IKPI, Jakarta: Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya, Ditjen SPSK, Kemenkeu, Lury Sofyan, menegaskan pentingnya edukasi berkelanjutan dan spirit review untuk memperkuat profesi konsultan pajak. Pesan ini ia sampaikan dalam Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
“Beberapa benar-benar pembangunan yang sebesar spirit review untuk memasukkan edukasi dan menjaga pekerjaan ini,” ungkap Lury dalam paparannya.
Ia menjelaskan, sertifikasi memang penting, tetapi tidak cukup. Dunia perpajakan menghadapi dinamika regulasi, teknologi, hingga tantangan global. Karena itu, edukasi berkelanjutan menjadi fondasi agar profesi tetap adaptif, sementara spirit review memastikan kualitas selalu terjaga.
Menurut Lury, IKPI punya peran besar dalam menyediakan wadah edukasi tersebut. Melalui seminar, pelatihan, hingga kerja sama dengan regulator, asosiasi ini dapat membantu anggotanya terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan.
Ia juga menyinggung pentingnya risk-based profiling sebagai sistem pengawasan yang efektif. Dengan pendekatan berbasis risiko, profesi pajak akan lebih terlindungi dari potensi penyalahgunaan sekaligus menjaga kepentingan publik.
“Edukasi adalah fondasi, spirit review adalah penguat. Keduanya harus berjalan beriringan,” tegasnya.
Lury optimistis, dengan kolaborasi pemerintah dan IKPI, konsultan pajak Indonesia akan semakin dipercaya publik. Profesionalisme yang dibangun akan berdampak langsung pada kepatuhan pajak dan kestabilan perekonomian nasional. (bl)
IKPI, Medan: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Sumatera Utara (Sumut) menerima Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) yang diserahkan langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Arridel Mindra. Penyerahan tersebut dilakukan pada Senin, 25 Agustus 2025, di Gedung Kanwil DJP Sumut I, Lantai 8, Jalan Suka Mulia No.17A, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.
Acara peluncuran Piagam Wajib Pajak ini juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik 2025, yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan di bidang perpajakan.
Sekadar informasi, dari jajaran IKPI Sumatera Bagian Utara, hadir Lai Han Wie (Sekretaris Pengda Sumbagut) Lidya Veriyang selaku Humas (Pengda Sumbagut) dan Christine Loist (Ketua Cabang Pematangsiantar). Mereka bersama para undangan lainnya menyaksikan secara langsung komitmen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan nasional.
(Foto: DOK. IKPI Pengda Sumatera Utara)
Dalam sambutannya, Arridel Mindra menegaskan bahwa Piagam Wajib Pajak merupakan bukti nyata keberpihakan DJP terhadap kepastian hukum bagi wajib pajak. “Piagam ini bukan hanya rangkuman aturan, tetapi menjadi pedoman yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami masyarakat. Tujuannya adalah agar wajib pajak memperoleh perlindungan hak sekaligus memahami kewajibannya,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Kepala Kanwil DJP Sumut II Anton Budhi Setiawan, yang juga hadir di acara tersbut. Ia menekankan bahwa piagam tersebut akan memperkuat sinergi antara fiskus dan wajib pajak melalui hubungan yang transparan dan saling percaya.
Sekretaris IKPI Pengurus Daerah Sumatera Utara, Lai Han Wie menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kepercayaan yang diberikan DJP. “Kami merasa bangga dapat menerima Piagam Wajib Pajak secara langsung. Bagi kami, piagam ini bukan hanya simbol penghargaan, tetapi juga pengingat bahwa peran konsultan pajak adalah mendampingi wajib pajak agar hak dan kewajibannya terpenuhi dengan benar. Dengan adanya piagam ini, kami semakin termotivasi untuk menjadi mitra strategis DJP dalam membangun kepatuhan pajak yang berkelanjutan,” ungkap Lai Han Wie.
