IKPI Raih Dua Rekor MURI di Puncak HUT ke-60

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mencatat sejarah baru di usianya yang ke-60 tahun. Pada puncak perayaan HUT, Selasa (26/8/2025), IKPI berhasil meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI), yakni untuk kegiatan donor darah profesi konsultan pajak terbanyak dan sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak di Indonesia.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menegaskan bahwa capaian ini bukan sekadar penghargaan, melainkan bukti konsistensi IKPI dalam menghadirkan manfaat nyata, baik untuk masyarakat maupun negara.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

“Enam puluh tahun bukanlah waktu yang singkat. IKPI telah melewati banyak dinamika, dan hari ini kami bersyukur mendapat pengakuan dari MURI,” kata Vaudydi lokasi acara, Rabu (26/8/2025).

Ia menjelaskan, rekor pertama diberikan kepada IKPI atas kegiatan donor darah dengan peserta terbanyak dari profesi konsultan pajak, yaitu 6.400 orang yang tersebar di seluruh cabang IKPI di Indonesia. Rekor kedua, IKPI dinobatkan sebagai asosiasi konsultan pajak dengan jumlah anggota terbanyak, yakni lebih dari 7.400 orang, terdiri dari anggota tetap, terbatas, dan kehormatan.

“Ini adalah bentuk nyata bahwa IKPI hadir bukan hanya untuk profesi, tetapi juga untuk bangsa. Kami ingin kemajuan IKPI dirasakan seluruh anggota, masyarakat, dan tentu saja negara,” ujar Vaudy.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Pernyataan Vaudy tersebut dikuatkan oleh apresiasi perwakilan MURI yang hadir langsung menyerahkan piagam penghargaan. “Kami mencatat partisipasi 6.400 konsultan pajak dalam kegiatan donor darah serentak yang diinisiasi IKPI. Ini bukan angka yang kecil dan menunjukkan kepedulian tinggi dari profesi konsultan pajak terhadap sesama. Selain itu, dengan lebih dari 7.400 anggota aktif, IKPI adalah asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia. Jumlah ini tentu sangat strategis untuk membantu pemerintah dalam mencapai target penerimaan pajak nasional,” ungkap perwakilan MURI.

Dua rekor ini menegaskan peran ganda IKPI, di satu sisi menjadi organisasi profesi yang solid dengan anggota terbesar, di sisi lain juga hadir di tengah masyarakat lewat aksi sosial. Momentum HUT ke-60 ini sekaligus menandai semangat baru IKPI untuk terus berkontribusi dalam pembangunan bangsa melalui jalur profesi maupun kegiatan sosial. (alf)

Ketua Umum IKPI Apresiasi Panitia, Sponsor, Pengda dan Pengcab IKPI Sukseskan HUT ke-60

IKPI,Jakarta: Puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) berlangsung meriah dan sukses dengan rangkaian kegiatan yang digelar di berbagai daerah. Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan momentum bersejarah tersebut.

Dalam sambutannya, Vaudy menyatakan bahwa kesuksesan perayaan kali ini merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan dedikasi seluruh elemen organisasi. “Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, sponsor, pengurus daerah (Pengda), pengurus cabang (Pengcab), serta semua pihak yang terlibat. HUT ke-60 ini menjadi bukti nyata kekompakan keluarga besar IKPI,” ujar Vaudy, Rabu (27/8/2025).

IKPI, sebagai asosiasi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia, menggelar tujuh kegiatan utama dalam rangkaian HUT ke-60. Mulai dari turnamen golf, sepeda santai, donor darah, lomba cerdas cermat perpajakan, hingga seminar nasional dan acara puncak HUT IKPI. Semua kegiatan tersebut mendapat respons positif dari anggota maupun masyarakat luas, serta menjadi wadah untuk memperkuat jejaring antarprofesi.

Peran sponsor juga mendapat sorotan khusus dari Vaudy. Tahun ini, panitia berhasil menggandeng tidak kurang dari 120 sponsor yang memberikan dukungan penuh terhadap seluruh rangkaian acara.

