Category: Articles

Chicago, awal dekade 1930-an. Al Capone adalah raja jalanan yang tak tersentuh hukum. Namanya harum atau lebih tepatnya, busuk di seantero Chicago. Ia adalah Alfonso “Al” Capone, raja bisnis gelap yang selama bertahun-tahun berhasil menghindari jerat hukum. Polisi takut. Saksi bungkam. Pengadilan pun pernah kalah. Bisnis minuman keras ilegal, perjudian, hingga prostitusi berjalan mulus, seolah ia tak tersentuh oleh hukum negeri Paman Sam.

Namun, pada tahun 1931, kejatuhan Al Capone bukan datang dari tembakan senjata musuhnya, bukan pula dari pengkhianatan anak buah. Ia jatuh karena sesuatu yang jauh lebih sederhana: laporan pajaknya yang tidak benar, tidak lengkap, dan tidak jelas.

Internal Revenue Service (IRS) Amerika Serikat menggunakan sebuah metode yang elegan sekaligus mematikan: Net Worth Method Metode Pertambahan Kekayaan Bersih. Caranya sederhana namun dahsyat. Para agen pajak membandingkan kekayaan bersih Al Capone di awal tahun dengan kekayaannya di akhir tahun. Dari mana datangnya kenaikan kekayaan itu? Berapa pengeluaran hidupnya yang mewah? Apakah semua itu sudah dilaporkan sebagai penghasilan kena pajak?

Jawabannya: tidak. Dan itulah yang mengirim Al Capone ke Penjara Federal Alcatraz selama 11 tahun. Bukan karena pembunuhan. Bukan karena perdagangan ilegal. Tetapi karena penggelapan pajak.

Kisah ini bukan sekadar dongeng dari negeri jauh. Ia adalah pelajaran universal yang kini semakin relevan bagi setiap Wajib Pajak di Indonesia terutama di era Coretax DJP yang semakin canggih dan transparan.

Penting untuk dipahami bahwa pendekatan ini tidak sekadar menghitung angka secara matematis. Metode ini bekerja dengan membaca realitas ekonomi Wajib Pajak secara menyeluruh. Artinya, setiap kenaikan kekayaan tidak langsung dianggap sebagai penghasilan, tetapi harus terlebih dahulu dianalisis sumbernya. Di sinilah letak perbedaan antara sekadar perhitungan dan analisis fiskal yang sesungguhnya.

Apa Itu Net Worth Method dan Mengapa hal itu Begitu Ampuh?

Net Worth Method, atau dalam terminologi perpajakan Indonesia dikenal sebagai Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih, merupakan metode pemeriksaan tidak langsung yang digunakan untuk merekonstruksi penghasilan berdasarkan perubahan posisi ekonomi Wajib Pajak. Metode ini tidak berangkat dari data transaksi, melainkan dari satu premis sederhana: apabila terjadi peningkatan kemampuan ekonomis, maka peningkatan tersebut harus dapat dijelaskan sumbernya.

Formula di atas merupakan kerangka dasar yang digunakan dalam pendekatan ini. Namun perlu ditekankan, dalam praktik pemeriksaan pajak, setiap komponen dalam formula tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai angka asumsi semata. Seluruhnya harus dapat dijelaskan secara logis, didukung bukti, serta konsisten dengan kondisi ekonomi Wajib Pajak yang sebenarnya.

Jika penghasilan bruto yang dihitung dengan metode ini jauh lebih besar dibandingkan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan, maka selisihnya adalah penghasilan yang tidak dilaporkan unreported income yang menjadi temuan pemeriksaan.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Financial Investigation and Forensic Accounting karya George A. Manning, Ph.D., CFE, EA, metode ini adalah “a method of proof by substantial or indirect evidence” sebuah alat pembuktian berbasis bukti tidak langsung yang bersifat komprehensif. Keindahannya terletak pada kenyataan bahwa ia tidak memerlukan pengakuan tersangka, tidak memerlukan buku pembukuan yang rumit, dan tidak memerlukan satu pun saksi mata. Kekayaan berbicara sendiri.

Dengan demikian, kekuatan metode ini tidak terletak pada rumusnya, melainkan pada kemampuannya menghubungkan fakta-fakta ekonomi yang tampak terpisah menjadi satu kesimpulan yang utuh. Ketika data transaksi tidak tersedia atau tidak dapat diandalkan, maka perubahan kekayaan dan pola konsumsi menjadi indikator utama yang digunakan untuk menilai kepatuhan pajak.

Indonesia Punya Senjata yang Sama

Jangan kira metode ini hanya milik IRS Amerika. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Republik Indonesia telah lama mengadopsi pendekatan ini sebagai bagian resmi dari arsenal pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak diperbolehkan menggunakan Metode Tidak Langsung apabila Metode Langsung tidak dapat diterapkan. Dalam metode tidak langsung tersebut, terdapat enam pendekatan yang dapat digunakan, salah satunya adalah Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih (Net Worth).

Regulasi ini kemudian diperkuat dan dijabarkan lebih teknis dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan. Dalam SE ini, dinyatakan secara eksplisit bahwa: “Pendekatan Pertambahan Kekayaan Bersih dilakukan dengan menghitung selisih kekayaan bersih Wajib Pajak awal dan akhir tahun. Kekayaan bersih adalah selisih antara harta dan kewajiban/utang yang dimiliki oleh Wajib Pajak orang pribadi.”

Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa laporan harta dalam SPT Tahunan tidak berdiri sendiri. Data tersebut merupakan bagian dari sistem informasi yang dapat diuji silang dengan berbagai sumber lain. Oleh karena itu, konsistensi antara data harta, penghasilan, dan transaksi menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menilai kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian, setiap Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di Indonesia sudah seharusnya memahami: laporan harta dalam SPT Tahunan bukan sekadar formalitas administratif. Ia adalah potret keuangan Anda yang sewaktu-waktu dapat menjadi alat ukur kejujuran pajak Anda.

Selain Pendekatan Kekayaan Bersih, DJP juga memiliki lima pendekatan metode tidak langsung lainnya, yaitu:

Pendekatan Transaksi Tunai dan Bank

Pendekatan Sumber dan Penggunaan Dana

Pendekatan Penghitungan Rasio

Pendekatan Satuan dan Volume

Pendekatan Penghitungan Biaya Hidup

Gabungan pendekatan-pendekatan ini membuat posisi DJP sebagai pemeriksa menjadi sangat kuat, bahkan ketika Wajib Pajak tidak memiliki pembukuan lengkap sekalipun.

Kapan DJP Menggunakan Metode Ini?

Merujuk pada panduan teknis pemeriksaan DJP dan kajian akademis dari Manning, metode pertambahan kekayaan bersih umumnya diaktifkan ketika:

Wajib Pajak tidak memiliki pembukuan atau catatan yang dapat diandalkan

Pembukuan yang ada tidak memadai atau tidak dapat dipercaya

Wajib Pajak menolak menyerahkan buku dan catatan keuangan

Terdapat indikasi akumulasi kekayaan yang signifikan yang tidak sebanding dengan penghasilan yang dilaporkan

Gaya hidup dan pengeluaran Wajib Pajak tidak konsisten dengan penghasilan yang dilaporkan dalam SPT

Poin terakhir inilah yang paling relevan bagi kita semua. DJP tidak butuh Anda memiliki bisnis gelap seperti Al Capone untuk menggunakan metode ini. Cukup ada ketidaksesuaian antara gaya hidup dan laporan pajak Anda, dan mesin pemeriksaan bisa mulai berputar.

Perlu dicatat bahwa penggunaan metode ini bukanlah langkah awal, melainkan langkah lanjutan ketika metode langsung tidak dapat memberikan gambaran yang memadai. Namun, ketika digunakan, pendekatan ini memiliki daya analisis yang sangat kuat karena tidak bergantung pada satu jenis data saja, melainkan pada keseluruhan gambaran ekonomi Wajib Pajak.

Era CoreTax: Transparansi Tak Lagi Bisa Dihindari

Jika di era Al Capone, agen pajak harus bekerja keras mengumpulkan bukti satu per satu, maka di era Coretax DJP yang resmi berlaku mulai tahun pajak 2025, pekerjaan itu menjadi jauh lebih mudah dan sistematis.

Coretax DJP adalah sistem inti administrasi perpajakan yang mengintegrasikan berbagai layanan DJP dalam satu platform terintegrasi. Mulai dari pelaporan SPT, pembayaran pajak, hingga pemantauan kepatuhan Wajib Pajak semua terhubung dalam satu ekosistem digital. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi untuk tahun pajak 2025 adalah 31 Maret 2026, dan seluruhnya wajib dilakukan melalui platform Coretax DJP.

Apa artinya ini bagi Wajib Pajak? Artinya, data Anda kini semakin mudah diverifikasi silang (cross-check). Data properti dari BPN, data kendaraan dari Samsat, data rekening dari perbankan, data transaksi dari e-commerce semuanya dapat dibandingkan dengan data yang Anda laporkan dalam SPT.

Dalam kondisi seperti ini, pendekatan berbasis kekayaan bersih menjadi semakin relevan. Ketika data dari berbagai sumber dapat diintegrasikan, maka setiap ketidaksesuaian antara pertambahan kekayaan dan penghasilan yang dilaporkan akan lebih mudah diidentifikasi dan dianalisis secara sistematis.

Dalam sistem seperti ini, setiap ketidaksesuaian antara laporan SPT Anda dengan data pihak ketiga akan dengan mudah terdeteksi. Inilah mengapa kepatuhan bukan lagi pilihan, melainkan keniscayaan.

