IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Pusat turut menyampaikan apresiasi atas capaian bersejarah yang diraih organisasi profesi ini di usia ke-60 tahun. Ketua IKPI Cabang Jakarta Pusat, Suryani, menegaskan bahwa penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) menjadi bukti nyata kekompakan dan dedikasi seluruh anggota IKPI di seluruh Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Suryani saat menghadiri puncak perayaan HUT IKPI ke-60 di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Pada kesempatan tersebut, ia hadir bersama Sekretaris IKPI Jakarta Pusat, Santoso, serta Hendrik (Ketua Departemen IT, IKPI) dan Welvin (Ketua Bidang IT, IKPi) serta sejumlah anggota Cabang Jakarta Pusat.
“Atas nama IKPI Cabang Jakarta Pusat, kami mengucapkan selamat dan bangga atas pencapaian dua penghargaan dari MURI, yaitu sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak, serta kegiatan donor darah oleh konsultan pajak terbanyak. Terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota IKPI yang telah memberi dukungan sehingga rekor ini dapat tercapai,” ujar Suryani.
Selain itu, Suryani juga menyoroti simbol khusus yang dihadirkan pada perayaan tahun ini, yakni 60 pin eksklusif bernomor urut 1 hingga 60 yang dilapisi emas 18 karat. Pin tersebut, kata dia, bukan sekadar atribut, melainkan lambang perjalanan panjang IKPI sekaligus semangat baru untuk terus berkontribusi bagi bangsa.
“Pada logo pin tersebut tertulis IKPI untuk Nusa Bangsa. Semoga IKPI semakin solid, kompak, dan mampu terus berjaya memberikan kontribusi terbaik untuk negeri,” tegasnya.
HUT ke-60 IKPI berlangsung meriah dengan melibatkan seluruh pengurus pusat, pengda, pengcab, sponsor, dan mitra strategis. Momentum ini tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga refleksi bersama akan pentingnya peran konsultan pajak dalam pembangunan ekonomi nasional. (bl)
IKPI, Jakarta: Kesadaran pajak kembali menjadi perhatian serius Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui program Pajak Bertutur 2025, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (Kanwil DJP Jaksus) bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menghadirkan kegiatan bertajuk “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju” di Kampus Kramat 98, Jakarta, Rabu (27/8/2025).
Ratusan mahasiswa dari berbagai program studi UBSI ikut terlibat dalam kegiatan ini. Mereka mendapat pemahaman mendalam tentang pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan nasional. Program Pajak Bertutur tahun ini sendiri digelar secara serentak di seluruh Indonesia, baik tatap muka maupun virtual, dengan sasaran peserta mulai dari pelajar SD hingga mahasiswa.
“Melalui Pajak Bertutur, kami ingin mengajak mahasiswa untuk lebih memahami arti penting pajak sebagai tulang punggung pembangunan. Generasi muda adalah penerus bangsa, sehingga kesadaran pajak sejak dini akan menjadi pondasi kuat bagi kemajuan Indonesia,” ujar Rino Sugiarto, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jaksus, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).
Harapannya, kegiatan ini mampu memperkuat literasi perpajakan sekaligus menumbuhkan generasi taat pajak yang peduli terhadap keberlanjutan bangsa. Kanwil DJP Jaksus menegaskan, kerja sama dengan dunia pendidikan akan terus diperluas untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini.
Senada dengan itu, Eka Dyah Setyaningsih, Ketua Program Studi S1 Manajemen UBSI, menilai kolaborasi ini penting untuk melahirkan agen perubahan di kalangan mahasiswa. “Kegiatan ini membuka ruang kolaborasi berkelanjutan antara kampus dan DJP untuk mencetak agen-agen perubahan yang siap menyebarkan semangat sadar pajak di masyarakat,” jelasnya.
Menambah bobot acara, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto hadir dalam sesi Dirjen Pajak Menyapa. Ia menegaskan kembali peran vital pajak dalam mendukung program pemerintah, salah satunya sektor pendidikan yang mendapat alokasi 20% dari APBN 2025 atau sekitar Rp724,3 triliun.