“Dukungan sponsor adalah salah satu kunci kesuksesan. Kehadiran mereka menunjukkan kepercayaan yang tinggi kepada IKPI. Ini menandakan bahwa keberadaan IKPI bukan hanya penting bagi profesi konsultan pajak, tetapi juga memiliki dampak luas bagi dunia usaha,” tegasnya.

Vaudy juga tak lupa memberikan apresiasi khusus kepada jajaran panitia dan tim sekretariat IKPI yang bekerja di balik layar. Menurutnya, mereka memainkan peran vital dalam memastikan seluruh kegiatan berjalan lancar dari awal hingga akhir.

“Saya sangat bangga dengan semua yang terlibat. Mereka telah berjuang tanpa mengenal lelah, memastikan setiap detail acara berjalan sempurna. Dedikasi dan profesionalisme mereka adalah salah satu alasan utama mengapa rangkaian kegiatan HUT kali ini bisa sukses besar,” ungkapnya.

Ia menegaskan, perayaan HUT ke-60 ini tidak hanya sekadar menjadi ajang selebrasi, tetapi juga momentum refleksi perjalanan panjang IKPI dalam berkontribusi pada perkembangan dunia perpajakan di Indonesia. Dengan pengalaman lebih dari enam dekade, IKPI telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengedukasi wajib pajak, mendorong kepatuhan, serta mencetak konsultan pajak yang berintegritas.

Vaudy mengungkapkan bahwa semangat kebersamaan yang ditunjukkan dalam perayaan HUT ke-60 akan menjadi bekal penting untuk melangkah ke depan. “Usia 60 tahun adalah pencapaian besar, tetapi juga menjadi pengingat bahwa tantangan ke depan semakin kompleks. Dengan soliditas yang kita miliki, saya yakin IKPI akan terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara,” ujarnya.

Dengan semangat baru di usia yang ke-60, IKPI berkomitmen untuk terus memperkuat peran konsultan pajak dalam mendukung sistem perpajakan nasional yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. (bl)

Generasi Muda Jadi Fokus, DJP Gandeng UBSI Gelar Pajak Bertutur 2025

IKPI, Jakarta: Kesadaran pajak kembali menjadi perhatian serius Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui program Pajak Bertutur 2025, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus (Kanwil DJP Jaksus) bekerja sama dengan Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI) menghadirkan kegiatan bertajuk “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju” di Kampus Kramat 98, Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Ratusan mahasiswa dari berbagai program studi UBSI ikut terlibat dalam kegiatan ini. Mereka mendapat pemahaman mendalam tentang pentingnya pajak sebagai fondasi pembangunan nasional. Program Pajak Bertutur tahun ini sendiri digelar secara serentak di seluruh Indonesia, baik tatap muka maupun virtual, dengan sasaran peserta mulai dari pelajar SD hingga mahasiswa.

“Melalui Pajak Bertutur, kami ingin mengajak mahasiswa untuk lebih memahami arti penting pajak sebagai tulang punggung pembangunan. Generasi muda adalah penerus bangsa, sehingga kesadaran pajak sejak dini akan menjadi pondasi kuat bagi kemajuan Indonesia,” ujar Rino Sugiarto, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen Kanwil DJP Jaksus, dalam keterangan tertulis, Kamis (28/8/2025).

Harapannya, kegiatan ini mampu memperkuat literasi perpajakan sekaligus menumbuhkan generasi taat pajak yang peduli terhadap keberlanjutan bangsa. Kanwil DJP Jaksus menegaskan, kerja sama dengan dunia pendidikan akan terus diperluas untuk menanamkan nilai-nilai kesadaran pajak sejak dini.

Senada dengan itu, Eka Dyah Setyaningsih, Ketua Program Studi S1 Manajemen UBSI, menilai kolaborasi ini penting untuk melahirkan agen perubahan di kalangan mahasiswa. “Kegiatan ini membuka ruang kolaborasi berkelanjutan antara kampus dan DJP untuk mencetak agen-agen perubahan yang siap menyebarkan semangat sadar pajak di masyarakat,” jelasnya.