SPT Harus Benar, Lengkap, dan Jelas: Perintah Undang-Undang

Jauh sebelum Coretax hadir, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)  terakhir diperbarui melalui UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan — telah menegaskan prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar oleh setiap Wajib Pajak.

Pasal 3 ayat (1) UU KUP secara tegas menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak.

Tiga kata kunci itu  benar, lengkap, dan jelas  bukan sekadar slogan. Ia adalah standar hukum yang memiliki konsekuensi. Khususnya dalam konteks SPT Tahunan Orang Pribadi:

Benar: Data penghasilan, harta, utang, dan kewajiban pajak yang dilaporkan sesuai dengan kondisi nyata, bukan rekayasa atau dikurangi.

Lengkap: Semua sumber penghasilan dilaporkan — dari pekerjaan, usaha, investasi, hingga penghasilan lain-lain. Semua harta dicantumkan dari rekening bank, properti, kendaraan, hingga aset investasi.

Jelas: Penyajian informasi tidak ambigu, dapat dipahami, dan didukung oleh dokumen pendukung yang memadai.

Jika SPT Anda tidak memenuhi ketiga standar ini, maka pintu pemeriksaan terbuka lebar. Dan jika pemeriksaan menemukan ketidaksesuaian yang signifikan, Pemeriksa Pajak memiliki hak penuh untuk menggunakan Metode Pertambahan Kekayaan Bersih sebagaimana diatur dalam PER-04/PJ/2012 dan SE-65/PJ/2013.

Dalam konteks metode pertambahan kekayaan bersih, prinsip benar, lengkap, dan jelas tidak hanya berlaku pada penghasilan, tetapi juga pada pelaporan harta dan kewajiban. Ketidaksesuaian dalam salah satu komponen tersebut dapat memicu analisis lebih lanjut yang berujung pada rekonstruksi penghasilan menggunakan metode tidak langsung.

Pelajaran dari Al Capone untuk Kita Semua

Al Capone pernah berkata bahwa ia hanyalah seorang “businessman.” Ia tidak merasa bersalah atas bisnis yang dijalankannya. Namun, apa yang menghancurkannya bukan bisnis gelapnya melainkan ketidakjujuran dalam melaporkan hasilnya.

Di Indonesia, cerita seperti ini tidak perlu berulang. Anda tidak perlu menjadi penjahat untuk tersandung pajak. Cukup lupa melaporkan sebidang tanah warisan, lupa mencantumkan rekening tabungan di luar negeri, atau mengecilkan nilai penghasilan dari usaha sampingan dan skema pemeriksaan kekayaan bersih bisa mulai bekerja terhadap Anda.

Dalam banyak kasus, bukan besarnya nilai yang menjadi masalah, melainkan ketidakmampuan menjelaskan asal-usulnya secara konsisten.

Dengan kehadiran Coretax DJP, kini saatnya setiap Wajib Pajak Orang Pribadi menyiapkan diri dengan serius:

Rekonsiliasi harta secara menyeluruh bandingkan harta yang tercatat di SPT tahun lalu dengan kondisi nyata saat ini. Adakah penambahan yang belum dilaporkan?

Pastikan setiap kenaikan kekayaan memiliki penjelasan yang jelas dan dapat dibuktikan  apakah berasal dari penghasilan, pinjaman, hibah, warisan, atau sumber lain yang sah secara fiscal.

Laporkan semua penghasilan secara jujur termasuk penghasilan dari platform digital, freelance, investasi saham, kripto, atau sewa properti.

Aktivasi dan gunakan Coretax DJP pastikan akun sudah aktif, kode otorisasi sudah dibuat, dan SPT Tahunan 2025 dilaporkan sebelum 31 Maret 2026.

Konsultasikan dengan konsultan pajak terpercaya jika ada keraguan tentang perlakuan pajak atas aset atau transaksi tertentu.

Penutup: Tenang Itu Pilihan, Bukan Nasib

Al Capone tidak pernah menyangka bahwa sebuah lembar laporan pajak bisa mengakhiri kerajaannya. Ia terlalu sibuk memikirkan cara menghindari peluru musuh, sementara bahaya terbesar justru datang dari kertas dan angka yang ia abaikan.

Hari ini, di era Coretax DJP yang serba terhubung dan transparan, ketidaktahuan atau kelalaian bukan lagi alasan yang cukup. Sistem sudah lebih cerdas. Data sudah lebih terintegrasi. Dan metode pemeriksaan seperti Net Worth Method sudah diakui secara resmi oleh DJP Indonesia sebagai alat yang sah dan terstandar.

Hidup tenang itu pilihan. Dan pilihan itu dimulai dari satu tindakan sederhana: mengisi SPT Tahunan Anda dengan benar, lengkap, dan jelas.

Karena pada akhirnya, pajak bukan sekadar kewajiban hukum. Ia adalah cermin kejujuran kita sebagai warga negara dan bukti bahwa kita membangun bangsa ini bukan dengan cara licin seperti sang Mafia Chicago, tetapi dengan integritas yang tegak dan terhormat.

Dalam kerangka ini, transparansi bukan lagi sekadar tuntutan regulasi, melainkan kebutuhan untuk menjaga konsistensi antara realitas ekonomi dan pelaporan pajak.

Penulis adalah Konsultan Pajak Terdaftar yang aktif mengikuti perkembangan regulasi perpajakan Indonesia. Artikel ini bersifat edukatif yang merupakan opini pribadi penulis dan bukan merupakan saran hukum atau pajak yang mengikat secara individual.

Referensi Regulasi yang Dikutip:

UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (mengamandemen UU KUP)

PER-04/PJ/2012 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan

SE-65/PJ/2013 tentang Pedoman Penggunaan Metode dan Teknik Pemeriksaan

PMK No. 17/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pemeriksaan

George A. Manning, Ph.D., CFE, EA — Financial Investigation and Forensic Accounting, Taylor & Francis Group, 2005

Penulis adalah Praktisi Perpajakan dan Ketua Departemen IPBO, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Argi Evansarid Hughie Janitra
Email : argi.ehj@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Pengantar: Isu Lama, Momentum Baru

Pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 kembali membuka diskusi klasik dalam perpajakan Indonesia: bagaimana negara memperlakukan hubungan suami-istri dalam sistem pajak.

Di atas kertas, wajib pajak diberikan pilihan—apakah akan menggunakan status Kepala Keluarga (KK) atau memilih pelaporan terpisah melalui Pisah Harta (PH) maupun MemilihTerpisah (MT). Namun dalam praktik, pilihan ini tidak selalu menghasilkan perlakuan yang netral.

Bahkan, dalam perkembangan terbaru, muncul fenomena penyatuan otomatis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap NPWP suami-istri yang sebelumnya terpisah. Hal ini menambah kompleksitas dan memunculkan pertanyaan mendasar:

Apakah sistem perpajakan kita benar-benar memberikan pilihan, atau justru secara implisit mengarahkan ke satu bentuk tertentu?

Landasan Konstitusional dan Prinsip Pajak

Secara normatif, sistem perpajakan Indonesia berakar pada prinsip kesetaraan hukum sebagaimana diatur dalam:

• Pasal 27 ayat (1) UUD 1945: persamaan kedudukan di hadapan hukum

• Pasal 28D ayat (1): kepastian hukum yang adil

• Pasal 28I ayat (2): larangan perlakuan diskriminatif

Selain itu, terdapat prinsip penting dalam perpajakan yaitu “Substance Over Form” Pemerintah (DJP) menilai kewajiban pajak berdasarkan substansi ekonomi, bukan hanya bentuk formal.

Namun, dalam praktiknya, penerapan prinsip ini pada relasi suami-istri justru menimbulkan perdebatan.

Dari UU No 7 Tahun 1983 ke UU HPP No 7 Tahun 2021 : Evolusi yang Belum Tuntas

Untuk memahami persoalan ini, penting melihat akar regulasinya.

Pada UU No. 7 Tahun 1983, sistem perpajakan Indonesia secara tegas menganut pendekatan family-based taxation. Penghasilan istri pada prinsipnya dianggap sebagai bagian dari penghasilan suami. Pada fase ini:

• Tidak dikenal konsep Memilih Terpisah (MT) maupun Pisah Harta (PH)

• Tidak ada mekanisme pembagian pajak secara proporsional

• Kemandirian perpajakan istri belum menjadi perhatian

Perubahan mulai terjadi pada revisi UU berikutnya (1994 dan 2008), yang mulai membuka ruang pemisahan dalam kondisi tertentu. Namun titik penting terjadi pada UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP).

Melalui Pasal 8 ayat (2) dan (3):

• Negara mengakui pilihan pemajakan terpisah (PH dan MT)

• Namun tetap mempertahankan prinsip bahwa penghasilan suami-istri digabung, dan pajak dibagi secara proporsional

Disinilah muncul karakter sistem Indonesia saat ini: semi-individual tetapi masih berbasis keluarga

Ketika Pilihan Menghasilkan Beban Pajak Berbeda

Masalah mulai terlihat ketika pilihan status menghasilkan konsekuensi pajak yang berbeda.

Simulasi dalam perhitungan menunjukkan adanya perbedaan :

Dari perbandingan kedua pilihan status tersebut terdapat perbedaan pajak yang ditanggung oleh keluarga tersebut, jika memilik

Status KK → total pajak : Rp4.050.000

Status PH/MT → total pajak : Rp7.150.000

Dengan kata lain, terdapat selisih sekitar Rp3.100.000,- meskipun jumlah penghasilan tidak berubah, selisih semakin jauh jika suami istri tersebut memiliki penghasilan yang semakin besar.

