IKPI, Jakarta: Komisi Eropa mengusulkan pembebasan sekitar 80 persen perusahaan dari pajak karbon perbatasan atau Carbon Border Tariff (CBT). Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa produk impor seperti semen dan baja tidak merugikan upaya pengurangan emisi negara-negara anggota Uni Eropa.
Uni Eropa berencana menerapkan CBT mulai 2026 sebagai bagian dari strategi dekarbonisasi dan transisi ke ekonomi hijau. Namun, dalam pertemuan dengan komite Parlemen Eropa, Komisaris Iklim Uni Eropa, Wopke Hoekstra, mengungkapkan bahwa analisis menunjukkan 97 persen emisi yang dikenakan pajak dalam skema CBT berasal dari hanya 20 persen perusahaan.
“Jadi, bukankah lebih baik untuk membebaskan sekitar 80 persennya itu dari beban kerja administratif? Menurut saya, itu akan baik,” ujar Hoekstra dalam rapat pada Kamis (6/2/2025), dikutip dari Reuters.
Ia menekankan bahwa perusahaan yang tidak berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon sebaiknya difokuskan pada bisnis inti mereka tanpa beban administratif yang berlebihan. Langkah ini sejalan dengan upaya Uni Eropa untuk menyederhanakan regulasi keuangan berkelanjutan.
Sebelumnya, para ahli keuangan Uni Eropa mengusulkan perubahan dalam aturan klasifikasi aktivitas keberlanjutan guna mengurangi beban pelaporan perusahaan hingga sepertiga.
Uni Eropa juga menghadapi tekanan dari negara-negara anggotanya, seperti Prancis, yang mendorong penyederhanaan aturan bisnis.
Selain itu, kebijakan deregulasi yang diusulkan Presiden AS, Donald Trump, menimbulkan kekhawatiran terkait daya saing Uni Eropa di pasar global.
Dengan langkah ini, Uni Eropa berharap dapat meningkatkan investasi hijau serta memastikan regulasi lingkungan yang lebih efektif tanpa membebani sektor industri secara berlebihan. (alf)
IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus berhasil mencapai realisasi Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Penagihan sebesar Rp1,3 triliun pada tahun 2024, atau melebihi target dengan persentase 100,96%. Selain itu, realisasi lelang mencapai Rp1,2 miliar. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Irawan, dalam acara penandatanganan Kesepakatan Bersama terkait Kegiatan Lelang Eksekusi Pajak Serentak antara Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta Kamis, (6/2/ 2024) di Aula Cakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat DJP, Jakarta Selatan.
Irawan menjelaskan bahwa kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dengan memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian tunggakan pajak melalui mekanisme lelang. “Kesepakatan ini akan mengurangi potensi penunggakan pajak di masa mendatang dan meningkatkan peluang aset terjual dengan banyaknya peserta yang berpartisipasi,” ujarnya.
Direktur Penegakan Hukum DJP, Eka Sila Kusna Jaya, menambahkan bahwa Kantor Wilayah DJP berperan aktif dalam optimalisasi penerimaan negara dengan memantau perkembangan Wajib Pajak yang memiliki tanda-tanda pailit serta melakukan pendampingan dalam pengajuan renvoi. “Kami terus berupaya memastikan bahwa setiap aset yang disita dapat dikelola secara optimal untuk mendukung penerimaan negara,” jelasnya.
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Dr. Rudi Margono, S.H., M.Hum., memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas penagihan pajak. Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) di Kejaksaan Negeri serta pemahaman terhadap batasan penanganan penagihan yang terindikasi tindak pidana perpajakan.
Kesepakatan ini disambut positif oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Kepala Kantor Wilayah DJKN DKI Jakarta Arif Bintarto Yuwono, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya dan DJKN. “Kami berharap kerja sama ini dapat terus ditingkatkan untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara,” ucapnya.
Dalam paparannya, Arif juga mengumumkan rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pajak Serentak pada Mei dan November 2025. “Kami meminta seluruh Kantor Wilayah DJP se-Jakarta Raya mempersiapkan kegiatan ini dengan baik, mulai dari administrasi, publikasi, sosialisasi, hingga identifikasi dan penilaian aset yang akan dilelang. Hal ini penting agar proses eksekusi pajak berjalan efektif dan penerimaan negara dapat dioptimalkan,” tuturnya.
