Mahasiswa UI Juara LCC Perpajakan Nasional IKPI 2025, Ungkap Kunci Kemenangan

IKPI, Jakarta: Ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional2025 yang diselenggarakan Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) sukses melahirkan juara. Rio Fernando Alexander bersama timnya dari Universitas Indonesia (UI) keluar sebagai pemenang pertama setelah mengalahkan sesama tim kampusnya dan tim Politeknik Negeri Bali dalam babak final yang digelar di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

Rio mengaku perjalanan menuju juara bukanlah hal mudah. Sejak babak penyisihan hingga final, setiap tahap menuntut kecepatan berpikir sekaligus kerja sama yang solid. “Dari awal sampai akhir, lomba ini benar-benar menuntut pemahaman teknis perpajakan serta kerja cerdas, cepat, dan kompak. Tantangan terbesar ada di final karena formatnya berbeda, soal hanya dibacakan sehingga kami harus lebih fokus dan tetap tenang hingga akhir perlombaan,” ujarnya.

Menurut Rio, materi yang diberikan sangat kompleks dan selalu relevan dengan isu perpajakan terkini. Bahkan, di babak studi kasus, tiap tim harus menyelesaikan tiga soal dalam waktu hanya 30 menit. “Bayangkan, di beberapa soal hitungan, waktu menjawab maksimal hanya 12 detik setelah soal dibacakan. Itu benar-benar melatih konsentrasi,” tambahnya.

Keberhasilan tim UI tidak lepas dari persiapan intensif. Rio menyebut dirinya bersama dua rekannya, Riyan Wahyu Setiawan dan Muhammad Harmaen Pasha, rutin menggelar sesi belajar mandiri.

“Kami sering melakukan meeting online maupun offline untuk latihan. Menjelang final, intensitasnya meningkat, kami fokus mengerjakan soal latihan, termasuk dari brevet dan prediksi USKP,” jelasnya.

Meski tanpa pembimbing khusus, dukungan dosen juga turut membantu persiapan. Sebelum final, tim UI sempat mendapat arahan dan latihan tambahan melalui Zoom.

Rio berharap LCC IKPI bisa semakin berkembang dan menjangkau lebih banyak mahasiswa dari berbagai daerah. “Semoga LCC IKPI menjadi sarana edukasi perpajakan nomor satu bagi mahasiswa. Selain itu, bisa mengubah citra pajak di mata masyarakat agar lebih aware,” harapnya.

Rio juga tak lupa menyampaikan apresiasi bagi penyelenggara. “Semoga Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) semakin jaya, solid, dan terus menjadi organisasi profesi panutan di Indonesia. Selamat ulang tahun ke-60 untuk IKPI!” katanya. (bl)

 

Reformasi Pajak Perlu Sinergi, IKPI dan Aparat Penegak Hukum Disebut DJP sebagai Mitra Strategis

IKPI, Jakarta: Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa keberhasilan reformasi perpajakan tidak bisa hanya mengandalkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Menurutnya, sinergi lintas lembaga dan organisasi profesi, terutama Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menjadi pilar penting dalam mendukung transformasi sistem perpajakan nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Rosmauli di hadapan ribuan peserta Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

“DJP tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan mitra strategis yang bisa menjembatani kepentingan wajib pajak sekaligus mendukung penegakan hukum. Dalam hal ini, peran IKPI sangat vital,” tegasnya.

Rosmauli menjelaskan, IKPI dan para konsultan pajak yang bernaung di dalamnya merupakan garda terdepan karena sehari-hari berhadapan langsung dengan wajib pajak. Melalui pendampingan, konsultan dapat mempercepat adaptasi klien terhadap sistem administrasi baru seperti Coretax, sekaligus memastikan kepatuhan berjalan lebih efektif.

“Kerja sama dengan IKPI jauh lebih luas dari sekadar administrasi. IKPI adalah partner strategis kami dalam membangun budaya kepatuhan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Meski demikian, Rosmauli menambahkan bahwa DJP tetap menjalin sinergi erat dengan aparat penegak hukum lain seperti Polri, Kejaksaan, PPATK, KPK, hingga Bea Cukai, terutama dalam aspek penegakan hukum dan integrasi data lintas sektor.