Hal Ini menimbulkan pertanyaan serius:

Mengapa pilihan administratif menghasilkan beban pajak yang berbeda untuk kondisi ekonomi yang sama?

Prinsip Keadilan yang Dipertanyakan

Dalam teori perpajakan, dikenal prinsip “Horizontal Equity”, teori ini menjadi pegangan setiap negara dalam menerapkan kebijakan perpajakannya.

Artinya Wajib pajak dengan kemampuan ekonomi yang sama idealnya membayar pajak yang sama.

Namun dalam kasus ini:

Penghasilan sama

Pajak berbeda

Prinsip horizontal equity ini jelas tidak terpenuhi.

Lebih jauh, kondisi ini juga tidak mencerminkan vertical equity, karena tidak ada perubahan dalam kemampuan membayar.

Peran Sistem: Penyatuan Otomatis oleh DJP

Kompleksitas semakin bertambah dengan adanya integrasi sistem perpajakan berbasis NIK–NPWP.

Dalam praktiknya:

Suami dan istri yang memiliki NPWP terpisah

Dapat terhubung dalam satu entitas keluarga

Bahkan dalam beberapa kasus terkonsolidasi menjadi status KK secara administratif

Implikasinya cukup signifikan:

Status pajak dapat berubah tanpa permohonan eksplisit

Pilihan PH/MT menjadi kurang efektif

Timbul ketidakpastian dalam pelaporan SPT

Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran : dari “substance over form” menjadi “system over choice”

Dampak Sosial: Apakah Ada Bias Gender?

Salah satu isu yang paling sensitif adalah potensi gender tax bias.

Sebagaimana diuraikan dalam materi kajian , kebijakan ini dapat:

Mengurangi insentif kerja perempuan

Membatasi kemandirian ekonomi istri

Menguatkan pendekatan pajak berbasis kepala keluarga (patriarkal)

Ketika pilihan MT/PH tidak efektif karena sistem, maka: ruang kemandirian perpajakan perempuan menjadi semakin sempit

Antara Regulasi dan Implementasi

Situasi ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan:

Regulasi

Memberikan opsi PH/MT, namun system cenderung menggabungkan menjadi KK

Dampak

Ketidakpastian & potensi ketidakadilan

Dengan kata lain, reformasi regulasi belum sepenuhnya diikuti oleh reformasi sistem.

Arah Kebijakan: Keluarga atau Individu?

Diskusi ini pada akhirnya bermuara pada pertanyaan mendasar: Apakah Indonesia akan tetap berbasis keluarga? Atau Mulai beralih ke sistem berbasis individu?

Sistem saat ini berada di tengah:

Tidak sepenuhnya family-based

Tidak sepenuhnya individual-based

Akibatnya: muncul inkonsistensi, distorsi pajak, dan potensi ketidakadilan

Penutup: Momentum untuk Evaluasi

Pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 menjadi momentum penting untuk:

Meninjau kembali desain kebijakan

Menyelaraskan sistem dengan regulasi

Memastikan prinsip keadilan pajak benar-benar terwujud

Isu PH dan MT tidak lagi sekadar persoalan teknis administrasi, tetapi telah berkembang menjadi:

cerminan arah kebijakan fiskal dan komitmen terhadap keadilan

Refleksi Akhir

Jika pilihan wajib pajak tidak menghasilkan perlakuan yang setara, dan sistem justru membatasi pilihan tersebut, maka yang perlu dievaluasi bukan hanya aturan, tetapi juga filosofi sistem perpajakan itu sendiri.

Penulis adalah Ketua Departemen PPKF, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI)

Pino Siddharta

Email: pinosiddharta@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Kebijakan pemerintah yang menyampaikan akan memberikan “perpanjangan” masa pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 sampai dengan 30 April 2026 dari seharusnya 31 Maret 2026 menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu terakhir. Wacana ini diambil di tengah dinamika implementasi sistem Coretax, masa liburan, dan akan berakhirnya musim pelaporan, kebijakan ini dipandang sebagai bentuk relaksasi bagi wajib pajak yang menghadapi berbagai tantangan teknis.

Namun demikian, jika dicermati dari perspektif hukum perpajakan, istilah “perpanjangan” tersebut perlu ditelaah lebih dalam. Apakah benar terdapat dasar hukum yang secara eksplisit memperbolehkan perpanjangan batas waktu pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi oleh pemerintah?

Secara normatif, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) khususnya Pasal 3 ayat (3) huruf b dan c telah mengatur dengan jelas batas waktu penyampaian SPT Tahunan. Untuk wajib pajak orang pribadi, batas waktu tersebut adalah paling lama tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, dalam hal ini setiap tanggal 31 Maret untuk tahun pajak sesuai dengan tahun kalender.

Pasal 3 ayat (4) UU KUP secara tegas mengatur perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan namun dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, syaratnya antara lain hanya wajib pajak sendiri yang bisa menyampaikan pemberitahuan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Dirjen Pajak bukan pemerintah yang dapat memperpanjang masa pelaporan melalui penerbitan ketentuan tanpa adanya perubahan UU.

Pengaturan jangka waktu pelaporan pada pasal 3 ayat (3) UU KUP ini bersifat limitatif dan tidak memberikan ruang bagi perpanjangan secara umum termasuk oleh pemerintah kecuali dilakukan oleh wajib pajak sendiri berdasarkan Pasal 3 ayat (4) UU KUP. Bahkan dalam praktiknya, konsep keadaan kahar (force majeure) pun tidak secara eksplisit diatur sebagai dasar untuk memperpanjang batas waktu pelaporan SPT Tahunan oleh pemerintah. Jadi perpanjangan penyampaian SPT seharusnya mengacu pada Pasal 3 ayat (4) UU KUP.

Dalam konteks tersebut, menjadi penting untuk memahami bahwa kebijakan yang berkembang saat ini bukanlah perpanjangan dalam arti yuridis formal. Pemerintah tidak mengubah batas waktu yang telah ditetapkan undang-undang.

Pasal 7 UU KUP juga secara jelas mengatur sanksi administrasi berupa denda akibat menyampaikan SPT Tahunan tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) dan (4) UU KUP, sehingga sangat jelas bahwa ruang perpanjangan penyampaian SPT Tahunan hanya ada di tangan wajib pajak sendiri. Ini juga menjadi salah satu hak wajib pajak sendiri.

Pendekatan yang digunakan sejatinya adalah melalui mekanisme penghapusan sanksi administrasi. Hal ini dimungkinkan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a UU KUP, yang memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan sanksi secara jabatan. Ini menjadi ketentuan yang dapat digunakan untuk “memperpanjang” atau “relaksasi” penyampaian SPT Tahunan.

Namun demikian, di sini telah terjadi pergeseran ketentuan dari rule-based tax administration menjadi discretion-based administration yaitu kebijakan administratif menggantikan norma hukum formal karena waktu penyampaian SPT Tahunan diubah tanpa perubahan UU, maka kepastian hukum dalam self-assessment system menjadi relatif dan tidak absolut.

Dengan demikian, wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan SPT Tahunan setelah tanggal 31 Maret tetap tercatat sebagai terlambat dalam sistem administrasi perpajakan. Namun, keterlambatan tersebut secara administratif tidak diikuti dengan pengenaan sanksi administrasi bilamana kebijakan “perpanjangan” pelaporan SPT dilaksanakan.

Di sinilah letak perbedaan mendasar antara “perpanjangan” dan “penghapusan sanksi”. Yang satu mengubah batas waktu, sementara yang lain hanya menghapus konsekuensi administratif tanpa mengubah status keterlambatan itu sendiri.

Penggunaan istilah “perpanjangan” atau “relaksasi” dalam komunikasi publik dapat dipahami sebagai upaya simplifikasi agar mudah dipahami oleh wajib pajak. Pemerintah tentu berkepentingan menjaga tingkat kepatuhan tanpa menimbulkan kepanikan atau kebingungan di tengah masyarakat.

Namun di sisi lain, penyederhanaan istilah ini berpotensi menimbulkan bias persepsi. Wajib pajak dapat menganggap bahwa batas waktu pelaporan benar-benar bergeser hingga 30 April, padahal secara hukum tidak demikian.

Implikasi dari perbedaan persepsi ini tidak dapat dianggap sepele. Dalam sistem administrasi perpajakan, setiap tindakan wajib pajak terekam dalam database, termasuk saat penyampaian SPT.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah status keterlambatan tanpa sanksi tersebut akan memengaruhi profil kepatuhan wajib pajak?. Apakah hal ini akan menjadi salah satu parameter dalam analisis risiko kepatuhan di masa mendatang?

Jika jawabannya tidak, tentu hal ini menjadi hal yang positif karena meskipun penyampaian SPT Tahunan di luar periode penyampaian karena kebijakan pemerintah namun tidak akan menjadi salah satu kriteria dalam analisis risiko kepatuhan.

Namun jika sebaliknya, maka terdapat konsekuensi administratif yang perlu dipahami sejak awal oleh wajib pajak. Bahwa meskipun tidak dikenakan sanksi, status keterlambatan tetap memiliki arti dalam konteks pengawasan meskipun terdapat kondisi diberikan berdasarkan kebijakan pemerintah.