Acara penandatanganan kesepakatan ini dihadiri oleh seluruh Kepala Kantor Wilayah DJP di DKI Jakarta, serta sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk Direktur Penegakan Hukum DJP Eka Sila Kusna Jaya dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Dr. Rudi Margono. Kesepakatan ini diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan koordinasi dan efektivitas lelang barang sitaan secara serentak. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan kemudahan impor barang peralatan konser bagi grup band internasional Maroon 5 melalui skema ATA Carnet. Grup band asal Los Angeles, Amerika Serikat, ini baru saja menggelar konser spektakuler di Jakarta International Stadium (JIS) pada 1 Februari 2025.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menjelaskan bahwa ATA Carnet merupakan dokumen kepabeanan internasional yang memungkinkan impor dan ekspor barang sementara tanpa dikenakan bea masuk dan pajak impor. Fasilitas ini khusus diberikan untuk kegiatan tertentu, termasuk konser musik internasional.
“Fasilitas ini memungkinkan peralatan konser yang dibawa dari luar negeri dapat masuk dan keluar Indonesia secara lebih efisien,” ujar Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (6/2/2025).
ATA Carnet telah diakui di 78 negara di seluruh dunia dan banyak dimanfaatkan dalam berbagai sektor, seperti pameran, produksi film, arsitektur, olahraga, seni pertunjukan, serta tur grup musik internasional. Dalam kasus konser Maroon 5, Bea Cukai tetap melakukan pemeriksaan fisik terhadap peralatan yang dibawa. Proses ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea Cukai Soekarno-Hatta untuk memastikan kesesuaian dan keberadaan fisik barang, serta memastikan barang tersebut akan dikeluarkan kembali setelah acara selesai.
Pemanfaatan ATA Carnet ini menjadi bukti dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan event internasional di Indonesia. Dengan mekanisme ini, kelancaran logistik acara dapat lebih terjamin, sekaligus memudahkan penyelenggara untuk mengimpor peralatan tanpa beban biaya tambahan.
“Tentunya hal ini sangat mendukung pertumbuhan sektor kreatif serta mendorong perekonomian lokal melalui peningkatan kunjungan wisata,” ujar Budi.
Keberhasilan fasilitasi impor peralatan konser Maroon 5 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku industri terhadap manfaat ATA Carnet. Mekanisme ini tidak hanya mempermudah proses bagi penyelenggara acara, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi utama untuk berbagai kegiatan internasional.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai ATA Carnet, masyarakat dapat mengunjungi laman resmi Bea Cukai melalui tautan berikut [https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-ata-carnet.html](https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-ata-carnet.html).
Dengan dukungan ini, Indonesia semakin menunjukkan komitmennya dalam menarik minat penyelenggara acara internasional, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan pariwisata di tanah air. (alf)
IKPI, Jakarta: Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, telah memasang 15 plang sebagai bentuk peringatan keras bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Pemasangan plang ini bertujuan agar para penunggak pajak segera menuntaskan kewajiban mereka, terutama bagi yang sudah lebih dari dua tahun belum membayar pajak.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Depok, Wahid Suryono, menjelaskan bahwa pemasangan plang dilakukan sebagai upaya agar para pelaku usaha dan wajib pajak segera memenuhi kewajiban perpajakannya. “Tugas kami memastikan pelaku usaha menunaikan kewajiban dalam membayar pajak. Sebagai bentuk peringatan keras, kami pasang plang penanda terhadap WP yang masih menunggak,” ujarnya, Kamis (6/2/2025).
Wahid mengungkapkan, dari 15 wajib pajak yang menunggak, terdapat potensi penerimaan pajak mencapai belasan miliar rupiah. Potensi ini bisa menjadi tambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika para wajib pajak segera menyelesaikan kewajibannya. “Nilai pokok piutang rata-rata di atas Rp120 juta, ini belum dihitung denda. Jadi memang potensi penerimaannya cukup besar,” kata Wahid.
