Day: March 12, 2026

IKPI, Jakarta: Pengurus pusat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) melakukan audiensi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) guna memperkuat komunikasi dan sinergi antara organisasi profesi konsultan pajak dengan otoritas perpajakan. Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Pusat DJP, Jakarta Rabu, (12/3/2026).

Audiensi dari IKPI dipimpin langsung oleh Ketua Umum Vaudy Starworld yang hadir bersama jajaran pengurus pusat. Sementara dari pihak DJP, pertemuan dipimpin Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Inge Diana Rismawanti beserta jajaran.

Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld menegaskan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif antara konsultan pajak dengan otoritas pajak. Menurutnya, konsultan pajak memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam mendukung kepatuhan wajib pajak sekaligus menjembatani pemahaman kebijakan perpajakan di lapangan.

“Melalui audiensi ini, kami ingin memperkuat sinergi antara IKPI dan DJP agar berbagai kebijakan perpajakan dapat dipahami dengan lebih baik oleh para praktisi dan wajib pajak,” ujar Vaudy.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai isu perpajakan yang berkembang, termasuk peningkatan kualitas layanan perpajakan, penguatan edukasi kepada wajib pajak, serta optimalisasi peran konsultan pajak dalam mendukung sistem administrasi perpajakan yang semakin digital.

Selain Vaudy Starworld, delegasi IKPI yang hadir dalam audiensi tersebut antara lain Wakil Ketua Umum Nuryadin Rahman, Sekretaris Umum Edy Gunawan, Bendahara Umum Donny E. Rindorindo, serta para ketua departemen di lingkungan IKPI.

Turut hadir Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Pino Siddharta, Ketua Departemen Keanggotaan dan Etika Robert Hutapea, Ketua Departemen Pendidikan Sundara Ichsan, serta Ketua Departemen Pendidikan Profesional Berkelanjutan dan Sumber Daya Anggota Benny Wibowo.

Dalam kesempatan yang sama, hadir pula Ketua Departemen Hubungan Masyarakat Jemmi Sutiono, Ketua Departemen Kemitraan Lembaga dan Instansi Pemerintah Arinda Hutabarat, Ketua Departemen Kerja Sama Asosiasi Handy, Ketua Departemen SPPBA Milko Hutabarat, Ketua Departemen IT Hendrik Saputra, serta Direktur Eksekutif IKPI Asih Ariyanto.

Melalui audiensi ini, kedua pihak berharap komunikasi antara organisasi profesi dan otoritas pajak dapat terus terjalin secara terbuka dan berkelanjutan. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mendukung terciptanya sistem perpajakan yang semakin transparan, adaptif, serta mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. (bl)

IKPI, Surabaya: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Surabaya menerima kunjungan Universitas Pelita Harapan (UPH) yang diwakili oleh Ms. Felicia dari bagian admission untuk menjajaki peluang kerja sama di bidang pendidikan dan pengembangan kompetensi. Pertemuan tersebut berlangsung di Sekretariat IKPI Surabaya, Selasa (10/3/2026). Pertemuan ini, juga menjadi ruang dialog awal antara institusi pendidikan tinggi dan organisasi profesi dalam membangun sinergi pengembangan sumber daya manusia.

Felicia memaparkan sejumlah kemungkinan bentuk kerja sama yang dapat memberikan akses lebih luas bagi anggota IKPI Surabaya, termasuk keluarga dan lingkungan kerjanya, untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Program tersebut diharapkan dapat membuka peluang peningkatan kompetensi akademik dan profesional bagi para anggota.

Ia juga menyampaikan bahwa informasi lebih lanjut terkait program pendidikan yang tersedia akan disampaikan secara terstruktur kepada anggota IKPI Surabaya. Materi informasi akan dibagikan melalui kanal komunikasi organisasi, sekaligus membuka mekanisme pendaftaran bagi pihak-pihak yang berminat mendapatkan penjelasan lebih mendalam dari pihak universitas.

Selain itu, kata Felicia, pihak universitas membuka kemungkinan untuk menyelenggarakan sesi pertemuan atau kunjungan khusus bagi calon peserta yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai program studi, sistem pembelajaran, serta peluang pengembangan karier di bidang akademik maupun profesional.

Dalam kesempatan yang sama, IKPI Cabang Surabaya turut menyampaikan gagasan kolaborasi yang dapat memperkuat keterkaitan antara dunia akademik dan praktik profesional. Salah satu usulan yang disampaikan adalah kemungkinan penyelenggaraan pelatihan brevet perpajakan sebagai bagian dari pengayaan kurikulum pendidikan.

Humas IKPI Surabaya, Yohanes mengatakan program brevet perpajakan dapat memberikan nilai tambah bagi mahasiswa yang ingin memperdalam pemahaman di bidang perpajakan sejak masa studi. Usulan tersebut disambut positif oleh perwakilan UPH dan akan diteruskan kepada pihak universitas untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Dalam pertemuan tersebut, Yohanes menyampaikan apresiasi atas inisiatif kolaborasi yang dibangun antara organisasi profesi dan institusi pendidikan tinggi.