Acara semakin hidup ketika para penyuluh pajak Kanwil DJP Jaksus menyajikan materi tentang APBN dan manfaat pajak melalui permainan interaktif. Pendekatan kreatif ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman sekaligus antusiasme mahasiswa untuk menjadi generasi sadar pajak. (alf)
IKPI, Jakarta: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mengambil langkah berbeda dalam menyuarakan aspirasi fiskal. Alih-alih turun ke jalan seperti di sejumlah daerah, mereka memilih jalur audiensi dengan Kementerian Keuangan Satu Malang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III, Rabu (27/8/2025).
Dalam pertemuan tersebut, HMI menekankan pentingnya keterbukaan pengelolaan pajak, pemerataan distribusi fiskal, hingga kepekaan pejabat publik terhadap kondisi masyarakat. Ketua HMI Malang, Mirdan Idham, menegaskan forum ini adalah bagian dari upaya advokasi mahasiswa untuk memastikan kebijakan fiskal nasional benar-benar berpihak pada rakyat kecil.
“Kami ingin transparansi tidak berhenti sebatas jargon. Pajak yang dibayarkan masyarakat harus benar-benar kembali untuk kepentingan publik, terutama bagi kelompok rentan dan miskin,” ujar Mirdan.
Kepala Kanwil DJP Jatim III, Untung Supardi, menyambut baik cara HMI menyampaikan kritik lewat jalur dialog. Menurutnya, pendekatan terbuka akan lebih efektif dalam mencari solusi.
“Kami mengapresiasi langkah mahasiswa yang memilih duduk bersama. Masukan bisa disampaikan langsung, bahkan kami akan libatkan HMI dalam program edukasi perpajakan ke depan,” kata Untung, Kamis (28/8/2025).
Untung juga menegaskan komitmen DJP menjaga integritas, termasuk dalam mencegah praktik penyelewengan. Ia mengingatkan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui bank persepsi, bukan pegawai pajak.
“Kalau ada indikasi penyimpangan, silakan laporkan dengan bukti. Kami ingin kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Lebih jauh, Untung memaparkan kinerja penerimaan negara di Jawa Timur tahun 2025 yang ditargetkan mencapai Rp282,70 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp148,82 triliun bersumber dari cukai, Rp128,49 triliun dari pajak, dan Rp5,34 triliun dari PNBP. Ia juga menyoroti peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah.
Hingga Agustus 2025, Dana Desa yang disalurkan ke seluruh kabupaten di Jawa Timur telah menembus Rp8 triliun.
“Ini bukti nyata fungsi distribusi pajak. Penerimaan negara dikembalikan ke daerah untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,” tambah Untung.
Audiensi yang berlangsung kondusif itu ditutup dengan ajakan agar mahasiswa terus mengawal transparansi fiskal. “Kolaborasi dengan masyarakat, termasuk mahasiswa, adalah kunci. Pajak bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga bagian dari partisipasi warga negara,” katanya. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menanamkan pemahaman tentang pajak sejak dini melalui program edukasi Pajak Bertutur 2025. Tahun ini, giliran SMK Cyber Media Jakarta yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan yang diinisiasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I (Kanwil DJP Jaksel I).
Lebih dari 70 siswa antusias mengikuti rangkaian acara yang berlangsung pada Rabu (27/8/2025). Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jaksel I, Pestamen Situmorang, menegaskan bahwa literasi pajak merupakan bekal penting bagi generasi muda sebelum mereka memasuki dunia kerja.
“Semoga kegiatan Pajak Bertutur ini dapat menjadi bekal bagi adik-adik semua ketika nanti sudah berpenghasilan dan menjadi Wajib Pajak,” ujar Pestamen.
Pada sesi utama, Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jaksel I Arief Hidayat menyampaikan materi mengenai dasar-dasar perpajakan. Ia menekankan peran vital masyarakat sebagai pembayar pajak dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus menunjukkan manfaat pajak yang langsung dirasakan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga subsidi di berbagai sektor.
Diskusi semakin hidup saat seorang siswa bertanya mengapa masih ada warga negara yang tidak membayar pajak namun tetap menikmati fasilitas publik. Arief lalu menjelaskan konsep free rider, yakni mereka yang lalai terhadap kewajiban pajak. Menurutnya, inilah alasan program Pajak Bertutur penting digelar, agar generasi muda lebih sadar dan menghindari perilaku serupa.