Di sisi lain, kebijakan ini tidak dapat dilepaskan dari kondisi objektif di lapangan. Implementasi CoreTax Administrasion System yang masih dalam tahap adaptasi, terdapat masa liburan pada periode pelaporan, dan kebiasaan Wajib Pajak menyampaikan SPT di akhir periode memang menimbulkan dinamika sendiri yang selalu terjadi setiap tahun.

Sebagian pihak mengeluhkan kompleksitas pengisian data dan proses yang dianggap berbelit. Namun tidak sedikit pula yang menilai bahwa sistem berjalan dengan cukup baik, terutama jika data yang dibutuhkan telah tersedia dan siap untuk dilaporkan.

Fakta ini menunjukkan bahwa kendala pelaporan tidak semata-mata berasal dari sistem, tetapi juga dari kesiapan data wajib pajak itu sendiri. Kewajiban untuk mengisi informasi yang lebih detail, seperti informasi perbankan, properti, dan aset lainnya, serta hutang menuntut perubahan perilaku administratif dan pola kebiasaan wajib pajak yang tidak sederhana.

Dalam konteks tersebut, kebijakan “memperpanjang” pelaporan SPT dapat dipahami sebagai bentuk kompromi dan niat baik pemerintah kepada para wajib pajak. Tujuannya adalah memberikan ruang adaptasi tanpa mengorbankan prinsip kepatuhan. Ini harus diapresiasi.

Wajib pajak perlu memahami bahwa yang diberikan bukanlah perpanjangan dalam arti hukum, melainkan relaksasi berupa penghapusan sanksi administrasi.

Wajib Pajak juga perlu memahami dan menyadari bahwa periode penyampaian Januari sampai dengan Maret sebagai waktu yang cukup dalam menyampaikan SPT sehingga kebijakan pemerintah memberikan relaksasi periode pelaporan SPT Tahunan harus dianggap sebagai kebijakan pemerintah karena terdapat kondisi-kondisi sehingga harus memberikan relaksasi.

Dengan pemahaman tersebut, diharapkan tidak muncul persepsi yang keliru, sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak untuk tetap berupaya menyampaikan SPT tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, momentum ini menjadi pengingat bahwa kepatuhan pajak bukan hanya soal memenuhi tenggat waktu, tetapi juga soal kesadaran, kesiapan data, dan pemahaman terhadap regulasi yang terus berkembang.

Penulis adalah konsultan pajak anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI).

Vaudy Starworld
Email: vaudystarworld@yahoo.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Di tengah harga kebutuhan pokok yang terus merangkak, ongkos transportasi yang tidak pernah benar-benar jinak, serta biaya pendidikan dan perumahan yang makin menyita pendapatan keluarga, pembicaraan tentang pajak semestinya tidak berhenti pada target penerimaan. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar yang patut diajukan: ketika hidup terasa makin mahal, masihkah kebijakan pajak kita cukup peka membaca kemampuan riil masyarakat?

Pertanyaan itu menemukan bentuknya yang paling nyata dalam perdebatan mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Selama ini PTKP kerap diperlakukan sebagai komponen teknis dalam skema Pajak Penghasilan orang pribadi. Ia dibaca sebagai angka, pasal, dan ambang administratif. Padahal, maknanya jauh melampaui soal teknis. PTKP sesungguhnya adalah garis etik dalam pemungutan pajak: titik ketika negara mengatakan bahwa ada batas minimum penghasilan yang harus terlebih dahulu dilindungi sebelum kewajiban fiskal dibebankan.

Dari sudut pandang keadilan perpajakan, logika itu sangat masuk akal. Orang yang kemampuan ekonominya masih terbatas tidak semestinya memikul beban yang sama dengan mereka yang memiliki ruang finansial lebih longgar. Dalam bahasa teori, di situlah prinsip keadilan vertikal bekerja. Namun dalam bahasa kehidupan sehari-hari, maknanya lebih sederhana: pajak seharusnya dipungut dengan mempertimbangkan siapa yang memang sudah cukup kuat untuk ikut menanggung beban bersama, dan siapa yang masih harus diberi ruang untuk bernapas.

Masalahnya, kehidupan bergerak jauh lebih cepat daripada rumusan kebijakan. Kenaikan biaya hidup tidak pernah menunggu perubahan regulasi. Harga pangan dapat melonjak, pengeluaran rumah tangga dapat membengkak, dan daya beli dapat terkikis bahkan ketika penghasilan nominal terlihat tetap. Di situlah kebijakan fiskal diuji. Bila nilai PTKP tidak ditinjau secara berkala, ambang yang semula dimaksudkan sebagai alat perlindungan bisa perlahan berubah menjadi garis yang tertinggal dari realitas sosial.

Ketika itu terjadi, kelompok menengah ke bawah dapat masuk ke lapisan pembayar pajak bukan karena kesejahteraannya betul-betul membaik, melainkan karena kebijakan gagal mengikuti perubahan biaya hidup. Ini adalah paradoks yang kerap luput dibaca. Dari luar, perluasan basis pajak mungkin terlihat sebagai capaian administratif. Namun dari dalam rumah tangga, ia bisa terasa sebagai tambahan tekanan pada ruang hidup yang sudah sempit.

Karena itu, diskusi mengenai PTKP seharusnya tidak dipersempit menjadi perdebatan teknokratis antara menaikkan atau tidak menaikkan angka ambang. Yang dipertaruhkan sesungguhnya lebih besar daripada itu, yakni legitimasi moral dari sistem perpajakan itu sendiri. Pajak memang wajib dipungut untuk membiayai negara. Akan tetapi, kewajiban fiskal hanya akan diterima sebagai bagian dari kontrak sosial bila masyarakat merasa negara memungut dengan ukuran yang wajar, proporsional, dan adil.

Di sinilah kepekaan sosial kebijakan menjadi penting. Negara tentu membutuhkan penerimaan untuk membiayai pembangunan, menjaga layanan publik, dan memenuhi beragam kewajiban konstitusionalnya. Tidak ada perdebatan mengenai itu. Namun penerimaan negara yang kuat tidak boleh dibangun dengan cara yang membuat warga berpenghasilan pas-pasan merasa semakin terdesak. Jika pajak dipungut dari ruang hidup yang sesak, maka yang tergerus bukan hanya daya beli, melainkan juga kepercayaan.

Kepercayaan adalah fondasi yang terlalu sering diabaikan dalam perbincangan fiskal. Padahal, kepatuhan pajak dalam jangka panjang tidak semata-mata lahir dari ancaman sanksi atau kemampuan pengawasan. Kepatuhan juga tumbuh dari persepsi keadilan. Wajib pajak lebih mudah patuh kepada sistem yang mereka pandang masuk akal daripada kepada sistem yang mereka rasakan menekan. Dengan kata lain, keadilan bukan lawan dari penerimaan negara; ia justru syarat penting bagi penerimaan yang sehat dan berkelanjutan.

Karena itu, PTKP perlu dilihat sebagai instrumen yang menghubungkan tiga kepentingan sekaligus: keadilan, kepatuhan, dan kapasitas fiskal. Jika ambangnya terlalu rendah, negara mungkin memperoleh basis pajak yang lebih lebar dalam jangka pendek, tetapi berisiko menimbulkan persepsi bahwa sistem kurang memahami tekanan hidup warga. Persepsi semacam ini tidak boleh diremehkan. Sekali masyarakat merasa bahwa pajak dipungut tanpa empati, jarak psikologis antara negara dan wajib pajak akan melebar.

Sebaliknya, tentu juga tidak bijak bila PTKP ditetapkan terlalu tinggi tanpa perhitungan yang matang. Negara tetap memerlukan ruang fiskal untuk bekerja, membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta program perlindungan sosial. Karena itu, yang dibutuhkan bukanlah kebijakan yang reaktif ataupun populis, melainkan desain yang rasional. PTKP harus dirumuskan berdasarkan pembacaan yang jernih atas data inflasi, kebutuhan hidup, struktur konsumsi rumah tangga, dinamika pasar kerja, dan daya tahan pendapatan masyarakat.

Di banyak negara, ambang penghasilan kena pajak atau lapisan tarif dievaluasi secara periodik agar tidak tergerus inflasi. Pelajaran yang dapat diambil bukan semata soal meniru mekanismenya, melainkan memahami semangat kebijakannya: sistem pajak harus tetap hidup, tidak membeku ketika masyarakat sedang bergerak. Dalam konteks Indonesia, semangat itulah yang semestinya mendorong evaluasi PTKP secara lebih teratur, terbuka, dan berbasis analisis yang dapat dipertanggungjawabkan.

Evaluasi berkala atas PTKP bukan tanda negara melemah di hadapan tuntutan sosial. Justru sebaliknya, ia merupakan tanda bahwa negara cukup matang untuk mengoreksi instrumennya sendiri demi menjaga keadilan kebijakan. Fiskus yang kuat bukan fiskus yang keras tanpa jeda, melainkan fiskus yang tahu kapan harus tegas dan kapan harus peka. Kekuatan negara tidak selalu diukur dari seberapa besar ia memungut, tetapi juga dari seberapa cermat ia membedakan siapa yang memang sudah layak dibebani dan siapa yang masih patut dilindungi.

Pada titik ini, pembahasan PTKP seharusnya juga dibebaskan dari cara pandang yang terlalu sempit. Ia tidak cukup dibaca dari meja anggaran saja. PTKP perlu dibaca dari meja makan keluarga, dari daftar belanja bulanan, dari biaya sekolah anak, dari harga sewa rumah, dari ongkos pergi-pulang bekerja, dan dari kecemasan mereka yang pendapatannya tampak cukup di atas kertas tetapi terus tergerus di dunia nyata. Di ruang-ruang itulah kebijakan fiskal sesungguhnya diuji: apakah ia hadir sebagai penata keadilan, atau justru terasa sebagai tambahan beban dalam hidup yang makin mahal.

