Pemda Tawarkan Diskon Pajak hingga 100% untuk Tarik Investor KEK, Ini Rinciannya

IKPI, Jakarta: Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Rizal Edwin Manansang menegaskan bahwa pemerintah daerah kini memainkan peran strategis dalam menarik investor ke kawasan ekonomi khusus. Salah satu strategi yang dinilai paling efektif adalah pemberian insentif fiskal berupa pemotongan pajak dan retribusi daerah dalam skala besar.

“Pemerintah daerah juga mendukung KEK dengan memberikan pengurangan pajak dan retribusi daerah sebesar 50% hingga 100%,” ujar Edwin, Selasa (9/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa pemda umumnya menyediakan potongan tarif pajak daerah tertentu hingga 50%, seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Hotel dan Restoran. Biasanya insentif ini berlaku sebagai fasilitas umum dalam periode tertentu, belum spesifik untuk investasi di KEK. Namun, melalui skema yang diatur dalam PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK, pemerintah daerah diberi ruang lebih luas untuk memberikan keringanan bahkan hingga 100% demi menarik investasi strategis.

Tax Holiday hingga 20 Tahun untuk Investor Besar

Selain insentif dari pemda, pemerintah pusat juga menyiapkan berbagai fasilitas fiskal kompetitif bagi pelaku usaha di KEK. Investor dengan nilai penanaman modal minimal Rp100 miliar (US$ 6,9 juta) dapat memperoleh tax holiday selama 10 tahun.

• 15 tahun untuk investasi Rp500 miliar (US$ 34,5 juta), dan

• 20 tahun untuk investasi di atas Rp1 triliun (US$ 69 juta).

Sementara itu, untuk investor yang menjalankan kegiatan usaha di luar sektor inti KEK dengan nilai investasi di bawah Rp100 miliar, pemerintah menyediakan skema tax allowance. Fasilitas ini mencakup:

• Pengurangan penghasilan neto 30% selama enam tahun,

• Kompensasi kerugian hingga 10 tahun,

• Percepatan penyusutan dan amortisasi, serta

• Penurunan tarif pajak dividen hingga maksimum 10%.

“Program ini memberikan keuntungan finansial signifikan, khususnya bagi investasi di luar sektor prioritas KEK,” jelas Edwin.

Fasilitas Impor dan Pembebasan PPN–PPnBM

Tak hanya fiskal, investor di KEK juga menikmati fasilitas nonfiskal yang memperingan biaya impor. Pada tahap konstruksi, barang modal dibebaskan dari bea masuk. Ketika telah masuk fase operasional, bea masuk bahan baku ditangguhkan, sehingga arus produksi tidak terbebani biaya impor.

Selain itu, PPN dan PPnBM tidak dipungut atas barang kena pajak (BKP) dan jasa kena pajak (JKP) yang masuk dari TLDDP, kawasan berikat, maupun tempat penimbunan berikat.

Look Dengan berbagai fasilitas tersebut, pemerintah berharap KEK semakin kompetitif dalam menarik penanaman modal di tengah persaingan global yang semakin ketat. Investasi yang masuk diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperluas lapangan kerja di daerah. (alf)

IKPI Imbau Anggota Percepat Aktivasi Akun Coretax, Siap Dukung DJP Edukasi Wajib Pajak

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Jemmi Sutiono, mengimbau seluruh anggota IKPI di berbagai daerah untuk segera melakukan aktivasi akun pada sistem Coretax. Ia menegaskan bahwa para konsultan pajak harus menjadi yang terdepan dalam memastikan kesiapan menghadapi ekosistem perpajakan digital yang kini menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Jemmi juga menyoroti masih rendahnya tingkat aktivasi akun di kalangan wajib pajak. Karena itu, ia meminta seluruh cabang IKPI se-Indonesia turut membantu DJP dalam memberikan edukasi dan sosialisasi, khususnya melalui pendampingan aktivasi akun Coretax kepada wajib pajak.