Namun ia menekankan, kolaborasi dengan IKPI memiliki posisi tersendiri karena menyentuh basis paling luas dari wajib pajak.

“Dengan IKPI, kami bisa memperluas jangkauan edukasi, mempercepat adaptasi terhadap sistem baru, sekaligus menghadirkan kepastian hukum yang lebih berimbang. Bersama aparat penegak hukum, sinergi ini akan menentukan wajah perpajakan Indonesia di masa depan,” pungkas Rosmauli. (bl)

 

Ketua Umum IKPI Minta Edukasi Publik soal Royalti, Soroti Potensi Besar Shadow Economy

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan perlunya peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi dan sosialisasi terkait kebijakan royalti yang belakangan menimbulkan polemik di kalangan pelaku usaha. Pernyataan itu disampaikan di sela Seminar Nasional IKPI di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Vaudy menjelaskan, secara hukum, royalti merupakan hak yang sah bagi pencipta karya seni maupun musik, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Namun, tanpa adanya roadmap yang jelas, kebijakan ini justru bisa mengejutkan masyarakat dan dunia usaha, terutama sektor hotel, restoran, dan kafe yang kerap menggunakan karya musik sebagai bagian dari layanan.

“Royalti itu hak dari penciptanya, dan memang diatur undang-undang. Tapi pelaku usaha sering kaget karena tiba-tiba diminta membayar. Harus ada roadmap, ada sosialisasi, sehingga masyarakat memahami kewajiban ini. Pemerintah harus turun tangan untuk mengatur secara lebih jelas agar tidak mengganggu dunia usaha,” ungkapnya.

Pemilik sertifikat ahli kepabeanan dan kuasa hukum di Pengadilan Pajak ini menambahkan, edukasi publik menjadi kunci agar kebijakan ini tidak dipandang sebagai beban semata, melainkan sebagai penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual.

“Kebijakan ini benar, tapi langkah penerapannya harus terukur. Kalau tidak, bisa memunculkan resistensi di masyarakat,” imbuhnya.

Shadow Economy

Selain membahas isu royalti, Vaudy juga menyoroti tantangan besar lain dalam perekonomian Indonesia, yakni keberadaan shadow economy atau kegiatan ekonomi bayangan yang belum terjaring sistem perpajakan.

Menurutnya, potensi penerimaan negara dari sektor ini sangat besar. Pemerintah pun sudah mulai melakukan langkah-langkah konkret, seperti penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penjualan melalui e-commerce dan pengembangan aplikasi Coretax yang mampu mengumpulkan data transaksi wajib pajak secara lebih komprehensif.

“Shadow economy bisa legal maupun ilegal, tapi selama ini belum masuk sistem. Padahal potensinya besar sekali. Dengan adanya aplikasi Coretax, data-data yang selama ini tidak terlaporkan akan tertangkap, termasuk rekening atau transaksi tersembunyi. Ini bisa meningkatkan penerimaan negara secara signifikan,” jelas Vaudy.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban pajak. Di momentum HUT ke-60 IKPI yang bertema “IKPI untuk Nusabangsa”, Vaudy mengajak wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

“Pajak itu sama seperti darah dalam tubuh. Negara kita memerlukan pajak untuk hidup dan berkembang. Jadi, wajib pajak harus memenuhi kewajibannya, dan di sisi lain hak-haknya juga harus dijunjung tinggi,” tegasnya.

Vaudy menegaskan, di bawah kepemimpinannya, IKPI bukan hanya sebagai asosiasi profesi yang hanya fokus pada aspek teknis perpajakan, tetapi juga pada isu-isu strategis yang memengaruhi dunia usaha dan perekonomian nasional secara luas. (bl)

Seminar Nasional IKPI Jadi Ajang Update Strategis, Silaturahmi, dan Penguatan Jaringan Anggota

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar Seminar Nasional di Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (26/8/2025). Kegiatan ini sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menegaskan seminar ini menjadi momentum penting bagi ribuan konsultan pajak dari seluruh Indonesia untuk memperbarui wawasan, memperluas jaringan, sekaligus memperkuat kontribusi profesi dalam mendukung sistem perpajakan nasional.

