IKPI, Jakarta: Incumbent Ketua Umum (Ketum) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2022-2024 Ruston Tambunan, menyatakan akan memprioritaskan pengurus IKPI cabang sebagai penyelenggara PPL Non Terstruktur (NTS). Tujuannya adalah untuk lebih meningkatkan keakraban yang semakin guyub, dan kepedulian anggota dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh IKPI cabang di mana mereka terdaftar.
Calon Ketum periode 2024-2029 ini, dalam rangkaian Kampanye Gembira dan Silaturahmi pasangan calon Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari dengan IKPI Cabang Jakarta Pusat, di Rumah Makan Klapa Manis Bandar Kemayoran, Jakarta Utara pada Senin 29 Juli 2024 mengungkapkan. Pertemuan dalam rangka menyerap aspirasi anggota kali ini merupakan yang keempat dilakukan, sebelumnya Kampanye Gembira dan Silaturahmi dilakukan dengan IKPI Bali, IKPI Jakarta Barat dan IKPI Jakarta Utara.
Diceritakan Ruston, acara berjalan sama dengan kegiatan-kegiatan di cabang lain. Hadir di Tengah-tengah anggota IKPI Jakarta Pusat, Ketua Cabang Jakarta Pusat Hendrik Saputra dan jajaran pengurus serta tim sukses Ruston-Lisa yakni Henri PD Silalahi, Alwi Tjandra dan Norman Wijayantoko serta Edwin yang terdaftar sebagai anggota cabang Jakarta Pusat.
Dalam acara silaturahmi kata Ruston, dirinya mencatat beberapa informasi yang disampaikan oleh pengurus dan anggota IKPI Jakarta Pusat yakni berupa saran, dukungan dan juga kritik.
Diungkapkannya, anggota IKPI Jakarta Pusat, Hirwan Tjahjadi mengeluhkan bahwa kegiatan PPL Non Terstruktur (PPL NTS) terlalu sering dilakukan oleh pengurus pusat. Dampaknya, kegiatan yang diselenggarakan cabang jadi kurang peminat dan berujung pada saldo kas yang minus.
Sebagai Incumbent Ketum IKPI yang masih menjabat, Ruston Tambunan dengan tegas menjawab keluhan itu. Sesungguhnya permasalahan itu sudah lama jadi perhatian ketua umum, bukan saja PPL NTS termasuk juga harga PPL serta frekuensi pelaksanaan PPL yang perlu dilakukan kajian agar lebih efisien dan tepat sasaran. Hal ini mengingat pasar utama dari PPL adalah anggota IKPI sendiri dan frekuensi setiap anggota mengikuti PPL pada umumnya adalah mengikuti jumlah SKP PPL yang diwajibkan sesuai dengan tingkat sertifikasinya masing-masing.
“Saya sudah menugaskan agar melakukan kajian secara menyeluruh dan bahkan sudah menginstruksikan agar PPL NTS jangan terlalu sering diberikan. Sebab itulah daya tarik pemenuhan PPL NTS yang akan didapatkan oleh anggota dari kegiatan di cabang masing-masing, sehingga tujuan perkumpulan membangun kesatuan dan persatuan dengan rasa kekeluargaan bisa terus dibangun dan dipertahankan,” kata Ruston.
Sayangnya kata Ruston, instruksinya itu tidak dijalankan dan cenderung diabaikan oleh departemen terkait, dan pada akhirnya menimbulkan kritik dari anggota. “Anehnya adalah problematika di Departemen PPL malah diangkat sebagai isu kampanye dari ketua departemennya sendiri. Ini sungguh ironis, tapi show must go on mari kita lihat potensi kedepan dan memperbaiki apa yang kurang di periode yang lalu, sebab perubahan adalah suatu keniscayaan dan kita harus berada di dalam perubahan yang menuju perbaikan dari masa ke masa dan dari periode ke periode,” ujarnya.
Selain itu, Ruston juga memastikan kedepannya mutu PPL akan terus ditingkatkan, tentunya dengan harga PPL yang disesuaikan agar berkeadilan. Hal lainnya juga akan dilakukan pada frekuensi PPL yang akan disesuaikan dengan kebutuhan untuk menekan cost yang tidak perlu.
“Jadi kedepan penyelenggaraan PPL NTS oleh pusat bersifat limitatif, karena prioritas penyelenggaraan akan diberikan kepada pengurus cabang sehingga semua cabang akan berdenyut dan keaktifan IKPI akan terlihat secara merata secara nasional,” ujarnya.
Namun demikian, sebelum mengeksekusi kebijakan itu kata Ruston, tentu semua akan diawali dengan kajian sederhana sebagai landasan dalam mengambil keputusan dan dituangkan dalam peraturan pengurus pusat .
“Ada yang mengatakan saya otoriter, apakah itu betul? Jika saya otoriter tentu ketua departemen yang mengabaikan instruksi akan saya berhentikan. Namun semangatnya bukan disitu, saya mengedepankan kekompakan tim dan terus berupaya agar tim solid hingga selesai masa bakti yang dipercayakan oleh anggota kepada kami,” ujarnya.