Selain penyerahan piagam, forum juga dimanfaatkan DJP untuk memaparkan capaian kinerja di bidang penegakan hukum perpajakan. Fokus utama diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan, peningkatan kualitas pemeriksaan, serta optimalisasi penagihan pajak yang dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum. Dengan strategi ini, Kanwil DJP Sumut I dan II berupaya menjaga kredibilitas sistem perpajakan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Forum Konsultasi Publik 2025 juga menjadi ajang bagi DJP untuk menyampaikan perkembangan kebijakan perpajakan nasional. Salah satu yang mendapat sorotan adalah implementasi Coretax Administration System, sistem administrasi modern yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh layanan perpajakan.
Sistem ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam era digital serta meningkatkan efisiensi kerja aparat pajak.
Adapun Piagam Wajib Pajak yang diluncurkan kali ini berisi 8 hak dan 8 kewajiban utama wajib pajak. Seluruh poin tersebut diringkas dari berbagai ketentuan hukum yang sebelumnya tersebar di UUD 1945, Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Direktur Jenderal Pajak.
Dengan format yang ringkas, piagam ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis, terutama dalam sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya.
Lahirnya piagam ini sekaligus menandai penerapan paradigma cooperative compliance, yaitu pola hubungan baru antara otoritas pajak dan wajib pajak yang berbasis keterbukaan, dialog, dan kepercayaan. Konsep tersebut sejalan dengan rekomendasi internasional, seperti Principles of Good Tax Administration dari OECD, Model Taxpayer Charter dari IBFD, hingga European Taxpayers’ Code.
Kehadiran piagam ini menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya mengejar penerimaan, tetapi juga mengutamakan keadilan, transparansi, dan pelayanan publik. Dengan penyerahan Piagam Wajib Pajak kepada IKPI Cabang Pematang Siantar, DJP Sumatera Utara menunjukkan komitmennya untuk menjadikan wajib pajak sebagai mitra sejajar negara dalam pembangunan.
Kehadiran piagam ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak serta menumbuhkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran, bukan semata karena kewajiban hukum. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan rasa bangga sekaligus apresiasi mendalam kepada seluruh pengurus daerah (Pengda), pengurus cabang (Pengcab), dan panitia yang telah bekerja keras menyukseskan kegiatan donor darah serentak dalam rangka HUT ke-60 IKPI. Berkat sinergi seluruh Pengda, Pengcab dan panitia, kegiatan ini berhasil melampaui target dan mencatatkan rekor di Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI).
“Awalnya kita menargetkan 5.000 pendonor. Namun berkat kerja sama, semangat, dan dedikasi luar biasa dari seluruh cabang IKPI di Indonesia, jumlahnya justru mencapai 6.400 pendonor. Saya bangga sekaligus berterima kasih, karena pencapaian ini adalah hasil kebersamaan kita semua,” ujar Vaudy saat menerima penghargaan MURI, di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Vaudy menegaskan, capaian ini bukanlah prestasi pengurus pusat semata, melainkan jerih payah kolektif dari seluruh keluarga besar IKPI. Dari Sabang hingga Merauke, setiap cabang bergerak serentak demi suksesnya kegiatan kemanusiaan ini.
IKPI Cabang Padang, kata Vaudy bahkan tercatat sebagai penyumbang terbanyak dengan 2.051 pendonor, sebuah kontribusi besar yang menjadi kebanggaan tersendiri.
Pada waktu yang bersamaan, IKPI juga menerima rekor MURI lain sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia. Hingga kini, jumlah anggota IKPI telah menembus lebih dari 7.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini setara dengan 80 persen dari total konsultan pajak resmi yang terdaftar di Kementerian Keuangan.
“Dua rekor ini kita persembahkan sebagai hadiah ulang tahun ke-60 IKPI. Namun lebih dari itu, pencapaian ini membuktikan bahwa konsultan pajak tidak hanya hadir untuk profesi dan negara melalui pajak, tetapi juga untuk masyarakat lewat aksi sosial,” tegas Vaudy.
