Kategori: Berita Harian

AHM Harap Insentif dan Subsidi Pajak Berlanjut untuk Jaga Daya Beli Konsumen

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: PT Astra Honda Motor (AHM) berharap pemerintah melanjutkan kebijakan insentif maupun subsidi hingga akhir tahun untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu.

“Jadi di kuartal kesatu ini PPN 12 persen dan pajak opsen itu alhamdulillah tidak berlaku bagi konsumen sepeda motor,” ujar Wakil Presiden Direktur Eksekutif AHM, Thomas Wijaya, dalam acara buka puasa di Jakarta, Kamis (6/3/2025).

Menurut Thomas, penjualan sepeda motor Honda selama Januari-Februari 2025 berkisar 850.000 hingga 860.000 unit. Angka ini dinilai lebih stabil jika dibandingkan dengan periode November-Desember 2024.

AHM mengapresiasi keputusan pemerintah menunda pemberlakuan pajak opsen serta kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen khusus untuk kendaraan roda dua. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Pajak opsen meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), dan pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB). Menurut data dari Kementerian Perindustrian, sebanyak 25 provinsi telah menunda pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB yang sebelumnya direncanakan mulai berlaku pada awal 2025, dengan penundaan berlangsung selama tiga hingga 12 bulan.

Thomas menyebut stabilnya penjualan sepeda motor Honda selama awal 2025 dipengaruhi oleh keputusan tidak diberlakukannya pajak opsen dan PPN 12 persen untuk sepeda motor.

“Kami bersyukur, di kuartal pertama ini pajak opsen tidak diberlakukan. Jika diterapkan, konsumen harus membayar tambahan Rp 400.000 hingga Rp 1 juta. Kami berharap jika ada rencana kenaikan pajak lagi, bisa ditahan,” kata Thomas.

AHM juga optimis penjualan sepeda motor Honda akan meningkat di musim liburan Lebaran tahun ini. (alf)

 

Peraturan Baru di Prancis: Wisatawan Dikenakan Pajak Solidaritas Mulai Maret 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Prancis akan menerapkan kebijakan baru terkait pariwisata yang mewajibkan wisatawan membayar pajak solidaritas (solidarity tax) mulai 1 Maret 2025. Kebijakan ini berlaku untuk semua tiket pesawat yang berangkat dari bandara di Prancis, sebagaimana dilaporkan oleh Fox News mengutip situs Layanan Publik pemerintah Prancis.

Pajak ini, yang disahkan oleh Senat pada 6 Februari 2025, akan mengenakan biaya tambahan sebesar 7,40 euro atau sekitar Rp 130 ribu untuk rute domestik dan rute di dalam Uni Eropa, Area Ekonomi Eropa, Inggris, Swiss, serta destinasi yang berjarak kurang dari 1.000 kilometer dari Prancis. Sementara itu, untuk penerbangan ke destinasi di luar zona tersebut, penumpang akan dikenakan pajak sebesar 15 euro atau sekitar Rp 264 ribu.

Dalam pernyataan di situs Layanan Publik pemerintah Prancis, disebutkan bahwa kenaikan harga tiket akibat pajak ini belum tentu terjadi, tergantung pada kebijakan maskapai.

“Kenaikan tersebut bisa saja diserap tanpa mempengaruhi harga tiket pesawat,” tulis pernyataan tersebut.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. ACI, kelompok industri yang mewakili maskapai penerbangan dan bandara di Eropa, mendesak pemerintah Prancis untuk membatalkan kebijakan tersebut pada Oktober 2024.

Menurut Direktur Jenderal ACI Eropa, Olivier Jankovec, “Jika terkonfirmasi, rencana baru ini secara tidak sengaja akan melemahkan daya saing penerbangan Prancis, menghukum warga negara, dan pada akhirnya mengurangi kontribusi ekonomi sektor tersebut.”

CEO Ryanair, Michael O’Leary, juga menentang kebijakan ini. “Prancis sudah menjadi negara dengan pajak tinggi, dan jika pajak yang sudah tinggi itu terus dinaikkan, kami mungkin akan mengurangi kapasitas kami. Prancis melawan arus,” ujarnya dalam konferensi pers bulan lalu yang dikutip oleh Mirror.

O’Leary menambahkan bahwa Eropa tidak akan menjadi lebih efisien atau kompetitif jika pajak pada tiket pesawat terus meningkat. Sejak Oktober 2024, ketika kebijakan ini pertama kali digulirkan, Ryanair bahkan telah mengancam akan mengurangi separuh rutenya ke dan dari Prancis karena dianggap tidak layak secara ekonomi.