Dia mengungkapkan, diskusinya dengan pengurus harian terkadang keras antar ketua departemen, namun itu semua demi mendapatkan keputusan yang terbaik. Kerasnya diskusi di ruang meeting baik online maupun offline saya lihat sehat dan tidak pernah berdampak pada hubungan pribadi sesama pengurus harian PP-IKPI, mereka tetap kompak penuh rasa kekeluargaan dan saling menghormati
Dijelaskan Ruston, kebalikan dari otoriter adalah egaliter. Sebagai contoh egaliter itu tercermin dalam proses rekrutmen pengurus. Dalam hal ini, ketua umum hanya menunjuk ketua departemen sesuai dengan otoritasnya dan selanjutnya ketua departemen diberikan kepercayaan untuk melakukan rekrutmen sendiri untuk mengisi jajaran departemen masing masing.
“Tidak satupun usulan anggota dari ketua departemen yang saya tolak. Sebab saya menyadari pengurus itu adalah pengabdian dan kita bersyukur dan berterima kasih bila ada yang mau dan mampu berbagi waktu sibuknya untuk IKPI secara sukarela. Berbakti dengan mengorbankan sebagian dari waktu sibuknya, pikiran dan bahkan materi demi kecintaannya terhadap IKPI dan profesi konsultan pajak,” katanya.
Demikian halnya dalam menyusun rencana kerja, Ruston mengaku juga memberikan kebebasan kepada para ketua departemen untuk berkreasi menyerap aspirasi anggota, baik secara langsung maupun melalui struktur perkumpulan seperti pengda dan pengcab. Dengan demikian, setiap ketua departemen selalu mempunyai kesempatan dalam rapat pengurus harian pengurus pusat IKPI untuk memberikan usulan baik untuk departemennya sendiri maupun lintas departemen
“Saya selalu memberikan persetujuan sepanjang usulan tersebut sejalan dengan program kerja yang diamanatkan oleh kongres XI Batu dan peraturan perkumpulan,” ujarnya.
Kata orang bijak show must go on, yang sudah lalu biarlah jadi pelajaran bagi kita semua sebab seperti kata pepatah tak ada gading yang tak retak, sesempurna apapun yang kita rencanakan dan kerjakan pasti ada yang kurang. Oleh karena itu, Ruston mengajak anggota IKPI untuk bersatu padu menyatukan langkah kongkrit untuk mencapai tujuan perkumpulan secara terus menerus. Bila ada hal yang dirasakan kurang, maka kewajiban seluruh anggota IKPI untuk ikut membantu memperbaikinya bersama.
“Munculkan ide-ide untuk terus melakukan perbaikan, ide ide silahkan disampaikan untuk kita pikirkan bersama dan laksanakan bersama dari anggota oleh anggota untuk anggota,” katanya.
Sekadar informasi, salah satu program kerja yang telah disepakati dalam Mukernas 2023 adalah Melakukan kajian atas biaya PPL dikaitkan dengan kondisi Anggota dan tingkat keanggotaan untuk mendapatkan harga yang tepat dan berkeadilan, Oleh karena itu apa yang kami pikirkan selama ini juga menjadi pemikiran anggota dan telah tertuang dalam dokumen program kerja yang disepakati di Mukernas yang akan disahkan dalam kongres XII Bali nanti
Dengan demikian lanjut Ruston, program kerja yang ditetapkan oleh kongres adalah amanat bersifat mandatory untuk dilaksanakan siapapun ketua umum-wakil ketua umum terpilih. Oleh karena itu hendaknya anggota yang peduli dapat bertanya kepada ketua cabang masing-masing, untuk mengetahui program kerja apa saja yang telah disepakati pada Mukernas 2023. Sebab Mukernas hanya dihadiri oleh pengurus pusat, pengurus daerah, pengurus cabang dan pengawas.
Sosialisasi program kerja yang telah disepakati tersebut adalah domain dari pengurus cabang sebagai garda terdepan pengurus yang bersinggungan langsung dengan anggota, sosialisasi tersebut juga bentuk tanggung jawab pengurus cabang atas tindak lanjut usulan program kerja yang disampaikan dalam Rapat Anggota Cabang sebelum disepakati dalam Mukernas.
“Tetap semangat sebab tantangan IKPI kedepan akan semakin menantang dan prospektif untuk kemajuan ekosistem perpajakan Indonesia serta kemajuan profesi konsultan pajak yang terhormat dan mulia officium nobile,” kata Ruston. (Henri PD Silalahi)
Lebih dekat dengan Ruston-Lisa klik : https://s.id/PilihNo2-RUSTON-LISA
Berita terkait:
https://ikpi.or.id/ruston-lisa-menargetkan-uu-konsultan-pajak-terwujud-di-periode-2024-2029/
