Category: News

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld juga memaparkan rencana besar pengembangan struktur organisasi, baik di tingkat Pengurus Daerah (Pengda) maupun Pengurus Cabang (Pengcab). Demikian diungkapkannya saat membuka Seminar Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 & Rapat Anggota IKPI Cabang  Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2026)

Ia menjelaskan bahwa arah pengembangan Pengda akan mengikuti wilayah kerja kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak, agar koordinasi organisasi selaras dengan struktur administrasi perpajakan.

Sejumlah daerah disebut akan dimekarkan, antara lain Kalimantan yang direncanakan menjadi tiga Pengda, kemudian wilayah Bengkulu–Lampung, Suluttenggo–Maluku Utara, serta Papua. Bali juga dirancang berdiri sendiri agar ke depan dapat melahirkan Pengda Nusa Tenggara.

Namun Vaudy mengakui, untuk provinsi-provinsi di Pulau Jawa, pemekaran belum dapat dilakukan karena masih terbentur ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Perubahan AD/ART tersebut rencananya akan diusulkan pada Kongres IKPI 2029, sehingga ke depan pemetaan organisasi bisa lebih fleksibel mengikuti pertumbuhan anggota.

Sementara itu, pengembangan Pengcab diarahkan berdasarkan pembagian wilayah kantor pelayanan pajak atau gabungan KPP di bawah satu kanwil. Pemekaran dan pembentukan cabang baru dinilai menjadi kebutuhan seiring meningkatnya jumlah anggota.

Vaudy menegaskan bahwa fokus utama penambahan Pengda dan Pengcab adalah memperkuat hubungan organisasi dengan anggota di daerah, agar layanan, pembinaan, dan komunikasi dapat berjalan lebih efektif.

Ia juga menyampaikan bahwa dasar hukum pemekaran sebenarnya sudah tercantum dalam AD/ART, bahkan sejak 2024 Pengurus Pusat telah memiliki kewenangan untuk melakukan langkah tersebut.

Dengan peta pengembangan ini, IKPI berharap struktur organisasi semakin adaptif terhadap dinamika profesi dan mampu menjangkau anggota secara lebih merata di seluruh Indonesia. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indinesia (IKPI) Vaudy Starworld, memaparkan langkah konkret organisasi dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal itu diungkapkannya saat membuka Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 & Rapat Anggota IKPI Cabang  Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2026)

Ia mengungkapkan bahwa IKPI akan membuka gedung organisasi di kawasan Fatmawati sebagai pusat konsultasi UMKM. Layanan ini akan dijalankan melalui sistem piket dan perjanjian, sehingga pelaku usaha bisa memperoleh pendampingan perpajakan secara terjadwal.

Tak berhenti di tingkat pusat, Vaudy juga mengajak seluruh anggota IKPI untuk menjadikan kantor masing-masing sebagai tempat konsultasi UMKM berbasis janji temu, dengan pengaturan durasi layanan agar tetap profesional dan berkelanjutan.

Untuk memastikan kualitas pendampingan, IKPI menyiapkan skema training of trainers (TOT) bagi anggota yang berminat terlibat. Program ini akan dijalankan secara hibrid dan bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak.

Menurut Vaudy, pendekatan ini dirancang agar bantuan kepada UMKM tidak bersifat seremonial, melainkan sistematis dan berdampak langsung, baik bagi pelaku usaha maupun anggota IKPI yang terlibat.

Ia menegaskan bahwa program UMKM ini juga membuka peluang nyata bagi anggota untuk mendapatkan klien baru. Dalam pandangannya, organisasi profesi tidak cukup hanya fokus pada penguatan kelembagaan.

“IKPI tidak hanya untuk pengembangan organisasi, tapi bagaimana memajukan anggota,” ujarnya.

Vaudy menambahkan, melalui interaksi langsung dengan UMKM, anggota juga akan semakin memahami dinamika sektor riil, sehingga mampu memberikan solusi perpajakan yang lebih relevan dan aplikatif.