“Anggota IKPI harus menjadi contoh pertama. Selain itu, kami mendorong seluruh cabang aktif melakukan pendampingan aktivasi kepada wajib pajak. Ini bagian dari kontribusi nyata IKPI dalam mendukung modernisasi administrasi perpajakan,” ujar Jemmi, Selasa (9/12/2025).

Berdasarkan data DJP hingga 20 November 2025, 5,74 juta wajib pajak telah berhasil mengaktivasi akun Coretax. Dari jumlah tersebut:
• 4,89 juta adalah wajib pajak orang pribadi
• 755 ribu wajib pajak badan
• 86 ribu instansi pemerintah
• 220 pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

“Paling banyak memang wajib pajak orang pribadi, 4,897 juta. Lalu 755 ribu badan, dan instansi pemerintah ada 86 ribu. Ini biasanya bendaharawan pemungut,” jelas Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, di Denpasar, Bali, baru-baru ini.

Namun tantangan masih besar. Tercatat 11,45 juta wajib pajak belum mengaktivasi akun, terdiri dari 10,9 juta orang pribadi dan 553 ribu badan.

Meski aktivasi akun mencapai 5,7 juta, DJP mencatat baru 3,1 juta wajib pajak yang menuntaskan pendaftaran hingga registrasi Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik (KO/SE)—komponen wajib untuk mengakses penuh layanan Coretax.

“Ini memang pekerjaan rumah yang besar. Kami akan terus jemput bola dan memberikan pelayanan terbaik,” kata Bimo.

DJP menyiapkan fasilitas pendaftaran Coretax baik secara digital maupun layanan luring di KPP seluruh Indonesia untuk mempercepat proses aktivasi.

Simulasi Coretax

Untuk memastikan sistem siap digunakan secara massal pada pelaporan SPT Tahunan 2025, DJP menggelar simulasi besar-besaran pada 27 November 2025. Sebanyak 25 ribu pegawai DJP dari kantor pusat hingga daerah melakukan uji coba pendaftaran, pengisian, hingga penyampaian SPT secara serentak.

Simulasi tersebut merupakan langkah strategis untuk memitigasi risiko teknis dan mencegah terulangnya kendala seperti di masa awal implementasi sistem digital lainnya.

“Tujuannya memastikan SPT Tahun Pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026 bisa berjalan lancar. Sistem ini besar dan persiapan kami sangat robust. Harapannya tidak ada gangguan berarti saat digunakan publik nanti,” ujar Bimo.

IKPI Siap Berkolaborasi

Lebih lanjut, Jemmi memastikan bahwa IKPI telah siap menjadi mitra strategis DJP, dalam mendorong percepatan aktivasi akun Coretax termasuk pendampingan, sosialisasi, dan edukasi.

“Dengan adanya data terbaru DJP, kami semakin yakin pendampingan dari konsultan menjadi kebutuhan mendesak. IKPI siap membantu agar wajib pajak tidak tertinggal dalam era perpajakan digital.” (bl)

Rakor IKPI Tahun 2026 Siap Digelar di Ancol, Ketua Panitia: Momentum Samakan Strategi dan Langkah Organisasi

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) tengah bersiap menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Tahun 2026 yang akan berlangsung pada 24–25 Januari 2026 (Sabtu–Minggu) di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta. Ketua Panitia Rakor IKPI 2026, Lilisen, memastikan persiapan kegiatan telah mencapai 60% dan terus dimatangkan agar pelaksanaan berjalan optimal.

Rakor tahun depan akan dihadiri oleh Kepengurusan di Pusat, para Ketua Pengurus Daerah, dan para Ketua Pengurus Cabang. Berdasarkan data yang telah dihimpun, total peserta yang akan hadir mencapai 160 orang, terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Bendahara Umum beserta Ketua Biro, Ketua Departemen beserta Wakil dan Ketua Bidang, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Penasihat, Ketua Pengawas, Ketua Pengda, Ketua Pengcab, hingga panitia Rakor.