Tak hanya pemaparan materi, panitia juga menyiapkan permainan edukatif untuk memperkuat pemahaman siswa tentang fungsi pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kontribusi pajak bagi keberlangsungan bangsa.
Pajak Bertutur sendiri merupakan program rutin DJP yang digelar serentak di sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan mengangkat tema “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju”, sejalan dengan visi mempersiapkan calon Wajib Pajak yang patuh dan berperan aktif menyongsong Indonesia Emas 2045.
Kanwil DJP Jaksel I berharap program ini tidak hanya memberi manfaat langsung bagi siswa SMK Cyber Media, tetapi juga memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan dalam membangun budaya sadar pajak sejak dini. (alf)
IKPI, Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin (bps) untuk tabungan rupiah di bank umum menjadi 3,75%. Penurunan juga berlaku untuk bank perekonomian rakyat (BPR) menjadi 6,25%, sementara untuk tabungan valuta asing tetap di level 2,25%. Kebijakan ini berlaku sejak 28 Agustus hingga 30 September 2025.
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah ini diambil sejalan dengan tren penurunan suku bunga deposito, kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, serta sinergi dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang lebih akomodatif. BI sendiri sebelumnya memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5% pada RDG Agustus 2025.
“Dengan ruang pelonggaran yang masih terbuka, kami ingin memastikan stabilitas sistem keuangan sekaligus menjaga agar bunga kredit tetap kompetitif. Hal ini diharapkan bisa memperkuat momentum pemulihan ekonomi,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Penurunan bunga simpanan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perbankan, tetapi juga bisa memberi implikasi fiskal. Dengan bunga simpanan yang semakin rendah, insentif masyarakat untuk mengalihkan dana ke sektor riil meningkat. Perputaran modal ini berpotensi memperbesar basis pajak, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan maupun orang pribadi yang usahanya terdorong oleh peningkatan konsumsi.
Di sisi lain, bunga simpanan yang lebih rendah akan berpengaruh pada besaran pajak atas bunga deposito (final 20%). Meskipun nominal pajaknya bisa menurun, perputaran dana ke instrumen produktif diyakini dapat menambah penerimaan negara dari sektor lain.
Ekonom menilai, kebijakan LPS dan BI yang selaras ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjaga target penerimaan pajak 2025 yang ambisius. Jika konsumsi rumah tangga membaik dan investasi sektor riil meningkat, optimalisasi penerimaan pajak bisa tercapai tanpa harus mengandalkan kebijakan pajak baru. (alf)
Jakarta: Tim mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih posisi kedua dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Babak final kompetisi ini digelar di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2025).
Ketua tim UI, Davina, mengungkapkan bahwa perjalanan menuju babak final penuh tantangan sekaligus memberikan banyak pelajaran berharga. “Perlombaan terdiri dari tahapan penyisihan hingga best of three yang menantang. Namun, semua itu melatih kami berpikir cepat, tepat, sekaligus mengasah kekompakan tim,” ujarnya.
Menurut Davina, soal yang diberikan panitia sangat beragam dan mendalam, mencakup seluruh jenis pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu membuat peserta dituntut benar-benar cermat memahami dan menganalisis setiap pertanyaan.
Untuk mempersiapkan diri, tim UI rutin mengadakan belajar bersama serta mengerjakan latihan soal. Menariknya, mereka tidak memiliki pembimbing khusus, namun sebelum final sempat mendapatkan pendampingan dari panitia melalui sesi daring serta diberikan buku latihan soal.
“Harapan saya, lomba LCC seperti ini bisa semakin banyak diikuti oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia. Karena ajang ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk memperdalam ilmu perpajakan sejak dini,” kata Davina.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKPI atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Terima kasih kepada IKPI dan seluruh panitia yang sudah memberikan wadah luar biasa bagi mahasiswa untuk belajar dan berkompetisi,” tambahnya.
