tersebut, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan kesiapan dan sejumlah rekomendasi strategis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP), khususnya terkait distribusi kuota peserta dan persiapan fasilitas di wilayah Jakarta.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyatakan bahwa IKPI siap mendukung penuh pelaksanaan USKP tahun ini. Namun, ia juga menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap kuota peserta, terutama di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

“USKP merupakan ujian penting bagi para profesional pajak yang ingin mendapatkan sertifikasi resmi. Kami melihat bahwa antusiasme peserta dari Jabodetabek sangat tinggi setiap tahunnya. Karena itu, kami memandang perlu adanya penambahan kuota ujian di Jakarta agar tidak terjadi penumpukan pendaftar yang terpaksa mengikuti ujian di luar kota,” ujar Vaudy, Selasa (15/4/2025).

Menurut Vaudy, kondisi ini kerap menimbulkan persoalan baru, terutama ketika peserta dari Jabodetabek harus mencari kuota di daerah lain. Hal ini bukan hanya berpotensi mengurangi kesempatan peserta lokal, tapi juga menimbulkan beban biaya tambahan bagi peserta dari luar daerah.

“Ini menjadi persoalan keadilan dan efisiensi. Ketika peserta dari Jakarta dan sekitarnya pergi ke daerah, mereka bukan hanya mengambil slot yang semestinya bisa dimanfaatkan peserta setempat, tetapi juga menghadapi biaya perjalanan, akomodasi, dan logistik yang tidak kecil,” jelasnya.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan USKP, IKPI juga menyatakan kesiapannya untuk menyediakan fasilitas gedung jika diperlukan. “Kami siap apabila gedung Pusdiklat IKPI maupun gedung utama IKPI digunakan sebagai lokasi pelaksanaan USKP. Kami ingin membantu panitia penyelenggara agar USKP tahun ini bisa berjalan lebih nyaman, tertib, dan efisien,” kata Vaudy.

Tak hanya soal teknis pelaksanaan, IKPI juga telah mengambil langkah nyata untuk membantu para calon peserta dalam mempersiapkan diri. Salah satunya adalah dengan kembali menyelenggarakan program bimbingan belajar (bimbel) khusus USKP yang dirancang secara sistematis dan terstruktur.

“Sebagai organisasi profesi yang menaungi konsultan pajak, kami merasa bertanggung jawab untuk memastikan anggota kami memiliki akses terhadap sumber belajar yang berkualitas. Kelas bimbel ini kami buka lebih awal agar para peserta bisa memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Materi yang kami berikan telah disesuaikan dengan kebutuhan dan standar USKP terkini,” ujar Vaudy.

Ia juga mengimbau seluruh anggota IKPI, terutama yang berniat mengikuti USKP Mei 2025, agar mulai mempersiapkan diri sejak sekarang. “USKP bukan sekadar ujian, tapi pintu masuk menuju profesi konsultan pajak yang kredibel dan berintegritas. Persiapan yang matang akan menentukan keberhasilan dalam ujian. Kami berharap seluruh anggota dapat memanfaatkan fasilitas dan dukungan yang disediakan IKPI secara optimal,” tambahnya.

Vaudy menegaskan bahwa IKPI terus berkomitmen menjaga standar profesionalisme dalam bidang perpajakan. Dengan kolaborasi yang baik antara penyelenggara, pemerintah, dan organisasi profesi, ia yakin pelaksanaan USKP 2025 akan berjalan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Ini bukan hanya tentang kelulusan individu, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem konsultan pajak yang berkualitas dan terpercaya di Indonesia,” ujarnya. (bl)

 

Dari Silaturahmi Menuju Sinergi: IKPI Dorong Kepatuhan Pajak Lewat Halalbihalal Nasional 2025

IKPI, Jakarta: Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat semangat kolaborasi, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar Halalbihalal Nasional 2025 yang mengangkat tema “Wujudkan Semangat Kebersamaan dalam Keberagaman”. Acara ini berlangsung secara hybrid: tatap muka di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center, Jakarta, serta daring melalui Zoom Meeting, pada Senin (14/4/2025), pukul 09.00–12.00 WIB.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan bahwa kegiatan Halalbihalal ini menjadi simbol penting dari semangat persatuan dalam keberagaman yang selama ini menjadi kekuatan IKPI sebagai organisasi profesi. “Kami percaya bahwa dengan menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keberagaman, kita akan mampu melahirkan kontribusi yang lebih besar dan berdampak luas, tidak hanya bagi anggota IKPI, tetapi juga bagi masyarakat dan negara,” ujar Vaudy di lokasi acara.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy juga menegaskan kembali posisi strategis IKPI sebagai mitra Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, kolaborasi erat antara IKPI dan DJP merupakan bagian dari komitmen bersama untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik, transparan, dan berkeadilan.