Evaluasi 2025 dan Arah Program 2026

Lilisen menjelaskan bahwa Rakor dirancang menjadi forum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi dan menentukan arah kebijakan ke depan. Dua agenda besar yang akan dibahas meliputi:
1. Paparan dari Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan, Dewan Penasihat, dan Pengaws terkait evaluasi program kerja 2025 serta rencana kerja 2026.
2. Paparan dari seluruh Pengurus Daerah (Pengda) mengenai capaian, kendala, dan strategi masing-masing wilayah dalam mendukung program IKPI.

“Rakor ini bukan hanya forum laporan, tapi tempat menyamakan arah, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap level kepengurusan bergerak dalam satu tujuan,” ujar Lilisen, Selasa (9/12/2025).

Ia menekankan bahwa pelaksanaan Rakor tahun 2026 ini membawa sejumlah harapan penting bagi organisasi, khususnya dalam meningkatkan profesionalitas dan soliditas pengurus IKPI di seluruh Indonesia.
1. Menyatukan langkah strategis organisasi
Rakor diharapkan menyelaraskan arah kebijakan IKPI antara pengurus pusat, pengda, dan pengcab sehingga setiap aktivitas organisasi memiliki keterpaduan visi dan tujuan.
2. Meningkatkan sinergi antar pengurus
Melalui forum tatap muka ini, komunikasi antarpengurus dapat diperkuat, termasuk berbagi pengalaman, menyamakan standar layanan keanggotaan, dan memperkokoh jejaring internal.
3. Membangun komitmen bersama menjalankan program kerja
Rakor diharapkan menghasilkan kesepahaman dan kesanggupan seluruh pengurus untuk melaksanakan program kerja secara disiplin, konsisten, dan terukur sepanjang tahun 2026.

Persiapan Terus Dimatangkan

Meski persiapan telah mencapai 60%, Lilisen memastikan seluruh tim bekerja maksimal untuk menyelesaikan kebutuhan acara, mulai dari akomodasi peserta, materi Rakor, hingga tata teknis pelaksanaan.

“Kami ingin Rakor 2026 menjadi agenda yang produktif, efektif, dan memberikan arah jelas bagi IKPI ke depan. Semua sedang dipersiapkan sebaik mungkin,” pungkasnya.

Rakor IKPI 2026 diharapkan menjadi momentum penting memperkuat fondasi organisasi dan menyatukan langkah strategis menghadapi dinamika perpajakan nasional. (bl)

Fun Match Perdana IKPI Billiarder Community Berjalan Sukses, Tiga Anggota Angkat Trophy Perdana

IKPI, Jakarta: Fun Match perdana IKPI Billiarder Community yang digelar di Good Game Billiard, Melawai Plaza, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025), sukses besar dan menandai langkah awal positif bagi komunitas hobi baru di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Ajang ini berlangsung meriah, kompetitif, namun tetap penuh kehangatan dan kebersamaan.

Koordinator sekaligus Ketua IKPI Billiarder Community, Rian Sumarta, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara yang tidak hanya berhasil menarik antusiasme anggota, tetapi juga memperkuat interaksi lintas cabang.

Rian menuturkan bahwa peresmian Billiarder Community pada 8 Desember 2025 berlangsung dengan suasana yang sangat positif.

(Foto: Istimewa)

“Acara peresmian Billiarder Community IKPI kemarin (8/12) terasa sangat hangat dan penuh kebersamaan. Kehadiran pengurus pusat IKPI, termasuk Bapak Vaudy Starworld selaku Ketua Umum dan Bapak Nuryadin Rahman selaku Wakil Ketua Umum, serta anggota dari berbagai cabang menunjukkan semangat kolektif yang tinggi,” ujar Rian.

Menurutnya, sesi fun match 9-ball dan ramah-tamah yang menyusul setelahnya mampu mencairkan suasana formal menjadi lebih santai, sehingga interaksi tidak hanya berkutat pada profesi, tetapi juga relasi personal dan kekeluargaan.

“Melihat antusiasme peserta dan beragam daerah asal anggota, acara ini menunjukkan bahwa hobi bersama seperti billiard bisa menjadi jembatan memperkuat jejaring internal tanpa memandang letak geografis cabang,” tambahnya.

