Timses Vaudy-Jetty Sebut Manfaat Website IKPI Belum Dirasakan Maksimal oleh Anggota

IKPI, Jakarta: Budianto Widjaja salah satu Ketua tim sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld-Jetty mengkritisi keberadaan website IKPI yang belum dirasakan maksimal manfaatnya oleh anggota. Alasannya, belum ada informasi mengenai sektor perpajakan yang secara komprehensif dimuat pada lama website tersebut.

“Kami butuh update berita dan peraturan perpajakan. Karena sektor perpajakan ini sangat dinamis, jadi sebagai konsultan pajak memperoleh-informasi-informasi yang terbaru sangat dibutuhkan,” kata Budianto melalui keterangan tertulisnya Jumat (5/7/2024).

Dia mengungkapkan, bahwa selama ini mendapatkan informasi perpajakan banyak diperoleh dari sesama konsultan pajak dan website berbayar. Padahal sebagai asosiasi besar, seharusnya IKPI bisa memfasilitasi anggotanya dalam penyediaan informasi-informasi itu melalui pengelolaan website internal yang ada saat ini.

Menurut Budianto, berdasarkan Pasal 1 angka 14 Anggaran Rumah Tangga yang menyatakan Situs Web (Website) Perkumpulan adalah situs web yang dibuat, dikembangkan, dan dikelola oleh Pengurus Pusat sebagai media informasi Perkumpulan.

“Maka sudah seharusnya website tersebut wajib terus dikembangkan dan dikelola dengan baik oleh Pengurus Pusat untuk kepentingan anggota sebagai media informasi satu-satunya yang sah menurut AD/ART,” ujarnya.

Namun demikian, kedepan Budianto menjanjikan pasangan Vaudy -Jetty akan menjalankan semua perintah AD/ART khususnya Pasal 8 huruf i dan j Anggaran Dasar dan Pasal 1 angka 14 Anggaran Rumah Tangga. “Apabila diberikan amanah memimpin IKPI, Pak Vaudy dan Ibu Jetty bersama jajaran pengurusnya akan mengelola website tersebut lebih baik lagi. Artinya, akan memberikan informasi tentang perpajakan baik itu peraturan maupun berita perpajakan dan keuangan di website,” katanya.

Bukan hanya itu saja, pasangan Vaudy-Jetty juga akan mengoptimalkan website tersebut sebagai alat komunikasi anggota dengan pengurus perkumpulan. Hal itu dimaksudkan agar pengurus pusat bisa lebih cepat menanggapi keluhan dan usulan anggota melalui sarana yang informal.

“Rencana website tersebut akan ditangani oleh staf khusus agar cepat tanggap.

Pak Vaudy juga mempunyai ide untuk membuat majalah online untuk kalangan internal IKPI dan semuanya ini tidak dipungut bayaran alias gratis,” ujarnya. (bl)

 

 

Henri PDS: Program Kerja IKPI Ditetapkan Kongres Bukan Janji Kampanye yang Membuai Bak “Angin Surga”

IKPI, Jakarta: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI terus menerus mengalami penyempurnaan, dan itu dilakukan setiap kongres yang dilangsungkan sejak tahun 1965 hingga 2024 saat pelaksanaan Kongres ke XII di Nusa Dua Bali, 18-20 Agustus 2024.

Menurut Henri PD Silalahi yang juga merupakan Ketua Tim Sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029, Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari, ada empat agenda utama dalam kongres tahun ini:

Pertama pertanggungjawaban Ketua Umum, kedua menetapkan perubahan AD/ART, perubahan kode etik dan standar profesi serta program kerja, ketiga memilih ketua umum dan wakil ketua umum serta ketua pengawas dan keempat menetapkan Lokasi pelaksanaan kongres berikutnya.