“IKPI berkomitmen penuh untuk membantu DJP, tidak hanya dalam mendukung peningkatan kepatuhan pajak secara formal, tetapi juga dalam membangun budaya sadar pajak di tengah masyarakat. Peran konsultan pajak tidak hanya sebagai pendamping teknis, tetapi juga sebagai agen literasi dan edukasi perpajakan,” tambahnya.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program nyata. 

Salah satunya adalah kegiatan edukasi dan pelayanan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara pro bono (gratis) yang diselenggarakan oleh 45 cabang IKPI di seluruh Indonesia. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun, sebagai bentuk pengabdian profesi kepada masyarakat.

Layanan ini tidak hanya ditujukan kepada wajib pajak orang pribadi, tetapi juga menyasar wajib pajak badan, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang kerap membutuhkan pendampingan dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Edukasi dan pelayanan ini merupakan bentuk nyata kontribusi kami dalam memperluas akses bantuan perpajakan, terutama bagi masyarakat yang kurang terlayani. Dengan membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajibannya, kami turut mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih sehat dan berkelanjutan,” kata Vaudy.

Lebih lanjut, Vaudy menegaskan bahwa IKPI juga secara aktif terlibat dalam berbagai forum diskusi, konsultasi publik, serta pelatihan dan sertifikasi yang mendukung kebijakan DJP dalam reformasi perpajakan. Sinergi yang telah terjalin selama ini, menurut Vaudy, harus terus dijaga dan ditingkatkan agar mampu menghadirkan sistem perpajakan nasional yang efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika zaman.

“Sebagai organisasi profesi yang telah berkiprah selama lebih dari lima dekade, kami melihat pentingnya peran serta konsultan pajak dalam mendukung agenda besar pemerintah di sektor penerimaan negara. IKPI siap menjadi garda terdepan dalam mengedepankan profesionalisme dan integritas di bidang perpajakan,” ujarnya. (bl)

Ketum IKPI Kongkow Bareng Konsultan Pajak Muda: Bahas Berbagai Isu Pajak dan Rencana Kegiatan

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld meluangkan waktu untuk berkumpul santai bersama para konsultan pajak muda anggota IKPI dalam sebuah sesi kongkow yang berlangsung hangat di Relung Kopi, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025).

Acara ini turut dihadiri oleh Ketua Departemen Humas IKPI, Jemmi Sutiono, serta anggota Departemen Humas, Novia Artini. Dalam suasana akrab dan santai, para peserta berdiskusi seputar isu perpajakan, perkembangan profesi, serta ide-ide kreatif yang bisa memperkuat peran IKPI di masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Vaudy menyampaikan rencana penyelenggaraan event Marathon 10KM yang akan digelar di Jakarta. Diharapkan, kegiatan ini bisa menjadi pemantik semangat anggota—khususnya generasi muda IKPI untuk mencintai olahraga, memperkuat solidaritas, dan ikut membumikan nama IKPI melalui kegiatan positif yang bisa direplikasi oleh seluruh cabang di Indonesia.

Tak hanya soal olahraga, pemegang sertifikasi Ahli Kepabeanan dan kuasa hukum di Pengadilan Pajak ini juga mengajak para anggota untuk turut berkontribusi dalam pembangunan sistem perpajakan nasional melalui tulisan opini. Tulisan-tulisan tersebut nantinya akan dipublikasikan di website internal IKPI sebagai ruang berbagi gagasan, wawasan, dan solusi dari perspektif para praktisi pajak.

Ajakan ini menjadi bentuk nyata komitmen IKPI untuk mendorong anggotanya menjadi tidak hanya pelaku profesi, tetapi juga pemikir dan kontributor aktif dalam pembaruan perpajakan nasional.