(Foto: Istimewa)

Tiga Anggota Angkat Trophy Perdana

Dalam pertandingan perdana ini, panitia menetapkan tiga pemenang yang berhak membawa pulang trophy perdana serta hadiah uang tunai.

Daftar pemenang:

1. Wardiman – Cabang Kabupaten Tangerang

2. Widyananda Satyadharma – Cabang Kota Bekasi

3. Hendri Manalu – Cabang Kabupaten Tangerang

Riyan mengatakan kemenangan ini menjadi simbol semangat positif komunitas yang baru terbentuk.

Hobi sebagai Jembatan Kolaborasi

Rian menekankan bahwa keberadaan komunitas ini memiliki nilai lebih dibanding sekadar wadah berkumpul.

(Foto: Istimewa)

“Pendekatan yang santai dan kekeluargaan membuka ruang bagi anggota untuk berbagi pengalaman, berkenalan lebih dekat, bahkan berdiskusi di luar konteks pajak. Ini menunjukkan bahwa IKPI bukan hanya soal profesionalisme, tetapi juga solidaritas dan komunitas,” ujarnya.

Ia juga berharap komunitas ini tidak dipandang eksklusif, melainkan menjadi ruang inklusif bagi seluruh anggota IKPI yang memiliki minat sejenis.

“Komunitas ini hendaknya terbuka bagi siapa saja dalam IKPI yang punya minat sama, sehingga silaturahmi bisa meluas lintas cabang dan lintas generasi,” ucapnya.

Menurut Rian, kegiatan hobi dan olahraga berpotensi menjadi jembatan kolaborasi, networking, hingga membuka peluang kerja sama baru.

“Seperti yang disampaikan Ketua Umum, komunitas ini bisa menjadi pintu akses menuju pasar baru. Jadi bukan hanya bersenang-senang, tetapi juga membuka peluang relasi yang bermanfaat,” tegasnya.

Komitmen Menghidupkan Komunitas

Rian yang pada kesempatan itu juga ditunjuk sebagai Ketua Komunitas IKPI Billiarder Community menyampaikan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan kegiatan.

“Kami akan merencanakan turnamen rutin, gathering, dan aktivitas sosial agar komunitas tetap aktif, bermanfaat, dan menjadi sarana silaturahmi,” jelasnya.

Ia juga menargetkan agar komunitas ini dapat menjadi salah satu sarana memperkenalkan IKPI ke publik maupun lintas profesi melalui kegiatan olahraga sebagai entry point non-formal.

Di akhir pernyataannya, Rian mengingatkan pentingnya menjaga nilai dasar komunitas.

“Saya berharap semangat kekeluargaan dan inklusivitas tetap dijaga. Anggota harus merasa bahwa IKPI bukan hanya organisasi profesional, tetapi juga rumah bersama yang mendukung interaksi manusiawi, solidaritas, dan kolaborasi,” tutupnya. (bl)

DJP Umumkan Pemeliharaan Coretax pada 9 Desember 2025, Bagian dari Upaya Peningkatan Kualitas Layanan

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengumumkan pelaksanaan pemeliharaan sistem Coretax pada Selasa, 9 Desember 2025, sebagai bagian dari komitmen peningkatan kualitas layanan perpajakan kepada masyarakat. Pemeliharaan terjadwal ini akan berlangsung selama satu jam, mulai pukul 11.00 WIB hingga 12.00 WIB.

Selama proses pemeliharaan berlangsung, seluruh layanan Coretax tidak dapat diakses sementara waktu. DJP menegaskan bahwa penghentian akses ini bersifat sementara dan diperlukan untuk memastikan stabilitas, keamanan, serta performa sistem digital perpajakan tetap optimal.

Melalui pengumuman resmi, DJP meminta masyarakat dan wajib pajak untuk menyesuaikan waktu penggunaan layanan di luar rentang pemeliharaan. Pengguna juga disarankan menyelesaikan kebutuhan layanan sebelum pemeliharaan dimulai untuk menghindari kendala akses.

DJP menegaskan bahwa proses pemeliharaan tidak memengaruhi data pengguna yang telah tersimpan, dan seluruh informasi perpajakan tetap aman. Setelah pemeliharaan selesai, akses layanan akan kembali normal dan dapat digunakan seperti biasa.