Program ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara profesi konsultan pajak dan pelaku usaha kecil dalam membangun ekosistem kepatuhan yang inklusif. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan bahwa tahun 2026 akan menjadi periode penting bagi arah kebijakan fiskal nasional. Dalam paparannya pada seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 dan Rapat Anggota IKPI Cabang Jakarta Utara yang digelar yang digelar Sabtu (31/1/2026). 

Vaudy menyebut 2026 sebagai fase konsolidasi fiskal, di mana negara membutuhkan penerimaan pajak yang kuat untuk membiayai pembangunan, namun tetap harus menjaga daya beli masyarakat dan iklim usaha.

Ia menjelaskan, tantangan fiskal ke depan tidak bisa lagi dipandang semata dari sisi target penerimaan. Pajak kini bertransformasi menjadi instrumen kebijakan yang lebih luas, termasuk sebagai alat stabilisasi ekonomi dan pendorong perubahan struktural.

Menurut Vaudy, pergeseran paradigma tersebut menempatkan profesi konsultan pajak pada posisi yang semakin strategis. Konsultan tidak hanya berhadapan dengan angka dan laporan, tetapi juga ikut memastikan kebijakan negara dapat berjalan efektif di tingkat wajib pajak.

Dalam konteks itu, ia menekankan bahwa konsultan pajak merupakan jembatan kepercayaan antara negara dan wajib pajak. Peran tersebut menuntut integritas sekaligus kompetensi yang tinggi, karena konsultan berada di titik temu antara kepentingan klien dan kepentingan publik.

“Tugas profesi bukan hanya membela klien, tetapi memastikan hak dan kewajiban perpajakan dijalankan secara benar dan proporsional,” ujar Vaudy di hadapan ratusan peserta seminar.

Ia juga menegaskan bahwa kepatuhan klien sejatinya adalah kontribusi nyata profesi konsultan pajak terhadap APBN. Setiap laporan yang benar dan setiap kewajiban yang dipenuhi merupakan bagian dari upaya kolektif menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Vaudy mengingatkan, tantangan 2026 tidak hanya berasal dari regulasi baru, tetapi juga dari dinamika ekonomi global dan domestik yang menuntut adaptasi cepat dari seluruh pelaku usaha.

Melalui forum ini, IKPI mendorong anggotanya untuk terus memperkuat kapasitas profesional, memperbarui pemahaman kebijakan, serta mengambil peran aktif dalam membangun budaya kepatuhan yang sehat di tengah masyarakat. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, resmi membuka Seminar Program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) Tax Policy Outlook 2026 & Rapat Anggota IKPI Cabang  Jakarta Utara, Sabtu (31/1/2026). Ia menekankan pentingnya forum tersebut sebagai ruang strategis bagi konsultan pajak untuk memperbarui wawasan sekaligus memperkuat peran profesi di tengah dinamika kebijakan fiskal nasional.

Dalam paparannya, Vaudy menyampaikan bahwa tahun 2026 akan menjadi fase konsolidasi fiskal, di mana negara membutuhkan penerimaan pajak yang kuat untuk membiayai pembangunan, namun tetap harus menjaga daya beli masyarakat serta iklim usaha.

Ia menegaskan, pajak kini tidak lagi diposisikan semata sebagai sumber penerimaan negara, melainkan juga sebagai instrumen stabilisasi ekonomi dan alat transformasi struktural. Perubahan paradigma tersebut menuntut kesiapan seluruh pemangku kepentingan, termasuk profesi konsultan pajak.

Menurut Vaudy, konsultan pajak memiliki peran strategis sebagai jembatan kepercayaan antara wajib pajak dan negara. Ia menekankan bahwa tugas profesi bukan hanya membela kepentingan klien, tetapi memastikan hak dan kewajiban perpajakan dijalankan secara benar dan proporsional.

“Kepatuhan klien adalah kontribusi nyata profesi konsultan pajak terhadap APBN,” ujar Vaudy di hadapan ratusan peserta seminar.