Dia menegaskan, program kerja IKPI untuk lima tahun kedepan ditetapkan dan diamanatkan oleh kongres untuk dilaksanakan oleh ketua umum dan wakil ketua umum terpilih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 ayat (16) AD IKPI. Sehingga program kerja yang amanatkan oleh kongres menjadi ukuran kinerja ketua umum dan wakil ketua umum dalam mengemban amanat kongres bukan dari janji janji kampanyenya

“Sesuai dengan AD/ART IKPI, program kerja disusun secara bertahap dimulai dari usulan Rapat Anggota Cabang (RAC) dilanjutkan dengan penyusunan Rancangan Rumusan Program Kerja oleh komisi program kerja yang dibentuk oleh pengurus pusat dan selanjutnya dibahas bersama dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas),” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya lanjut Henri, rapat tersebut dihadiri oleh pengurus cabang, pengurus derah dan pengurus pusat serta pengawas perkumpulan yang wajib dilaksanakan satu tahun sebelum kongres. Adapun hasil Mukernas adalah rumusan program kerja yang selanjutnya akan ditetapkan dalam kongres menjadi program kerja

Dengan demikian, proses penyusunan program kerja oleh perkumpulan yang dilakukan secara bottom-up bertujuan untuk mendapatkan Program kerja dari anggota untuk anggota yang selanjutnya diputuskan oleh kongres dan diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Ketum dan Waketum terpilih.

Henri menegaskan, Paslon Ruston-Lisa selalu tegak lurus dengan AD/ART sehingga program kerja yang disusun dan ditawarkan kepada anggota adalah turunan atau pelaksanaan atas program kerja yang telah ditetapkan dalam mukernas yang kelak akan ditetapkan dalam kongres. Oleh karena itu program kerja Ruston-Lisa harus realistis dan bisa diimplementasikan dalam kebijakan periode 2024-2029.

“Jadi Paslon 02 tidak menjual program bombastis yang enak didengar dan membuai sebab sesungguhnya tugas utama Pengurus adalah melaksanakan amanat Program Kerja yang diamanatkan oleh kongres. Kami menawarkan program yang memang sudah dijalankan oleh Pak Ruston sebagai Ketum periode 2022-2024 dan akan ditingkatkan dan disesuaikan dengan program kerja yang ditetapkan oleh kongres. Jika kelak dipercaya dan terpilih untuk periode kedua, implementasi programnya akan disempurnakan,” ujarnya.

Henri meyakini anggota IKPI adalah orang-orang professional yang cerdas dan mampu menilai janji janji kampanye yang mungkin mengarah pada jargon “Yang penting terpilih dulu bos, implementasi urusan belakangan”.

“Program kerja Ketum dan Caketum terpilih 2024-2029 adalah mandatory yang telah ditetapkan dalam kongres XII Bali. Jadi tak bisa dibuat program sesuka-sukanya,” kata Henri.

Selain itu, Henri memastikan jika Ruston-Lisa bukan merupakan pemimpin yang anti kritik. Mereka bersedia menerima kritik dan saran dari anggota apabila program kerja yang ditawarkan untuk melaksanakan program kerja yang kelak akan ditetapkan oleh Kongres XII Bali. Kritikan dan saran akan mempertajam dan mematangkan langkah-langkah yang kelak akan kita kerjakan bersama.

“Kami terbuka untuk duduk bersama, sebab Ruston-Lisa menyadari bahwa mengikuti kontestasi adalah panggilan berbakti untuk IKPI yang berkelanjutan, mewujudkan IKPI yang semakin Kuat, Inklusif dan Mendunia,” ujarnya.

Henri menyebut Ruston-Lisa telah teruji memimpin IKPI periode 2022-2024 membawa IKPI menjadi asosiasi yang disegani yang terus meningkatkan pelayanan kepada anggota untuk menjaga kompetensi, integritas anggota serta terus menjalin kerjasama dengan para stakeholder lainnya untuk membangun ekosistem perpajakan yang baik.

“Kami mengajak dan mempersilahkan seluruh anggota IKPI untuk terus mengikuti berita IKPI, medsos IKPI dan medsos Ruston-Lisa yakni IG, FB, Tiktok serta youtube untuk mengetahui secara lengkap: Siapa Ruston-Lisa, apa yang telah dicapai pada periode 2022-2024 dan apa yang akan dikerjakan pada periode 2024-2029,” katanya. (bl) 

 

 

IKPI Tandatangani MoU ke- 79 dengan Perguruan Tinggi se-Indonesia

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) ke-79 dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah tersebut sudah melampaui target yang ditetapkan pada periode kepengurusan IKPI 2019-2024.

Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari mengatakan, MoU ke-79 ditandatangani antara IKPI dan Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, di aula kampus tersebut pada 4 Juli 2024.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Penandatanganan dilakukan langsung Ketua Umum IKPI Bapak Ruston Tambunan dan Plt Rektor Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAM Ibu Euis Komalawati,” kata Lisa di lokasi.

Pada acara penandatanganan yang disaksikan kurang lebih ratusan mahasiswa ini terlihat meriah. Antusiasme para mahasiswa terhadap kehadiran para pengurus IKPI di kampus mereka disambut dengan sangat baik.

Hal ini ini terlihat pada saat dibuka sesi tanya jawab, dimana mayoritas peserta mengangkat tangan mereka untuk bertanya mengenai konsultan pajak.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Ada mahasiswi dari Karawang, Jawa Barat yang rela jauh-jauh kuliah di Institut STIAMI hanya karena bercita-cita menjadi konsultan pajak. Di Karawang tidak ada kampus yang memiliki jurusan perpajakan,” kata Lisa seraya mengulang alasan mahasiswi tersebut.

Lebih lanjut Lisa mengungkapkan, in shaa allah pada 9 Juli 2024 IKPI kembali menandatangani MoU dengan Universitas Negeri Solo (UNS). “Kami bersyukur IKPI semakin dikenal, khususnya dikalangan kampus,” ujarnya. Hal ini tidak tidak terlepas dr peran dan kerjasama dengan para Pengurus Cabang di seluruh Indonesia.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Sekadar informasi, hadir dalam MoU tersebut sejumlah Pengurus Pusat IKPI dan perwakilan Pengurus Cabang Jakarta Pusat yang yakni: Ketua Umum Ruston Tambunan, Ketua Departemen Pendidikan Lisa Purnamasari, Ketua Departemen Litbang dan FGD Lani Dharmasetya, Ketua Departemen Keanggotaan Robert Hutapea, Ketua Bidang Kerja Sama dengan Pihak Ketiga Hung Hung Natalya, Bidang Pendidikan Leni Herawati Tanu Utomo dan Bidang Keanggotaan Esty Aryani dari pengurus cabang IKPI Jakarta Pusat.

Hadir dari Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI: Plt Rektor Euis Komalawati, Wakil Rektor Diana Prihandini dan Roike Tambengi.
(bl)

Ketum Ruston Berharap IKPI Jadi Pendamping Asosiasi dan Himpunan Bahas Perpajakan

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) diharapkan bisa menjadi yang terdepan di KADIN Indonesia dalam memberikan pendampingan kepada asosiasi dan himpunan seluruh Indonesia, dalam membahas setiap permasalahan perpajakan dengan pemerintah.

Demikian dikatakan Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite (Wakomtap) bidang Koordinasi Asosiasi Jasa Perpajakan di KADIN Indonesia usai memenuhi undangan rapat KADIN di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Ruston menegaskan, sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia yang juga anggota KADIN Indonesia sudah sewajarnya IKPI bisa menjadi garda terdepan membantu KADIN dalam melakukan pendampingan kepada asosiasi dan himpunan yang hendak melakukan pembahasan mengenai regulasi dengan pemerintah, seperti dengan Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan.

“Jadi terdapat kesempatan luas bagi IKPI untuk lebih dikenal di kalangan asosiasi dan himpunan yang anggotanya semua perusahaan,” kata Ruston.

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang juga menjabat Wakil Ketua Komite (Wakomtap) bidang Koordinasi Asosiasi Jasa Perpajakan KADIN Indonesia Ruston Tambunan bersama Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Juan Permata Adoe, Ketua Komtap Jasa Keuangan Julian E Wardhana, Wakomtap Herman Juwono, membahas peran KADIN Indonesia sebgai Mitra Pemerintah di Menara KADIN, Jakarta, Kamis (4/7/2024). (Foto: Istimewa)

PERJUANGKAN UU KONSULTAN PAJAK

Namun demikian, ada hal besar yang akan dilakukan Ruston di KADIN yakni memperjuangkan lahirnya UU Konsultan Pajak. “Saya terus melakukan pendekatan dengan para pengurus KADIN agar mereka mau membantu IKPI dalam menggolkan UU Konsultan Pajak,” ujarnya.