Pada akhirnya, negara memang membutuhkan pajak, tetapi negara juga membutuhkan kepercayaan publik agar sistem perpajakan dapat berdiri kokoh. Dan kepercayaan itu tidak lahir hanya dari legalitas aturan, melainkan dari rasa adil yang ditangkap masyarakat dalam pelaksanaannya. PTKP, dalam pengertian itu, bukan semata angka pembebasan pajak. Ia adalah cermin kepekaan negara terhadap denyut ekonomi warganya.

Jika pajak ingin terus dipandang sebagai gotong royong kebangsaan, maka kebijakannya tidak boleh kehilangan sentuhan sosial. Sebab pajak yang adil bukanlah pajak yang sekadar berhasil dipungut, melainkan pajak yang dipungut tanpa melukai rasa keadilan warga yang menopang negara itu sendiri.

Penulis adalah Ketua Departemen Humas IKPI, Dosen, dan Praktisi Perpajakan

Jemmi Sutiono

Email:   jemmi.sutiono@gmail.com

Disclaimer:  Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (SPT Tahunan PPh OP) Tahun 2025 yang akan jatuh tempo 31 Maret 2026 tinggal menghitung hari. Demikian halnya batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2025 yang jatuh pada 30 April 2026 juga tidak lama lagi. Belum lagi kesibukan mengisi dan melaporkan SPT Tahunan akan dijeda beberapa hari karena libur Nyepi dan Hari Raya Idul Fitri. Padahal jumlah pelapor SPT baru menyentuh angka delapan jutaan (Liputan 6, Minggu 15 Maret 2026).

Banyak faktor yang menyebabkan perlambatan pelaporan SPT Tahunan 2025 ini, baik faktor internal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sendiri maupun faktor eksternal (Wajib Pajak). Hal ini tak luput dari sistem baru bernama Coretax yang konon mempermudah pelaporan pajak, meski nyatanya tidak demikian.

Beragam keluhan dari masyarakat menghadapi pelaporan SPT Tahunan di tahun ini yang dirasa sangat sulit, membingungkan dan bahkan ada sebagian kalangan yang putus asa dan memutuskan tidak melaporkan pajaknya. Hal-hal semacam ini seharusnya tidak terjadi, karena penerimaan pajak merupakan andalan penerimaan negara. Menurut Penulis ada beberapa faktor penyebab melambatnya pelaporan SPT Tahunan, setidaknya ada empat hal yang menjadi penyebab utama, berikut ulasannya:

Pertama, Masa Transisi Platform Pelaporan (DJP Online ke Coretax)

Sebagaimana telah disinggung di atas, masyarakat belum familier dengan aplikasi Coretax tersebut. Sehingga ada rasa takut salah, takut ada denda pajak, takut disurati, takut dipanggil bahkan takut ada kurang bayar pajak yang besar jika melaporkan pajak dengan Coretax. Hal lain, masih banyak WP OP yang belum melakukan aktivasi akun Coretax, karena ketidaktahuannya. Mereka masih merasa pelaporan pajak saat ini bisa masih memakai DJP Online, ternyata pada saat mau melaporkan di DJP Online, sudah tidak bisa.

Hal tersebut sebenarnya wajar terjadi pada masa transisi, tidak hanya pada sistem pajak saja, pada sistem yang lain pun akan mengalami hal yang sama. Hanya saja, pajak sangat penting bagi negara, sebagai pilar budgeter dan regulerend sehingga tak bisa dibiarkan begitu saja tanpa dorongan lebih masif untuk melakukan pelaporan pajak.

Kedua, Rumitnya Pengisian SPT Coretax

Tak sedikit yang mengatakan pelaporan SPT melalui Coretax itu cukup rumit. Bahkan dari kalangan yang familiar menggunakan aplikasi Coretax saja banyak yang masih mengeluhkan kesulitan memahami isian-isian pada aplikasi tersebut. Apalagi untuk orang awam yang jarang menyentuh aplikasi perpajakan, “baru buka saja sudah pusing kepala” begitu seloroh banyak orang. Menu aplikasi yang disuguhkan cukup banyak, dipadu dengan Bahasa Inggris bercampur pula dengan Bahasa Indonesia plus bahasa pajak yang hanya dipahami oleh kalangan terbatas.

Bahkan, beberapa bahasa (baca: istilah)  yang digunakan di Coretax harus dipahami oleh orang yang pernah mengenyam mata kuliah teori pajak atau setidaknya “Pengantar Perpajakan” yang  merupakan mata kuliah bagi mahasiswa jurusan perpajakan atau akuntansi. Tentunya WP tidak seluruhnya memahami hal tersebut, sebagai contoh: paham untuk membedakan frasa pembukuan dan pencatatan, fiskal dan non fiskal dan komersial dan beragam bahasa pajak yang tidak banyak dipahami khalayak.

Kemudian, banyaknya pertanyaan “ya/tidak” layaknya kuesioner penelitian, akan tetapi bahasa yang digunakan “pajak banget” bukan bahasa umum non pajak. Sehingga menimbulkan keraguan bagi WP dalam menentukan “ya/tidak” tersebut. Sementara itu isian “ya/tidak” tidak langsung terhubung dengan formulir selanjutnya yang harus diisi atau dilengkapi. Tentu saja ini cukup rumit jika dibandingkan formulir 1770SS, 1770S dan 1770 yang telah akrab di masyarakat.

Terlebih, ada beberapa kendala bukti potong yang tidak diterima oleh WP dan di Coretax pun tidak muncul, atau sebaliknya yang tiba-tiba ada bukti potong yang muncul yang sama sekali tidak relevan dengan transaksinya (atau WP tidak pernah bertransaksi dengan pihak penerbit bukti potong). Alhasil bagi WP OP yang tidak mencatat/mengakui pendapatan dan bukti potong secara tertib, akan jadi gamang.

Ketiga, Banyaknya Status SPT KB/LB yang Membingungkan

DJP tengah memperbaiki data untuk suami istri dalam satu Kartu Keluarga (KK) menjadi bergabung atau Memilih Terpisah (MT). Ada dampak yang bisa mengubah perhitungan pajak yang selama ini telah dijalankan, misal: WP (Suami) dengan status KK dan WP (Istri) dengan status KK karena menjalankan kewajiban pajak terpisah dengan suami, semula masing-masing menjalankan kewajiban pajaknya (Lapor SPT) sendiri, saat ini tidak dimungkinkan lagi untuk menjalankan perpajakan seperti ini, karena menjalankan perpajakan terpisah seperti ini akan otomatis menjadi status MT yang artinya perhitungan pajaknya akan digabung terlebih dahulu baru kemudian dibagi secara proporsional, wal hasil akan mengakibatkan status SPT KB.

Pada kasus lainnya,  posisi bukti potong BP-A1 istri ada pajak yang telah dipotong dari perusahaan dengan status PTKP TK/0 (karena perempuan maka perusahaan memotong dengan PTKP tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perpajakan), sementara posisi BP-A1 suami dengan kondisi Nihil (bisa disebabkan penghasilannya belum/tidak kena pajak atau sebagai WP UMKM). Kondisi rill dalam keluarga statusnya memiliki tiga tanggungan atau K/I/3, secara otomatis SPT istri akan Lebih Bayar (SPT LB) karena bertambahnya fasilitas PTKP. Kondisi ini sangat banyak terjadi dan membuat bingung WP yang tidak memahami secara keseluruhan perhitungan pajak.

Bagi petugas pajak, konsultan pajak atau orang-orang yang memahami perpajakan, tentu saja keluhan-keluhan “Coretax” di atas tidak menjadi masalah yang berarti dan tetap bisa di atasi. Tetapi bagi masyarakat awam (WP pada umumnya), hal ini menjadi membingungkan dan rumit.

Keempat, Ketidakpastian Aturan Pajak UMKM

Permasalahan ini sangat terasa, dimana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto telah menyatakan fasilitas pajak UMKM (0,5%) diperpanjang, sementara aturan tertulisnya belum ada. Kondisi ini sangat berpengaruh pada WP UMKM yang telah mendapatkan angin segar dengan tarif tersebut, kini beberapa Petugas Pajak menyarankan untuk lapor dan setor dengan NPPN.

Mungkin bagi petugas pajak ini sepele, tetapi bagi kalangan pengusaha kecil ini masalah besar, karena tarif NPPN jauh lebih besar ketimbang tarif final yang hanya 0.5% dari omzet, sementara NPPN jauh lebih besar dan tidak seluruhnya memahami pengisian dan pelaporannya. Untuk jenis usaha dagang saja, margin keuntungan riil tidak banyak yang menyentuh angka 10%, tetapi laba (penghasilan neto) menurut NPPN jauh di atas angka tersebut. Ini sangat memberatkan bagi UMKM. Pengusaha UMKM bisa gulung tikar karena tekanan pajak yang besar, belum lagi tekanan bisnis lainnya seperti membanjirnya produk impor yang berharga murah. Akhirnya banyak UMKM yang memilih lapor nanti saja.