Ia juga memaparkan sejumlah program organisasi, termasuk pembukaan akses konsultasi bagi UMKM melalui gedung IKPI di kawasan Fatmawati serta ajakan kepada anggota untuk menjadikan kantor masing-masing sebagai pusat pendampingan UMKM berbasis sistem janji temu.

Untuk menjaga kualitas layanan, IKPI menyiapkan skema training of trainers (TOT) secara hibrid yang akan bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak. Program ini dirancang agar anggota yang terlibat memiliki standar kompetensi yang seragam dalam memberikan konsultasi.

Selain itu, Vaudy turut menyampaikan arah pengembangan organisasi melalui pemekaran Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang yang disesuaikan dengan wilayah kerja administrasi perpajakan. Langkah ini dilakukan seiring pertumbuhan jumlah anggota dan kebutuhan penguatan hubungan organisasi dengan basis anggota di daerah.

Ia menegaskan bahwa pengembangan struktur IKPI bukan semata urusan kelembagaan, tetapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan, memperkuat pembinaan profesi, serta menciptakan peluang baru bagi anggota.

Kegiatan PPL Jakarta Utara ini diikuti peserta dari berbagai wilayah dan menjadi ajang konsolidasi profesi dalam menyikapi arah kebijakan pajak 2026, sekaligus mempertegas komitmen IKPI dalam meningkatkan kapasitas anggotanya secara berkelanjutan. 

Kegiatan PPL Jakarta Utara ini turut dihadiri jajaran Pengurus Pusat IKPI, antara lain Ketua Umum Vaudy Starworld dan Ketua Departemen Sistem Pendukung dan Pengembangan Bisnis Anggota Milko Hutabarat, perwakilan Pengurus Daerah DKJ dan Pengurus Cabang. (bl)

IKPI, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian materiil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Kamis (29/1/2026). Dalam sidang tersebut, ahli dari pihak Pemohon mengusulkan agar Wajib Pajak diperbolehkan merekam interaksi dengan petugas pajak sebagai bentuk perlindungan hukum.

Auditor forensik bidang perpajakan Jony menyampaikan bahwa perekaman percakapan justru dapat membantu pimpinan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan pengawasan internal apabila terjadi dugaan tindakan tidak semestinya oleh oknum petugas.

“Maka untuk dapat membantu pimpinan DJP melakukan pengecekan, sudah semestinya wajib pajak diperbolehkan atau bahkan disarankan untuk merekam percakapan dengan petugas pajak, sehingga dapat menjadi barang bukti kuat apabila terjadi tindakan yang tidak semestinya,” ujar Jony di hadapan majelis hakim konstitusi.

Menurutnya, informasi perpajakan tidak boleh dirahasiakan dari Wajib Pajak itu sendiri sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Ia menilai menempatkan Wajib Pajak sebagai “pihak lain” terhadap data miliknya sendiri merupakan kekeliruan logika hukum.

Jony juga menegaskan bahwa Wajib Pajak memiliki hak konstitusional untuk mendokumentasikan aktivitasnya, termasuk secara audio visual, saat berada di kantor pajak. Tanpa adanya rekaman, Wajib Pajak berada dalam posisi rentan terhadap intimidasi, pemerasan, atau penyalahgunaan kewenangan karena tidak memiliki alat bukti yang setara apabila terjadi sengketa atau dugaan mal-administrasi.

“Pelarangan merekam bagi wajib pajak dapat dimaknai sebagai perampasan hak wajib pajak untuk memperoleh perlindungan diri,” katanya.

Ia menambahkan, Pasal 34 UU KUP semestinya ditafsirkan untuk melindungi kerahasiaan substansi data seperti omzet atau laporan keuangan, bukan untuk menutup perilaku aparatur negara dalam pelayanan publik. Jony juga menilai penggunaan Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar pelarangan perekaman tidak tepat, karena yang direkam adalah tindakan jabatan pejabat negara di ruang publik.