Sebelum memasang plang, BKD Kota Depok telah menempuh berbagai langkah, seperti menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk mengingatkan wajib pajak. Jika tetap tidak dibayar, surat penagihan kemudian diterbitkan. “Jika WP tidak merespons setelah beberapa kali surat penagihan itu diterbitkan, kami akan segera melaporkan ke Kejaksaan Negeri Kota Depok, agar ada proses pemanggilan,” ungkap Wahid.
Meskipun beberapa wajib pajak telah ditemukan menunggak, Wahid memastikan bahwa hingga saat ini, tindakan yang diambil oleh BKD belum sampai pada tahap penyitaan. “Kami belum sampai pada tahap penyitaan. Karena beberapa WP juga sudah mencicil pembayaran pajak,” ujarnya.
Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kota Depok berharap dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, yang pada gilirannya dapat memperkuat pendapatan daerah.(bl)
IKPI, Jakarta: Dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan lelang serentak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Barat, bersama tujuh Kantor Wilayah DJP se-Jakarta, telah menandatangani Kesepakatan Bersama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) DKI Jakarta. Penandatanganan yang dilakukan pada 6 Februari 2025 di Aula Cakti Buddhi Bhakti, Jakarta Selatan ini, bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam melaksanakan kegiatan lelang eksekusi pajak serentak.
Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat Farid Bachtiar, berharap melalui kesepakatan ini, lelang eksekusi pajak serentak dapat meningkatkan efektivitas, memberikan efek jera bagi para penunggak pajak, dan secara tidak langsung, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak di Indonesia.
“Dengan adanya kegiatan lelang serentak, kita harapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya lelang, memperluas publikasi sehingga lebih banyak peserta yang terlibat, dan membawa lebih banyak variasi barang yang dilelang, yang pada akhirnya akan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),” ujar Farid.
Selain itu, Farid juga mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) Penagihan di Kantor Wilayah DJP se-Jakarta telah mencapai Rp 7,5 triliun, dengan rasio realisasi 22,01%. Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat sendiri tercatat telah merealisasikan PKM sebesar Rp 586,7 miliar dengan rasio 20,12%.
Pada akhir tahun 2024, delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DJP Jakarta Barat juga telah berhasil melaksanakan lelang serentak, dengan total 12 barang yang dilelang, 7 di antaranya berhasil terjual dengan total nilai Rp 532,6 juta.
Direktur Penegakan Hukum DJP, Eka Sila Kusna Jaya, turut mengungkapkan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak melalui fungsi penagihan utang pajak dan pengawasan terhadap wajib pajak yang diduga akan mengalami kebangkrutan.
Pelaksanaan lelang eksekusi pajak serentak dijadwalkan akan dilaksanakan pada Mei dan November 2025. Seluruh Kantor Wilayah DJP di wilayah Jakarta Raya diharapkan mempersiapkan daftar barang yang akan dilelang, lengkap dengan data dukung sesuai jenis barang, nilai limit, dan besarnya uang jaminan penawar lelang. Proses lelang akan diajukan ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) sesuai wilayah masing-masing KPP.
Dengan adanya langkah ini, diharapkan proses lelang dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, memberikan dampak positif bagi penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan pajak di seluruh wilayah Jakarta.(alf)
IKPI, Jakarta: Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-32 Kota Tangerang, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan diskon Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 25 persen. Diskon ini berlaku hingga 31 Maret 2025.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, Kiki Wibhawa, mengungkapkan bahwa diskon PBB-P2 mencakup beberapa ketentuan, antara lain bebas sanksi administrasi sampai tahun 2024, serta potongan untuk ketetapan PBB-P2 tahun 1994-2014. Adapun rincian diskon PBB-P2 adalah sebagai berikut:
– Diskon 25 persen untuk ketetapan PBB-P2 tahun 1994-2014,
– Diskon 20 persen untuk ketetapan Buku I dengan nominal SPPT Rp0 hingga Rp100.000,
– Diskon 10 persen untuk ketetapan Buku II dengan nominal SPPT Rp100.001 hingga Rp500.000,
– Diskon 6 persen untuk ketetapan Buku III dengan nominal Rp500.001 hingga Rp2 juta,
– Diskon 4 persen untuk ketetapan Buku IV dengan nominal Rp2.000.001 hingga Rp5 juta,
– Diskon 3 persen untuk ketetapan Buku V dengan nominal lebih dari Rp5 juta.