Langkah pemeliharaan rutin ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan DJP dalam memperkuat sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi. “Coretax DJP berkomitmen meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan,” demikian pernyataan resmi yang disampaikan untuk memberikan kepastian dan mencegah kesalahpahaman di masyarakat.

Dengan pemeliharaan ini, DJP berharap layanan perpajakan digital dapat terus memberikan pengalaman yang lebih stabil, cepat, dan aman bagi seluruh wajib pajak. (bl)

DJP Resmi Ubah Mekanisme Pengaduan, Ini Daftar Kanal Terbarunya!

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi memperbarui mekanisme dan saluran pengaduan bagi masyarakat setelah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2025 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan di Lingkungan DJP. Regulasi baru ini menegaskan kembali kategori pengaduan serta kanal resmi yang harus digunakan wajib pajak maupun masyarakat dalam menyampaikan keluhan atau laporan.

Dikutip dari website resmi DJP, melalui aturan tersebut, DJP membagi penanganan pengaduan ke dalam tiga kelompok utama: pengaduan pelayanan perpajakan, pengaduan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pengaduan kode etik, kode perilaku, dan disiplin pegawai. Masing-masing kategori memiliki jalur pelaporan yang telah distandardisasi untuk meningkatkan keteraturan dan keamanan informasi.

1. Pengaduan Pelayanan Perpajakan

Wajib pajak yang ingin melaporkan ketidaksesuaian atau kendala layanan kini dapat menggunakan kanal berikut:

• Telepon: (021) 1500200

• Email: pengaduan@pajak.go.id

• Laman: pengaduan.pajak.go.id

• Portal Wajib Pajak

• Tatap muka melalui Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan (KLIP DJP) atau unit vertikal DJP

• Surat tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak atau pimpinan unit vertikal DJP

2. Pengaduan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Untuk laporan yang berhubungan dengan dugaan pelanggaran hukum perpajakan, DJP memastikan kanalnya tetap sama dan terintegrasi, yaitu:

• Telepon: (021) 1500200

• Email: pengaduan@pajak.go.id

• Laman: pengaduan.pajak.go.id

• Portal Wajib Pajak

• Tatap muka melalui KLIP DJP atau unit vertikal

• Surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau pimpinan unit vertikal

3. Pengaduan Kode Etik, Kode Perilaku, dan Disiplin Pegawai

Laporan terkait integritas aparatur pajak disediakan jalur tambahan dan lebih spesifik:

• Telepon: (021) 1500200 dan/atau (021) 52970777

• Email: pengaduan@pajak.go.id dan/atau kode.etik@pajak.go.id

• Laman: pengaduan.pajak.go.id

• Portal Wajib Pajak

• Tatap muka melalui help desk Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur

• Surat tertulis kepada Dirjen Pajak atau pimpinan unit vertikal

DJP menegaskan bahwa pembaruan jalur pengaduan ini bertujuan memberikan kepastian prosedur, akses lebih mudah, serta penanganan laporan yang lebih terstruktur. Masyarakat diharapkan menggunakan saluran resmi ini untuk memastikan pengaduan diproses secara tepat dan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan. (bl)

IKPI Banten Sukses Selenggarakan Rakorda–PPL 2025, Panitia Tekankan Kebersamaan

IKPI, Sukabumi: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Banten sukses menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Seminar Pendidikan Profesi Berkelanjutan (PPL) pada 5–7 Desember 2025 di Santika Premiere Hill Resort Cibadak, Sukabumi. Kegiatan yang diikuti 91 peserta ini dipimpin Ketua Panitia, Subhan Nasrullah, yang menegaskan bahwa kebersamaan dan jiwa kekeluargaan menjadi kunci penguatan organisasi IKPI Banten.

Nasrullah menjelaskan bahwa konsep bundling package yang menggabungkan Rakorda, PPL, serta Friendship & Synergy Journey terbukti meningkatkan antusiasme peserta sekaligus mempererat relasi antarcabang di Tangerang Raya. 