Menurut data dari Kementerian Pariwisata Prancis, lebih dari 100 juta wisatawan internasional mengunjungi negara tersebut pada tahun 2024. Sebelumnya, tarif penerbangan sipil di Prancis hanya sekitar USD 2 (sekitar Rp 32 ribu) untuk kelas ekonomi dalam penerbangan di Uni Eropa, dan sekitar USD 7 (sekitar Rp 114 ribu) untuk tujuan internasional lainnya. (alf)

 

Pojok Pajak Digelar di Kejati DKI, Permudah Pegawai Laporkan SPT

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan (Kanwil DJP Jaksel) I membuka layanan Pojok Pajak di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta. Program ini bertujuan membantu pegawai Kejati melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan mereka.

Kepala Kanwil DJP Jaksel I, Dionysius Lucas Hendrawan, menyampaikan apresiasinya atas sinergi dan dukungan yang diberikan Kejati Daerah Khusus Jakarta, termasuk dalam pelaksanaan layanan Pojok Pajak. “Kami berkomitmen untuk terus memperkuat kerja sama dalam mewujudkan sistem keuangan negara yang optimal,” ujar Dionysius dalam keterangan tertulis, Sabtu (8/3/2025).

Selain membantu pelaporan SPT tahunan, Pojok Pajak juga menyediakan layanan permintaan nomor Electronic Filing Identification Number (EFIN) serta konsultasi perpajakan bagi pegawai Kejati.

Dionysius menjelaskan bahwa penyelenggaraan Pojok Pajak ini merupakan bagian dari audiensi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) se-Jakarta Raya ke Kejati Daerah Khusus Jakarta yang berlangsung pada 6 Maret 2025.

Audiensi ini dihadiri oleh delapan kepala Kanwil DJP di Jakarta, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Jakarta, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, serta Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jakarta.

Audiensi tersebut bertujuan mempererat sinergi dalam berbagai aspek, khususnya penegakan hukum bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai.

Kepala Kejati Daerah Khusus Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan komitmennya dalam mendukung penuh upaya penegakan hukum perpajakan. “Kejati akan terus berkoordinasi dan bersinergi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya. Kami siap untuk melanjutkan kerja sama yang telah terjalin erat selama ini,” kata Patris.

Audiensi ini juga merupakan tindak lanjut dari kegiatan ‘Forum Diskusi dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kegiatan Lelang Eksekusi Pajak Serentak se-Jakarta Raya Tahun 2025’ yang dilaksanakan pada 6 Februari 2025 di Aula CBB Kantor Pusat DJP. (alf)

 

Kanwil DJP dan Kejati DKI Kolaborasi Pengutan Penegakan Hukum Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar (Kanwil LTO) Yunirwansyah mengikuti audiensi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Khusus Jakarta dalam upaya memperkuat penegakan hukum perpajakan. Audiensi ini turut melibatkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Satu se-Jakarta Raya dan menghasilkan kesepakatan terkait penguatan sinergi antar-lembaga untuk memastikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak.

“Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sangat antusias dan siap untuk bersama-sama menyukseskan kolaborasi ini. Kami terus giat mengedukasi masyarakat Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakannya, serta memperkuat kerja sama antar-lembaga penegak hukum sehingga sistem perpajakan akan lebih baik,” ujar Yunirwansyah dalam keterangan tertulis yang diterima pada Jumat (7/3/2025).

Senada dengan Yunirwansyah, Kepala Kanwil DJP Jakarta Pusat sekaligus Kepala Perwakilan Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya, Eddi Wahyudi, juga menaruh harapan besar pada hasil audiensi tersebut.

Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan hubungan yang harmonis, kolaborasi yang erat, dan efektivitas antar-lembaga negara guna mengoptimalkan penegakan hukum perpajakan. “Ini akan memberikan kepastian hukum kepada Wajib Pajak,” kata Eddi.

Sementara itu, Kepala Kejati Daerah Khusus Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh upaya penegakan hukum perpajakan. “Kejati akan terus saling berkoordinasi dan bersinergi dalam penegakan hukum dan bantuan hukum kepada PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Kemenkeu Satu se-Jakarta Raya. Kami siap untuk melakukan kerja sama yang telah terjalin dengan erat selama ini,” ujar Patris.

