IKPI, Jakarta: Pemerintah pusat memberi lampu hijau bagi Bank Jakarta untuk ikut menikmati dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di bank-bank Himbara. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, penambahan dana puluhan triliun di Bank Jakarta akan mempercepat penyaluran kredit produktif di Ibu Kota.
“Saya pikir, Bank Jakarta bisa ikut strategi yang sama dengan Himbara. Kalau bisa nyerap, saya akan tambah 10 sampai 20 triliun. Itu akan menyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta,” ujar Purbaya dalam pernyataan bersama Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).
Dana ini diharapkan menjadi bahan bakar fiskal baru di tengah turunnya APBD Jakarta. Pramono menilai langkah itu akan membantu Jakarta menjaga geliat ekonomi. “Kami ingin memanfaatkan dana yang ditempatkan pemerintah di Himbara juga untuk BUMD-BUMD Jakarta,” jelasnya.
Selain itu, Purbaya mendukung penuh rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD yang akan dibiayai oleh Bank DKI tanpa melibatkan APBN. “Saya senang karena ini mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa uang pemerintah pusat. Bank DKI cukup banyak uang, jadi lebih baik digunakan untuk kegiatan produktif,” katanya.
Proyek pembangunan gedung Bank Jakarta diperkirakan menelan waktu sekitar 15 bulan dan akan menjadi salah satu simbol kemitraan fiskal antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. (bl)
IKPI, Jakarta: Di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan strategi pendanaan kreatif melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund dan kemungkinan penerbitan obligasi daerah.
“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing. Salah satunya lewat Jakarta Collaboration Fund dan obligasi daerah, yang memang belum ada sebelumnya,” ujar Pramono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya, Selasa (7/10/2025).
Menurutnya, langkah itu diperlukan agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah penghematan fiskal. “Kami ingin menyelaraskan kebijakan fiskal pusat tanpa mengganggu komitmen pembangunan,” ujarnya.
Menkeu Purbaya menyambut ide tersebut. “Ambisi Pak Gubernur cukup tinggi, ingin membuat fund yang bisa dipakai bukan hanya di Jakarta tapi juga di tempat lain. Kita akan dukung strategi itu,” ucapnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat terbuka pada inovasi fiskal daerah asalkan tetap transparan dan sesuai koridor hukum. “Selama tidak melanggar prinsip kehati-hatian fiskal, saya justru senang daerah berani kreatif mencari sumber pembiayaan baru,” kata Purbaya.
Pramono memastikan efisiensi dilakukan tanpa mengganggu layanan publik. “Yang kami efisiensikan itu hal-hal yang bisa langsung ditekan, seperti pembangunan gedung pemerintah. Tapi proyek strategis dan investasi produktif tetap jalan,” tegasnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal positif bagi Pemprov DKI Jakarta terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sempat mencapai Rp20 triliun. Ia memastikan, bila pendapatan negara dari sektor pajak menguat pada 2026, sebagian dana tersebut akan dikembalikan ke daerah.
“Kalau ekonomi sudah berbalik, pendapatan pajak meningkat, saya akan evaluasi dan bisa kembalikan lagi ke daerah. Mungkin mulai pertengahan triwulan kedua tahun depan,” ujar Purbaya usai berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).
Purbaya menegaskan, pemangkasan DBH dilakukan semata-mata karena keterbatasan fiskal pemerintah pusat, bukan karena faktor politik atau prioritas wilayah. “Jakarta memang besar penerimaannya, jadi secara proporsional, potongannya juga besar. Tapi secara persentase, tidak lebih besar dibanding daerah lain,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap disiplin dalam belanja. “Kalau nanti pajak naik dan kita redistribusi, saya nggak mau lihat belanjanya melenceng-melenceng,” ujar Purbaya.
Sementara itu, Gubernur Pramono menegaskan, penghematan tersebut tidak akan menyentuh gaji ASN maupun P3K. “Yang mungkin berkurang itu hanya rekrutmen baru seperti pasukan oranye atau damkar. Tapi tahun ini tidak ada perubahan,” jelasnya.