Kongkow ini menegaskan bahwa dalam suasana santai pun, semangat kolaborasi, kreativitas, dan kontribusi bisa tumbuh dengan kuat.

Hadir dalam pertemuan tersebut anggota IKPI dari cabang se-Jabodetabek:

1. Fadhil

2. Laras Setyawita

3. Haekal S. Hasibuan

4. Alvin Adrian

5. Aryani Putri

6. Ratri Widiyanti

7. Dewi Susetyo

8. Zola

9. Anissa R

10. Nurdiana

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

 

 

Ketum Vaudy Starworld Buka Kelas Brevet IKPI Pekanbaru: Komitmen Cetak Konsultan Pajak Unggul

IKPI, Pekanbaru: Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti pembukaan Brevet Perdana IKPI Pekanbaru Angkatan 12 yang digelar secara hybrid. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, hadir melalui Zoom Meeting untuk memberikan sambutan yang sarat makna, motivasi, dan tentu saja pantun yang menjadi ciri khasnya sebelum memberikan sambutan.

“Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun,” sapa Vaudy, yang disambut antusias oleh peserta, baik yang hadir langsung di lokasi maupun yang mengikuti secara daring, Sabtu (12/4/2025).

Dalam sambutannya, Vaudy menegaskan bahwa program brevet merupakan salah satu pilar utama dalam misi pendidikan IKPI, selain seminar, pelatihan PPL, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya. Menurutnya, mengikuti brevet adalah langkah cerdas bagi siapa pun yang ingin memahami dunia perpajakan secara mendalam.

“Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman regulasi perpajakan terkini, tetapi juga simulasi pengisian SPT Masa dan Tahunan, serta diskusi langsung bersama para pengajar yang merupakan praktisi perpajakan dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP),” ungkap Vaudy.

Lebih dari itu, alumni brevet IKPI juga akan mendapatkan edukasi regulasi gratis serta potongan harga untuk mengikuti seminar dan pelatihan lanjutan. Vaudy mengajak para peserta untuk melanjutkan perjalanan profesional mereka dengan mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) dan bergabung menjadi anggota IKPI, sebuah profesi yang kini semakin diminati dan menjanjikan.

“Setelah lulus brevet, mari lanjutkan dengan mengikuti USKP dan menjadi bagian dari keluarga besar IKPI,” ujarnya.

Ia menutup sambutan dengan kembali membacakan pantun; “Ikan sepat ikan gabus, semakin cepat semakin bagus.”

Vaudy juga menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri kepada seluruh peserta yang merayakan, serta menyapa hangat para pengurus IKPI yang hadir, termasuk Sekretaris Umum Associate Professor Edy Gunawan, Wakil Sekretaris Umum Nova Tobing, Ketua Departemen Pendidikan Sundara Ichsan, dan anggota bidang pendidikan seperti Sempurna Bahri, Winarto Sugondo, dan Tince Beby selaku MC.

Dengan semangat kolaboratif dan komitmen pada pendidikan berkelanjutan, IKPI terus menunjukkan perannya dalam mencetak konsultan pajak yang tidak hanya kompeten, tapi juga berintegritas. Brevet Angkatan 12 ini menjadi bukti nyata dari komitmen tersebut. (bl)

Pelantikan Pengurus Daerah IKPI DIY: Babak Baru Penguatan Profesi Konsultan Pajak di Indonesia

IKPI, Yogyakarta: Suasana semarak dan penuh makna mewarnai pelantikan resmi Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), yang digelar di jantung kota budaya Indonesia, Kamis (10/4/2025).

Momen ini sekaligus menandai berakhirnya rangkaian pelantikan Pengda IKPI di seluruh Indonesia, menjadikan DIY sebagai Pengda ke-13 dan penutup dalam periode kepengurusan 2024-2029.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni formal, melainkan tonggak penting dalam memperkuat struktur organisasi yang lebih profesional dan merata di seluruh nusantara. Dengan berdirinya Pengda DIY, IKPI kini memiliki total 45 cabang aktif yang menaungi lebih dari 7.100 anggota konsultan pajak di seluruh Indonesia.