Langkah Antisipasi dan Upaya Sosialisasi SPT Tahunan Coretax

Sebenarnya DJP tidak tinggal diam, hingga saat ini DJP tengah mengerahkan beragam upaya untuk tercapai target pajak dan target pelaporan pajak, seperti: (a) Menyediakan kanal pelaporan Coretax Form serta aplikasi Coretax Mobile atau M-Pajak, (b) Asistensi Coretax di berbagai tempat (jemput bola ke perusahaan-perusahaan) dan di Kantor Pajak  untuk Pelaporan SPT Tahunan, (c) Membuka layanan tanpa libur atau  Sabtu-Minggu tetap buka, (d) Membuat program Ngabuburit Spectaxcular 2026 (mendampingi sampai berhasil), dan (e) Membentuk Relawan Pajak dari berbagai kampus dan Tax Center (telah berlangsung beberapa tahun terakhir).

Selain itu pula, sejak pertengahan tahun 2025, DJP juga sangat masif membuat kegiatan sosialisasi pengisian dan pelaporan SPT. Asosiasi konsultan pajak seperti IKPI juga turut memberikan layanan probono di berbagai daerah (cabang) dalam rangka turut membantu meningkatkan ketercapaian target pelaporan pajak. Namun pada akhirnya tetap semua dikembalikan lagi pada WP masing-masing dengan beragam alasan di atas, lapor sekarang, atau menunggu last minute, bahkan ada yang tetap menunda “menunggu ditagih saja”.

Seyogiaya hasil dari implementasi Coretax (yang telah digunakan selama satu tahun ini plus implementasi SPT Tahunan), bisa menjadi bahan evaluasi menyeluruh baik di DJP maupun lebih luas lagi bagi Kementerian Keuangan untuk melihat seberapa besar dampaknya bagi pembayar pajak. Selain itu, peraturan pajak yang digantung (tidak kunjung dikeluarkan aturan tertulisnya) juga memiliki dampak buruk tak hanya bagi  pajak semata tetapi juga bagi dunia usaha. Tentu saja kita semua ingin usaha lancar dan Indonesia maju!

Penulis adalah Anggota Departemen Penelitian & Pengkajian Kebijakan Fiskal (PPKF), IKPI.

Dr. Nur Hidayat, SH, SE, Ak, CA, Asean-CPA, BKP

e-mail: nurhidayat@taxacconsulting.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan yang baru, berbagai kegiatan edukasi terus dilakukan. Tidak ketinggalan kalangan akademisi turut mengambil peran dalam memberikan edukasi mengenai pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilandi era implementasi sistem Coretax DJP. Salah satu kegiatan tersebut dilaksanakan melalui edukasi dan workshop Coretax DJP di lingkungan akademik, yaitu di Universitas Buddhi Dharma–Tangerang, yang di beri judul Pengisian dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi berbasis Coretax

Kegiatan ini terselenggara melalui kerja sama antara Tax Center Universitas Buddhi Dharma, Asosiasi Manajemen Tangerang Raya (AMATaRa), serta Maghabudhi Provinsi Banten. Seminar edukasi ini dilaksanakan di Kampus UBD di Tangerang pada hari Sabtu, 7 Maret 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sebagai organisasi profesi konsultan pajak turut mengambil bagian dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Kehadiran Buddhi Benny Wibowo dan Tintje Beby sebagai konsultan pajak yang berada di wilayah Pengurus Daerah Banten menjadi bagian dari kontribusi nyata para praktisi dalam mendukung peningkatan pemahaman wajib pajak terhadap sistem Coretax DJP.

Edukasi materi disampaikan oleh Buddhi Benny Wibowo dari IKPI sementara pemaparan teknis penggunaan sistem Coretax disampaikan oleh Benyamen Melatnebar Wuarmanuk, yang juga merupakan Ketua Tax Center sekaligus dosen perpajakan Universitas Buddhi Dharma.

Turut memberikan dukungan dalam kegiatan ini adalah Ketua AMATaRa, Assoc Prof.DR. Limajantini, yang juga merupakan lektor di Universitas Buddhi Dharma, serta Romo Sima Budy yang merupakan ketua PD Maghabudhi Provinsi Banten.

Seminar perpajakan ini diselenggarakan secara hybrid, yaitu melalui kehadiran langsung (offline) maupun secara daring (online) melalui media zoom. Peserta yang mengikuti secara daring pada umumnya berasal dari kalangan dosen, para pengusaha, serta para pandita atau pemuka agama Buddha yang tergabung dalam Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (Maghabudhi). Partisipasi dari berbagai kalangan ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memahami perkembangan sistem administrasi perpajakan, khususnya terkait implementasi Coretax DJP.

Rangkaian kegiatan edukasi ini dimulai dengan pengenalan sistem Coretax DJP, dilanjutkan dengan penjelasan mengenai persiapan data yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban wajib pajak, khususnya untuk pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Selanjutnya peserta diberikan pemahaman mengenai proses pengisian melalui sistem Coretax secara praktis, serta penjelasan mengenai klasifikasi dan pemahaman berbagai jenis penghasilan yang perlu dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Materi juga mencakup pemahaman terkait penggunaan bukti potong pajak sebagai dasar pelaporan, serta penjelasan mengenai perlakuan atas sumbangan keagamaan yang dapat diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

Dengan pendekatan tersebut, diharapkan peserta dapat memahami proses pelaporan pajak secara lebih sistematis, tepat, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Karena Coretax DJP merupakan sistem yang relatif baru dalam proses pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan, para peserta menunjukkan antusiasme yang cukup tinggi untuk memahami cara penggunaannya. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan saat sesi tanya jawab yang berlangsung sehingga seminar lebih interaktif. Para peserta tidak hanya mengajukan pertanyaan terkait penggunaan Coretax DJP, tetapi juga mendiskusikan berbagai persoalan praktis yang sering dihadapi dalam proses pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan.

Harapan terbesar melalui seminar ini para peserta tidak hanya memahami secara teknis penggunaan Coretax, tetapi juga semakin sadar akan pentingnya kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Kegiatan edukasi seperti ini diharapkan dapat terus dilakukan sebagai bagian dari upaya bersama antara akademisi, praktisi, dan masyarakat dalam mendukung terciptanya budaya sadar dan patuh pajak.

Penulis adalah Kepala Biro Keuangan IKPI

Tintje Beby

Email : tibeb.sugandi@gmail.com

Disclamer: Tulisan merupakan pendapat pribadi penulis

Negara dapat mewajibkan pajak melalui undang-undang. Negara juga dapat memperkuat pengawasan, memperluas basis data, dan meningkatkan penegakan hukum. Namun satu hal yang tidak boleh dilupakan: kepatuhan pajak tidak akan benar-benar tumbuh kuat apabila kepercayaan publik tidak ikut tumbuh bersamanya.

Di sinilah persoalan perpajakan menjadi lebih luas daripada sekadar urusan administrasi. Pajak memang merupakan kewajiban hukum, tetapi dalam praktiknya ia juga merupakan persoalan psikologi sosial, kualitas kelembagaan, dan legitimasi publik. Masyarakat tidak hanya patuh karena takut pada sanksi, melainkan juga karena percaya bahwa sistem yang mereka hadapi adil, masuk akal, dan layak didukung.

Selama ini, diskursus tentang pajak kerap didominasi oleh bahasa kewajiban. Wajib pajak diingatkan agar tertib melapor, tepat waktu membayar, dan benar dalam memenuhi administrasi. Semua itu tentu penting. Akan tetapi, kepatuhan yang sehat tidak bisa dibangun hanya dengan pendekatan satu arah. Negara juga perlu memastikan bahwa masyarakat merasakan pelayanan yang baik, memperoleh informasi yang jelas, dan melihat bahwa pajak dikelola dengan akuntabel untuk kepentingan bersama.

Kepercayaan publik lahir dari pengalaman yang konkret. Ia tumbuh ketika wajib pajak merasakan proses yang lebih mudah, penjelasan yang tidak membingungkan, dan layanan yang membantu menyelesaikan masalah, bukan justru menambah beban kebingungan. Dalam konteks ini, kualitas administrasi perpajakan menjadi sangat menentukan. Sistem yang rumit, komunikasi yang tidak efektif, dan prosedur yang sulit dipahami hanya akan memperlebar jarak antara otoritas pajak dan masyarakat.

Karena itu, modernisasi perpajakan seharusnya tidak dibaca semata-mata sebagai perubahan teknis. Digitalisasi memang penting, bahkan niscaya. Namun teknologi hanyalah alat. Keberhasilan sistem perpajakan modern tetap sangat ditentukan oleh seberapa jauh transformasi itu membuat pelayanan lebih sederhana, lebih pasti, dan lebih manusiawi. Bila perubahan sistem hanya dipersepsi sebagai penambahan kerumitan baru, maka yang terdampak bukan hanya kenyamanan wajib pajak, tetapi juga kepercayaan terhadap institusi.

Pada titik inilah pendekatan komunikasi publik menjadi sangat penting. Otoritas pajak tidak cukup hanya benar secara normatif; ia juga harus dapat dipahami secara komunikatif. Bahasa perpajakan yang terlalu teknis, kanal edukasi yang kurang responsif, atau sosialisasi yang tidak menyentuh kebutuhan riil masyarakat akan membuat kebijakan yang baik kehilangan daya jangkau sosialnya. Dalam era informasi yang serba cepat, kejelasan komunikasi bukan pelengkap, melainkan bagian dari inti tata kelola.