Menurutnya, capaian ganda tersebut memperlihatkan kekuatan IKPI sebagai organisasi profesi sekaligus organisasi sosial. “Hari ini kita menunjukkan bahwa profesi konsultan pajak memiliki kontribusi yang besar—baik dalam mendukung penerimaan negara maupun dalam menebar manfaat kemanusiaan. Rekor ini adalah milik seluruh anggota IKPI,” tambahnya.
Bagi Vaudy, dua rekor MURI yang diraih menjadi kado ulang tahun paling indah bagi IKPI. “Enam puluh tahun adalah perjalanan panjang. Rekor ini adalah hadiah sekaligus motivasi untuk kita terus berkarya, menjaga soliditas profesi, dan semakin banyak memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa,” pungkasnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan menekankan pentingnya penguatan profesionalisme di sektor perpajakan dan profesi keuangan lainnya. Kepala Bidang Perizinan dan Kepatuhan Penilai, Aktuaris, dan Profesi Keuangan Lainnya, Ditjen Stabilitas dan Penguatan Sektor Keuangan (SPSK), Lury Sofyan, menyebut sertifikasi dan penerapan risk-based profiling menjadi fondasi utama.
Dalam Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (26/8/2025), Lury menegaskan bahwa eksistensi profesi tidak boleh sebatas formalitas. “Ini bukan hanya soal memungkinkan eksistensi, tetapi juga bagaimana kita membuat intake yang tepat dan tes yang benar-benar mampu menyaring kandidat profesional,” jelasnya.
Menurut Lury, sertifikasi adalah instrumen penting untuk menjamin kualitas profesi. Dengan adanya sertifikasi yang terukur, konsultan pajak maupun profesi keuangan lainnya memiliki standar kompetensi yang sama dan adil. “Tujuhnya adalah untuk menciptakan level playing field yang sepatutnya bergantung pada public protections,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya risk-based profiling. Sistem ini diyakini dapat mengidentifikasi risiko lebih dini, sehingga proses pengawasan profesi bisa lebih akurat dan efisien. Hal ini juga menjadi cara untuk menjaga integritas profesi di mata publik.
Seminar Nasional IKPI dipandang sebagai momentum strategis untuk membangun kesadaran bersama. Kehadiran ratusan konsultan pajak menunjukkan besarnya komitmen profesi dalam menjunjung standar etika dan profesionalisme.
Lury menilai, kolaborasi antara pemerintah dan asosiasi profesi seperti IKPI sangat penting. Kemenkeu menyiapkan regulasi dan pengawasan, sementara asosiasi mengawal implementasi di lapangan. Dengan sinergi, kepercayaan masyarakat terhadap profesi pajak akan semakin kuat.
“Profesionalisme yang kita bangun bukan sekadar demi institusi, melainkan demi kepentingan ekonomi masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya. (bl)
IKPI Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung penuh transformasi digital perpajakan melalui sistem Coretax yang sedang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Menurut Vaudy, Coretax merupakan tonggak penting dalam reformasi perpajakan nasional. Dengan sistem ini, pelaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi maupun badan akan dilakukan secara lebih terintegrasi dan modern.
“Ke depan, semua SPT tahunan akan melalui Coretax. IKPI sangat mendukung langkah ini demi kemajuan bersama. Kami siap ambil peran bukan hanya sebagai pengguna, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak,” ujar Vaudy dalam acara puncak HUT ke-60 IKPI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
IKPI Aktif Sejak Awal
Vaudy mengungkapkan, sejak tahun lalu (2024) IKPI telah secara aktif mengikuti pelatihan yang diselenggarakan DJP. Tidak hanya berhenti di situ, hasil pelatihan kemudian disebarkan kembali oleh pengurus pusat dan daerah kepada masyarakat luas.
“Begitu kami training dari DJP, seluruh pengurus di daerah langsung turun ke lapangan. Kami memberikan edukasi kepada masyarakat agar familiar dengan Coretax. Jadi, transformasi ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga melibatkan peran aktif profesi konsultan pajak,” jelasnya.