Ia menyatakan, bahwa seminar nasional ini berbeda dengan kegiatan rutin Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) yang biasa digelar asosiasi. Jika PPL lebih menekankan aspek teknis peraturan, maka seminar kali ini dirancang untuk membahas isu-isu strategis yang akan memengaruhi arah kebijakan perpajakan ke depan.

“Tujuan kita menyelenggarakan seminar ini untuk update pengetahuan, update peraturan, dan rencana strategis dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), maupun instansi lain. Topik-topik yang kita bahas lebih bersifat strategis, seperti big data, kuasa wajib pajak, hingga peran kuasa hukum dalam praktik perpajakan,” jelas Vaudy di sela acara, Selasa (26/8/2025).

Menurutnya, IKPI secara khusus menghadirkan narasumber yang kompeten, mulai dari pejabat DJP, Ditjen SPSK, hingga praktisi dan akademisi. Hal ini dilakukan agar anggota mendapatkan perspektif yang komprehensif, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari praktik nyata di lapangan.

Lebih dari itu, Vaudy menekankan bahwa seminar ini juga memiliki dimensi sosial. Dengan jumlah anggota IKPI yang telah mencapai lebih dari 7.200 orang di seluruh Indonesia, kegiatan ini menjadi wadah untuk memperkuat tali silaturahmi dan membuka peluang kerja sama antaranggota.

“Bukan hanya sekadar forum silaturahmi, tapi juga membangun kekuatan jaringan. Dengan begitu, anggota bisa bergerak bersama sebagai asosiasi terbesar di bidang perpajakan. Jaringan yang terbentuk akan menjadi kekuatan baru bagi konsultan pajak untuk menghadapi tantangan di masa depan,” ujarnya.

Seminar nasional ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT IKPI ke-60 yang mengusung tema “IKPI untuk Nusa Bangsa.” Puncak peringatan akan digelar esok hari. Melalui kegiatan ini, IKPI ingin menegaskan komitmennya untuk terus hadir, tidak hanya bagi profesi konsultan pajak, tetapi juga bagi masyarakat dan negara Indonesia secara keseluruhan. (bl)

Donor Darah, Mars IKPI, dan Pesan Kemanusiaa di Ulang Tahun ke-60

Ada jiwa yang terus hidup dalam Mars IKPI, semangat kebersamaan, kebanggaan, dan pengabdian untuk Nusa dan Bangsa. Bukan sekadar lagu penyemangat, Mars IKPI menemukan bentuk nyatanya dalam sebuah aksi sederhana namun penuh makna, donor darah massal.

Di tahun 2025, tepat pada usia ke-60, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) merayakan ulang tahunnya dengan cara yang berbeda. Alih-alih hanya menggelar seremoni simbolis, IKPI memilih menyalurkan rasa syukur lewat aksi sosial. Serentak di puluhan cabang seluruh Indonesia, ribuan konsultan pajak dan masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan donor darah.

Target awal 5.000 kantong pun terlampaui, dengan capaian lebih dari 6.400 kantong darah sebuah rekor luar biasa yang mendapat pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Mars IKPI dalam Aksi Sosial

Makna dari Mars IKPI sesungguhnya terwujud dalam kegiatan ini. Seperti konsultan pajak yang bekerja dalam senyap, mendampingi wajib pajak agar negara mendapatkan haknya, demikian pula donor darah, tak selalu terlihat, namun menjadi penentu bagi kehidupan orang lain. Ada pepatah yang pas menggambarkan ini. “Bagai gula yang tak terlihat, tetapi memberi rasa manis” .

Pajak, seperti darah, adalah sumber kehidupan. Mengutip sebuah ungkapan, “Jika darah menopang hidup tubuh manusia, maka pajak adalah darah bagi kehidupan negara. Keduanya sama-sama menjaga vitalitas dan kelangsungan hidup.”

Di titik temu inilah aksi sosial IKPI menjadi simbolis sekaligus inspiratif, profesi konsultan pajak bukan hanya bicara angka, melainkan juga bicara tentang denyut kehidupan.

Cerita Pribadi dari Balik Donor Darah

Saya pribadi punya pengalaman menarik terkait donor darah. Sejujurnya, saya termasuk orang yang takut jarum suntik, bahkan pernah trauma setelah donor ketiga yang cukup menyakitkan. Akibatnya, lebih dari 10 tahun saya tak lagi berani mendonorkan darah.