Lebih jauh, kepatuhan pajak juga sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan. Masyarakat akan lebih siap memenuhi kewajiban apabila mereka percaya bahwa sistem diterapkan secara setara, pengawasan dilakukan secara proporsional, dan beban pajak tidak terasa timpang. Sebaliknya, apabila yang muncul adalah kesan bahwa sistem lebih berat bagi yang patuh, sementara celah masih terbuka bagi yang menghindar, maka legitimasi moral perpajakan akan terkikis. Dalam situasi seperti itu, sanksi mungkin masih dapat memaksa kepatuhan formal, tetapi sulit menumbuhkan kepatuhan yang lahir dari kesadaran.

Kepercayaan juga terkait erat dengan transparansi. Masyarakat ingin melihat bahwa pajak yang dibayarkan benar-benar kembali dalam bentuk manfaat publik yang dapat dirasakan. Jalan yang lebih baik, pendidikan yang lebih layak, layanan kesehatan yang lebih kuat, perlindungan sosial yang lebih nyata, dan infrastruktur yang menopang kegiatan ekonomi sehari-hari adalah bahasa yang paling mudah dipahami publik tentang arti pajak. Ketika hubungan antara kontribusi dan manfaat itu terlihat jelas, maka kepatuhan tidak lagi semata dipandang sebagai beban, melainkan sebagai partisipasi dalam pembangunan.

Dalam banyak sistem perpajakan modern, pendekatan dialogis semakin mendapat tempat. Semangatnya sederhana: masalah perpajakan sebaiknya tidak selalu berujung pada konfrontasi. Potensi kekeliruan dapat diperbaiki sejak awal melalui komunikasi yang terbuka, edukasi yang memadai, dan relasi yang lebih kooperatif antara otoritas dan wajib pajak. Pendekatan seperti ini penting bukan karena negara harus melunak, tetapi karena negara perlu cerdas dalam membangun kepatuhan jangka panjang.

Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kepatuhan sukarela melalui kombinasi antara modernisasi administrasi, edukasi publik, dan perbaikan kualitas layanan. Namun peluang itu hanya akan efektif apabila dibangun di atas fondasi kepercayaan. Tanpa trust, setiap pembaruan berisiko dipandang sebagai kontrol yang makin ketat. Dengan trust, pembaruan justru dilihat sebagai upaya memperbaiki sistem untuk kepentingan bersama.

Pada akhirnya, masa depan kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh seberapa tegas aturan ditegakkan, tetapi juga oleh seberapa kuat kepercayaan publik dirawat. Negara yang ingin membangun sistem perpajakan yang berkelanjutan harus memahami bahwa kepatuhan sejati tidak lahir dari rasa takut semata. Ia tumbuh dari keyakinan bahwa sistem berjalan dengan adil, layanan diberikan dengan baik, dan kontribusi warga benar-benar bermakna bagi kehidupan bersama. Karena itu, tanpa kepercayaan, kepatuhan pajak akan selalu rapuh. Tetapi dengan kepercayaan, kepatuhan dapat tumbuh menjadi budaya publik yang kuat.

Penulis adalah Ketua Departemen Humas IKPI, Dosen, dan Praktisi Perpajakan

Jemmi Sutiono

Email:   jemmi.sutiono@gmail.com

Disclaimer:  Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Mari kita bayangkan kondisi berikut. Dua pihak harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang adil, tetapi salah satunya memiliki informasi yang jauh lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Satu pihak mengetahui setiap detail dari posisinya. Sementara pihak lain harus bergantung pada kepercayaan, perkiraan, atau verifikasi yang mahal. Apa yang akan terjadi?

Dalam istilah teori permainan (game theory), kasus di atas merupakan contoh klasik asimetri informasi suatu kondisi yang sering kali menimbulkan adverse selection, moral hazard, dan pada akhirnya menghasilkan keseimbangan (equilibrium) di mana kedua pihak justru sama-sama dirugikan.

Ketika satu pihak menyembunyikan atau hanya mengungkapkan informasi secara selektif, pihak lainnya cenderung merespons dengan kecurigaan, strategi defensif, atau penegakan yang lebih ketat. Hasilnya adalah biaya kepatuhan yang lebih tinggi, sengketa yang lebih banyak, serta menurunnya tingkat kepercayaan.

Lalu, bagaimana kita mencapai kondisi yang optimal?

Teori permainan menunjukkan bahwa kondisi optimal satu-satunya cara agar kedua pihak sama-sama menang adalah keseimbangan dengan informasi penuh (full-information equilibrium), yaitu ketika informasi dibagikan secara terbuka dan keputusan diambil secara kooperatif. Dalam kondisi ini, kerja sama menjadi rasional, konflik berkurang, dan hasilnya menjadi lebih baik bagi kedua belah pihak.

Dalam sebuah seminar baru-baru ini di Universitas Indonesia (UI), saya membahas pelajaran yang dapat diambil dari konsep ini bagi administrasi perpajakan di Indonesia serta bagi iklim investasi secara lebih luas.

Kelemahan Sistem Self-Assessment

Pendekatan self-assessment awalnya muncul karena sangat efisien dalam menyeimbangkan kapasitas administrasi antara sisi penawaran dan sisi permintaan. Di sisi penawaran lembaga, mulai dari bank hingga otoritas pajak hanya mampu memproses volume deklarasi yang terbatas. Di sisi permintaan, wajib pajak, peminjam, pelamar kerja, dan pemasok terus-menerus menyerahkan informasi yang harus dievaluasi.

Karena verifikasi manual sejak awal akan melampaui kapasitas administrasi, sistem ini mengalihkan tanggung jawab awal kepada pihak “permintaan”, yaitu individu atau perusahaan yang diminta menyampaikan informasi mereka sendiri. Asumsinya adalah bahwa mereka akan melaporkan secara jujur, dengan disiplin yang dijaga oleh kemungkinan audit di masa depan.

Logika ini menjelaskan mengapa self-assessment banyak diterapkan dalam berbagai proses seperti penilaian kredit, underwriting asuransi, pengadaan barang dan jasa, bahkan perekrutan tenaga kerja, semuanya bergantung pada informasi yang diajukan oleh pemohon.

Dalam sistem institusional yang lebih besar, prinsip yang sama juga mendasari administrasi perpajakan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia sejak tahun 1983: wajib pajak menghitung, melaporkan, dan menyatakan sendiri kewajiban pajaknya, sementara otoritas pajak melakukan verifikasi secara selektif.

Namun, paradigma self-assessment juga menciptakan kondisi ideal bagi asimetri informasi. Wajib pajak memegang seluruh detail informasi, sementara otoritas pajak harus bergantung pada audit setelah pelaporan atau data pihak ketiga untuk memverifikasi kebenarannya.

Hal ini menghasilkan keseimbangan yang tidak optimal sebagaimana diprediksi teori permainan: ketidakpercayaan, biaya kepatuhan tinggi, dan sengketa berkepanjangan.

Data menunjukkan bahwa jumlah perkara sengketa pajak di Indonesia relatif stabil, sekitar 12.000–14.000 kasus per tahun, dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memenangkan kurang dari 50 persen dari kasus tersebut. Hal ini menunjukkan tingkat ketidakpastian yang tinggi dalam proses audit serta mahalnya hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

Kedua pihak akhirnya harus mengeluarkan biaya besar untuk klarifikasi dan audit, yang menciptakan ketidakpastian.

Bagi perusahaan besar, ketidakpastian ini langsung berubah menjadi risiko finansial, strategi bisnis yang tidak stabil, serta keraguan untuk berinvestasi. Lingkungan perpajakan yang tidak dapat diprediksi menjadi hambatan bagi investasi yang sangat dibutuhkan Indonesia untuk pertumbuhan jangka panjang.

Untuk membangun kepercayaan dan menarik investasi, Indonesia perlu bergerak menuju sistem yang mengurangi ketidakpastian dan menyeimbangkan kesenjangan informasi.

Keseimbangan Informasi melalui Collaborative Compliance

Banyak negara telah mengatasi tantangan ini melalui Collaborative Compliance Program (CCP), yaitu model modern yang mendorong transparansi sebelum SPT disampaikan.

Negara-negara seperti Australia, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia telah menerapkan pendekatan ini.

Meskipun setiap negara memiliki variasi dalam penerapannya, secara umum CCP mengikuti proses tiga tahap. Untuk Indonesia, saya mengusulkan skema sederhana berikut.

1. Membangun Tax Control Framework (TCF)

Langkah pertama adalah mendefinisikan tata kelola pajak internal perusahaan yang dikenal sebagai Tax Control Framework (TCF).

TCF menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko pajak, yaitu kemungkinan timbulnya konsekuensi finansial, hukum, atau reputasi akibat pengelolaan kewajiban pajak yang tidak tepat.

Banyak yurisdiksi mengikuti enam prinsip TCF dari OECD, yang mencakup tata kelola, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, alur informasi, pemantauan, dan perbaikan.

Saya menyebutnya sebagai “gen” kepatuhan pajak. Hipotesisnya sederhana: jika wajib pajak memiliki TCF yang baik, kemungkinan kepatuhannya juga lebih tinggi.

Di beberapa negara, perusahaan bahkan menunjuk pihak independen untuk meninjau TCF tersebut guna memperkuat kepercayaan bahwa sistem internal perusahaan mampu mengelola risiko pajak secara andal.

2. Melakukan GL Tax Mapping

Setelah TCF terbentuk, langkah berikutnya adalah proses yang lebih rinci yang saya sebut GL Tax Mapping.

Dalam proses ini, setiap akun dan transaksi dalam buku besar perusahaan dibahas bersama dan diberikan interpretasi serta perlakuan pajak yang tepat.