Selain Davina, tim UI juga diperkuat oleh Kurnia Sari dan Achmad Farhan, yang bersama-sama mengantarkan kampusnya menjadi salah satu finalis terbaik dalam kompetisi bergengsi tahunan ini.
Sekadar informasi, pada LCC kali ini, dua tim dari UI memperoleh juara 1 dan juara 2. Sedangkan untuk juara tiga diraih Politeknik Negeri Bali. (bl)
IKPI, Jakarta: Senior Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menegaskan, pemerintah perlu memberi ruang lebih besar bagi sektor swasta untuk memperkuat penerimaan pajak negara. Selama ini, fokus kebijakan dianggap lebih banyak diarahkan pada program langsung ke masyarakat, sementara kontribusi swasta sebagai mitra pembangunan belum tergarap maksimal.
“Selama ini kita hanya konsen pada MBG (Makan Bergizi Gratis), koperasi (KDMP) gitu. Tapi bagaimana sektor swasta menjadi partner program-program pemerintah, saya rasa ini juga penting,” ujar Aviliani dalam webinar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, peran swasta tidak kalah vital dibandingkan penerimaan yang berasal dari wajib pajak perorangan maupun badan usaha milik negara (BUMN). Baik perusahaan besar, menengah, hingga kecil memiliki kontribusi signifikan terhadap kas negara.
Aviliani menyebutkan, kepatuhan perusahaan besar relatif lebih baik, apalagi dengan penerapan sistem Coretax yang diyakini bisa memperkuat transparansi. Namun, di sisi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendampingan pajak masih perlu ditingkatkan.
“UMKM perlu didampingi supaya pembayaran pajaknya sesuai dengan pengetahuan mereka. Sosialisasi mungkin sudah sering dilakukan, tapi bagi UMKM, pendekatan yang lebih sederhana tetap dibutuhkan,” jelasnya.
Lebih jauh, Aviliani mengingatkan bahwa ketergantungan pada penerimaan komoditas tidak bisa berlangsung selamanya. Fluktuasi harga global membuat pendapatan negara rentan terguncang. Karena itu, ia menilai insentif sebaiknya diarahkan ke sektor yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus memperluas basis pajak, seperti pertanian, manufaktur, dan pertambangan.
“Oleh karena itu, insentif jangan diberikan ke semua sektor, tapi pada sektor yang menciptakan lapangan kerja dan memberi efek cepat ke ekonomi,” tegasnya.
Ia menambahkan, memperkuat peran swasta akan memberikan efek ganda bagi perekonomian: membuka lebih banyak kesempatan kerja dan memperluas basis pajak. Dengan begitu, stabilitas fiskal bisa lebih terjaga tanpa perlu mengubah tarif pajak yang berlaku. (alf)
IKPI, Jakarta: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali melontarkan ancaman keras terhadap negara-negara yang memberlakukan pajak digital. Ia menegaskan siap mengenakan “tarif tambahan” bagi produk-produk impor dari negara yang enggan mencabut aturan tersebut.
Melalui unggahan di platform media sosialnya, Truth Social, Trump menyebut pajak digital, Undang-Undang Layanan Digital (Digital Services Act), serta Regulasi Pasar Digital Uni Eropa sengaja dibuat untuk merugikan raksasa teknologi asal AS seperti Google, Facebook, Apple, dan Amazon. Ia bahkan menuduh aturan itu justru memberi kelonggaran pada perusahaan teknologi asal Tiongkok yang menjadi pesaing utama Amerika.
“Sebagai Presiden Amerika Serikat, saya akan melawan negara-negara yang menyerang perusahaan teknologi Amerika kita yang luar biasa. Pajak digital dan regulasi yang mereka buat adalah diskriminasi, dan menguntungkan pesaing dari China. Ini harus diakhiri sekarang juga,” tegas Trump.
Sejumlah sumber yang dikutip Reuters menyebutkan, pemerintahan Trump tengah mengkaji opsi menjatuhkan sanksi bukan hanya dalam bentuk tarif, melainkan juga pembatasan ekspor teknologi dan chip buatan AS. Bahkan, kemungkinan sanksi personal terhadap pejabat Uni Eropa yang mengawal aturan pajak digital juga sedang dipertimbangkan.