Sementara itu, DPR yang diwakili Anggota Komisi III DPR RI M. Nasir Djamil menegaskan bahwa norma yang diuji justru bertujuan melindungi Wajib Pajak. Ia menyampaikan bahwa seluruh informasi mengenai identitas, penghasilan, harta kekayaan, transaksi keuangan, hingga kondisi finansial Wajib Pajak merupakan hak pribadi yang bersifat rahasia dan tidak boleh diserahkan kepada pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas.

Menurut Nasir, pengaturan tersebut berimplikasi pada sistem perpajakan nasional, khususnya dalam mendorong keterbukaan dan kejujuran Wajib Pajak dalam melaporkan penghasilan dan kekayaannya secara benar dan lengkap.

Ia juga menjelaskan bahwa perekaman audio visual dalam proses pemeriksaan pajak telah diatur melalui peraturan teknis pemerintah. Salah satunya mengatur bahwa pertemuan antara pemeriksa pajak dan Wajib Pajak dilakukan di ruangan khusus yang dilengkapi perangkat perekam suara dan gambar.

Karena itu, DPR menilai perekaman merupakan bagian dari mekanisme pemeriksaan pajak yang dijalankan sesuai ketentuan teknis. Namun, Nasir menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UU KUP tidak secara langsung mengatur larangan atau kewajiban perekaman oleh Wajib Pajak dalam proses pemeriksaan. (alf)

IKPI, Jakarta: Departemen Humas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menyampaikan apresiasi atas tingginya antusiasme peserta dalam Seminar Edukasi Perpajakan SPT Tahunan melalui sistem Coretax DJP yang digelar secara daring dan luring. Ribuan peserta yang terdiri dari anggota IKPI, Wajib Pajak Orang Pribadi, serta Wajib Pajak Badan dari kalangan UMKM tercatat mengikuti kegiatan ini sejak sesi perdana pada Kamis (29/1/2026).

Anggota Departemen Humas IKPI, Donny Danardono, menyampaikan terima kasih kepada para narasumber, moderator, seluruh tim pelaksana, serta peserta yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan edukasi tersebut.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, seluruh tim, dan tentu saja para peserta. Jujur kami tidak menyangka antusiasme peserta bisa membeludak hingga ribuan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan edukasi perpajakan, khususnya terkait Coretax, memang sangat tinggi,” ujar Donny, Jumat (30/1/2026).

Menurut Donny, peserta tidak hanya berasal dari kalangan anggota IKPI, tetapi juga Wajib Pajak Orang Pribadi serta Wajib Pajak Badan, termasuk pelaku UMKM yang tengah bersiap menghadapi pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem baru.

Ia menilai tingginya partisipasi tersebut menjadi indikator positif meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman teknis pelaporan pajak, terutama di tengah transisi dari DJP Online ke Coretax.

Donny menambahkan bahwa seminar edukasi ini dirancang sebagai ruang berbagi pengetahuan antara konsultan pajak dan masyarakat umum. Melalui pendekatan praktis, peserta diajak memahami tahapan pengisian SPT Tahunan, baik untuk Orang Pribadi maupun Badan, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan administrasi.

“Kami juga membuka kesempatan bagi rekan-rekan konsultan untuk berbagi ilmu. Harapannya, ini menjadi amal kebaikan sekaligus membuka peluang profesional dari peserta yang mengikuti kegiatan ini,” lanjutnya.

Departemen Humas IKPI memastikan rangkaian Seminar Edukasi Perpajakan SPT Coretax masih akan berlanjut pada Kamis, 5 Februari dan 12 Februari 2026, dengan pembagian sesi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan seperti pelaksanaan sebelumnya.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen IKPI dalam mendukung upaya Direktorat Jenderal Pajak meningkatkan literasi dan kepatuhan perpajakan masyarakat melalui edukasi berkelanjutan berbasis praktik langsung penggunaan Coretax. (bl)