“Kami menyambut baik inisiatif kerja sama ini. Kolaborasi dengan institusi pendidikan seperti UPH membuka ruang yang lebih luas bagi pengembangan kompetensi, sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademik dan praktik profesional,” ujar Yohanes.

IKPI Surabaya menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui sinergi dengan institusi pendidikan, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya memiliki fondasi akademik yang kuat, tetapi juga siap menghadapi dinamika profesi di bidang keuangan dan perpajakan.

Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam membangun kolaborasi yang berkelanjutan antara IKPI Surabaya dan Universitas Pelita Harapan, dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, profesi, serta masyarakat luas. (bl)

IKPI, Makassar: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Makassar menggelar kegiatan bimbingan teknis (bimtek) pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 melalui program “Klinik Pajak”. Kegiatan ini dilaksanakan di Sekretariat IKPI Cabang Makassar yang berlokasi di Jalan A.P. Pettarani, Ruko Business Center Blok A5, Makassar, Rabu (11/3/2026).

Ketua IKPI Cabang Makassar, Ezra Palisungan, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi organisasi profesi dalam membantu wajib pajak memahami proses pelaporan SPT secara benar. Menurutnya, pendekatan klinik pajak dipilih agar wajib pajak dapat berkonsultasi secara langsung sekaligus mempraktikkan pengisian SPT.

“Melalui Klinik Pajak ini, kami ingin membantu wajib pajak agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga langsung mempraktikkan pengisian SPT dengan pendampingan dari konsultan pajak,” ujar Ezra.

Dikatakan Ezra, informasi mengenai kegiatan ini disebarluaskan melalui flyer serta formulir pendaftaran yang dibagikan melalui media sosial para anggota dan akun resmi IKPI Cabang Makassar. Peserta yang mendaftar kemudian dapat memilih jadwal kedatangan sehingga proses konsultasi dapat berlangsung lebih tertib dan efektif.

Dalam pelaksanaannya, peserta juga diminta membawa laptop agar dapat langsung melakukan pengisian SPT Tahunan. Para konsultan pajak yang bertugas memberikan pendampingan secara langsung sehingga peserta dapat menyelesaikan proses pelaporan SPT di tempat.

Ezra menjelaskan, pemilihan Sekretariat IKPI Makassar sebagai lokasi kegiatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor efektivitas dan kenyamanan. Fasilitas yang tersedia dinilai memadai untuk mendukung kegiatan konsultasi sekaligus praktik pengisian SPT oleh para peserta.

“Kami ingin memastikan wajib pajak yang datang mendapatkan pendampingan yang nyaman dan efektif, sehingga mereka dapat menyelesaikan pelaporan SPT tanpa kendala,” katanya.

Kegiatan Klinik Pajak ini akan kembali dilanjutkan pada Sabtu, 14 Maret 2026. Menurut Ezra, jumlah pendaftar pada sesi berikutnya tercatat lebih banyak dibandingkan dengan hari pertama pelaksanaan.

Selain membuka layanan Klinik Pajak di sekretariat, pengurus IKPI Cabang Makassar juga berencana mengadakan bimtek secara offline di dua lokasi berbeda atas undangan dari institusi mitra di wilayah tersebut.

Ezra menambahkan, kegiatan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak sekaligus memperkuat peran IKPI sebagai organisasi profesi konsultan pajak yang aktif memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat. (bl)

IKPI, Jakarta: Pelaku industri broker properti diingatkan untuk lebih tertib dalam melaporkan penghasilan seiring penerapan sistem administrasi perpajakan digital Coretax.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Departemen Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Fiskal (PPKF) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, Agoestina Mappadang, dalam kegiatan edukasi perpajakan yang digelar oleh Asosiasi Real Estate Broker Indonesia di Jakarta Design Center, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Agoestina menjelaskan bahwa industri broker properti memiliki karakteristik transaksi bernilai besar sehingga membutuhkan pencatatan keuangan yang lebih tertib.

“Dalam industri properti, nilai transaksi bisa mencapai miliaran rupiah. Karena itu penting bagi broker untuk memastikan seluruh penghasilan yang diterima dilaporkan secara benar,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dalam sistem Coretax, otoritas pajak dapat memperoleh data dari berbagai sumber pihak ketiga, termasuk pengembang, notaris, dan data transaksi ekonomi lainnya.

Kondisi tersebut membuat ketidaksesuaian antara aktivitas ekonomi dan laporan pajak menjadi lebih mudah dianalisis oleh otoritas pajak.

Karena itu, Agoestina mendorong para broker properti untuk memiliki pencatatan transaksi yang rapi serta menyimpan dokumen pendukung yang memadai.

Menurutnya, administrasi yang baik akan membantu wajib pajak menjaga kepatuhan sekaligus meminimalkan potensi permasalahan pajak di kemudian hari. (bl)