“Semua pengusaha yang tergabung di dalam asosiasi dan himpunan serta para pengusaha yang terdaftar sebagai anggota di KADIN Daerah (KADINDA) seluruh Indonesia adalah merupakan para pengusaha yang merupakan wajib pajak. Jadi dukungan mereka sangat berarti bagi perjuangan IKPI,” ujarnya.

Dijelaskan Ruston, tujuan utama perlunya UU Konsultan Pajak adalah melindungi wajib pajak dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu UU Konsultan Pajak diperlukan untuk memperkuat posisi konsultan pajak sebagai profesi yang mandiri.

“Nah, dengan dukungan KADIN, serta para stakeholders lainnya seperti perguruan tinggi dan sejumlah tax center yang telah menjalin kerja sama dengan IKPI, diharapkan pemerintah memberi perhatian yang lebih serius untuk membantu terwujudnya UU Konsultan Pajak,” katanya.

Sekadar informasi, kedatangan Ruston ke KADIN untuk memenuhi undangan rapat koordinasi Komite Tetap (Komtap) Asosiasi-Asosiasi Jasa Keuangan Dan Jasa Profesi KADIN dengan kapasitas sebagai salah satu dari empat Wakomtap yaitu Wakomtap Koordinasi Asosiasi Jasa Perpajakan. Ini merupakan rapat koordinasi kedua sejak saya ditunjuk menjadi pengurus KADIN tanggal 26 September 2023.

Dalam rapat itu kata Ruston, dibahas mengenai penyusunan program dari masing-masing Wakomtap, termasuk diantaranya bagaimana masing-masing Wakomtap dapat berkolaborasi dengan seluruh Asosiasi Dan Himpunan yang tergabung di KADIN. (bl)

Vaudy – Jetty Dukung Ruston Tambunan Sebagai President AOTCA 2025

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan dukungannya kepada Ruston Tambunan sebagai Presiden Asia Oceania Tax Consultants Association (AOTCA) 2025.

Menurut Vaudy, incumbent Ketum IKPI periode 2022-2024 tersebut sangat cocok untuk mengembangkan nama IKPI di dunia internasional. “Saya yakin Pak Ruston bisa membawa anggota-anggota IKPI untuk memiliki pengalaman internasional.

Dia mengungkapkan, salah satu program pasangan Vaudy-Jetty untuk memimpin IKPI kedepan adalah mendorong anggota IKPI untuk tampil pada pentas nasional dan internasional.

“Jadi kedepan bukan hanya pengurus pusat IKPI yang tampil di pentas nasional atau internasional, namun diberikan kesempatan kepada semua anggota IKPI dapat hadir bahkan menjadi narasumber pada kegiatan nasional dan internasional,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Kamis (4/7/2024).

Menurut Vaudy, nantinya sebagai perwakilan IKPI di AOTCA diharapkan Ruston bisa mempertahankan dan mendukung program-program IKPI di dunia internasional. (bl)

T Arsono: IKPI Butuh Pemimpin Cerdas, Tegas dan Mengayomi

IKPI, Jakarta: Berbicara tentang Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), masyarakat akan berpikiran bahwa asosiasi itu “hanya” berurusan dengan masalah membantu wajib pajak di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Tentu pendapat ini tidak salah.