Audiensi tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan bertajuk ‘Forum Diskusi dan Optimalisasi Penerimaan Negara melalui Kegiatan Lelang Eksekusi Pajak Serentak se-Jakarta Raya Tahun 2025’, yang digelar pada 6 Februari 2025 di Aula CBB Kantor Pusat DJP. Dalam kegiatan tersebut, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung, Rudi Margono, turut menyatakan komitmennya dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum yang efektif.

Sebagai informasi, kewenangan DJP dalam melaksanakan penegakan hukum perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). (alf)

 

 

Kajati DKI Dikukuhkan Sebagai Relawan Pajak untuk Negeri Tahun 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat, Farid Bachtiar, mengukuhkan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, sebagai Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) tahun 2025. Acara tersebut berlangsung di Gedung Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Selain Patris Yusrian Jaya, sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat berpengaruh di Jakarta Barat turut dikukuhkan sebagai Renjani. Mereka adalah Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto; Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung RI, Rudi Margono; Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Fiskal dan Publik, Suryadi Sasmita; penyanyi Dewi Persik; dan pengacara Sunan Kalijaga.

Para tokoh ini dinilai memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak.

Farid Bachtiar menjelaskan bahwa pengukuhan Patris Yusrian Jaya sebagai Renjani 2025 merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi Kajati DKI Jakarta dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pajak dan perannya dalam pembangunan negara.

“Melalui program Renjani, kami berharap dapat menggugah semakin banyak pihak, baik dari institusi pemerintah, tokoh masyarakat, maupun masyarakat umum, untuk turut serta dalam upaya edukasi dan peningkatan kepatuhan pajak,” ujar Farid, Jumat (7/3/2025).

Farid menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari audiensi antara Kemenkeu Satu Jakarta dengan Kejati DKI Jakarta. Audiensi tersebut bertujuan mempererat kerja sama dalam optimalisasi penerimaan negara melalui penegakan hukum dan bantuan hukum di bidang perpajakan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Patris Yusrian Jaya, menegaskan komitmen pihaknya dalam mendukung upaya penegakan hukum perpajakan.

“Sinergi ini diharapkan tidak hanya memperkuat aspek edukasi perpajakan, tetapi juga upaya penegakan hukum dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan,” ujar Patris. (alf)

 

 

Update 6 Maret! Jumlah Pelapor SPT Pajak 2024 Capai 6,7 Juta 

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan jumlah pelapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2024 telah mencapai 6,7 juta wajib pajak atau setara dengan 33,88% dari total wajib pajak terdaftar. Data ini merupakan catatan DJP hingga 6 Maret 2025.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa dari total pelaporan tersebut, sebanyak 6,5 juta merupakan SPT yang disampaikan oleh wajib pajak orang pribadi. Batas waktu pelaporan bagi wajib pajak orang pribadi adalah hingga akhir Maret 2025. Sementara itu, jumlah pelapor dari kalangan wajib pajak badan yang memiliki batas waktu hingga akhir April 2025 mencapai 201 ribu.

“Dari angka tersebut, sebanyak 6,55 juta SPT disampaikan secara elektronik dan 156 ribu SPT disampaikan secara manual,” kata Dwi, Jumat (7/3/2025).

Ia mengingatkan bahwa pelaporan SPT Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun 2024 yang disampaikan pada awal 2025 masih menggunakan sistem DJP Online. Wajib pajak diharapkan mengakses layanan DJP Online melalui laman https://djponline.pajak.go.id/ untuk memanfaatkan fitur e-Form maupun e-Filing yang lebih praktis.

Untuk wajib pajak orang pribadi berstatus pegawai, DJP menyediakan dua jenis formulir, yaitu formulir 1770 untuk penghasilan di bawah Rp 60 juta per tahun dan formulir 1770 S untuk penghasilan di atas Rp 60 juta per tahun. Keduanya dapat diisi melalui layanan DJP Online.

Penghapusan Sanksi Administratif

Sebagai langkah mendukung kelancaran pelaporan pajak, DJP menerbitkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran dan/atau pelaporan pajak yang berkaitan dengan implementasi Coretax yang masih bermasalah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 67/PJ/2025 yang ditandatangani oleh Dirjen Pajak Suryo Utomo pada 27 Februari 2025.

“Penghapusan sanksi administratif dilakukan dengan cara tidak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Dalam hal STP telah diterbitkan sebelum keputusan ini berlaku, maka akan dilakukan penghapusan sanksi administratif secara jabatan,” ujar Dwi dalam keterangan tertulis.