Proses ini menempatkan kedua pihak, otoritas pajak dan wajib pajak pada posisi yang setara, dengan pemahaman bersama mengenai posisi pajak hingga pada tingkat yang sangat detail.

Walaupun pada awalnya cukup intensif, teknologi dan semakin berkembangnya kecerdasan buatan (AI) dapat mempercepat proses pemetaan ini secara signifikan.

Yang penting, proses ini biasanya hanya dilakukan sekali. Selama model bisnis perusahaan tidak berubah secara signifikan, hanya diperlukan pembaruan kecil.

Dengan demikian, GL mapping menjadi fondasi faktual kerja sama dan mengurangi ambiguitas yang sering memicu sengketa.

3. Mencapai Kesepakatan Arrangement

Hasil dari GL mapping kemudian menjadi dasar untuk sebuah kesepakatan sebelum pelaporan (pre-filing arrangement).

Kesepakatan ini tidak harus mencakup seluruh akun sekaligus. Perusahaan dan otoritas pajak dapat melakukannya secara bertahap, dimulai dari area dengan nilai atau risiko tertinggi.

Jika kedua pihak sepakat, perlakuan pajak dapat diputuskan sejak awal. Jika tidak sepakat, area tersebut tetap terbuka untuk audit.

Struktur fleksibel ini memungkinkan otoritas tetap menjalankan fungsi pengawasannya sekaligus memberikan kepastian yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha.

Pergeseran Paradigma: Self-Assessment vs Collaborative Compliance

Berbeda dengan self-assessment yang mengandalkan data historis dan koreksi setelah pelaporan, Collaborative Compliance Program (CCP) menekankan pemahaman secara real-time dan klarifikasi yang bersifat preventif. Pendekatan ini mengurangi asimetri informasi, menurunkan biaya kepatuhan, serta meminimalkan sengketa.

Bagi dunia usaha, CCP memberikan kepastian yang lebih besar serta hasil perpajakan yang lebih dapat diprediksi, sehingga mendukung perencanaan jangka panjang dan investasi. Bagi pemerintah, pendekatan ini memungkinkan proyeksi penerimaan yang lebih andal serta lingkungan kepatuhan yang lebih stabil. Secara keseluruhan, CCP merupakan perbaikan struktural yang memperkuat kepercayaan, efisiensi, dan daya saing ekonomi.

Matriks di bawah ini menunjukkan bagaimana CCP meningkatkan pendekatan self-assessment tradisional dengan menggeser hubungan perpajakan dari proses yang reaktif dan berbasis pemeriksaan menjadi kerangka kerja yang proaktif dan kooperatif.

Self-Assessment Tradisional vs Collaborative Compliance Program (CCP)

 Perkembangan ke Depan dan Tantangan

Collaborative Compliance Program (CCP) merupakan komponen inti dari Tax Administration 3.0, yaitu model administrasi perpajakan modern yang dibangun di atas kerja sama, digitalisasi, dan keterlibatan secara real-time. Dengan mengurangi ketergantungan pada pemeriksaan dan mendorong klarifikasi sejak awal, CCP membawa Indonesia lebih dekat pada keseimbangan informasi penuh (full-information equilibrium) sebagaimana diprediksi dalam teori permainan. Keseimbangan ini bukan sekadar konsep teoretis, melainkan fondasi praktis untuk memperkuat kepercayaan investor.

Lingkungan perpajakan yang mampu meminimalkan ketidakpastian, mempercepat pengambilan keputusan, dan mengurangi sengketa sangat penting bagi ambisi Indonesia untuk menarik investasi dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Peralihan menuju collaborative compliance dapat menjadi evolusi paling signifikan dari sistem self-assessment sejak tahun 1983, sekaligus langkah penting untuk menciptakan level playing field yakni memastikan bahwa baik wajib pajak maupun otoritas pajak memiliki akses informasi yang setara, ekspektasi yang jelas, serta penerapan hukum yang konsisten, alih-alih bergantung pada asimetri informasi dan penegakan yang bersifat retrospektif.

Namun demikian, potensi manfaat tersebut juga disertai dengan sejumlah tantangan nyata.

Pengaturan dalam CCP memerlukan suatu bentuk keputusan di muka (advance ruling). Hal ini relatif terbatas dalam yurisdiksi seperti Indonesia yang menganut sistem civil law. Meski demikian, praktik serupa sebenarnya telah dikenal dalam administrasi perpajakan, misalnya melalui Advance Pricing Agreement (APA).

Tantangan lain adalah bahwa inisiatif ini menuntut perubahan paradigma di dalam otoritas pajak. Lingkungan yang selama ini berpusat pada pemeriksaan telah membentuk posisi pemeriksa pajak sebagai “penegak hukum” atau cops. Peran tersebut perlu bergeser menuju peran yang lebih kolaboratif, yakni membantu wajib pajak dalam memastikan kepatuhan.

Implementasinya kemungkinan perlu dilakukan secara bertahap dan tersegmentasi. Karena collaborative compliance membutuhkan sumber daya yang cukup besar, pendekatan yang praktis adalah memulai dari wajib pajak besar seperti Annual Compliance Arrangement (ACA) di Australia yang mencakup 100 wajib pajak terbesar atau dari badan usaha milik negara (BUMN), sebelum secara bertahap diperluas ke segmen wajib pajak lainnya.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia dapat terus bergantung sepenuhnya pada sistem self-assessment tradisional, melainkan apakah Indonesia mampu menanggung biayanya. Seiring dengan semakin kompleksnya perekonomian dan meningkatnya persaingan untuk menarik investasi global, sistem perpajakan harus berevolusi dari model yang berorientasi pada penegakan menuju institusi yang berbasis kepercayaan.

Collaborative Compliance menawarkan jalur yang praktis bagi Indonesia untuk mengurangi sengketa, memperkuat kepastian hukum, serta menyelaraskan kepentingan antara wajib pajak dan negara. Jika diterapkan dengan hati-hati, pendekatan ini dapat menjadi lebih dari sekadar reformasi teknis melainkan fondasi strategis bagi Indonesia yang lebih kompetitif, kredibel, dan siap menarik investasi.

Penulis adalah  Ekonom dan Kepala Bidang Data Analytics & Surveillance di DJSPSK, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Lury Sofyan

Artikel ini adalah terjemahan dari artikel orisinal dan telah mendapatkan persetujuan penulis di: https://www.austaxpolicy.com/beyond-self-assessment-a-new-model-for-fair-and-modern-tax-administration-in-indonesia/

Dunia perpajakan global sedang memasuki fase transformasi eksponensial dan perubahan paling fundamental bukan hanya terjadi pada sistemnya, tetapi pada profesinya. Artificial Intelligence, Large Language Models (LLM), blockchain, hingga perkembangan komputasi kuantum tidak lagi sekadar menjadi alat bantu teknis. 

Teknologi ini mulai mendesain ulang cara regulasi dipahami, risiko diidentifikasi, dan strategi perpajakan dirumuskan. Pada 9–10 Februari 2026, mendapat kehormatan menjadi salah satu Panelist Speaker dalam konferensi internasional “Large Language Model Agents for Tax Law Technology” yang diselenggarakan oleh WU Vienna University of Economics and Business. Forum tersebut menegaskan satu hal: AI bukan masa depan yang jauh, ia sudah menjadi infrastruktur baru dalam ekosistem perpajakan global.

Selama bertahun-tahun, nilai utama konsultan pajak berada pada akurasi kepatuhan, ketelitian membaca regulasi, dan kemampuan memastikan pelaporan berjalan sesuai ketentuan. Namun di era AI, mesin mampu membaca ribuan halaman regulasi lintas yurisdiksi dalam hitungan detik, melakukan simulasi struktur pajak kompleks, hingga memetakan potensi sengketa sebelum terjadi. 

Sistem berbasis data kini bergerak dari reactive compliance menuju predictive compliance. Artinya, peran yang berbasis repetisi dan pola mulai diotomatisasi dan di sinilah titik redefinisi itu muncul.

AI tidak menghilangkan profesi konsultan pajak; ia justru mengangkat levelnya. Ketika analisis teknis dapat dipercepat oleh algoritma, nilai tambah profesional bergeser pada judgment, interpretasi strategis, pemahaman konteks bisnis, serta integritas etika. 

Konsultan pajak tidak lagi hanya menjadi penjaga kepatuhan administratif, tetapi arsitek strategi berbasis kecerdasan, mengintegrasikan output AI dengan pengalaman, intuisi hukum, dan pertimbangan risiko yang tidak dapat sepenuhnya direplikasi oleh mesin. Kompetensi regulasi tetap fundamental, namun literasi teknologi kini menjadi pembeda utama.

Indonesia tidak berada di luar arus perubahan ini. Digitalisasi administrasi perpajakan nasional bergerak menuju integrasi data dan pengawasan berbasis risiko. Transformasi global yang dibahas di forum internasional tersebut menjadi refleksi bahwa kita memiliki dua pilihan: menjadi pengguna pasif teknologi, atau menjadi profesional yang adaptif dan mampu mengintegrasikan kecerdasan buatan secara bertanggung jawab. 

Transformasi terus berjalan dan peran konsultan pajak hari ini bukan lagi sekadar memastikan kepatuhan, tetapi memastikan bahwa kecerdasan, etika, dan strategi tetap berada di pusat sistem perpajakan masa depan.

Penulis adalah Anggota IKPI Jakarta Barat, Dosen dan Praktisi Perpajakan

Imran Rosyadi.

Email : rosyadiimran80@gmail.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

Link: https://www.linkedin.com/in/imran-rosyadi-a284a335/