Namun kali ini berbeda. Demi mendukung semangat kebersamaan dan partisipasi dalam rekor MURI, saya memberanikan diri. Hasilnya? Ketakutan itu terbayar dengan rasa bangga. Bahkan tubuh saya seolah ikut “tersenyum”, seakan berkata “darahmu manis, semanis kantong darah yang kau donorkan.”

Di usia yang tak lagi muda, saya merasa menemukan rekor pribadi memenangkan rasa takut demi sesuatu yang lebih besar.

Perayaan enam dekade IKPI tidak berhenti pada nostalgia dan kebanggaan organisasi, melainkan hadir sebagai refleksi kemanusiaan. Donor darah ini adalah pesan simbolik bahwa konsultan pajak bukan profesi kaku yang hanya berkutat dengan angka-angka. Di balik profesi yang serius, ada denyut kepedulian, ada darah kemanusiaan yang mengalir untuk sesama.

IKPI menunjukkan bahwa organisasi profesi bisa melampaui batas keanggotaannya, membuka diri, melebur dengan masyarakat, dan menghadirkan manfaat nyata.

Sebagai Motivasi dan Refleksi

Lagu Mars IKPI, yang liriknya penuh semangat dan visi organisasi, menjadi pengingat bagi setiap langkah konsultan pajak dalam mengabdi. Pertama kali dikumandangkan dalam Kongres XI di Batu, Jawa Timur, lagu ini telah menyatukan semangat kebersamaan di tubuh organisasi.

Potongan makna dalam Mars IKPI terasa sangat relevan dengan momentum donor darah ini:

“Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, wadah kita bersama…

Bekerja dengan profesional untuk Nusa Bangsa…

IKPI namamu selalu di hati, IKPI yang sehati…

IKPI asosiasi kelas dunia, siap membangun bangsa.”

Mars ini bukan sekadar lagu, tetapi cermin tekad, menjunjung tinggi etika profesi, menjaga integritas, dan berdedikasi bagi pembangunan Indonesia.

Dengan penuh kebanggaan dan haru, saya turut menyuarakan semangat Mars IKPI, “IKPI yang sehati…” sebagai bagian dari cerita nyata kepedulian dan pengabdian kami.

Visi, menjadikan IKPI organisasi konsultan pajak kelas dunia dan Misi, untuk menjadikan IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak yang mandiri serta profesional.

Selamat Ulang Tahun IKPI ke-60 Tahun 2025!

IKPI Pasti Bisa! IKPI Jaya, Jaya, Jaya!

Untuk merasakan langsung semangat lagu kebanggaan ini, pembaca dapat menyimak Mars IKPI versi resmi di kanal YouTube IKPI melalui tautan berikut: https://youtu.be/AukJXyxAvTE?si=SNNE20QnLFyVOxc7

Penulis adalah Sekretaris IKPI Cabang Banjarmasin

Martha Leviana

Email: martha_leviana@yahoo.com

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

HUT ke-60, IKPI Jakarta Utara dan Jakarta Pusat Gelar Donor Darah Bareng PMI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka memperingati HUT ke-60, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara dan Cabang Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara menggelar kegiatan donor darah bersama di Markas PMI Jakarta Utara, Plumpang, Minggu (24/8/2025).

Kegiatan sosial ini mendapat antusiasme tinggi dari anggota IKPI, mitra kerja, hingga masyarakat umum. Ratusan pendonor ikut berpartisipasi mendaftar untuk mencapai target 100 pendonor yang ditetapkan.

(Foto: Istimewa)

Ketua IKPI Jakarta Utara, Franky Foreson, menyampaikan bahwa aksi donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT IKPI ke-60 yang digelar serentak di 45 cabang seluruh Indonesia. “Selain bentuk kepedulian kemanusiaan, kegiatan ini juga kami harapkan bisa tercatat dalam rekor MURI,” ujarnya.

Franky menambahkan, sepanjang Agustus 2025, IKPI telah menggelar berbagai kegiatan seperti lomba cerdas cermat perpajakan, turnamen golf, dan gowes bersama, sebelum puncak perayaan pada 27 Agustus mendatang.