Kebijakan penghapusan sanksi ini mencakup beberapa ketentuan, antara lain:

• Keterlambatan pembayaran dan/atau penyetoran pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 26 yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2025, jika dibayar setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.

• Penghapusan sanksi administratif untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang untuk Masa Pajak Januari 2025, jika disetor setelah jatuh tempo hingga 10 Maret 2025.

• Bea Meterai yang dipungut untuk Masa Pajak Desember 2024 dan Masa Pajak Januari 2025, jika disetor setelah jatuh tempo hingga 28 Februari 2025.

Selain itu, penghapusan sanksi administrasi juga mencakup keterlambatan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26, serta SPT Masa Unifikasi untuk Masa Pajak Januari hingga Maret 2025 jika disampaikan melewati batas waktu yang telah ditentukan.

DJP mengimbau para wajib pajak untuk tetap disiplin dalam melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku guna menghindari kendala di masa mendatang. (alf)

 

Pokok-Pokok Pengaturan PMK-18/2025 tentang Insentif PPN untuk Tiket Pesawat

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah telah menetapkan insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk tarif tiket pesawat dalam negeri selama musim mudik Hari Raya Idul Fitri 2025. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 18 Tahun 2025.

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam PMK-18/2025 meliputi:

• PPN Ditanggung Penumpang: Penumpang akan menanggung PPN sebesar 5% dari penggantian atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

• PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP): Pemerintah akan menanggung PPN sebesar 6% dari penggantian atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi.

• Komponen Penggantian: Penggantian tersebut mencakup tarif dasar (base fare), fuel surcharge, dan biaya-biaya lain yang diminta atau seharusnya diminta oleh badan usaha angkutan udara.

• Kewajiban Badan Usaha Angkutan Udara:

• Membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

• Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN beserta daftar rincian transaksi PPN yang ditanggung Pemerintah atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi sebagai bagian dari pelaporan PPN.

Insentif ini berlaku untuk pembelian tiket yang dilakukan mulai 1 Maret 2025 hingga 7 April 2025, dengan periode penerbangan yang berlangsung sejak 24 Maret 2025 hingga 7 April 2025.

Diharapkan kebijakan ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan mudik sekaligus mendukung pemulihan industri penerbangan nasional yang tengah menghadapi peningkatan harga tiket pesawat. (alf)

 

 

Pengurus, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengawas Hadiri Buka Puasa Bersama Staf Kantor Sekretariat Pusat IKPI

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menggelar buka puasa bersama yang dihadiri oleh jajaran pengurus, dewan penasehat, serta dewan pengawas bersama staf kantor Sekretariat Pusat IKPI. Acara yang berlangsung di rumah makan Kebayoran Baru, Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (7/3/2025) ini menjadi momentum untuk mempererat koordinasi dan sinergi antara pimpinan organisasi dan staf sekretariat.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah petinggi IKPI termasuk Ketua Dewan Penasehat Mochamad Soebakir, Ketua Dewan Pengawas Prianto Budi Saptono, serta Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Selain itu, hadir pula Sekretaris Umum Associate Professor Edy Gunawan dan Wakil Sekretaris Umum Nova Tobing. Turut serta dalam acara ini Direktur Eksekutif IKPI Asih Arianto beserta seluruh jajaran staf kantor sekretariat.

Dalam kesempatan tersebut, masing-masing ketua memberikan pesan dan harapan kepada seluruh jajaran staf sekretariat.

Ketua Dewan Penasehat Mochamad Soebakir menekankan pentingnya menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugas serta meningkatkan kerja sama antar anggota IKPI. Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas Prianto Budi Saptono mengingatkan agar seluruh staf tetap berkomitmen menjaga integritas dan transparansi dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, pada kesempatan itu menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar ajang silaturahmi, tetapi juga kesempatan untuk memperkuat hubungan kerja yang harmonis. Ia berharap seluruh jajaran sekretariat dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kinerja organisasi, terutama dalam memberikan pelayanan kepada seluruh jajaran pengurus dan anggota se-Indonesia.

Sekretaris Umum Associate Professor Edy Gunawan juga menambahkan bahwa peran staf sekretariat sangat vital dalam mendukung jalannya organisasi. Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara pengurus dan staf menjadi kunci dalam mencapai visi dan misi IKPI.