Namun demikian, perlu diketahui bahwa anggota IKPI telah mencapai lebih dari 6,500 dan rata-rata bergelar Sarjana (S1) sebagian Magister (S2) dan pendidikan doktor (S3). Atas dasar tingkat pendidikan tersebut, anggota IKPI merupakan manusia yang cerdas dan sangat beruntung. Karena hingga saat ini tidak banyak masyarakat Indonesia yang mampu mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

Berbicara seorang pemimpin, T Arsono Ketua Departemen Kerja Sama Luar Negeri IKPI yang juga sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum IKPI periode 2024-2029 – Ruston Tambunan dan Lisa Purnamasari mengungkapkan, bahwa mengurus asosiasi dengan anggota cerdas, sesungguhnya tidak mudah, kenapa?. Banyak ide dan gagasan bahkan keinginan anggota yang harus didengar.

“Semua pemikiran dari anggota tentu selalu didengar oleh ketua umum sebagai pimpinan tertinggi asosiasi. Namun semua keinginan dan gagasan itu harus dikelola secara bijak, dan tidak boleh menyimpang dari AD/ART asosiasi,” kata Arsono melalui keterangan tertulisnya, Rabu (3/7/2024).

Dengan kondisi tersebut lanjut Arsono, dibutuhkan ketegasan seorang ketua umum. Karena, sebagai ketua umum tidak sekadar mengambil keputusan populis untuk menyenangkan hati anggota, apalagi jika keputusan itu akan membahayakan kesinambungan asosiasi. “Obral janji, pemberi harapan palsu (PHP) mungkin adalah keputusan populis. Namun keputusan itu bisa berisiko besar bagi kelangsungan hidup asosiasi (sustainability) dan harus dihindari,” ujarnya.

Menurut Arsono, memang asosiasi memerlukan biaya untuk menjalankan roda organisasi, namun kesejahteraan dan kemampuan ekonomi anggota juga harus menjadi perhatian penting. “Jadi kedua aspek itu harus dikelola ketua umum secara seimbang dan hari-hati (prudent).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Arsono menegaskan sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia haruslah dipimpin oleh orang yang profesional. Dia meyakini bahwa sosok tersebut ada pada pasangan calon nomor 02 (Ruston Tambunan – Lisa Purnamasari.

Arsono menilai Ruston-Lisa telah selesai dengan urusan pribadi-nya, bahkan sudah tidak terlalu sibuk dengan pekerjaannya dalam urusan SPT, pemeriksaan pajak, keberatan dan tidak mondar-mandir urusan banding dan/atau gugatan ke Pengadilan Pajak. “Jadi mereka adalah pasangan ideal yang mampu melaksanakan program kerja yang diamanahkan oleh Kongres IKPI,” katanya.

Menurutnya, selama kepemimpinan Ruston Tambunan (2022 – sekarang) IKPI menjadi sangat terhormat di berbagai kalangan, seperti pemerintah dan lainnya. Karena dalam berbagai kesempatan, IKPI menjadi satu-satunya asosiasi yang selalu diminta pendapatnya terkait kebijakan dan/atau peraturan perpajakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah. Peran IKPI sebagaimana yang demikian, membuat IKPI sebagai asosiasi yang disegani namun bukan asosiasi yang dikasihani. “Tentu terminologi “disegani” dan “dikasihani” merupakan terminologi yang sangat berbeda,” ujarnya.

Diceritakan Arsono, dalam pertemuan International Tax Forum (ITF) di Legian, Bali pada 24-26 Oktober 2023 Ruston Tambunan (Ketua Umum IKPI) turut hadir sebagai narasumber bersama-sama tokoh-tokoh perpajakan nasional maupun internasional.

“Kita menyaksikan Bapak Febrio Kacaribu (Kepala BKF Kementerian Keuangan); Bapak Yon Arsal (Staf Ahli Kementerian Keuangan); Ibu Pande Putu Oka Kusuma Wardani (Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara),” katanya.

Dari level perpajakan internasional, kita juga melihat hadirnya, Brian Arnold (Senior Advisor Canadian Tax Foundation); Manal Corwin (Director of the Center for Tax Policy and Administration OECD); Melinda Brown (Senior Adviser OECD); Vikram Chand (Associate Professor of University of Lausanne) dalam forum tersebut.

Kehadiran Ruston di acara-acara itu, tentu bisa menggambarkan sangatlah besar kapasitas yang dimiliki Ketua Umum IKPI tersebut. “Tentu sebagai anggota IKPI kita akan merasa berbangga karena ketua umumnya selalu diundang di acara-acara besar nasional dan internasional,” ujarnya.