Selain itu, untuk BPHTB, Pemkot Tangerang juga memberikan diskon 25 persen untuk sertifikat yang berasal dari program pemerintah, seperti Prona, PTSL, atau PTKL.
Kiki mengajak masyarakat Kota Tangerang untuk memanfaatkan program diskon pajak ini secepatnya. “Ayo masyarakat Kota Tangerang untuk segera memanfaatkan program diskon pajak yang telah disediakan,” ujarnya.
Tak hanya itu, Pemkot Tangerang juga memastikan masyarakat tetap dapat membayar pajak meskipun sedang liburan. Bapenda menyediakan layanan pembayaran pajak secara online, yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui berbagai kanal online, seperti Tokopedia, Ovo, Livin, LinkAja, Shopee, Gopay, bjb DIGI, QRIS, Pospay, BliBli, Bukalapak, hingga aplikasi Tangerang LIVE.
Dengan adanya kemudahan tersebut, masyarakat Kota Tangerang tidak perlu khawatir untuk membayar pajak meski sedang berada di luar kota.(alf)
IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Yogyakarta bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyelenggarakan acara edukasi perpajakan yang berlangsung selama tiga hari pada 4, 5, dan 6 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kewajiban perpajakan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Yogyakarta.
Wakil Ketua IKPI Yogyakarta Lukas Mulyono, mengungkapkan sebanyak 120 peserta dari berbagai sektor usaha, yang terdiri dari 40 orang setiap harinya, mengikuti acara ini dengan antusiasme tinggi. Acara yang diadakan di Gedung BSI UMKM Center Yogyakarta, ini menghadirkan beberapa narasumber, termasuk anggota Komisi B DPRD DIY, yang turut memberikan pemahaman terkait kebijakan dari pemerintah / propinsi DIY yang berlaku bagi UMKM.
Selain itu, lanjut Lukas, IKPI juga memberikan materi yang berfokus pada tata cara pengisian SPT Tahunan 2024 untuk UMKM, yang merupakan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi setiap tahun. “Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan organisasi IKPI kepada masyarakat dan dunia usaha di Yogyakarta,” kata Lukas, Kamis (6/2/2025).
(Foto: DOK. IKPI Cabang Yogyakarta)
Selain memperkenalkan IKPI kepada wajib pajak dan pemerintah daerah, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, khususnya para pelaku UMKM agar mereka lebih memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa edukasi perpajakan merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran pajak di kalangan pelaku UMKM, yang pada umumnya masih kurang pemahaman mengenai kewajiban perpajakan mereka. “Melalui acara ini, kami berharap dapat membantu UMKM untuk lebih siap menghadapi kewajiban perpajakan mereka, serta memberikan dukungan teknis terkait pengisian SPT Tahunan UMKM,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen dalam membantu masyarakat, acara ini juga menjadi momentum bagi IKPI untuk memperkuat sinergi dengan DPRD dan Dinas Koperasi UMKM DIY. Lukas berharap kolaborasi yang terjalin antara lembaga pemerintah dan asosiasi seperti IKPI dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas administrasi perpajakan di kalangan UMKM.
“Sinergi ini sangat penting agar kita dapat membantu UMKM di DIY untuk lebih tertib dalam administrasi perpajakan, yang pada akhirnya akan membantu mereka naik kelas dan berkembang lebih pesat,” ujarnya.
(Foto: DOK. IKPI Cabang Yogyakarta)
Di ceritakan Lukas, respon positif datang dari berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan ini. Salah satunya adalah Yanuar, mewakili Dinas Koperasi dan UMKM DIY, menyatakan bahwa acara ini sangat bermanfaat dan diharapkan dapat terus berlanjut di masa mendatang.
“Mereka sangat mendukung acara seperti ini karena memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada UMKM tentang kewajiban perpajakan. Kami berharap program edukasi ini dapat berlanjut dan menjadi agenda rutin untuk membantu UMKM di DIY menjadi lebih tertib administrasi perpajakannya,” katanya .