Ia menegaskan, edukasi akan dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di cabang-cabang IKPI di seluruh Indonesia. Hal ini sesuai dengan permintaan DJP agar asosiasi konsultan pajak turut menjadi mitra strategis dalam meningkatkan literasi digital perpajakan.
Tantangan Teknis dan Harapan ke Depan
Vaudy mengakui bahwa dalam penerapan awal, terdapat sejumlah kendala teknis yang dialami sebagian wajib pajak. Namun, menurutnya hal ini wajar dalam proses transisi ke sistem baru.
“Laporan yang kami terima sejauh ini so far so good, meski memang ada beberapa titik trouble. Harapan kami, DJP bisa lebih concern pada hal-hal teknis yang langsung dirasakan masyarakat. Sentuhan dari DJP sangat penting agar proses berjalan mulus,” tegasnya.
IKPI, lanjut Vaudy, mengambil posisi sebagai fasilitator dan jembatan komunikasi antara wajib pajak dan otoritas pajak. Fokus utama asosiasi adalah menjaga profesionalisme, sekaligus memastikan para wajib pajak tidak hanya patuh secara administratif, tetapi juga paham akan manfaat digitalisasi pajak.
Peran Pajak dalam APBN
Vaudy juga menyinggung target penerimaan pajak dalam APBN yang terus meningkat. Tahun 2024, penerimaan pajak mencapai sekitar Rp2.189 triliun, dengan target Rp2.357 triliun pada 2026.
“Angka ini menunjukkan betapa besar peran pajak sebagai sumber utama pendapatan negara. Oleh karena itu, IKPI mengambil bagian dengan terus mendorong edukasi kepada wajib pajak,” katanya.
Ia mengimbau agar para wajib pajak menyiapkan data, dokumen, serta pencatatan akuntansi dengan baik. Dengan demikian, mereka tidak perlu khawatir menghadapi pemeriksaan pajak.
“Sepanjang data lengkap dan akuntansi tertata, wajib pajak tidak perlu takut. Yang sering jadi masalah justru ketika dokumen tidak siap. Jadi mari kita bangun budaya kepatuhan sejak awal,” ujarnya.
Vaudy juga menegaskan bahwa seluruh langkah ini adalah bagian dari misi besar IKPI untuk menghadirkan manfaat bagi bangsa.
“Kemajuan IKPI bukan hanya untuk pengurus, tapi untuk seluruh anggota, masyarakat, dan negara. Dengan digitalisasi, kepatuhan sukarela, serta sinergi dengan DJP, kami optimistis perpajakan Indonesia akan semakin modern, adil, dan berdaya saing,” katanya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld resmi menunjuk Nuryadin Rahman sebagai Wakil Ketua Umum mendampingi dirinya. Pengumuman ini dilakukan dalam momen bersejarah, yakni puncak perayaan HUT ke-60 IKPI di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (27/8/2025), yang dihadiri ribuan anggota IKPI dari seluruh Indonesia.
Keputusan tersebut diambil Vaudy setelah kursi Wakil Ketua Umum kosong, menyusul wafatnya Jetty beberapa waktu lalu. Sebelum dipercaya mengemban jabatan strategis itu, Nuryadin memimpin Departemen Pengembangan Organisasi IKPI.
Dalam sambutannya, Vaudy mengungkapkan alasan pemilihan Nuryadin sebagai pendampingnya. Ia menyebut hubungan keduanya sudah terjalin lama dan dibangun atas dasar kepercayaan. “Saya mengenal Pak Nuryadin sejak tahun 2008. Selama hampir dua dekade, saya melihat konsistensi dalam pekerjaan, dedikasi, dan loyalitasnya terhadap organisasi saat bergabung dengan IKPI terlihat nyata. Saat dipercaya memimpin Departemen Pengembangan Organisasi, ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik, membawa banyak pembaruan, dan berhasil memperkuat struktur organisasi IKPI di berbagai daerah,” tutur Vaudy.