Selain itu kata Arsono, dari aspek kegiatan sosial keagamaan Ruston Tambunan sebagai Ketua Umum IKPI adalah orang tua dari seluruh anggota yang dengan tulus hati memberikan perhatian pada kegiatan sosial keagamaan. “Kita dapat melihat Pak Ruston Tambunan turut hadir dan membuka acara Dharma Santi di Bali. Dharma Santi adalah rangkaian perayaan hari Raya Nyepi yang secara filosofi mengadung makna untuk saling memaafkan antara sesama untuk mencari kedamaian. Nampak Pak Ruston Tambunan membuka acara Dharma Santi di Bali yang ditandai dengan dengan pemukulan gong,” katanya.

Dengan demikian, pada faktanya IKPI tidak hanya sibuk pada urusan pengelolaan asosiasi konsultan pajak. Karena, di dalam pengelolaannya membutuhkan leadership yang matang namun juga ketegasan seorang pemimpin yang mampu memberikan masukan terkait kebijakan perpajakan yang akan diterapkan pemerintah namun juga mampu mengayomi seluruh anggota dengan berbagai ragam agama dan keyakinan.

 

Vaudy-Jetty Siapkan Database Peraturan Perpajakan Khusus Anggota IKPI 

IKPI, Jakarta: Calon Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld, menyatakan akan menjadikan website IKPI sebagai sumber/pusat (database) informasi peraturan perpajakan untuk para anggotanya di seluruh Indonesia. Hal itu dilakukan mengingat seluruh anggota akan lebih cepat dan mudah untuk mengaksesnya.

Menurut Vaudy, berbagai informasi penting asosiasi akan dipublish melalui website seperti peraturan perpajakan, dan anggota bisa langsung mengaksesnya secara gratis.

Lebih lanjut Vaudy mengungkapkan, saat ini anggota IKPI selalu kesulitan dalam memperoleh update peraturan perpajakan terbaru atau harus berbayar. Padahal, sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia, permasalahan ini seharusnya tidak terjadi, dan bahkan IKPI bisa memfasilitasi anggotanya untuk memperoleh informasi tersebut.

“Jika nanti saya dan Ibu Jetty dipercaya memimpin IKPI lima tahun kedepan, maka pengurus pusat IKPI akan menyediakan informasi-informasi tersebut secara gratis. Seluruh anggota bisa mengaksesnya di website dan medsos IKPI,” ujarnya.

Diungkapkan Vaudy, untuk memperoleh update peraturan perpajakan saat ini anggota IKPI harus mendapatkannya secara berbayar dari pengelola website swasta. “Kedepan, IKPI sediakan semua itu secara gratis,” ujarnya.

Menurut Vaudy, apa yang akan dilakukannya nanti juga sejalan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf i dan j Anggaran Dasar IKPI yang isinya, (i) Menyelenggarakan perpustakaan dan dokumentasi peraturan dibidang perpajakan, serta (j) Menyediakan informasi perpajakan dengan memanfaatkan teknologi informasi. (bl)

 

 

IKPI Kembali Selenggarakan Bimbel USKP, Lisa: Agar Peserta Mengetahui Tipikal Soal Ujian

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) kembali membuat terobosan untuk dunia pendidikan. Kali ini terobosan dilakukan untuk memberikan bekal ilmu yang cukup kepada para calon konsultan pajak yang akan mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak (USKP) melalui bimbingan belajar (Bimbel) IKPI yang akan diselenggarakan mulai 27 Juli 2024.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024 yang akan datang akan diadakan USKP Sertifikat A untuk Peserta Baru yang diselenggarakan oleh Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Serifikasi Konsultan Pajak (KP3SKP) dibawah arahan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Kementerian Keuangan (PPPK, Kemenkeu).

Ketua Departemen Pendidikan IKPI Lisa Purnamasari mengungkapkan, pelaksanaan Bimbel adalah untuk membantu calon peserta USKP agar mengetahui bagaimana tipikal soal soal yang ada di dalam USKP.