Peserta juga memberikan tanggapan yang sangat positif terhadap acara ini. Salah satunya adalah Yohana, seorang pengusaha UMKM di bidang fashion dan konveksi pakaian asal Bantul DIY. Ia mengungkapkan bahwa sebelum mengikuti acara ini, ia tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang perpajakan UMKM. “Ia merasa sangat terbantu dengan adanya acara ini. Dulu, saya tidak tahu bagaimana cara melaporkan pajak untuk usaha kecil saya. Sekarang, mereka merasa lebih percaya diri dan tahu apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Menurut Lukas, para peserta berharap agar acara semacam ini bisa terus diadakan, karena sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM yang baru mulai mengelola usaha mereka. “Banyak teman-teman UMKM yang masih bingung soal pajak, terutama yang baru memulai usaha. Dengan adanya acara seperti ini, mereka jadi lebih paham dan bisa menghindari kesalahan dalam pengelolaan pajak,” tambahnya.
Dengan adanya edukasi perpajakan ini, diharapkan pelaku UMKM di DIY semakin paham akan pentingnya kewajiban perpajakan dan dapat melaksanakan kewajiban tersebut dengan lebih baik. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat membantu memperkuat pengelolaan administrasi perpajakan di kalangan UMKM, yang akan memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha mereka di masa depan.
Ia menegaskan,penyelenggaraan acara ini adalah bukti komitmen IKPI untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun ekosistem usaha yang sehat dan tertib administrasi perpajakan di DIY. IKPI Yogyakarta berharap dapat terus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk memberikan edukasi dan dukungan teknis kepada UMKM di wilayah DIY, sehingga mereka dapat berkembang dengan lebih baik dan berkelanjutan.
Kesuksesan kegiatan tersebut tak lepas dari kerja keras dan kerja cerdas dari tim IKPI Cabang Yogyakarta selama beberapa hari mempersiapkan, sehingga acara tersebut bisa terselenggara dengan baik.
Tim yang dipimpin M Prihargo Wahyandono (ketua cabang), Lukas Mulyono (wakil ketua cabang) serta dukungan penuh dari anggota seperti, Ch Tri Joko Prayitno, Stefanus Cendra Hogi S, dan Janice Ekasanti Santosa, menjadikan kegiatan tersebut berlangsung dengan sangat baik. (bl)
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa pihaknya telah menemukan sebanyak 351 pelabuhan tikus yang diduga digunakan sebagai jalur penyelundupan barang ilegal ke Indonesia. Penemuan ini terungkap dalam pernyataan Sri Mulyani pada acara kunjungan kerja di PT Terminal Petikemas Surabaya, pada Rabu (5/2/2025).
Sri Mulyani menjelaskan, pelaku penyelundupan sering memanfaatkan perahu kayu yang tidak terdaftar dan melabuhkan kapal di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi tersebut. “Disampaikan oleh Pak Menko (Menko Polkam) ada 351 pelabuhan tikus yang sudah teridentifikasi sebagai landing spot dari penyelundupan,” kata Sri Mulyani.
Modus operandi yang digunakan oleh pelaku penyelundupan beragam, termasuk menyembunyikan barang ilegal di antara barang resmi dalam satu kontainer. Ada juga kasus penyelundupan barang yang diputarbalikkan dengan modus ekspor palsu yang kemudian kembali masuk ke Indonesia. Selain itu, beberapa pelaku diketahui menggunakan kapal berkecepatan tinggi, mencapai sekitar 70 knot, untuk mengirimkan barang selundupan.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (MenkoPolkam) Budi Gunawan menambahkan bahwa pemerintah sudah memetakan jalur-jalur tikus penyelundupan tersebut, terutama di wilayah Sumatera bagian timur. “Jalur tikus ada di sepanjang Sumatera bagian timur sudah terpetakan oleh kita. Makanya ada satgas darat khusus menangani perbatasan laut, utamanya Sumatera Bagian Timur,” ujar Budi.