Pertemuan tersebut menandai sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah di tengah tekanan APBD Jakarta yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. (bl)
IKPI, Jakarta: Realisasi penerimaan pajak hingga kuartal III-2025 kembali menunjukkan tren melemah. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa basis penerimaan negara sedang rapuh dan ruang fiskal makin terbatas jika pemerintah hanya mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan.
Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, Kun Haribowo, menilai pemerintah perlu segera mencari sumber penerimaan alternatif yang tidak membebani masyarakat. Salah satunya, kata dia, melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang selama ini banyak menganggur.
“Di tengah ekonomi yang masih lesu, pemerintah perlu mengoptimalkan pembiayaan di luar utang dan di luar pungutan pajak,” ujar Kun dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).
Ia menjelaskan, strategi jangka panjang memang telah ditempuh melalui pembentukan Danantara, lembaga pengelola sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan langkah cepat dalam jangka pendek untuk memperkuat ketahanan fiskal.
“Banyak aset negara yang idle—seperti lahan kosong, gedung tak terpakai, dan area publik—sebenarnya punya potensi besar untuk dikonversi menjadi penerimaan baru tanpa menekan rakyat,” paparnya.
Aset-aset tersebut, lanjutnya, bisa dihidupkan lewat berbagai skema seperti sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau bangun guna serah (BGS/BSG). Terlebih, pemerintah sudah memiliki dasar hukum kuat melalui PP Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK Nomor 115/2020 yang memungkinkan Menteri Keuangan bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan aset negara yang belum produktif.
“Optimalisasi aset negara menjadi solusi jangka pendek untuk menambah penerimaan tanpa menekan masyarakat,” tegas Kun.
Ia juga menekankan, pengelolaan BMN yang lebih produktif tidak hanya memperkuat posisi fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan layanan publik.
Sejumlah aset potensial, seperti lahan kosong, gedung perkantoran, jalan umum, hingga area parkir yang terintegrasi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik, disebut Kun bisa diubah menjadi “mesin uang baru” bagi negara.
“Dengan inovasi, transparansi, dan tata kelola yang baik, aset negara yang selama ini diam bisa diubah menjadi sumber energi fiskal baru,” pungkasnya. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memperkuat langkah pengawasan dan penegakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret. Aturan yang terbit pada 24 September 2025 ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mempertegas wewenang DJP dalam menggunakan data faktual sebagai dasar pemeriksaan pajak.
Melalui beleid baru ini, DJP kini memiliki landasan lebih kuat untuk menindaklanjuti “data konkret”yakni data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, seperti faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong PPh yang diabaikan, hingga data transaksi atau bukti penghasilan yang tidak tercantum dalam laporan pajak.
Dalam aturan tersebut, DJP merinci delapan bentuk data konkret yang bisa digunakan untuk menghitung ulang kewajiban pajak wajib pajak (WP). Mulai dari kelebihan kompensasi SPT PPN yang tak sesuai ketentuan, pengkreditan pajak masukan oleh WP yang tidak berhak, pemanfaatan insentif pajak secara tidak tepat, hingga penghasilan yang tidak dilaporkan berdasarkan data bukti potong.
Tak hanya itu, data yang sudah pernah dimintai klarifikasi namun tak ditindaklanjuti oleh WP juga dapat langsung menjadi dasar penetapan pajak baru. Langkah ini diharapkan membuat pengawasan pajak lebih efektif dan mencegah manipulasi laporan oleh pihak-pihak yang mencoba bermain di area abu-abu perpajakan.
Sebelumnya, peringatan keras datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan pemerintah tak akan memberi ruang bagi para pengemplang pajak besar. Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 200 penunggak pajak besar dengan total kewajiban mencapai Rp60 triliun telah diidentifikasi dan siap ditindak.
“Pasti masuk Rp60 triliun ke kas negara tahun ini. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Purbaya menegaskan, pada 2026 Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum akan terus menyisir para penunggak pajak besar guna memaksimalkan penerimaan negara. Meski demikian, ia menjamin bahwa pemerintah akan tetap adil kepada wajib pajak yang patuh.
“Kita akan menerapkan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras wajib pajak,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Purbaya juga berencana membuka saluran khusus pengaduan bagi wajib pajak yang mengalami perlakuan tidak adil dari petugas pajak.