“Pada Bimbel ini juga ada latihan serta pembahasan untuk mengerjakannya bersama pengajar,” kata Lisa melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/7/2024).

Menurut Lisa, Bimbel ini sangat diperlukan bagi para peserta USKP khususnya bagi mereka yang sama sekali belum pernah mengikuti ujian tersebut. “Dengan mengikuti Bimbel, peserta USKP nantinya akan memperoleh gambaran tentang soal-soal ujian yang akan mereka kerjakan. Tentu itu akan sangat membantu,” ujarnya.

Lisa juga mengungkapkan bahwa para pengajar Bimbel USKP rata-rata adalah tenaga-tenaga profesional yang juga telah lulus ujian tersebut.

“Kami telah memberi arahan kepada para pengajar sebelum membahas tipikal soal USKP, agar terlebih dahulu menyampaikan pokok bahasan materi ujian (point pentingnya). Hal ini dimaksudkan agar calon peserta mempunyai pemahaman yang kuat mengenai materi tersebut,” ujarnya.

Lebih lanjut Lisa mengungkapkan, dengan pola mengajar demikian, diharapkan saat mengikuti ujian para peserta Bimbel bisa lebih memahami materi yang diujikan, karena pengajar telah diminta memberikan pemahaman yang baik kepada peserta agar materi yang diberikan bisa melekat.

Dalam pelaksanaan Bimbel periode kedua ini, IKPI membatasi kepesertaan kelas hanya untuk 50 orang/Kelas. Hal ini dilakukan untuk optimalisasi pemahaman pemberian materi kepada peserta.

Sekadar informasi, para pengajar Bimbel USKP IKPI ini berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan anggota IKPI. (bl)

Caketum Vaudy Janji Sosialisasikan Pelatihan Pembuatan Kertas Kerja

IKPI, Jakarta: Pasangan Calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Iakatan Konsultan Pajak Indonesia (Caketum-Cawaketum IKPI) periode 2024-2029 Vaudy Starworld dan Jetty, menyatakan akan menyiapkan format bahkan sosialisasi pembuatan Kertas Kerja (compliance) secara gratis.

Menurut Vaudy, memiliki Kertas Kerja merupakan hal yang sangat penting bagi anggota IKPI. Pasalnya, hal itu merupakan bagian dari standar profesi anggota IKPI dalam melaksanakan tugas profesinya.

“Salah satu tujuan pembuatan Kertas Kerja adalah sebagai dasar dalam penghitungan perpajakan klien,” kata Vaudy melalui keterangan tertulisnya, Selasa (2/7/2024) siang.

Pria yang masih menjabat sebagai Ketua Departemen PPL IKPI ini berjanji, apabila terpilih sebagai Ketua Umum IKPI di Kongres XII Bali pada 18-20 Agustus 2024, maka pelatihan pembuatan Kertas Kerja, khususnya dalam pemberian jasa kepatuhan perpajakan (Tax compliance) akan diimplementasikan.

“Jika terpilih, kami juga akan memberikan sosialisasi gratis ke semua anggota yang memerlukan, bahkan kegiatan ini akan dibuat berulang supaya anggota memahami” ujarnya.

Dia mengungkapkan. saat ini topik-topik PPL di IKPI mengenai Kertas Kerja dilakukan secara berbayar. Namun, disaat kepemimpinan Vaudy-Jetty, materi tersebut akan diberikan secara gratis kepada anggota dalam bentuk sosialisasi.

“Kami akan berikan juga mengenai cara penggunaan Kertas Kerja. Tujuan utamanya adalah anggota harus profesional dalam berpraktik,” ujarnya. (bl)

Paslon Ketum-Caketum IKPI Bersama Pendukung Berbaur Akrab di Pesta Pernikahan 

IKPI, Jakarta: Narasi kampanye terkait dinamika Kongres XII Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Nusa Dua, Bali pada 18-20 Agustus mendatang terkadang membuat suasana di internal asosiasi menjadi agak gaduh. Hal tersebut dikarenakan setiap anggota memiliki “jagoannya” sendiri untuk didukung menjadi orang nomor satu di asosiasi konsultan pajak terbesar dan tertua di Indonesia tersebut.