(Foto: Istimewa)

Dari Aspirasi hingga Terwujudnya Pengda DIY

Di ceritakan Vaudy, keinginan membentuk Pengda DIY bukanlah hal baru. Sejarah mencatat bahwa permintaan pembentukan sudah disuarakan sejak tahun 2018, tepatnya dalam gelaran Seminar Nasional IKPI di Semarang. Saat itu, beberapa pengurus dan anggota dari Cabang Yogyakarta seperti Maryanto, Santosa, Setianan (alm), dan Kornelius Guling (alm) mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum IKPI (Mochamad Soebakir) dan Ketua Panitia SemNas (Vaudy Starworld) menyampaikan aspirasi agar DIY berdiri sebagai pengda terpisah dari Jawa Tengah.

Aspirasi ini kembali ditegaskan dalam Kongres IKPI di Malang tahun 2019, dengan harapan Pengda DIY sudah bisa terbentuk antara tahun 2019 hingga 2024. Namun, secara struktural, DIY belum memenuhi persyaratan pembentukan pengda yang mewajibkan minimal tiga cabang. Saat itu DIY hanya memiliki satu, yakni Cabang Yogyakarta.

Menanggapi hal tersebut, para anggota bergerak cepat. Dalam kurun 2020 hingga 2021, lahirlah dua cabang baru: Cabang Bantul dan Cabang Sleman. Namun pandemi COVID-19 yang berlangsung dari 2020 hingga 2022 sempat membuat proses pembentukan terhenti.

Memasuki 2023, semangat itu kembali menyala. Surat permohonan resmi dari ketiga cabang di DIY Yogyakarta, Bantul, dan Sleman dikirimkan ke Pengurus Pusat, menyatakan kesiapan dan keinginan kuat untuk berdiri sebagai Pengda tersendiri. Tokoh-tokoh yang gigih mengawal proses ini antara lain Albertus Santosa (Ketua Cabang Yogyakarta, kini menjadi Ketua Pengda DIY), Maryanto (Ketua Cabang Bantul), Hersona Bangun (Ketua Cabang Sleman), dan Eddy Wahyudi (pengurus Pengda DIY).

Puncaknya, melalui rapat pleno Pengurus Pusat IKPI pada November 2024, Pengda DIY resmi dibentuk. Bahkan, dalam Kongres IKPI di Bali pada tahun yang sama, meskipun saat itu pengda belum terbentuk, cabang-cabang DIY telah menyampaikan aspirasi agar Kongres IKPI 2029 diadakan di Yogyakarta usulan ini kemudian menjadi salah satu keputusan kongres.

Dalam pelantikan itu, Vaudy membacakan pantun semangat yang mencerminkan komitmen terhadap profesionalisme. “Intan bukan sembarang intan, intan ini dari luar angkasa. Konsultan bukan sembarang konsultan, konsultan pajak anggota IKPI memang luar biasa.”

Berakhirnya Pelantikan Pengda, Tiga Cabang Baru Menanti

Dengan pelantikan ini, seluruh 13 Pengda resmi dilantik dan aktif. Namun, IKPI masih memiliki agenda pelantikan tiga cabang baru, yaitu Cabang Buleleng, Bitung, dan Kabupaten Bekasi. Langkah ini menandai dinamika pertumbuhan organisasi yang terus bergerak, menjawab tantangan zaman, dan memperkuat eksistensi profesi konsultan pajak di Indonesia.

“Kita bukan hanya organisasi. Kita adalah kekuatan perubahan. Untuk nusa dan bangsa, IKPI akan terus maju, tumbuh, dan berkontribusi nyata untuk Indonesia,” kata Vaudy yang disambut tepuk tangan meriah dari seluruh hadirin.

Sekadar informasi, acara pelantikan juga dihadiri oleh berbagai perwakilan instansi perpajakan, pemerintahan, akademisi, serta institusi keamanan. Hadir di antaranya perwakilan Kanwil DJP DIY, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dari berbagai wilayah di DIY, Polda DIY, Korem 072 Pamungkas, serta jajaran perguruan tinggi seperti UKDW dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang turut menandatangani MoU strategis.