Menambah bobot acara, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto hadir dalam sesi Dirjen Pajak Menyapa. Ia menegaskan kembali peran vital pajak dalam mendukung program pemerintah, salah satunya sektor pendidikan yang mendapat alokasi 20% dari APBN 2025 atau sekitar Rp724,3 triliun.

Acara semakin hidup ketika para penyuluh pajak Kanwil DJP Jaksus menyajikan materi tentang APBN dan manfaat pajak melalui permainan interaktif. Pendekatan kreatif ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman sekaligus antusiasme mahasiswa untuk menjadi generasi sadar pajak. (alf)

 

 

 

 

 

HMI Malang Pilih Dialog Pajak, DJP Jatim III Apresiasi Sikap Konstruktif Mahasiswa

IKPI, Jakarta: Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang mengambil langkah berbeda dalam menyuarakan aspirasi fiskal. Alih-alih turun ke jalan seperti di sejumlah daerah, mereka memilih jalur audiensi dengan Kementerian Keuangan Satu Malang di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Timur III, Rabu (27/8/2025).

Dalam pertemuan tersebut, HMI menekankan pentingnya keterbukaan pengelolaan pajak, pemerataan distribusi fiskal, hingga kepekaan pejabat publik terhadap kondisi masyarakat. Ketua HMI Malang, Mirdan Idham, menegaskan forum ini adalah bagian dari upaya advokasi mahasiswa untuk memastikan kebijakan fiskal nasional benar-benar berpihak pada rakyat kecil.

“Kami ingin transparansi tidak berhenti sebatas jargon. Pajak yang dibayarkan masyarakat harus benar-benar kembali untuk kepentingan publik, terutama bagi kelompok rentan dan miskin,” ujar Mirdan.

Kepala Kanwil DJP Jatim III, Untung Supardi, menyambut baik cara HMI menyampaikan kritik lewat jalur dialog. Menurutnya, pendekatan terbuka akan lebih efektif dalam mencari solusi.

“Kami mengapresiasi langkah mahasiswa yang memilih duduk bersama. Masukan bisa disampaikan langsung, bahkan kami akan libatkan HMI dalam program edukasi perpajakan ke depan,” kata Untung, Kamis (28/8/2025).

Untung juga menegaskan komitmen DJP menjaga integritas, termasuk dalam mencegah praktik penyelewengan. Ia mengingatkan bahwa pembayaran pajak dilakukan melalui bank persepsi, bukan pegawai pajak.

“Kalau ada indikasi penyimpangan, silakan laporkan dengan bukti. Kami ingin kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.

Lebih jauh, Untung memaparkan kinerja penerimaan negara di Jawa Timur tahun 2025 yang ditargetkan mencapai Rp282,70 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp148,82 triliun bersumber dari cukai, Rp128,49 triliun dari pajak, dan Rp5,34 triliun dari PNBP. Ia juga menyoroti peran pajak dalam mendukung pembangunan daerah.

Hingga Agustus 2025, Dana Desa yang disalurkan ke seluruh kabupaten di Jawa Timur telah menembus Rp8 triliun.

“Ini bukti nyata fungsi distribusi pajak. Penerimaan negara dikembalikan ke daerah untuk membiayai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat,” tambah Untung.

Audiensi yang berlangsung kondusif itu ditutup dengan ajakan agar mahasiswa terus mengawal transparansi fiskal. “Kolaborasi dengan masyarakat, termasuk mahasiswa, adalah kunci. Pajak bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga bagian dari partisipasi warga negara,” katanya. (alf)

 

Kanwil DJP Jaksel I Tanamkan Kesadaran Pajak ke Generasi Muda Lewat Pajak Bertutur 2025

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus menanamkan pemahaman tentang pajak sejak dini melalui program edukasi Pajak Bertutur 2025. Tahun ini, giliran SMK Cyber Media Jakarta yang mendapat kesempatan menjadi tuan rumah kegiatan yang diinisiasi Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I (Kanwil DJP Jaksel I).