Dengan hadirnya aturan “data konkret” ini, DJP kini memegang senjata baru dalam mempersempit ruang penghindaran pajak, sementara pemerintah memastikan perlakuan yang adil bagi setiap wajib pajak yang taat. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak (WP) di Indonesia untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax DJP. Imbauan ini disampaikan melalui akun resmi Instagram @ditjenpajakri, Senin (6/10/2025).
DJP menegaskan, setiap wajib pajak wajib memiliki dan mengaktifkan akun Coretax karena sistem ini menjadi pusat utama semua layanan administrasi perpajakan sekaligus sarana untuk memperoleh informasi resmi terkait pajak.
“Jadi penting banget untuk aktivasi sekarang,” tulis DJP dalam unggahannya.
Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa wajib pajak perlu segera mengaktifkan akun Coretax. Pertama, agar tidak ketinggalan informasi penting perpajakan. Kedua, Coretax akan digunakan sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan 2025. Ketiga, langkah ini mendukung penuh proses digitalisasi perpajakan nasional.
Untuk melakukan aktivasi akun, wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
3. Centang pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.
4. Masukkan NPWP, lalu klik “Cari” untuk memastikan data sesuai.
5. Isi email dan nomor telepon yang terdaftar di sistem DJP hingga muncul tanda centang hijau.
6. Lakukan verifikasi wajah dengan klik “Take a Photo” dan pastikan wajah terlihat jelas tanpa aksesori seperti masker atau kacamata.
7. Setelah foto tervalidasi, klik “Validasi Foto”, lalu kirim permohonan aktivasi.
8. Centang pernyataan wajib pajak dan klik “Simpan” untuk menyelesaikan proses.
DJP mengingatkan, aktivasi akun Coretax menjadi langkah penting agar wajib pajak dapat menikmati layanan digital DJP secara penuh dan memastikan pelaporan SPT tahun depan berjalan lancar. (alf)
IKPI, Jakarta: Pemerintah Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, resmi mengoreksi kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya diberlakukan mulai 1 Januari 2025. Langkah ini diambil setelah gelombang protes masyarakat yang menilai kenaikan tarif hingga 280 persen itu memberatkan dan tidak realistis.
Hal tersebut dilakukan setelah gelombang protes dari warga, Pemerintah Kota Lhokseumawe akhirnya memutuskan mengembalikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) ke angka semula. Sebanyak 1.180 wajib pajak kini berhak menerima pengembalian dana akibat kelebihan bayar dari kenaikan tarif yang sempat melonjak hingga 280 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Lhokseumawe, Teguh Harianto, menjelaskan bahwa dari total 63.959 wajib pajak di wilayahnya, terdapat 1.180 wajib pajak yang membayar pajak dengan tarif baru sebelum kebijakan tersebut dibatalkan.
“Mereka yang sudah terlanjur membayar dengan tarif kenaikan akan kami kembalikan dananya. Sementara itu, 5.864 wajib pajak sudah membayar dengan tarif normal tahun 2024,” ujar Teguh, Minggu (5/10/2025).
Sementara itu, masih ada 58.095 wajib pajak yang belum melunasi kewajiban mereka. Pemerintah daerah pun memperpanjang tenggat waktu pembayaran PBB-P2 hingga 31 Oktober 2025, setelah sebelumnya direncanakan ditutup pada bulan November tahun lalu.
“Kami mengimbau masyarakat agar melakukan pembayaran tepat waktu untuk menghindari denda administrasi,” tambah Teguh.
Kenaikan tarif PBB-P2 sebesar 280 persen tersebut sebelumnya ditetapkan melalui keputusan yang ditandatangani oleh Penjabat Wali Kota Lhokseumawe A Hanan pada tahun 2024. Namun, setelah terjadinya penolakan luas dari warga, Wali Kota definitif Sayuti Abubakar akhirnya mencabut kebijakan itu dan mengembalikannya ke tarif lama.