(Foto: DOK. IKPI Pengda Banten)

“Sinergitas antar pengurus dan anggota adalah manifestasi jiwa kekeluargaan yang menjadi dasar pengembangan organisasi,” ujarnya, Selasa (9/12/2025).  

Acara ini turut dihadiri Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, Kepala Bidang Data, Potensi, dan Penerimaan Pajak Kanwil DJP Banten Riza Pahlevi, Kepala Pusdiklat Pajak Muhammad Tunjung Nugroho, para pemateri, serta perwakilan organisasi mitra seperti INTI, IKA PPM, dan IKA Prasmul. 

“Secara total, terdapat 13 tamu undangan beserta rombongannya. Sementara itu, Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berhalangan hadir karena harus menangani kondisi darurat banjir bandang di tiga provinsi,” ujarnya.  

(Foto: DOK. IKPI Pengda Banten)

Diungkapkan Nasrullah, materi yang disampaikan dalam PPL mencakup SPT berbasis Coretax, analisis hukum perpajakan, dan good governance perpajakan. Ketua Umum IKPI menekankan pentingnya kolaborasi dengan institusi pendidikan serta kesiapan anggota menghadapi perubahan regulasi, termasuk peralihan kewenangan Peradilan Pajak ke Mahkamah Agung. 

Ia juga menjelaskan, Rakorda juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja 2025 dan menyusun program kerja 2026 sesuai visi Ketua IKPI Pengda Banten Kunto Wiyono dalam memperkuat soliditas organisasi dan pengembangan cabang baru.  

Sementara itu, Nasrullah mengatakan bahwa perwakilan organisasi mitra yang hadir menyampaikan ketertarikan menjalin kerja sama dengan IKPI Banten, terutama dalam perluasan literasi perpajakan bagi akademisi dan pelaku usaha. Kolaborasi ini dinilai strategis untuk mendukung sosialisasi kebijakan fiskal secara nasional.

(Foto: DOK. IKPI Pengda Banten)

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, kelancaran kegiatan, antusiasme peserta, serta kualitas materi yang komprehensif menjadi modal penting untuk penyelenggaraan kegiatan serupa secara berkala. 

“Dengan kebersamaan dan sinergi yang terbangun, IKPI Banten optimistis dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi lebih besar bagi profesi dan masyarakat,” ujarnya.  (bl)

Mari Elka: Pemerintah Belum Siap Terapkan Pajak Karbon, Fokus SRUK dan ETS Dulu

IKPI, Jakarta: Pemerintah kembali menegaskan bahwa penerapan pajak karbon belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Meski instrumen ini diyakini mampu memperkuat pasar karbon dan mendorong perusahaan menurunkan emisi melalui pembelian kredit karbon, pemerintah menilai fondasi mekanisme pasar karbon nasional masih perlu diperkuat.

Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mari Elka Pangestu, menjelaskan bahwa saat ini pemerintah memilih memprioritaskan penguatan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan pengembangan pasar karbon sukarela atau Voluntary Carbon Market (VCM). Langkah ini dinilai penting untuk membangun dinamika perdagangan karbon sebelum kebijakan berbasis kewajiban seperti pajak karbon atau Emission Trading Scheme (ETS) diterapkan secara penuh.

“Supaya Voluntary Carbon Market bisa jalan dulu. Setelah itu, baru kita mulai bicara Carbon Tax, ETS, atau instrumen kepatuhan lainnya,” kata Mari Elka seusai menghadiri Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Pencapaian NDC dan Pengendalian Emisi GRK, Senin (8/12/2025).

Ia menekankan bahwa keputusan mengenai waktu penerapan pajak karbon sepenuhnya berada di ranah Kementerian Keuangan. Namun demikian, ia membuka peluang bahwa kebijakan tersebut tetap dapat diberlakukan di masa mendatang.

“Tidak menutup kemungkinan itu (pajak karbon) di kemudian hari. Tapi tampaknya kita mulai dengan ETS dulu, karena sektor perindustrian sudah menyiapkan rencana untuk menjalankan ETS,” ujarnya.

