IKPI, Jakarta: Pemerintah ingin menambah jumlah kelas menengah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat jumlah kelas menengah saat ini adalah sebesar 17,13% dari total populasi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan, kelompok kelas menengah punya kontribusi besar bagi perekonomian. Mereka bisa mengerek penerimaan pajak.
“Justru kalau kelas menengah kita perbesar, selain kontribusi ke ekonominya tinggi dengan berbagai insentif tadi, kelas menengah kan bisa generate juga kan. Jadi perpajakannya akan lebih bagus,” katanya seperti dikutip dari Detik Finance, Rabu (28/8/2024).
Susi menyebut, pemerintah khawatir dengan adanya penurunan kelompok kelas menengah dari 2023 ke 2024. Oleh karena itu, pemerintah ingin mendorong kembali porsi, peran dan kontribusi kelas menengah terhadap perekonomian.
“Kalau kelas menengah jumlahnya meningkat, itu otomatis tax base-nya lebih tinggi, pembayar pajak lebih besar. Jadi itu salah satu aspek aja, perpajakan,” jelas dia.
Cara meningkatkan kelas menengah lewat pemberian insentif. Susi mencontohkan insentif di sektor perumahan seperti penambahan kuota rumah subsidi skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) 100% untuk sektor perumahan yang menyasar kelas menengah.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyoroti peran kelas menengah dalam mendorong perekonomian, khususnya berkaitan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja. Mereka dinilai memiliki peran dalam mencapai target Indonesia emas 2045.
“Oleh karena itu untuk menjaga kelas menengah kita perlu mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, karena ini akan mendorong kelas mendorong kelas menengah kita untuk terus tumbuh dan mengurangi mereka yang expiring middle class,” pungkasnya.