Hadir hari DJP :

1. Kepala Kanwil Ernawati (Diwakilkan Rifky Rachman – Kabid)

2. Kepala KPP Sleman – Moch. Luqman

3. Kepala KPP Yogyakarta – Andi Setiawan

4. Kepala KPP Bantul – Ida Ernawati

5. Kepala KPP Wates – Yulianingsih

6. Kepala KPP Wonosari – Agung Subchan

Hadir dari IKPI:

1. Ketua Umum – Vaudy Starworld

2. Wakil Ketua Umum – Jetty

3. Wakil Sekretaris Umum – Novalina Magdalena

4. Ketua Departemen Pengembangan Organisasi – Nuryadin Rahman

5. Ketua Departemen PPL dan SDA – Benny Wibowo

6. Ketua Departemen Kerja Sama Dengan Organisasi dan Asosiasi – Handy

7. Ketua Departemen Teknologi dan Informasi – Hendrik Saputra

8. Anggota Departemen Sosial, Keagamaan, dan Olahraga – Paulus

(bl)

Ketum IKPI Tekankan Konsultan Pajak sebagai Pilar Ekosistem Perpajakan Berkeadilan

IKPI. Yogyakarta: Dalam kuliah umum yang digelar di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kamis (10/4/2025), Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Ketum IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya membangun ekosistem perpajakan yang adil, efisien, dan ramah bagi wajib pajak. Konsultan pajak, menurutnya, merupakan bagian sentral dalam mewujudkan hal tersebut.

“Perpajakan bukan sekadar alat fiskal, tetapi juga mencerminkan kontrak sosial antara negara dan warganya. Oleh karena itu, sistem pajak harus bisa dipahami, dijalankan, dan diawasi dengan baik oleh semua pihak,” tutur Vaudy.

Dalam ekosistem tersebut, konsultan pajak berperan sebagai intermediaries yang membantu menjembatani kesenjangan pengetahuan antara wajib pajak dan sistem perpajakan. Mereka tidak hanya memberikan konsultasi teknis, tetapi juga menjadi mitra pemerintah dalam edukasi, penyusunan kebijakan, dan pengawasan pajak.

IKPI, sebagai organisasi profesi yang telah berdiri sejak 1965, kini memiliki lebih dari 7.000 anggota aktif yang tersebar di seluruh Indonesia. IKPI terus berupaya meningkatkan kompetensi dan integritas anggotanya melalui pelatihan, sertifikasi, dan standar profesi yang ketat.

Vaudy juga menyampaikan bahwa IKPI berkomitmen untuk terus menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, dunia usaha, dan instansi pemerintah guna memperkuat kemitraan dan meningkatkan kesadaran perpajakan di masyarakat.

“Dengan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan, kita bisa menciptakan sistem perpajakan yang tidak hanya berfungsi optimal, tetapi juga dipercaya dan didukung oleh masyarakat luas,” katanya. (bl)

IKPI Dorong Kolaborasi dan Transformasi Perpajakan Digital untuk Dukung Target Penerimaan Negara 2025

IKPI, Yogyakarta: Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp2.189,3 triliun dalam APBN 2025. Untuk mencapai angka ambisius ini, Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, dalam kuliah umumnya di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Kamis (10/4/2025) menekankan pentingnya modernisasi sistem perpajakan dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, konsultan pajak, serta pemangku kepentingan lainnya.

Vaudy menjelaskan bahwa penerimaan pajak nasional sangat bergantung pada efektivitas kebijakan dan implementasi reformasi perpajakan yang sejalan dengan perubahan struktur ekonomi Indonesia. “Pergeseran dari sektor manufaktur ke sektor jasa, terutama digital, membutuhkan respons cepat dari sistem perpajakan kita,” ujarnya.

IKPI mendukung penuh implementasi sistem Core Tax Administration System (CTAS) yang dinilai mampu meningkatkan kualitas pengawasan, transparansi, dan pelayanan kepada wajib pajak. Lebih dari itu, IKPI juga mendorong penguatan SDM dan organisasi pajak untuk mengimbangi dinamika digitalisasi ekonomi.

“Penting bagi pemerintah dan pelaku usaha memahami bahwa insentif fiskal dan kebijakan pajak bukan hanya soal pemungutan, tetapi juga alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, UMKM, dan investasi jangka panjang,” tambah Vaudy.