Kebijakan ini disambut positif oleh masyarakat, yang menilai keputusan pemerintah daerah menunjukkan sikap terbuka terhadap aspirasi publik. Meski begitu, beberapa pihak berharap evaluasi menyeluruh dilakukan agar kebijakan fiskal ke depan lebih transparan, partisipatif, dan tidak menimbulkan gejolak serupa. (alf)
IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau seluruh wajib pajak untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax, sebelum tahun 2026 tiba. Pasalnya, pelaporan SPT Tahunan tahun pajak 2025 akan sepenuhnya menggunakan sistem Coretax, bukan lagi DJP Online.
Kepala Kanwil DJP DIY Erna Sulistyowati menegaskan bahwa semua layanan administrasi perpajakan kini telah terintegrasi dalam sistem Coretax. Oleh karena itu, aktivasi akun menjadi langkah awal yang wajib dilakukan sebelum pelaporan SPT. “Jangan ditunda-tunda. Kalau menunggu tahun depan, bisa terjadi antrean dan keterlambatan dalam menyampaikan SPT,” ujarnya, baru-baru ini.
Erna menjelaskan, batas akhir penyampaian SPT Tahunan 2025 untuk wajib pajak orang pribadi tetap pada Maret 2026, sedangkan untuk wajib pajak badan sampai April 2026. Aktivasi akun dapat dilakukan secara mandiri melalui panduan di website DJP, YouTube, atau dengan datang langsung ke kantor pajak terdekat. Jika menemui kendala, wajib pajak juga bisa menghubungi Kring Pajak 1500200.
“Mohon kepada wajib pajak baik karyawan, nonkaryawan, maupun badan usaha agar segera melakukan aktivasi kode otorisasi. Supaya tahun depan tinggal lapor SPT tanpa hambatan,” tegas Erna.
Sementara itu, Direktorat P2Humas DJP memproyeksikan sekitar 14 juta wajib pajak akan melaporkan SPT Tahunan 2025 melalui Coretax, terdiri dari 10 juta wajib pajak orang pribadi dan 4 juta wajib pajak badan.
Peluncuran Coretax menjadi momentum penting bagi DJP untuk memperkuat digitalisasi sistem perpajakan nasional, sekaligus meningkatkan kemudahan dan transparansi bagi wajib pajak di seluruh Indonesia. (alf)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) resmi meluncurkan Taxpayers’ Charter, sebuah piagam yang menegaskan komitmen baru antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun sistem perpajakan yang transparan dan berkeadilan.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan bahwa peluncuran piagam ini bukan hanya seremoni formal, melainkan langkah fundamental untuk memperkuat rasa saling percaya antara negara dan warganya.
“Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi filosofis yang mengatur hubungan setara antara pemerintah dan masyarakat dalam konteks perpajakan,” ujar Bimo dalam keterangannya, dikutip Minggu (5/10/2025).
Taxpayers’ Charter berisi penjabaran jelas tentang hak dan kewajiban wajib pajak, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Melalui piagam ini, masyarakat dapat memahami apa yang menjadi haknya — seperti pelayanan yang adil dan perlindungan data — sekaligus kewajiban dalam mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyambut baik inisiatif ini dan menegaskan bahwa piagam wajib pajak tersebut bukan sekadar dokumen administratif, melainkan simbol kepercayaan dan kolaborasi.
“Taxpayers’ Charter adalah simbol kesiapan Yogyakarta menyambut investasi dengan kepastian hukum yang jelas. Kehadiran DJP dan KADIN DIY akan menjembatani pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sehingga pajak benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi daerah,” tutur Sultan.
Sementara itu, Kepala Kanwil DJP DIY Erna Sulistyowati menilai piagam ini sebagai bentuk nyata itikad baik pemerintah untuk memperkuat komunikasi dan transparansi dengan wajib pajak.
“Dengan adanya piagam ini, kami berharap masyarakat semakin memahami haknya sebagai wajib pajak, sekaligus tetap menjalankan kewajibannya demi mendukung pembangunan bangsa,” ujar Erna.
Dari sisi dunia usaha, perwakilan KADIN DIY Robby Kusumaharta menilai bahwa pajak bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga tanggung jawab moral.