Bagi Uni Eropa, pajak digital menjadi instrumen penting untuk memastikan keadilan dalam pemungutan pajak atas pendapatan perusahaan teknologi global. Namun, sejak lama kebijakan ini menjadi titik panas dalam hubungan dagang AS–Eropa.
Ancaman terbaru Trump dikhawatirkan bakal memicu babak baru perang dagang lintas Atlantik, terutama di sektor teknologi yang semakin strategis dalam persaingan global. (alf)
IKPI, Jakarta: Kebijakan insentif impor mobil listrik completely built up (CBU) yang selama ini dinikmati enam produsen besar dipastikan berakhir pada 31 Desember 2025. Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan, peluang perpanjangan insentif tersebut nyaris tertutup.
Mahardi Tunggul Wicaksono, Direktur Industri Elektronika dan Telematika sekaligus Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kemenperin, mengungkapkan bahwa hingga kini belum ada pembahasan lintas kementerian terkait keberlanjutan program tersebut.
“Sejauh ini belum ada rapat ataupun pertemuan resmi mengenai perpanjangan insentif. Jadi bisa diasumsikan kebijakan ini akan berakhir sesuai regulasi yang berlaku,” kata Mahardi dalam diskusi Polemik Insentif BEV Impor di Gedung Kemenperin, Jakarta, Senin (25/8/2025).
Produsen Wajib Produksi Mulai 2026
Insentif impor mobil listrik CBU berlaku sejak Februari 2024. Melalui skema ini, produsen bisa memasukkan unit tanpa bea masuk dan PPnBM, dengan syarat memberikan jaminan bank garansi. Namun mulai 1 Januari 2026, perusahaan peserta diwajibkan memproduksi mobil listrik di dalam negeri dengan jumlah setara total unit yang sudah diimpor.
Periode produksi tersebut berlangsung hingga akhir 2027, sesuai peta jalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selanjutnya pada 2028, pemerintah akan melakukan audit. Jika jumlah produksi tidak sesuai dengan kuota impor, maka bank garansi dapat dicairkan untuk menutup kewajiban produsen.
Enam produsen yang ikut program ini antara lain BYD Auto Indonesia, Vinfast Automobile Indonesia, Geely Motor Indonesia, Era Industri Otomotif (Xpeng), National Assemblers (Aion, Citroen, Maxus, VW), serta Inchape Indomobil Energi Baru (GWM Ora).
Meski memberi dorongan signifikan terhadap pasar kendaraan listrik, insentif impor ini juga menimbulkan dilema. Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Kukuh Kumara, menyebut insentif impor mobil listrik CBU menguntungkan peserta, namun memberi tekanan pada produsen mobil konvensional yang selama ini mengandalkan basis produksi lokal.
“Penjualan BEV memang meningkat tajam, tetapi pada saat yang sama menekan kendaraan konvensional yang TKDN-nya sudah tinggi, mencapai 85 persen. Padahal itu model dengan harga terjangkau sekitar Rp250 juta dan cukup diminati masyarakat,” jelas Kukuh.
Data Gaikindo mencatat, pangsa pasar mobil listrik murni (BEV) periode Januari–Juli 2025 sudah menembus 9,7 persen atau setara 42.250 unit. Angka ini hampir dua kali lipat dari sepanjang 2024 yang hanya 4,99 persen (43.194 unit).
Dengan berakhirnya insentif impor akhir tahun ini, peta persaingan industri otomotif di Indonesia bakal berubah. Produsen peserta wajib beralih ke produksi lokal, sementara produsen konvensional berharap pasar kembali lebih berimbang. (alf)
IKPI, Jakarta: Dalam rangka memperingati HUT ke-60, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara dan Cabang Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara menggelar kegiatan donor darah bersama di Markas PMI Jakarta Utara, Plumpang, Minggu (24/8/2025).
Kegiatan sosial ini mendapat antusiasme tinggi dari anggota IKPI, mitra kerja, hingga masyarakat umum. Ratusan pendonor ikut berpartisipasi mendaftar untuk mencapai target 100 pendonor yang ditetapkan.