Vaudy juga menekankan perlunya penegakan hukum yang adil dan akuntabel terhadap wajib pajak yang tidak patuh, khususnya kelompok high wealth individual (HWI) dan perusahaan dengan transaksi afiliasi yang kompleks.(bl)

Dihadapan Mahasiswa Atma Jaya, Ketua Umum IKPI Beberkan Peran Strategis Konsultan Pajak 

IKPI. Yogyakarta: Dalam kuliah umum di Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta bertema “Peluang dan Tantangan Perpajakan di Era Pemerintahan Prabowo-Gibran”, Kamis (10/4/2025), Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menekankan peran strategis konsultan pajak dalam mendorong kepatuhan pajak masyarakat.

Menurut Vaudy, profesi konsultan pajak menjadi jembatan penting antara wajib pajak dan otoritas perpajakan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas peraturan dan dinamika sistem perpajakan yang terus berkembang.

(Foto: Istimewa)

“Banyak wajib pajak, terutama UMKM dan individu, masih kesulitan memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Di sinilah peran konsultan pajak sebagai pendamping dan penasihat menjadi krusial,” kata Vaudy, kepada ratusan mahasiswa yang ikut di dalam kelas tersebut.

Data terbaru menunjukkan bahwa per Februari 2025, Indonesia memiliki lebih dari 74 juta wajib pajak orang pribadi dan lebih dari 2 juta wajib pajak badan. Namun, jumlah konsultan pajak hanya sekitar 7.400 orang. Rasio ini menandakan betapa masih kurangnya tenaga profesional di bidang ini, sementara kebutuhan terus meningkat.

(Foto: Istimewa)

Dalam paparannya, Vaudy juga menggarisbawahi pentingnya reformasi perpajakan dan dukungan terhadap sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi seperti Coretax. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan, kualitas layanan, dan kepatuhan wajib pajak melalui digitalisasi proses pajak. (bl)

Pengurus Pusat IKPI Ingatkan Pentingnya Anggota Ikuti Sosialisasi Pembinaan KP oleh PPPK

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan dari Pengurus Pusat Konsultan Pajak Indonesia (PP IKPI) Jemmi Sutiono, mengimbau seluruh anggota IKPI di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang akan diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK), Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kegiatan ini akan membahas topik penting mengenai pembinaan profesi konsultan pajak serta prosedur penyampaian laporan melalui Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP).

Dikatakan Jemmi, sosialisasi ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 11 April 2025, pukul 14.00 hingga 16.00 WIB, secara daring. “Bagi anggota yang belum mendaftarkan diri, dapat mengisi formulir melalui tautan https://bit.ly/Sosialisasi_P2PK_Sikop,” kata Jemmi, Rabu (8/4/2025).

Dalam pernyataannya, Jemmi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas atau formalitas belaka, melainkan bagian penting dari upaya peningkatan profesionalisme dan kepatuhan konsultan pajak terhadap regulasi yang berlaku.

“Kegiatan sosialisasi ini merupakan sarana penting bagi para konsultan pajak untuk memahami arah kebijakan pembinaan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan melalui PPPK, termasuk kewajiban baru yang berkaitan dengan penyampaian laporan konsultan pajak melalui SIKOP. Jangan sampai ada anggota yang tidak memahami atau bahkan lalai karena tidak mengikuti pembaruan informasi ini,” ujar Jemmi.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa IKPI sebagai organisasi profesi memiliki tanggung jawab untuk memastikan anggotanya selalu update terhadap regulasi yang terus berkembang, serta turut aktif dalam proses peningkatan mutu dan integritas profesi konsultan pajak.

“Dengan mengikuti sosialisasi ini, anggota akan mendapatkan pemahaman yang jelas dan akurat langsung dari regulator mengenai hal-hal yang menjadi kewajiban profesi. Ini sangat penting untuk menghindari kesalahan administratif maupun pelanggaran yang bisa berdampak pada legalitas dan kredibilitas profesi,” tambahnya.

Jemmi juga mengingatkan bahwa sistem pelaporan SIKOP merupakan salah satu instrumen pengawasan yang digunakan oleh pemerintah untuk menilai kepatuhan dan profesionalisme konsultan pajak. Oleh karena itu, memahami tata cara pelaporannya menjadi suatu keharusan.