(Foto: Istimewa)

“Terima kasih kepada PMI Jakarta Utara yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Sinergi ini membuktikan semangat kebersamaan IKPI untuk bangsa,” katanya.

Ketua IKPI Jakarta Pusat, Suryani, menilai kegiatan donor darah menjadi simbol nyata kepedulian IKPI terhadap masyarakat luas. “HUT ke-60 bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum bagi kami untuk hadir lebih dekat dan berbagi dengan sesama,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kegiatan sosial semacam ini. “Donor darah adalah kontribusi kecil namun berdampak besar. Harapan kami, kegiatan ini bisa IKPI, Jakarta: Dalam rangka memperingati HUT ke-60, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Jakarta Utara dan Cabang Jakarta Pusat berkolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) Jakarta Utara menggelar kegiatan donor darah bersama di Markas PMI Jakarta Utara, Plumpang, Minggu (24/8/2025).

(Foto: Istimewa)

Kegiatan sosial ini mendapat antusiasme tinggi dari anggota IKPI, mitra kerja, hingga masyarakat umum. Ratusan pendonor ikut berpartisipasi mendaftar untuk mencapai target 100 pendonor yang ditetapkan.

Ketua IKPI Jakarta Utara, Franky Foreson, menyampaikan bahwa aksi donor darah ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT IKPI ke-60 yang digelar serentak di 45 cabang seluruh Indonesia. “Selain bentuk kepedulian kemanusiaan, kegiatan ini juga kami harapkan bisa tercatat dalam rekor MURI,” ujarnya.

Franky menambahkan, sepanjang Agustus 2025, IKPI telah menggelar berbagai kegiatan seperti lomba cerdas cermat perpajakan, turnamen golf, dan gowes bersama, sebelum puncak perayaan pada 27 Agustus mendatang.

“Terima kasih kepada PMI Jakarta Utara yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Sinergi ini membuktikan semangat kebersamaan IKPI untuk bangsa,” katanya.

Ketua IKPI Jakarta Pusat, Suryani, menilai kegiatan donor darah menjadi simbol nyata kepedulian IKPI terhadap masyarakat luas. “HUT ke-60 bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum bagi kami untuk hadir lebih dekat dan berbagi dengan sesama,” ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya menjaga keberlanjutan kegiatan sosial semacam ini. “Donor darah adalah kontribusi kecil namun berdampak besar. Harapan kami, kegiatan ini bisa dilaksanakan rutin, agar manfaatnya semakin luas dan masyarakat merasakan kehadiran IKPI tidak hanya di bidang perpajakan, tetapi juga kemanusiaan,” tambah Suryani.

Suryani juga berterima kasih kepada ketua panitia donor darah Juwita (Cabang Jakarta Utara) dan Santoso (Cabang Jakarta Pusat) beserta seluruh panitia yang telah membantu sehingga kegiatan tersebut berjalan lancar.

(Foto: Istimewa)

Ketua PMI Jakarta Utara, Rijal, mengapresiasi inisiatif IKPI. “Ini adalah kegiatan kemanusiaan yang sangat berarti. Kami berharap IKPI bisa menjadikannya agenda berkelanjutan, termasuk saat Ramadan dan setelah Idulfitri, ketika kebutuhan darah meningkat. PMI siap berkolaborasi,” jelasnya.

Untuk menambah semangat peserta, panitia menyediakan doorprize menarik, mulai dari sepeda lipat, kompor gas, magicom, dispenser, setrika listrik, hingga kipas angin. Salah seorang pendonor, Tiara Efendi dari Koja, mengaku senang bisa ikut berpartisipasi. “Semoga kegiatan ini rutin diadakan karena sangat bermanfaat,” tuturnya. (bl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LCC Perpajakan Nasional Rampung, Panitia IKPI Apresiasi Dukungan dan Semangat Finalis

IKPI, Jakarta: Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional 2025 yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) resmi berakhir dengan penuh kebersamaan. Final kompetisi bergengsi ini berlangsung di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

Koordinator Panitia LCC, Yulia Yanto Anang, menyampaikan rasa syukur sekaligus terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran acara, mulai dari tim perumus soal, juri, seksi khusus, konsumsi, perlengkapan, akomodasi, hingga tim sekretariat. “Event LCC sudah rampung dengan baik. Terima kasih untuk semua dukungan, kerja sama, dan dedikasi panitia serta seluruh tim yang sudah ikut memastikan acara berjalan lancar,” ungkap Yulia.

