25/09/2024 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Ketua Departemen Pengembangan Organisasi akan Mendorong Keaktifan 42 IKPI Cabang

Posted on 25/09/202425/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nuryadin Rahman, menyatakan dirinya akan secara intensif dan aktif mengajak 42 cabang IKPI se-Indonesia untuk menjalin komunikasi positif dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (DJP-KPP) di masing-masing wilayah kerja.

Bukan hanya komunikasi kata Nuryadin, tetapi bagaimana setiap cabang melakukan kolaborasi untuk mengadakan kegiatan perpajakan, seperti sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak untuk.meningkatkan kepatuhan.

“Sebagaimana yang diamanatkan Ketua Umum (Ketum) IKPI Bapak Vaudy Starworld, kita harus jalin komunikasi yang baik dengan perwakilan DJP di setiap wilayah. Karena sebagai asosiasi konsultan pajak terbesar di Indonesia, IKPI telah menjadi mitra strategis dari DJP, dan kita punya kewajiban moril untuk membantu,” kata Nuryadin di Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Diceritakan Nuryadin, baru-baru ini dia mendampingi Ketum Vaudy melakukan kunjungan ke Cabang Jambi. Pada kunjungan pertama itu, bersama Ketua IKPI Cabang Jambi Nurlena, dan Ketua Pengda Sumatera Bagian Selatan Rudy Gani, mengunjungi KPP Jambi Telanaipura dan langsung ditemui oleh Kepala KPP Edi Sihar dan jajarannya.

Pada kesempatan itu Edi Sihar meminta kepada Ketum IKPI membantu pihaknya untuk melakukan sosialisasi khususnya jelang pelaksanaan Coretax System pada Januari 2025. Edi juga meminta IKPI membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

“Kami dari Pengurus Pusat IKPI akan mendorong 42 cabang agar aktif menjalin komunikasi dengan Kanwil DJP dan KPP. Tujuannya bukan hanya untuk membantu pemerintah saja, tetapi sekaligus mengenalkan IKPI kepada masyarakat luas,” ujarnya.

Kunjungan Ketum IKPI

Sementara itu, Ketua IKPI Cabang Jambi Nurlena menyatakan, kunjungan pertama Ketum Vaudy ke Jambi sangat diapresiasi dan disambut hangat oleh para pengurus dan anggota.

Menurutnya, kunjungan itu merupakan wujud komitmen dan implementasi ketua umum dalam melaksanakan janji kampanyenya sebelum menjabat. “Pak Ketum Vaudy menyatakan akan turun langsung ke seluruh Pengda dan Cabang untuk melakukan komunikasi dengan pengurus dan anggota. Dengan demikian, dia bisa langsung mendengar aspirasi dari pengda dan cabang secara langsung,” ujarnya.

Pasca kunjungan tersebut, Nurlena berharap IKPI Pusat dapat memberikan kemudahan dengan layanan, memperluas jaringan pemberian jasa melalui peningkatan kerja sama dengan berbagai macam instansi lembaga sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan anggota.

“Satu persatu Pak Ketum Vaudy implementasikan janji kampanyenya. Semoga di bawah kepemimpinan beliau IKPI semakin jaya dan anggota juga sejahtera,” kata Nurlena. (bl)

Indonesia Segera Terapkan Global Minimun Tax 15%

Posted on 25/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia berencana segera menerapkan global minimum tax atau pajak minimum global. GMT itu diusulkan Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) dengan tarif efektif minimum 15%.

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengatakan, penerapan pajak minimum global di Indonesia itu dapat menambah pendapatan atau penerimaan negara sebesar Rp 3,8 triliun sampai dengan Rp 8,8 triliun.

“Berdasarkan analisis yang dilakukan pemerintah, implementasi global minimum tax dapat menghasilkan penerimaan sekitar Rp 3,8 hingga Rp 8,8 triliun,” kata Thomas dalam pidato sambutannya dalam acara International Tax Forum 2024, dikutip dari CNBC Indonesia Rabu, (25/9/2024).

Menurut Thomas, penerapan pajak minimum global menjadi penting mengingat berkembang pesatnya teknologi dan digitalisasi. Perkembangan itu membuat batas-batas negara semakin kabur, sehingga banyak perusahaan multinasional yang beroperasi di sejumlah negara tanpa kehadiran fisik perusahaannya

Kondisi tersebut menyebabkan sistem pajak tradisional yang selama ini diterapkan tak bisa menarik pajak dari perusahaan tersebut. Padahal, perusahaan-perusahaan multinasional yang umumnya bergerak di sektor teknologi ini mengambil banyak keuntungan dari negara tempatnya beroperasi.