ETS sendiri merupakan mekanisme penetapan batas total emisi gas rumah kaca pada sektor industri tertentu. Perusahaan yang melebihi batas emisi wajib membeli izin tambahan dari perusahaan lain yang emisinya berada di bawah kuota. Kementerian Perindustrian tengah memfinalisasi regulasi mengenai batas emisi tersebut.

Selain ETS, pemerintah juga mempercepat pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang ditargetkan rampung pada Maret 2026. SRUK akan menjadi tulang punggung pencatatan dan penilaian seluruh transaksi unit karbon di Indonesia.

“Makanya SRUK itu penting. Tanpa standar yang jelas dan dapat diakui secara nasional maupun internasional, perdagangan karbon kita akan sulit berkembang,” jelas Mari Elka.

SRUK merupakan sistem yang mengelola data dan informasi unit karbon dalam kerangka penerapan Nilai Ekonomi Karbon. Setiap transaksi atau pergerakan unit karbon nantinya wajib tercatat dalam sistem tersebut sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Dengan fokus pada NEK, ETS, dan SRUK, pemerintah berharap pasar karbon Indonesia dapat berjalan lebih solid sebelum kebijakan pajak karbon benar-benar diterapkan. (alf)

Importir Balpres Ilegal Diburu, Purbaya: “SPT-nya Nol Terus, Kita Hajar dari Pajak!”

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melontarkan pernyataan keras terkait maraknya importir pakaian bekas ilegal (balpres) yang selama ini mengabaikan kewajiban perpajakan namun gencar menentang kebijakan pemerintah dalam pemberantasan thrifting ilegal.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Senin (8/12/2025) Purbaya mengungkap bahwa pihaknya telah mengidentifikasi sejumlah pelaku impor ilegal pakaian bekas yang kerap bersuara lantang di media sosial. Namun setelah ditelusuri, para pelaku tersebut justru tercatat tidak pernah membayar pajak.

“Yang ribut-ribut di medsos tentang balpres, kami dapat namanya, kami investigasi. Ternyata banyak dari mereka enggak bayar pajak. SPT-nya nol terus. Saya datangi orangnya untuk suruh bayar,” kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya datang dari pihak yang juga taat aturan. Namun berdasarkan data lima tahun terakhir, banyak importir balpres ilegal melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan status nihil meski memiliki aktivitas usaha yang signifikan.

“SPT-nya nol, nol, nol lima tahun berturut-turut. Ada yang selalu nihil padahal punya gudang besar. Jangan main-main dengan pemerintah. Kalau mereka menyerang tapi untuk menutupi kejahatannya, saya hajar dari pajak,” tegasnya.

Pedagang Thrifting Minta Jalan Keluar: Legalkan Impor dan Siap Bayar Pajak

Di tengah ketegangan tersebut, pedagang pakaian bekas mengeluhkan dampak larangan impor yang membuat mereka kesulitan mendapatkan barang. Ketua Aliansi Pedagang Pakaian Bekas Indonesia, WR Rahasdikin, menilai pemerintah seharusnya mempertimbangkan legalisasi impor agar pelaku usaha bisa memberi kontribusi fiskal secara resmi.

Rahasdikin menilai sektor pakaian bekas berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak baru yang cukup besar, apalagi pemerintah sedang menjajaki tambahan basis pajak.

“Kalau pemerintah butuh pemasukan pajak, ini kesempatan pajak baru. Pajak impor pakaian bekas bisa setara target pajak e-commerce yang Rp10 triliun,” ujarnya dalam RDP di Komisi VI DPR, Selasa (2/12/2025).

Ia pun mengusulkan struktur pungutan yang lebih terukur jika impor pakaian bekas dilegalkan. Selain bea masuk 7,5% dari CIF, PPN 11%, serta PPh Pasal 22 sebesar 7,5%, pihaknya meminta adanya pajak impor pakaian bekas tambahan sebesar 7,5%–10%.

“Kami mengusulkan pajak impor pakaian bekas 7,5% sampai 10%. Mudah-mudahan Komisi VI menyetujui,” tambahnya.