Ia juga menaruh kebanggaan tersendiri kepada para finalis yang tidak hanya berjuang meraih prestasi, tetapi juga menunjukkan sportivitas dan sikap bersahabat. “Kami bangga melihat adik-adik finalis. Walau berkompetisi, mereka tetap saling support, bahkan baru saja kenal saat pra-event silaturahmi dengan Ketua Umum IKPI, Bapak Vaudy Starworld dan Ketua Panitia HUT ke-60 IKPI Bapak Nuryadin, untuk makan siang bersama,” tambahnya.

Dalam final tahun ini lanjut Yulia, Universitas Indonesia berhasil meraih Juara 1 dengan ketua regu Rio, disusul Juara 2 juga dari Universitas Indonesia dengan ketua regu Davina, serta Juara 3 yang diraih tim dari Politeknik Negeri Bali, dengan ketua regu Acarya.

“Selamat untuk para juara. Semoga semangat belajar perpajakan yang ditunjukkan dalam ajang ini bisa menjadi bekal berharga bagi generasi muda dalam mendukung kemajuan bangsa,” ujar Yulia.

(Foto: Sekretariat IKPI)
(Foto: Sekretariat IKPI)
(Foto: Sekretariat IKPI)
(Foto: Sekretariat IKPI)

(bl)

Pemutihan Denda Pajak Kendaraan di Jakarta Segera Berakhir, Manfaatkan Sebelum 31 Agustus 2025

IKPI, Jakarta: Waktu untuk memanfaatkan program pemutihan denda pajak kendaraan di DKI Jakarta kian menipis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi hanya berlaku hingga 31 Agustus 2025. Artinya, tinggal sepekan lagi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor (PKB) maupun bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Program pemutihan ini telah berjalan sejak Juni 2025 dan menjadi kesempatan emas bagi wajib pajak yang selama ini menunda pembayaran. Namun, perlu diingat, pemutihan hanya berlaku untuk sanksi administratif berupa bunga keterlambatan atau denda akibat telat mendaftarkan kendaraan. Sedangkan pokok pajak tetap wajib dibayarkan.

Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0046 Tahun 2025. Menariknya, masyarakat tidak perlu repot mengajukan permohonan khusus. Saat melakukan pembayaran pajak di Samsat, sistem akan otomatis menghapus denda yang seharusnya dikenakan.

Syarat Perpanjangan STNK Tahunan

  • STNK asli dan fotokopi
  • BPKB asli dan fotokopi
  • KTP asli dan fotokopi pemilik kendaraan (perorangan)
  • Surat kuasa bila diurus oleh pihak lain

Syarat Perpanjangan STNK 5 Tahunan

Perpanjangan lima tahunan berbeda dengan tahunan karena kendaraan wajib dihadirkan di Samsat untuk cek fisik, serta pelat nomor akan diganti. Dokumen yang perlu disiapkan:

  • STNK asli dan fotokopi
  • BPKB asli dan fotokopi
  • KTP asli pemilik dan fotokopi sesuai data kendaraan
  • Surat kuasa jika dikuasakan
  • Kendaraan yang akan diperpanjang STNK-nya

Dengan adanya pemutihan ini, warga Jakarta bisa meringankan beban pembayaran sekaligus memperbarui legalitas kendaraannya. Bagi yang masih menunggak, sebaiknya jangan menunda lagi. Setelah akhir bulan, denda akan kembali diberlakukan penuh. (alf)

NPWP Wanita Kawin Tak Lagi Dihapus, Kini Hanya Dinonaktifkan

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi mengubah ketentuan terkait Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi wanita kawin melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Aturan ini menggantikan beleid sebelumnya, PER-04/PJ/2020, dengan membawa perubahan signifikan: NPWP wanita kawin yang memilih menggabungkan kewajiban perpajakannya dengan suami tidak lagi dihapus, melainkan cukup dinonaktifkan.