“Dengan Taxpayers’ Charter, kami berharap layanan perpajakan semakin cepat, transparan, ramah dunia usaha, dan berbasis teknologi. Pajak yang sehat dan layanan profesional akan melahirkan dunia usaha yang produktif dan kesejahteraan bersama,” tegasnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur DIY menyerahkan piagam Taxpayers’ Charter secara simbolis kepada sejumlah perwakilan wajib pajak dari berbagai kalangan, termasuk Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) se-DIY, Kapolda DIY Brigjen Pol. Anggoro Sukartono, Bupati Sleman Hardo Kiswoyo, Kepala Perwakilan BI Sri Darmadi Sudibyo, pengusaha Sukeno (Bakpia 25) dan Zakiron (Sate Pak Pong), serta perwakilan akademisi, media, dan penyandang disabilitas.
Taxpayers’ Charter akan tersedia secara digital melalui portal wajib pajak, dan dapat diakses oleh setiap individu yang mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan langkah ini, DJP berharap ke depan tak ada lagi jarak antara otoritas pajak dan masyarakat.
Piagam wajib pajak ini menjadi bukti bahwa kepercayaan adalah mata uang baru dalam perpajakan modern dan Yogyakarta memilih untuk memulainya terlebih dahulu. (alf)
IKPI, Jakarta: Pemerintah pusat dikabarkan akan memangkas alokasi Transfer ke Daerah (TKD) pada akhir tahun ini. Kabar tersebut langsung memicu kekhawatiran di sejumlah wilayah yang masih sangat bergantung pada dana transfer, terutama daerah dengan medan geografis sulit seperti Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Timur, Budi Widihartanto, menilai langkah efisiensi fiskal itu tidak bisa dihindari. Namun, ia menekankan pentingnya inovasi dan kreativitas daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar ketahanan fiskal tetap terjaga.
“Inflasi harus tetap terkendali. Selain itu, kami berharap kondisi geopolitik global juga mereda agar sektor perdagangan kita bisa kembali bergerak lebih cepat,” ujar Budi, di Samarinda, baru-baru ini.
Menurutnya, pemangkasan TKD berpotensi menekan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, terutama di wilayah dengan akses logistik terbatas. Karena itu, BI terus melakukan pemantauan ketat terhadap stabilitas pangan sebagai bagian dari upaya menjaga inflasi tetap terkendali.
Budi juga menyoroti kesiapan daerah menghadapi peningkatan aktivitas eksploitasi migas dalam waktu dekat. Menurutnya, momentum tersebut harus diikuti dengan perencanaan fiskal yang cermat dan diversifikasi ekonomi daerah.
“Masih banyak sisi lain yang bisa dikembangkan dengan kreativitas daerah. Bukan hanya lewat pajak, tetapi juga dengan mendorong investasi baru dan memperkuat sektor produktif lokal,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Direktur dan Analis Senior Fungsi Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEKDA) BI Kaltim, Ashari Novy Sucipto, menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Timur mulai menunjukkan pergeseran struktur industri.
“Industri pertanian dan migas memang masih dominan, tapi kini sektor pembangunan dan jasa sudah mulai punya pangsa tersendiri, terutama pada layanan transportasi menuju Ibu Kota Nusantara (IKN),” jelasnya.
Ashari menambahkan, menjelang akhir tahun, pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN akan membuka peluang baru bagi sektor perhotelan, perdagangan, dan transportasi lokal. BI, katanya, memberi ruang melalui kebijakan BI Rate yang tetap akomodatif, memungkinkan perluasan akses kredit investasi.
“Kebijakan suku bunga saat ini memberi ruang bagi ekspansi kredit investasi. Kami juga aktif mempertemukan investor lewat forum Mahakam Investment, yang diikuti sekitar 150 investor dan mencatat sedikitnya tiga proyek strategis potensial di Kaltim,” papar Ashari.
Selain mengundang investasi besar, BI juga memperkuat dukungan terhadap UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Program pendampingan, pelatihan usaha, serta akses pembiayaan terus digulirkan agar pelaku usaha tetap bertahan di tengah tekanan fiskal nasional.
Ashari menegaskan, penyesuaian kebijakan fiskal pusat tidak boleh menghambat transmisi kebijakan moneter di daerah.
“Transmisi kebijakan moneter di Kaltim harus dikawal bersama. Kami ingin setiap sumber anggaran benar-benar mendorong perekonomian daerah,” pungkasnya. (alf)