Di dalam Kongres XII ini ada dua pasangan calon ketua umum dan wakil ketua umum yang akan berkontestasi. Pasangan nomor 01 adalah Vaudy Starworld-Jetty dan pasangan nomor 02 adalah incumbent Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari.

T Arsono yang merupakan tim sukses pasangan calon 02 menyatakan, perbedaan pandangan, pendapat dan pilihan wajar terjadi di alam demokrasi. Apalagi ini terjadi di dalam hajatan besar asosiasi yang berisikan para profesional konsultan pajak.

(Foto: Istimewa)

Arsono meyakini perbedaan itu hanya riak kecil yang nampak di permukaan saja. Hal ini bisa dipahami karena profesi konsultan pajak memang dituntut untuk jago berargumentasi dan berkontra-argumentasi, yang di dalam melaksanakan pekerjaannya tentu untuk melindungi hak perpajakan wajib pajak sekaligus mendorong terjaminnya pendapatan negara dari sektor pajak.

“Istilahnya jangankan hanya satu alasan, seribu alasan pun akan dicari untuk mendapatkan pembenaran atas argumentasi yang diucapkan,” kata Arsono melalui keterangan tertulisnya, Senin (1/7/2024).

Mengingat hal tersebut lanjut Arsono, di dalam Kongres XII IKPI dia mengimbau untuk seluruh peserta kongres bisa menggunakan rasionalitas saat memilih pasangan ketua umum dan wakil ketua umum. Artinya, peserta tidak terbuai janji-janji “sorga” pasangan calon yang secara logika sebenarnya tidak bisa diimplementasikan menjadi kebijakan IKPI.

“Bila dianalogikan bila beli handphone ternyata rusak, maka barang itu bisa ditukar di counter hari itu juga. Namun bila salah memilih pemimpin, “retur-nya” baru bisa menunggu pada kongres lima tahun akan datang,” ujarnya.

SUASANA MENYEJUKAN

Gaduh hingar bingar karena dinamika kongres IKPI di Bali pada Agustus mendatang  menjadi hilang dalam sekejap. Yang terasa adalah suasana menyejukkan yang mempertemukan kedua calon ketua umum IKPI Ruston Tambunan dan Vaudy Starworld bersama dengan para pendukungnya.

Mereka terlihat akrab berbaur, mengobrol santai dan berswa-foto di pesta pernikahan Rendy Johan (Pengurus Pusat IKPI) yang diselenggarakan di Neo Soho, Jakarta Barat, Minggu (30/6/2024).

(Foto: Istimewa)

Sekadar informasi, nampak hadir pada pesta pernikahan tersebut pasangan calon nomor 02 Ruston Tambunan (incumbent ketua umum) dan Lisa Purnamasari (calon wakil ketua umum). Mereka nampak kompak didampingi oleh masing-masing pasangan-nya.

Terlihat hadir juga dalam acara tersebut Calon Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld tanpa ditemani calon wakilnya yang berhalangan hadir.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Sukses Paslon 02 Henri PD Silalahi mengungkapkan bahwa dalam resepsi pernikahan tersebut Ruston Tambunan nampak relax dan menyapa semua anggota IKPI yang hadir. Bahkan Ruston juga menyapa dan berswa-foto bersama dengan Caketum Vaudy Starworld.

“Karena memang Pak Vaudy itu sampai saat ini masih berstatus Ketua Departemen PPL, di mana departemen tersebut berada di bawah kepemimpinan Pak Ruston sebagai Ketua Umum,” ujarnya.

Ditegaskan Henri, keceriaan saat ini menjadi antitesa yang digaungkan oleh pihak pihak tertentu yang memposisikan Ruston Tambunan sebagai orang yang kaku dan tidak membaur dengan anggota. “Keceriaan tadi malam merupakan salah satu bukti kedekatan Ketua Umum IKPI dengan siapapun anggotanya,” kata Henri. (bl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en_US