Lebih dari 70 siswa antusias mengikuti rangkaian acara yang berlangsung pada Rabu (27/8/2025). Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jaksel I, Pestamen Situmorang, menegaskan bahwa literasi pajak merupakan bekal penting bagi generasi muda sebelum mereka memasuki dunia kerja.

“Semoga kegiatan Pajak Bertutur ini dapat menjadi bekal bagi adik-adik semua ketika nanti sudah berpenghasilan dan menjadi Wajib Pajak,” ujar Pestamen.

Pada sesi utama, Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jaksel I Arief Hidayat menyampaikan materi mengenai dasar-dasar perpajakan. Ia menekankan peran vital masyarakat sebagai pembayar pajak dalam mendukung pembangunan nasional, sekaligus menunjukkan manfaat pajak yang langsung dirasakan, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga subsidi di berbagai sektor.

Diskusi semakin hidup saat seorang siswa bertanya mengapa masih ada warga negara yang tidak membayar pajak namun tetap menikmati fasilitas publik. Arief lalu menjelaskan konsep free rider, yakni mereka yang lalai terhadap kewajiban pajak. Menurutnya, inilah alasan program Pajak Bertutur penting digelar, agar generasi muda lebih sadar dan menghindari perilaku serupa.

Tak hanya pemaparan materi, panitia juga menyiapkan permainan edukatif untuk memperkuat pemahaman siswa tentang fungsi pajak, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kontribusi pajak bagi keberlangsungan bangsa.

Pajak Bertutur sendiri merupakan program rutin DJP yang digelar serentak di sekolah dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Tahun ini, kegiatan mengangkat tema “Generasi Muda Sadar Pajak untuk Indonesia Maju”, sejalan dengan visi mempersiapkan calon Wajib Pajak yang patuh dan berperan aktif menyongsong Indonesia Emas 2045.

Kanwil DJP Jaksel I berharap program ini tidak hanya memberi manfaat langsung bagi siswa SMK Cyber Media, tetapi juga memperkuat sinergi dengan lembaga pendidikan dalam membangun budaya sadar pajak sejak dini. (alf)

 

 

LPS Turunkan Bunga Penjaminan, Ruang Fiskal dan Pajak Bisa Ikut Terdorong

IKPI, Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kembali menurunkan tingkat bunga penjaminan (TBP) sebesar 25 basis poin (bps) untuk tabungan rupiah di bank umum menjadi 3,75%. Penurunan juga berlaku untuk bank perekonomian rakyat (BPR) menjadi 6,25%, sementara untuk tabungan valuta asing tetap di level 2,25%. Kebijakan ini berlaku sejak 28 Agustus hingga 30 September 2025.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa langkah ini diambil sejalan dengan tren penurunan suku bunga deposito, kondisi likuiditas perbankan yang masih longgar, serta sinergi dengan arah kebijakan Bank Indonesia yang lebih akomodatif. BI sendiri sebelumnya memangkas suku bunga acuan 25 bps menjadi 5% pada RDG Agustus 2025.

“Dengan ruang pelonggaran yang masih terbuka, kami ingin memastikan stabilitas sistem keuangan sekaligus menjaga agar bunga kredit tetap kompetitif. Hal ini diharapkan bisa memperkuat momentum pemulihan ekonomi,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Penurunan bunga simpanan tersebut tidak hanya berdampak pada sektor perbankan, tetapi juga bisa memberi implikasi fiskal. Dengan bunga simpanan yang semakin rendah, insentif masyarakat untuk mengalihkan dana ke sektor riil meningkat. Perputaran modal ini berpotensi memperbesar basis pajak, terutama dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) badan maupun orang pribadi yang usahanya terdorong oleh peningkatan konsumsi.

Di sisi lain, bunga simpanan yang lebih rendah akan berpengaruh pada besaran pajak atas bunga deposito (final 20%). Meskipun nominal pajaknya bisa menurun, perputaran dana ke instrumen produktif diyakini dapat menambah penerimaan negara dari sektor lain.