Lebih lanjut, Vaudy menegaskan bahwa penunjukan ini bukan semata-mata untuk mengisi kekosongan, melainkan bagian dari upaya memperkuat kepemimpinan di tubuh IKPI. “IKPI adalah organisasi besar, dengan tantangan yang juga besar. Karena itu, saya membutuhkan sosok yang bisa bekerja bersama, berbagi tanggung jawab, dan menjaga soliditas pengurus. Saya percaya Pak Nuryadin mampu menjalankan peran itu,” tambahnya.
Menanggapi kepercayaan yang diberikan, Nuryadin Rahman menyampaikan rasa terima kasih sekaligus tekad untuk mendampingi Ketua Umum. “Saya merasa terhormat mendapatkan amanah ini. Saya siap mendampingi Pak Vaudy dan berbagi tugas untuk memajukan IKPI. Ini bukan hanya jabatan, tapi tanggung jawab moral untuk bersama-sama menjaga dan mengembangkan organisasi. Saya sangat senang dan bersyukur bisa mendapat kepercayaan ini,” ucap Nuryadin.
Ia menekankan bahwa kolaborasi dan kekompakan pengurus akan menjadi kunci keberhasilan IKPI ke depan. “Kita sudah membuktikan bahwa dengan kebersamaan, banyak program besar bisa berjalan. Semangat itu yang akan terus kita jaga untuk membawa IKPI ke level yang lebih tinggi,” lanjutnya.
Ribuan anggota IKPI yang hadir di ballroom Hotel Pullman menyambut pengumuman tersebut dengan tepuk tangan meriah. Momen ini menjadi penanda semangat baru bagi organisasi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia, yang kini memasuki usia ke-60 tahun. (bl)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat sejarah baru di usianya yang ke-60 tahun. Pada puncak perayaan HUT, Selasa (26/8/2025), IKPI berhasil meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), yakni untuk kegiatan donor darah profesi konsultan pajak terbanyak dan sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia.
Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti konsistensi IKPI dalam menghadirkan manfaat nyata, baik untuk masyarakat maupun negara.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
“Enam puluh tahun bukanlah waktu yang singkat. IKPI telah melewati banyak dinamika, dan hari ini kami bersyukur mendapat pengakuan dari MURI,” kata Vaudydi lokasi acara, Rabu (26/8/2025).
Ia menjelaskan, rekor pertama diberikan kepada IKPI atas kegiatan donor darah dengan peserta terbanyak dari profesi konsultan pajak, yaitu 6.400 orang yang tersebar di seluruh cabang IKPI di Indonesia. Rekor kedua, IKPI dinobatkan sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak, yakni lebih dari 7.400 orang, terdiri dari anggota tetap, terbatas, dan kehormatan.
“Ini adalah bentuk nyata bahwa IKPI hadir bukan hanya untuk profesi, tetapi juga untuk bangsa. Kami ingin kemajuan IKPI dirasakan seluruh anggota, masyarakat, dan tentu saja negara,” ujar Vaudy.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Pernyataan Vaudy tersebut dikuatkan oleh apresiasi perwakilan MURI yang hadir langsung menyerahkan piagam penghargaan. “Kami mencatat partisipasi 6.400 konsultan pajak dalam kegiatan donor darah serentak yang diinisiasi IKPI. Ini bukan angka yang kecil dan menunjukkan kepedulian tinggi dari profesi konsultan pajak terhadap sesama. Selain itu, dengan lebih dari 7.400 anggota aktif, IKPI adalah asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia. Jumlah ini tentu sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak nasional,” ungkap perwakilan MURI.
Dua rekor ini menegaskan peran ganda IKPI, di satu sisi menjadi organisasi profesi yang solid dengan anggota terbesar, di sisi lain juga hadir di tengah masyarakat lewat aksi sosial. Momentum HUT ke-60 ini sekaligus menandai semangat baru IKPI untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui jalur profesi maupun kegiatan sosial. (alf)
IKPI,Jakarta: Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berlangsung meriah dan sukses dengan rangkaian kegiatan yang digelar di berbagai daerah. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan momentum bersejarah tersebut.