Budi juga mengungkapkan bahwa satuan tugas yang dibentuk untuk menangani permasalahan ini sedang diperkuat guna mengawasi jalur-jalur penyelundupan yang sangat padat. “Jumlahnya lebih dari 300 jalur lebih,” tutup Budi Gunawan.
Dengan temuan ini, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan dan pemberantasan penyelundupan barang ilegal melalui jalur-jalur yang tidak terdaftar, guna melindungi ekonomi Indonesia dari dampak negatif aktivitas ilegal ini. (alf)
IKPI, Jakarta: Sekretaris Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Associate Professor Edy Gunawan, menyampaikan bahwa Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld, sampai dengan Senin, (3/2/2025) telah melantik delapan pengurus daerah (Pengda) se-Indonesia yang dilakukan secara bertahap sejak November 2024. Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya organisasi untuk memperkuat koordinasi antara pengurus pusat dan pengurus cabang (Pengcab) serta meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kompetensi seluruh anggota, dan hal ini tentunya dapat juga membantu dalam pengembangan karier dan kolaborasi.
Edy menekankan pentingnya kekompakan antar anggota dan pengurus di semua tingkatan. Menurutnya, Pengda harus menjadi pintu masuk koordinasi yang baik antara pengurus pusat dan Pengcab di wilayahnya masing-masing. Dengan koordinasi yang kuat, IKPI dapat lebih efektif dalam menjalankan perannya sebagai organisasi profesi yang berkontribusi dalam sektor perpajakan.
Sinergi dengan DJP
Ia juga menegaskan bahwa Pengda dan Pengcab harus menjadi mitra strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kemitraan yang komunikatif dan konstruktif dengan DJP sangat diperlukan agar kebijakan perpajakan dapat berjalan selaras dengan kebutuhan para wajib pajak. “Kita ingin berjalan bersama dengan DJP untuk menciptakan sektor perpajakan yang sehat di Indonesia. Hal ini sejalan dengan tujuan negara dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal,” ujar Edy di Jakarta, Selasa (4/2/2025).
Sebagai organisasi yang menaungi para konsultan pajak profesional, IKPI memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa anggotanya menjalankan tugas dengan mengedepankan etika dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Oleh karena itu, Edy menegaskan bahwa setiap anggota IKPI harus berpegang teguh pada kode etik organisasi dan mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku.
Meningkatkan Kompetensi
Dosen di Universitas Pelita Harapan (UPH) ini juga menyoroti pentingnya peningkatan pengetahuan bagi para konsultan pajak. Ia mengingatkan bahwa peraturan perpajakan di Indonesia bersifat dinamis dan terus mengalami perubahan.
Oleh karena itu, setiap anggota IKPI wajib terus mengembangkan kompetensinya agar dapat memberikan layanan konsultasi yang berkualitas kepada para wajib pajak.
Untuk mendukung peningkatan kompetensi ini, IKPI telah menyediakan jalur pengembangan profesional berkelanjutan (PPL). Kegiatan ini bertujuan agar anggota IKPI selalu mendapatkan pemahaman terbaru terkait kebijakan dan regulasi perpajakan yang diterbitkan oleh pemerintah.
“Jangan pernah berhenti belajar, karena perubahan aturan pajak akan terus terjadi. Dengan mengikuti PPL, kita bisa tetap relevan dan profesional dalam menjalankan profesi,” tambah Edy.
Pelantikan Pengurus Daerah: Langkah Menuju Organisasi yang Lebih Solid
Sejak November 2024, delapan pengurus daerah IKPI telah resmi dilantik dalam berbagai acara yang digelar di sejumlah kota besar di Indonesia. Berikut adalah daftar pengda yang telah dilantik beserta lokasi pelantikannya:
• Pengda Banten – Jumat, 7 Februari
• Pengda Daerah Khusus Jakarta – Kamis, 13 Februari
• Pengda Daerah Istimewa Yogyakarta – Senin, 17 Februari
• Pengda Kepulauan Riau – Jumat, 21 Februari
• Pengda Kalimantan – Rabu, 26 Februari
Ia berharap bahwa dengan selesainya seluruh proses pelantikan, IKPI dapat semakin solid dalam menjalankan misinya sebagai organisasi profesi yang kompeten dan berintegritas. “Kami percaya bahwa dengan kepemimpinan yang kuat di tingkat daerah, IKPI akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi sistem perpajakan di Indonesia,” ujarnya.