“Hasilnya terjadi ketidakseimbangan antara keuntungan yang mereka hasilkan dengan di mana mereka membayar pajak. Hal ini membuat beberapa negara, terutama negara berkembang dalam kondisi yang tak diuntungkan,” kata dia.

Thomas mengatakan banyak negara yang tak bisa mendapatkan hak pajaknya dari perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara maju tersebut. Ketidakseimbangan ini, kata dia, pada akhirnya membuat ketimpangan ekonomi global semakin dalam.

“Kerangka kerja pajak tradisional tak bisa mengakomodasi tantangan ini,” kata dia.

Karena itu, Thomas mendorong agar pajak minimum global bisa segera diterapkan. Dia mengatakan penerapan pajak ini dapat mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi dan digitalisasi.

“Lanskap baru ini memerlukan reformasi menyeluruh dalam kebijakan domestik agar selaras dengan standar global dan mempertahankan daya saing,” kata dia.

Dikutip dari World Economic Forum, GMT bertujuan untuk mengakhiri praktik perusahaan multinasional yang memindahkan keuntungan mereka ke negara dan wilayah dengan pajak rendah, meskipun pendapatan tersebut dihasilkan di tempat lain.

Negara-negara yang sebelumnya beroperasi sebagai surga pajak, termasuk Irlandia, Luksemburg, Swiss, dan Barbados, kini menerapkan tarif minimum tersebut, termasuk lebih dari 140 negara telah berkomitmen untuk menerapkan perjanjian pajak global baru itu yang bertujuan agar perusahaan multinasional membayar tarif pajak minimum.

Ketua IKPI Cabang Cirebon 2024-2029 Janji Tingkatkan Skill Anggota

Posted on 25/09/2024 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Sebanyak 7 dari 12 anggota tetap Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Cirebon, memilih Petrus Hery Setyonuryantoro sebagai ketua cabang. Suara Petrus mengungguli dua calon lainnya yakni Muhamad Wisnu Kusuma Wardana (4 suara) dan Purwanto (1 suara).

Sekadar informasi, pemilihan dilakukan Stonehand Cafe, Kota Cirebon, Selasa (24/9/2024) siang.

“Sesuai hasil musyawarah bersama disepakati, bahwa suara terbanyak dan terpilih berdasarkan jumlah anggota yang hadir sudah disepakati tetap sah. Jadi tidak harus kuorum,” ujarnya.

Dikatakan Petrus, sistem yang digunakan pada pemilih ini adalah manual, artinya dengan menggunakan surat suara dengan memilih nama ketua dan kemudian masuk kotak.

Dalam pemilihan calon ketua kata Petrus, suasana kekeluargaan sangat kental terasa. Kontestan dan pemilik hak suara saling bercanda.

“Saat penghitungan suara, semua senang gembira tidak ada yang merasa kalah atau menang. Jadi keharmonisan tetap terjalin dan tampak hangat,” ujar Petrus, Selasa (24/9/2024).

Setelah didaulat menjadi ketua cabang, ada beberapa hal yang akan dilakukan Petrus bersama jajaran pengurus dan anggotanya yakni;

1. Berkomunikasi dengan IKPI Pusat untuk meminta fasilitas update informasi peraturan perpajakan terkait kebutuhan seluruh anggota

2. Menjadikan anggota IKPI Cabang Cirebon yang mandiri dan profesional dengan cara membekali anggota nya dengan seminar seminar dan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kemampuan nya secara profesional dan bermartabat

3. Memberikan edukasi, saran dan masukan kepada wajib pajak apa saja yg dapat dilakukan sesuai perundang- undangan

4. Mengusulkan ada Departemen baru di IKPI Pusat yang bertugas memberikan update peraturan perpajakan dan apa bila dari anggota ingin bertanya atau konsultasi terhadap peraturan yang baru tersebut departemen yang terbentuk bisa memberikan penjelasan atas pertanyaan dari anggota

Petrus menegaskan, sebagai Ketua IKPI Cabang Cirebon periode 2024 – 2029 dirinya akan menampung permasalahan yang terjadi di lapangan atau permasalahan yang dihadapi Wajib Pajak dengan DJP, semisal seperti Wajib Pajak yang bukan Perusahaan Kena Pajak (PKP) yang tidak bisa melihat data faktur pajak pembelian. Untuk bukti potong sebaiknya dapat dilihat atau diketahui seperti di program e faktur di populated.

Menurutnya, hal ini sangat penting diketahui oleh Wajib Pajak, karena selama ini banyak imbauan atau data pemicu bersumber dari bukti potong dan dari faktur pajak masukan.(bl)