Dalam sambutannya, Vaudy menyatakan bahwa kesuksesan perayaan kali ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan dedikasi seluruh elemen organisasi. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, sponsor, pengurus daerah (Pengda), pengurus cabang (Pengcab), serta semua pihak yang terlibat. HUT ke-60 ini menjadi bukti nyata kekompakan keluarga besar IKPI,” ujar Vaudy, Rabu (27/8/2025).
IKPI, sebagai asosiasi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia, menggelar tujuh kegiatan utama dalam rangkaian HUT ke-60. Mulai dari turnamen golf, sepeda santai, donor darah, lomba cerdas cermat perpajakan, hingga seminar nasional dan acara puncak HUT IKPI. Semua kegiatan tersebut mendapat respons positif dari anggota maupun masyarakat luas, serta menjadi wadah untuk memperkuat jejaring antarprofesi.
Peran sponsor juga mendapat sorotan khusus dari Vaudy. Tahun ini, panitia berhasil menggandeng tidak kurang dari 120 sponsor yang memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian acara.
“Dukungan sponsor adalah salah satu kunci kesuksesan. Kehadiran mereka menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada IKPI. Ini menandakan bahwa keberadaan IKPI bukan hanya penting bagi profesi konsultan pajak, tetapi juga memiliki dampak luas bagi dunia usaha,” tegasnya.
Vaudy juga tak lupa memberikan apresiasi khusus kepada jajaran panitia dan tim sekretariat IKPI yang bekerja di balik layar. Menurutnya, mereka memainkan peran vital dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar dari awal hingga akhir.
“Saya sangat bangga dengan semua yang terlibat. Mereka telah berjuang tanpa mengenal lelah, memastikan setiap detail acara berjalan sempurna. Dedikasi dan profesionalisme mereka adalah salah satu alasan utama mengapa rangkaian kegiatan HUT kali ini bisa sukses besar,” ungkapnya.
Ia menegaskan, perayaan HUT ke-60 ini tidak hanya sekadar menjadi ajang selebrasi, tetapi juga momentum refleksi perjalanan panjang IKPI dalam berkontribusi pada perkembangan dunia perpajakan di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari enam dekade, IKPI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi wajib pajak, mendorong kepatuhan, serta mencetak konsultan pajak yang berintegritas.
Vaudy mengungkapkan bahwa semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam perayaan HUT ke-60 akan menjadi bekal penting untuk melangkah ke depan. “Usia 60 tahun adalah pencapaian besar, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Dengan soliditas yang kita miliki, saya yakin IKPI akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” ujarnya.
Dengan semangat baru di usia yang ke-60, IKPI berkomitmen untuk terus memperkuat peran konsultan pajak dalam mendukung sistem perpajakan nasional yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. (bl)
IKPI, Jakarta: Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa pemanfaatan big data akan menjadi senjata utama dalam mendorong reformasi perpajakan di Indonesia. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak agar otoritas pajak dapat menjawab tantangan zaman.
“Big data bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dengan analisis data yang kuat, DJP bisa lebih cepat mendeteksi potensi ketidakpatuhan sekaligus memberi pelayanan yang lebih tepat sasaran,” ujar Rosmauli dihadapan ribuan peserta Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Semnas IKPI) di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Ia menjelaskan, reformasi pajak berbasis big data memungkinkan DJP mengintegrasikan berbagai sumber informasi, mulai dari perbankan, perdagangan digital, hingga data lintas instansi. Integrasi ini, menurutnya, akan menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan mampu mempersempit ruang penghindaran pajak.
Namun, ia menegaskan, secanggih apa pun teknologi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan para mitra strategis. Di titik ini, IKPI disebut memiliki peran yang sangat vital. Para konsultan pajak, kata Rosmauli, berada di garis depan dalam mendampingi wajib pajak menyesuaikan diri dengan sistem berbasis big data.