Pemerintah Serius Menghadang Importir Ilegal

Kementerian Keuangan memastikan akan terus memperketat pengawasan terhadap aktivitas impor pakaian bekas ilegal yang dinilai merugikan industri tekstil dalam negeri dan menciptakan praktik dagang tidak sehat. Temuan terkait nihilnya pembayaran pajak pelaku impor ilegal ini, menurut Purbaya, menjadi bukti bahwa sebagian pihak yang menolak kebijakan pemerintah justru tidak menjalankan kewajiban dasarnya sebagai pelaku usaha.

Polemik antara regulator dan pelaku thrifting ini diperkirakan akan terus menghangat, terutama karena adanya perbedaan pandangan: pemerintah yang ingin menutup pintu bagi balpres ilegal, dan pedagang yang berharap legalisasi agar bisa berkontribusi lewat skema pajak yang jelas. (alf)

Anggota Cabang Malang Ramaikan Fun Match IKPI Billiarder Community di Jakarta

IKPI, Jakarta: Kehadiran anggota IKPI Cabang Malang, Danang Putro, turut meramaikan Fun Match IKPI Billiarder Community yang digelar di Good Game Billiard & Café, Melawai Plaza, Jakarta Selatan, Senin (8/12/2025). Jarak rupanya tidak menghalangi Danang untuk datang membawa semangat agar komunitas billiard di lingkungan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) dapat berkembang lebih luas di seluruh Indonesia.

Ia menilai pembentukan komunitas billiard IKPI memberikan banyak dampak positif. Menurutnya, olahraga ini melatih kesabaran, akurasi, dan presisi nilai-nilai yang sangat dekat dengan profesi konsultan pajak yang identik dengan ketelitian dan angka. Ia berharap komunitas serupa bisa dibentuk dan tumbuh di berbagai cabang IKPI, termasuk di Jawa Timur yang menurutnya memiliki banyak pecinta billiard.

Sebagai penggemar olahraga tersebut, ia langsung memutuskan meluangkan waktu untuk ikut bergabung. Pada pertandingan persahabatan kali ini, Danang beruntung berhasil meraih kemenangan dan melaju ke babak selanjutnya.

Danang menyatkan bahwa dirinya memiliki mimpi besar yakni, IKPI suatu hari menggelar turnamen billiard tingkat nasional. Baginya, turnamen seperti itu tidak sekadar memperkuat kemampuan, tetapi juga mempererat silaturahmi dan membangun komunikasi positif antaranggota.

Ia meyakini bahwa banyak anggota IKPI di berbagai daerah yang memiliki minat serupa dan hanya menunggu wadah resmi untuk menyalurkan hobinya.

Ia menegaskan pentingnya menjaga “guyub”, karena billiard bagi banyak orang bukan hanya olahraga, tetapi juga ruang solidaritas dan kebersamaan.

Setibanya di lokasi acara, Danang langsung membagikan momen tersebut ke grup IKPI Malang. Ia berharap rekan-rekannya di daerah memiliki minat yang sama dan tertarik membangun komunitas billiard di cabang masing-masing. Ia menyebut Jawa Timur, terutama Malang, Sidoarjo dan Surabaya, memiliki potensi besar karena banyak penggemar billiard yang bisa dirangkul.

Danang juga mengamati bahwa instansi lain seperti Bea Cukai dan Ditjen Pajak telah lebih dulu memiliki komunitas billiard yang rutin mengadakan turnamen tingkat nasional. Melihat hal itu, ia semakin optimistis bahwa IKPI yang merupakan organisasi konsultan pajak terbesar di Indonesia dapat membentuk wadah serupa dengan jumlah peserta yang tidak kalah besar.

Ia menegaskan bahwa billiard bukan hanya tempat melepas penat, tetapi juga sarana menjalin komunikasi lintas profesi. Dengan banyaknya anggota IKPI dan jejaring profesional di dunia perpajakan, komunitas ini diyakini dapat menjadi ruang positif yang mempererat hubungan sekaligus menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hobi. (bl)

en_US