IKPI, Jakarta: Hari Pajak bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momen reflektif untuk menegaskan kembali arti penting pajak dalam membiayai negara dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak adalah simbol gotong royong modern kontribusi nyata setiap anak bangsa untuk membangun negeri secara berkeadilan.
“Pajak bukan hanya alat penerimaan negara, tapi juga alat pemerataan yang membiayai sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan jaminan sosial. Oleh karena itu, sistem perpajakan yang baik harus menjunjung prinsip fairness, simplicity, dan transparency,” ujar Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, dalam pernyataannya memperingati Hari Pajak 2025, Senin (14/7/2025).
Konsultan Pajak Pilar Keadilan Fiskal
Menurut Vaudy, dalam sistem perpajakan modern, profesi konsultan pajak memegang peran strategis. Mereka bukan sekadar pengisi SPT, tetapi menjadi jembatan antara negara dan masyarakat, sekaligus penjaga kepastian hukum.
“Seorang konsultan pajak berperan sebagai edukator yang menerjemahkan regulasi yang kompleks menjadi pemahaman publik, sebagai pendamping wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya secara benar dan adil, dan sebagai penjaga etika dalam mendorong kepatuhan sukarela,” ujar Vaudy.
Ia menegaskan bahwa menjadi konsultan pajak adalah panggilan untuk mengabdi pada keadilan fiskal. Terlebih di era digital dan reformasi, profesi ini menghadapi tantangan besar: adaptasi teknologi, peningkatan kompleksitas bisnis, serta tuntutan profesionalisme dan integritas.
“Kami ingin konsultan pajak hadir sebagai bagian dari solusi, bukan masalah, dalam penguatan sistem perpajakan nasional,” tambahnya.
Kontribusi Nyata IKPI Sejak 1965
IKPI, yang berdiri sejak 1965, telah menjadi rumah besar bagi para konsultan pajak di Indonesia. Di bawah kepemimpinan Vaudy Starworld, IKPI terus memperkuat komitmen untuk:
• Meningkatkan kualitas dan kompetensi anggota,
• Mengawal reformasi perpajakan nasional,
• Menjaga integritas dan etika profesi, serta
• Membangun sinergi dengan otoritas pajak, pelaku UMKM, dan masyarakat luas.
“Kami percaya bahwa reformasi perpajakan yang berkelanjutan harus inklusif dan kolaboratif, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk profesi konsultan pajak,” ujar Vaudy.
Ia juga menekankan bahwa literasi perpajakan harus terus diperluas agar kepatuhan pajak dapat dibangun dari kesadaran, bukan sekadar ketakutan.
Hari Pajak, kata Vaudy, adalah panggilan bagi semua: pemerintah, otoritas pajak, profesi, dan warga negara. Konsultan pajak akan terus hadir sebagai mitra pembangunan, penjaga kepercayaan publik, dan penyeimbang kepentingan fiskal negara dengan keadilan bagi wajib pajak.
“Sudah saatnya kita menjadikan pajak bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai kebanggaan kita bersama sebagai warga negara yang ikut berkontribusi dalam pemerataan pembangunan,” kata Vaudy. (bl)