“Big data hanya akan efektif bila di lapangan ada pendampingan yang memadai. Di sinilah peran IKPI sangat penting, karena konsultan pajak setiap hari berhadapan langsung dengan wajib pajak. Mereka bisa menjelaskan, mendampingi, dan memastikan transisi berjalan lebih mulus,” tegasnya.
Rosmauli menambahkan, sinergi dengan lembaga lain seperti aparat penegak hukum dan instansi terkait tetap diperlukan, terutama dalam aspek integrasi data dan penegakan aturan. Namun, kemitraan dengan IKPI memiliki keunikan tersendiri, karena menyentuh langsung lapisan paling luas dari masyarakat wajib pajak.
“Jika big data adalah mesinnya, maka IKPI dan konsultan pajak adalah penggeraknya. Bersama-sama, kita bisa membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan modern,” ujarnya penuh optimisme.
Ia juga menekankan, DJP berkomitmen membuka ruang dialog dengan konsultan pajak agar setiap kebijakan baru bisa segera dipahami dan diimplementasikan di lapangan. Dengan cara ini, reformasi pajak bukan hanya jargon, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, profesi, dan masyarakat.
Seminar nasional ini pun menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi tersebut. Dengan hadirnya ratusan konsultan pajak dari seluruh Indonesia, diskusi mengenai big data dan reformasi perpajakan tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, kolaborasi, dan masa depan kepatuhan pajak di Indonesia. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan (Tingkat Mahasiswa) IKPI 2025, Lisa Purnamasari menilai kualitas para finalis yang tampil di babak pamungkas menunjukkan persaingan yang ketat dan berimbang. Kompetisi antar mahasiswa yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) itu mempertemukan Universitas Indonesia (UI) dan Politeknik Negeri Bali (PNB) di kantor pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).
Menurut Lisa, ketiga regu finalis memperlihatkan pemahaman yang mumpuni terhadap materi perpajakan. “Kualitas peserta cukup berimbang, hal ini tercermin dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan panitia. Secara umum penguasaan materi baik, karena sebagian besar soal bisa dijawab dengan tepat,” kata Lisa, Rabu (27/8/2025).
Meski ada sejumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab sempurna, Lisa menilai hal itu tidak mengurangi performa keseluruhan. Bahkan, hasil rekap penilaian semifinal yang diikuti 65 regu memperlihatkan nilai rata-rata tiga besar mencapai 80 dari 100, menandakan konsistensi kualitas peserta sejak awal hingga akhir kompetisi.
Lebih lanjut, Lisa menjelaskan kriteria penjurian di babak final terdiri dari empat tahap. Dimulai dari pertanyaan wajib, dilanjutkan dengan soal rebutan, pertanyaan esai, hingga babak penentuan berupa Games Xs & Os. Dari keempat babak tersebut, penentuan pemenang dilakukan berdasarkan akumulasi nilai tertinggi.
Terkait manfaat lomba, Lisa menegaskan bahwa LCC perpajakan merupakan sarana penting dalam meningkatkan literasi pajak di kalangan mahasiswa. “Lomba semacam ini sangat bagus untuk melatih kompetisi sehat sekaligus memperdalam pemahaman perpajakan di kalangan generasi muda,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan harapan agar para peserta, baik juara maupun yang belum berhasil, terus menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan diri.
“Kompetisi ini bisa menjadi ajang ukur kemampuan sekaligus pemicu semangat untuk berkembang lebih baik di masa depan,” tambahnya.
IKPI mencatat, tahun ini LCC perpajakan berhasil menarik 382 regu dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Antusiasme tersebut menegaskan besarnya minat mahasiswa terhadap dunia perpajakan, sekaligus menunjukkan bahwa kompetisi ini telah menjadi wadah strategis dalam mencetak calon konsultan pajak yang berkualitas. (bl)