Ekonom menilai, kebijakan LPS dan BI yang selaras ini membuka peluang bagi pemerintah untuk menjaga target penerimaan pajak 2025 yang ambisius. Jika konsumsi rumah tangga membaik dan investasi sektor riil meningkat, optimalisasi penerimaan pajak bisa tercapai tanpa harus mengandalkan kebijakan pajak baru. (alf)

Dihadapan Ribuan Anggota IKPI, DJP Tegaskan Big Data Jadi Senjata Utama dalam Reformasi Pajak

IKPI, Jakarta: Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP, Rosmauli, menegaskan bahwa pemanfaatan big data akan menjadi senjata utama dalam mendorong reformasi perpajakan di Indonesia. Menurutnya, transformasi digital tidak hanya sekadar tren, melainkan kebutuhan mendesak agar otoritas pajak dapat menjawab tantangan zaman.

“Big data bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Dengan analisis data yang kuat, DJP bisa lebih cepat mendeteksi potensi ketidakpatuhan sekaligus memberi pelayanan yang lebih tepat sasaran,” ujar Rosmauli dihadapan ribuan peserta Seminar Nasional Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (Semnas IKPI) di Pullman Hotel, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Ia menjelaskan, reformasi pajak berbasis big data memungkinkan DJP mengintegrasikan berbagai sumber informasi, mulai dari perbankan, perdagangan digital, hingga data lintas instansi. Integrasi ini, menurutnya, akan menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan mampu mempersempit ruang penghindaran pajak.

Namun, ia menegaskan, secanggih apa pun teknologi tidak akan berjalan efektif tanpa dukungan para mitra strategis. Di titik ini, IKPI disebut memiliki peran yang sangat vital. Para konsultan pajak, kata Rosmauli, berada di garis depan dalam mendampingi wajib pajak menyesuaikan diri dengan sistem berbasis big data.

“Big data hanya akan efektif bila di lapangan ada pendampingan yang memadai. Di sinilah peran IKPI sangat penting, karena konsultan pajak setiap hari berhadapan langsung dengan wajib pajak. Mereka bisa menjelaskan, mendampingi, dan memastikan transisi berjalan lebih mulus,” tegasnya.

Rosmauli menambahkan, sinergi dengan lembaga lain seperti aparat penegak hukum dan instansi terkait tetap diperlukan, terutama dalam aspek integrasi data dan penegakan aturan. Namun, kemitraan dengan IKPI memiliki keunikan tersendiri, karena menyentuh langsung lapisan paling luas dari masyarakat wajib pajak.

“Jika big data adalah mesinnya, maka IKPI dan konsultan pajak adalah penggeraknya. Bersama-sama, kita bisa membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan modern,” ujarnya penuh optimisme.

Ia juga menekankan, DJP berkomitmen membuka ruang dialog dengan konsultan pajak agar setiap kebijakan baru bisa segera dipahami dan diimplementasikan di lapangan. Dengan cara ini, reformasi pajak bukan hanya jargon, melainkan gerakan kolektif yang melibatkan pemerintah, profesi, dan masyarakat.

Seminar nasional ini pun menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi tersebut. Dengan hadirnya ratusan konsultan pajak dari seluruh Indonesia, diskusi mengenai big data dan reformasi perpajakan tidak hanya membahas teknologi, tetapi juga menyentuh aspek kepercayaan, kolaborasi, dan masa depan kepatuhan pajak di Indonesia. (bl)

Dewan Juri Apresiasi Kualitas Finalis LCC Perpajakan Nasional IKPI 2025

IKPI, Jakarta: Ketua Dewan Juri Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan (Tingkat Mahasiswa) IKPI 2025, Lisa Purnamasari menilai kualitas para finalis yang tampil di babak pamungkas menunjukkan persaingan yang ketat dan berimbang. Kompetisi antar mahasiswa yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) itu mempertemukan Universitas Indonesia (UI) dan Politeknik Negeri Bali (PNB) di kantor pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (25/8/2025).

Menurut Lisa, ketiga regu finalis memperlihatkan pemahaman yang mumpuni terhadap materi perpajakan. “Kualitas peserta cukup berimbang, hal ini tercermin dari jawaban atas pertanyaan yang diajukan panitia. Secara umum penguasaan materi baik, karena sebagian besar soal bisa dijawab dengan tepat,” kata Lisa, Rabu (27/8/2025).