(Foto: Istimewa)
Ketua IKPI Jakarta Utara, Franky Foreson, menyampaikan bahwa aksi donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT IKPI ke-60 yang digelar serentak di 45 cabang seluruh Indonesia. “Selain bentuk kepedulian kemanusiaan, kegiatan ini juga kami harapkan bisa tercatat dalam rekor MURI,” ujarnya.
Franky menambahkan, sepanjang Agustus 2025, IKPI telah menggelar berbagai kegiatan seperti lomba cerdas cermat perpajakan, turnamen golf, dan gowes bersama, sebelum puncak perayaan pada 27 Agustus mendatang.
(Foto: Istimewa)
“Terima kasih kepada PMI Jakarta Utara yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Sinergi ini membuktikan semangat kebersamaan IKPI untuk bangsa,” katanya.
Ketua IKPI Jakarta Pusat, Suryani, menilai kegiatan donor darah menjadi simbol nyata kepedulian IKPI terhadap masyarakat luas. “HUT ke-60 bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum bagi kami untuk hadir lebih dekat dan berbagi dengan sesama,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kegiatan sosial semacam ini. “Donor darah adalah kontribusi kecil namun berdampak besar. Harapan kami, kegiatan ini bisa IKPI, Jakarta: Dalam rangka memperingati HUT ke-60, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara dan Cabang Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara menggelar kegiatan donor darah bersama di Markas PMI Jakarta Utara, Plumpang, Minggu (24/8/2025).
(Foto: Istimewa)
Kegiatan sosial ini mendapat antusiasme tinggi dari anggota IKPI, mitra kerja, hingga masyarakat umum. Ratusan pendonor ikut berpartisipasi mendaftar untuk mencapai target 100 pendonor yang ditetapkan.
Ketua IKPI Jakarta Utara, Franky Foreson, menyampaikan bahwa aksi donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT IKPI ke-60 yang digelar serentak di 45 cabang seluruh Indonesia. “Selain bentuk kepedulian kemanusiaan, kegiatan ini juga kami harapkan bisa tercatat dalam rekor MURI,” ujarnya.
Franky menambahkan, sepanjang Agustus 2025, IKPI telah menggelar berbagai kegiatan seperti lomba cerdas cermat perpajakan, turnamen golf, dan gowes bersama, sebelum puncak perayaan pada 27 Agustus mendatang.
“Terima kasih kepada PMI Jakarta Utara yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Sinergi ini membuktikan semangat kebersamaan IKPI untuk bangsa,” katanya.
Ketua IKPI Jakarta Pusat, Suryani, menilai kegiatan donor darah menjadi simbol nyata kepedulian IKPI terhadap masyarakat luas. “HUT ke-60 bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum bagi kami untuk hadir lebih dekat dan berbagi dengan sesama,” ungkapnya.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kegiatan sosial semacam ini. “Donor darah adalah kontribusi kecil namun berdampak besar. Harapan kami, kegiatan ini bisa dilaksanakan rutin, agar manfaatnya semakin luas dan masyarakat merasakan kehadiran IKPI tidak hanya di bidang perpajakan, tetapi juga kemanusiaan,” tambah Suryani.
Suryani juga berterima kasih kepada ketua panitia donor darah Juwita (Cabang Jakarta Utara) dan Santoso (Cabang Jakarta Pusat) beserta seluruh panitia yang telah membantu sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar.
(Foto: Istimewa)
Ketua PMI Jakarta Utara, Rijal, mengapresiasi inisiatif IKPI. “Ini adalah kegiatan kemanusiaan yang sangat berarti. Kami berharap IKPI bisa menjadikannya agenda berkelanjutan, termasuk saat Ramadan dan setelah Idulfitri, ketika kebutuhan darah meningkat. PMI siap berkolaborasi,” jelasnya.
Untuk menambah semangat peserta, panitia menyediakan doorprize menarik, mulai dari sepeda lipat, kompor gas, magicom, dispenser, setrika listrik, hingga kipas angin. Salah seorang pendonor, Tiara Efendi dari Koja, mengaku senang bisa ikut berpartisipasi. “Semoga kegiatan ini rutin diadakan karena sangat bermanfaat,” tuturnya. (bl)