Sebelumnya, sistem administrasi pajak menghapus NPWP wanita kawin ketika kewajiban perpajakannya melebur dengan suami. Namun, kebijakan baru menjaga identitas perpajakan tetap ada dalam sistem, hanya berstatus nonaktif. Dengan begitu, data NPWP tidak hilang dan bisa diaktifkan kembali sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

“Status nonaktif memberi fleksibilitas administratif. Wajib pajak tidak perlu mendaftar ulang dari awal jika suatu saat ingin kembali menjalankan kewajiban perpajakan secara mandiri,” tulis DJP dalam penjelasan beleid tersebut.

Langkah ini selaras dengan kebijakan strategis lain, yaitu integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP 16 digit. Menghapus NPWP berarti juga menghapus keterkaitannya dengan NIK dalam sistem perpajakan, yang berpotensi mengganggu konsistensi integrasi data nasional.

Selain efisiensi administratif, aturan baru ini juga mengandung makna penting dalam penghormatan terhadap otonomi perempuan. Dengan mempertahankan NPWP dalam status nonaktif, negara menegaskan bahwa identitas perpajakan tidak hilang hanya karena status perkawinan berubah.

Kebijakan ini juga memperkuat fondasi menuju sistem perpajakan modern yang terhubung dengan berbagai layanan publik, mulai dari BPJS, sistem perbankan, hingga OSS (Online Single Submission). Jika data perpajakan dihapus, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor pelayanan publik lain.

Secara prinsip, PER-7/PJ/2025 mengatur bahwa setiap NPWP kini hanya mengenal tiga status: aktif, nonaktif, atau digabung dengan suami. Dengan skema ini, manajemen data wajib pajak menjadi lebih tertata, sekaligus mempermudah otoritas pajak dalam menjaga integritas informasi.

Perubahan sederhana dari “hapus” menjadi “nonaktif” ini mencerminkan pergeseran besar dalam paradigma perpajakan nasional. Negara kini menempatkan data wajib pajak sebagai aset berharga yang harus dijaga, sekaligus menegaskan kesetaraan peran perempuan dalam sistem perpajakan modern. (alf)

 

 

 

 

 

IKPI Dorong Edukasi Pajak Gratis, Siap Dukung Target Penerimaan Rp2.357,7 Triliun

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan literasi perpajakan masyarakat sekaligus mendukung target penerimaan negara yang ditetapkan pemerintah. Hal itu disampaikan Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, di sela pembukaan Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional di Kantor Pusat IKPI, Senin (25/8/2025).

Vaudy mengungkapkan, sejak Juli 2025 IKPI telah menggelar program edukasi pajak gratis secara rutin setiap hari Kamis pukul 14.00–16.00 WIB. Program tersebut dihadirkan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada wajib pajak, khususnya masyarakat umum dan karyawan yang selama ini kewajibannya cenderung bersifat otomatis melalui pemotongan.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya tahu soal kewajiban pajak, tapi juga memahami manfaatnya. Karena kalau mereka sudah sadar manfaat pajak itu untuk apa, maka kepatuhan sukarela bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Vaudy.

IKPI juga mendorong pengurus daerah dan cabang agar mengadopsi inisiatif serupa di wilayah masing-masing. Dengan begitu, akses masyarakat terhadap edukasi perpajakan bisa lebih merata. “Edukasi ini bukan semata tentang pemungutan, melainkan bagaimana warga negara merasakan manfaat nyata dari pajak. Dengan kesadaran itu, penerimaan negara akan lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Selain fokus pada edukasi, IKPI turut menyatakan dukungan terhadap target penerimaan pajak yang dipatok pemerintah sebesar lebih dari Rp2.189,3 triliun pada 2025, dan naik menjadi Rp2.357,7 triliun pada 2026. Menurut Vaudy, angka tersebut realistis karena pemerintah telah melakukan penghitungan matang.

“Kami melihat pemerintah punya hitung-hitungan sendiri, dan IKPI tetap mendukung sepenuhnya. Tapi yang penting, hak wajib pajak jangan dilupakan. Kepatuhan itu akan semakin kuat bila keadilan dirasakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, peran IKPI sebagai mitra strategis pemerintah adalah menjembatani edukasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat, agar penerimaan pajak tercapai tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi wajib pajak. (bl)

 

en_US