Meski ada sejumlah pertanyaan yang tidak dapat dijawab sempurna, Lisa menilai hal itu tidak mengurangi performa keseluruhan. Bahkan, hasil rekap penilaian semifinal yang diikuti 65 regu memperlihatkan nilai rata-rata tiga besar mencapai 80 dari 100, menandakan konsistensi kualitas peserta sejak awal hingga akhir kompetisi.

Lebih lanjut, Lisa menjelaskan kriteria penjurian di babak final terdiri dari empat tahap. Dimulai dari pertanyaan wajib, dilanjutkan dengan soal rebutan, pertanyaan esai, hingga babak penentuan berupa Games Xs & Os. Dari keempat babak tersebut, penentuan pemenang dilakukan berdasarkan akumulasi nilai tertinggi.

Terkait manfaat lomba, Lisa menegaskan bahwa LCC perpajakan merupakan sarana penting dalam meningkatkan literasi pajak di kalangan mahasiswa. “Lomba semacam ini sangat bagus untuk melatih kompetisi sehat sekaligus memperdalam pemahaman perpajakan di kalangan generasi muda,” tuturnya.

Ia juga menyampaikan harapan agar para peserta, baik juara maupun yang belum berhasil, terus menjadikan pengalaman ini sebagai motivasi untuk meningkatkan kemampuan diri.

“Kompetisi ini bisa menjadi ajang ukur kemampuan sekaligus pemicu semangat untuk berkembang lebih baik di masa depan,” tambahnya.

IKPI mencatat, tahun ini LCC perpajakan berhasil menarik 382 regu dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Antusiasme tersebut menegaskan besarnya minat mahasiswa terhadap dunia perpajakan, sekaligus menunjukkan bahwa kompetisi ini telah menjadi wadah strategis dalam mencetak calon konsultan pajak yang berkualitas. (bl)

LCC Perpajakan Nasional IKPI 2025 Beri Pelajaran Berharga

Jakarta: Tim mahasiswa Universitas Indonesia (UI) berhasil meraih posisi kedua dalam ajang Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional 2025 yang diselenggarakan oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI). Babak final kompetisi ini digelar di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Senin (24/8/2025).

Ketua tim UI, Davina, mengungkapkan bahwa perjalanan menuju babak final penuh tantangan sekaligus memberikan banyak pelajaran berharga. “Perlombaan terdiri dari tahapan penyisihan hingga best of three yang menantang. Namun, semua itu melatih kami berpikir cepat, tepat, sekaligus mengasah kekompakan tim,” ujarnya.

Menurut Davina, soal yang diberikan panitia sangat beragam dan mendalam, mencakup seluruh jenis pajak termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal itu membuat peserta dituntut benar-benar cermat memahami dan menganalisis setiap pertanyaan.

Untuk mempersiapkan diri, tim UI rutin mengadakan belajar bersama serta mengerjakan latihan soal. Menariknya, mereka tidak memiliki pembimbing khusus, namun sebelum final sempat mendapatkan pendampingan dari panitia melalui sesi daring serta diberikan buku latihan soal.

“Harapan saya, lomba LCC seperti ini bisa semakin banyak diikuti oleh mahasiswa dari seluruh Indonesia. Karena ajang ini bukan hanya soal kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk memperdalam ilmu perpajakan sejak dini,” kata Davina.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada IKPI atas terselenggaranya kegiatan tersebut. “Terima kasih kepada IKPI dan seluruh panitia yang sudah memberikan wadah luar biasa bagi mahasiswa untuk belajar dan berkompetisi,” tambahnya.

Selain Davina, tim UI juga diperkuat oleh Kurnia Sari dan Achmad Farhan, yang bersama-sama mengantarkan kampusnya menjadi salah satu finalis terbaik dalam kompetisi bergengsi tahunan ini.

Sekadar informasi, pada LCC kali ini, dua tim dari UI memperoleh juara 1 dan juara 2. Sedangkan untuk juara tiga diraih Politeknik Negeri Bali. (bl)

 

 

en_US