“Kami berharap seluruh anggota IKPI dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Ini bukan hanya soal memenuhi kewajiban, tapi juga bentuk komitmen terhadap integritas profesi dan pelayanan yang terbaik bagi klien masing-masing,” tutup Jemmi.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan para konsultan pajak dapat semakin siap, tanggap, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas profesinya, sekaligus mendukung iklim perpajakan yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia. (bl)

Departemen IT IKPI Dorong Transformasi Digital: Fokus pada Penguatan SDM dan Modernisasi Infrastruktur Teknologi

IKPI, Jakarta: Dalam rangka merealisasikan program kerja yang telah disusun, Departemen Informasi dan Teknologi (IT) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menunjukkan langkah nyata melalui berbagai inisiatif strategis.

Ketua Departemen IT IKPI, Hendrik Saputra, menegaskan bahwa pihaknya terus berbenah demi mendukung peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, khususnya dalam bidang digitalisasi dan pemanfaatan teknologi informasi.

Menurut Hendrik, salah satu fokus utama saat ini adalah peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM), terutama dalam penguasaan teknologi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi.

“Kami menyadari bahwa penguasaan teknologi bukan lagi pilihan, tetapi sudah menjadi keharusan di era saat ini. Karena itu, kami secara bertahap melatih pengurus dan anggota agar semakin mahir dalam menggunakan berbagai perangkat dan aplikasi digital, termasuk Zoom, Google Workspace, dan platform lain yang mendukung kolaborasi jarak jauh,” ujar Hendrik, Rabu (9/4/2025).

Program ini diselenggarakan secara berkala dan difokuskan pada penggunaan alat bantu digital dalam pelaksanaan rapat, seminar, workshop, serta kegiatan sosial dan keorganisasian lainnya. Pelatihan berbasis praktik langsung tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesiapan teknis para pengurus dalam menjalankan tugas secara efektif, baik secara daring maupun luring.

Selain peningkatan kapasitas SDM, Departemen IT juga tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap berbagai perangkat teknologi yang menjadi tulang punggung komunikasi dan informasi organisasi.

Hendrik menjelaskan bahwa beberapa infrastruktur strategis seperti studio podcast IKPI, situs web internal, dan platform digital IKPI Smart sedang dalam proses pengembangan dan peningkatan kualitas.

“Kami ingin memastikan bahwa semua alat dan sistem yang digunakan benar-benar mendukung produktivitas dan efisiensi kerja para pengurus serta memberi manfaat nyata bagi anggota. Misalnya, podcast IKPI akan kami kembangkan menjadi media edukasi perpajakan yang interaktif, sementara website internal akan diperbarui agar lebih informatif dan mudah diakses,” tambah Hendrik.

Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan penting bagi anggota, mulai dari akses informasi terkini tentang peraturan perpajakan, hingga jadwal pelatihan dan seminar.

Sementara itu, IKPI Smart, yang telah dikembangkan sejak tahun 2022, sudah menyediakan fitur pengelolaan data keanggotaan. Aplikasi ini juga akan dilengkapi dengan fitur notifikasi real-time serta integrasi dengan sistem pembayaran daring.

“Kami rutin melakukan evaluasi teknologi dan memantau tren digital terbaru agar bisa segera mengadopsi teknologi yang relevan. Inovasi yang kami terapkan bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, tapi juga menjawab kebutuhan riil para anggota IKPI yang tersebar di seluruh Indonesia,” kata Hendrik.

Ia juga menegaskan bahwa transformasi digital yang dilakukan oleh Departemen IT merupakan bagian dari upaya jangka panjang untuk menjadikan IKPI sebagai organisasi profesi yang modern, responsif, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada anggotanya.

“Setiap langkah yang kami ambil bertujuan untuk memastikan bahwa anggota IKPI merasa didukung, dimudahkan, dan dihargai sebagai bagian dari komunitas profesional yang kuat,” katanya.

Dengan langkah-langkah progresif ini, Departemen IT IKPI membuktikan komitmennya untuk terus berkembang dan menghadirkan layanan yang selaras dengan perkembangan teknologi. Hal ini sejalan dengan visi besar IKPI untuk menjadi mitra strategis dalam penguatan profesi konsultan pajak yang adaptif, inovatif, dan kompeten dalam menghadapi tantangan perpajakan di era digital. (bl)

en_US