Dengan adanya kepengurusan yang baru dan strategi yang telah dirancang, IKPI optimis dapat terus meningkatkan perannya dalam membantu pemerintah dan wajib pajak mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik. (bl)
IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat III (Kanwil DJP Jabar III) resmi mengukuhkan 551 Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) 2025 di Bogor, Selasa (4/2/2025). Para relawan ini berasal dari 10 tax center dan telah dibekali berbagai kompetensi untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta menggunakan sistem core tax.
Kepala Kanwil DJP Jabar III, Romadhaniah, menekankan bahwa peran relawan pajak sangat penting dalam membantu DJP memberikan layanan kepada Wajib Pajak di tengah keterbatasan jumlah pegawai. “Relawan pajak menjadi kepanjangan tangan kami dalam melayani Wajib Pajak. Karena tidak mudah bagi DJP melayani seluruh Wajib Pajak yang terdaftar,” ujarnya.
Sebelum dikukuhkan, para relawan telah melewati proses seleksi yang ketat dan mendapatkan pembinaan kompetensi perpajakan di masing-masing tax center. Materi yang diberikan mencakup pelaporan SPT Tahunan, penggunaan core tax, peraturan perpajakan terbaru, serta strategi komunikasi dalam pelayanan pajak.
Sebanyak 551 Renjani ini berasal dari:
• Tax Center Universitas Gunadarma
• Institut Agama Islam Tazkia
• Institut Bisnis dan Informasi Kesatuan
• STIAMI Kampus Bekasi
• Universitas Indonesia (UI)
• STIE Tri Bhakti
• Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
• Universitas Binaniaga Indonesia
• Universitas Ibnu Khaldun
• Universitas Pakuan
“Kami juga telah memberikan pelatihan kepada tax center, mengenalkan regulasi perpajakan terkini, termasuk implementasi core tax meskipun masih ada tantangan dalam pelaksanaannya,” katanya.
Target Kepatuhan Pajak 100%
Dengan keahlian yang telah dimiliki, ia optimistis bahwa Renjani dapat memberikan pelayanan optimal kepada Wajib Pajak di 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) unit vertikal Kanwil DJP Jabar III. Ia berharap pelaporan SPT Tahunan tahun ini dapat mencapai tingkat kepatuhan 100 persen, dengan batas waktu pelaporan hingga 31 Maret bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April bagi Badan.
Sementara itu, Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jabar III, Roos Indrapurwati, menegaskan bahwa Renjani berperan dalam membantu Wajib Pajak yang masih membutuhkan layanan tatap muka meskipun sudah tersedia e-Filing. “Saya harap relawan pajak dapat menjaga integritas dan memiliki kompetensi yang baik dalam melayani,” katanya.
Kanwil DJP Jabar III juga memberikan penghargaan kepada tax center teraktif, yakni Tax Center Universitas Gunadarma, STIAMI Kampus Bekasi, dan Universitas Indonesia, sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka dalam edukasi perpajakan.
Kepala Tax Center Universitas Gunadarma, Beny Susanti, menegaskan komitmen dalam menggemakan program Inklusi Kesadaran Pajak yang diinisiasi oleh DJP. Pihaknya bahkan memasukkan edukasi perpajakan ke berbagai jurusan non-ekonomi, seperti teknik, sastra, dan kedokteran.
“Pajak bukan hanya soal hitungan, tetapi bagian dari kehidupan dan bentuk cinta terhadap tanah air,” kata Beny.
Hal serupa diungkapkan oleh Wakil Tax Center Program Studi Administrasi Perpajakan Vokasi UI, Rully Arifin. Ia berharap sinergi dengan Kanwil DJP Jabar III dapat diperluas ke bidang penelitian, mengingat UI kerap meraih prestasi dalam perlombaan penelitian perpajakan tingkat nasional.
Acara pengukuhan ini juga diisi dengan sesi materi tentang strategi komunikasi dalam implementasi core tax dan pelaporan SPT Tahunan, yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. (alf)