(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)

Senada dengan hal tersebut, Wakil Sekretaris Umum Nova Tobing menegaskan pentingnya komunikasi yang efektif dalam menjalankan setiap tugas.

Direktur Eksekutif IKPI, Asih Arianto, dalam kesempatan tersebut mengapresiasi kehadiran para pengurus, dewan penasehat, dan dewan pengawas yang telah menyempatkan waktu untuk berbuka puasa bersama staf sekretariat.

Ia berharap acara ini dapat menjadi agenda rutin guna mempererat hubungan antar anggota serta meningkatkan efektivitas kerja di lingkungan IKPI.

Dengan terselenggaranya acara buka puasa ini, diharapkan seluruh elemen di dalam IKPI semakin solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan organisasi. Kebersamaan yang terjalin dalam suasana Ramadan ini diharapkan dapat membawa semangat baru dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja organisasi ke depannya. (bl)

Tren Positif Pelaporan SPT Tahunan di Jawa Timur: Digitalisasi Dorong Kepatuhan Wajib Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak di wilayah Jawa Timur menunjukkan tren positif. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jatim III mencatat pertumbuhan jumlah SPT berstatus normal sebesar 10,87 persen per 2 Maret 2025. Peningkatan ini mencerminkan meningkatnya kepatuhan Wajib Pajak, seiring dengan upaya digitalisasi dalam sistem administrasi perpajakan.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jatim III, Vincentius Sukamto, menegaskan bahwa pemanfaatan layanan digital menjadi faktor utama dalam meningkatkan efisiensi pelaporan pajak. “Kami mengimbau Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunan secara elektronik guna mendukung proses administrasi yang lebih cepat, aman, dan terdokumentasi dengan baik,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (7/3/2025).

Berdasarkan data DJP, seluruh kanal pelaporan mengalami pertumbuhan, termasuk e-Filing, e-Form, e-SPT, serta penyampaian manual di kantor pajak. Namun, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT, DJP terus mengoptimalkan penggunaan saluran elektronik untuk mengurangi pelaporan secara manual.

Menurut Vincentius, e-Filing yang tersedia di laman DJP Online merupakan metode yang lebih efisien dibandingkan dengan pelaporan langsung ke kantor pajak. Digitalisasi ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajibannya tanpa harus mengantre di kantor pajak.

Meski secara umum pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan menunjukkan tren positif, masih terdapat tantangan dalam pelaporan SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan yang menggunakan Formulir 1770. Beberapa unit kerja di bawah Kanwil DJP Jatim III masih mencatat pertumbuhan negatif dalam segmen ini.

“Hal ini menjadi perhatian kami untuk meningkatkan edukasi dan pendampingan bagi Wajib Pajak non-karyawan dalam memahami kewajiban perpajakannya,” tambah Vincentius.

DJP mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah 31 Maret 2025, sedangkan Wajib Pajak Badan memiliki tenggat waktu hingga 30 April 2025. Meskipun periode pelaporan tahun ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri, DJP memastikan bahwa layanan pelaporan tetap dapat diakses secara online.

Vincentius berharap tren kepatuhan ini terus meningkat hingga akhir periode pelaporan dan mengimbau Wajib Pajak untuk tidak menunda pelaporan guna menghindari kendala teknis di hari-hari terakhir. (alf)

 

Kanwil DJP Jateng II Gelar Tax Center Gathering 2025, Jalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Dalam rangka memperkuat kerja sama dengan dunia akademik, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah II menggelar Tax Center Gathering Tahun 2025 secara daring. Acara ini diikuti oleh 29 tax center dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Kanwil DJP Jateng II.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara DJP dan tax center dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta mengedukasi masyarakat mengenai perpajakan. Kepala Kanwil DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi, dalam sambutannya menegaskan pentingnya peran tax center sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan, terutama di lingkungan akademik.

“Tax center tidak hanya berperan sebagai pusat informasi perpajakan, tetapi juga telah menjadi katalisator dalam membangun generasi yang sadar pajak,” ujar Etty dalam keterangan resminya, Jumat (7/3/2025).

Sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi aktif selama tahun 2024, Kanwil DJP Jateng II memberikan penghargaan dalam beberapa kategori, di antaranya tax center teraktif, tax center dengan relawan pajak terbanyak, serta tax center dengan akumulasi poin renjani tertinggi. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada relawan pajak dengan poin tertinggi sebagai bentuk apresiasi terhadap individu yang menunjukkan komitmen luar biasa dalam mendukung program perpajakan.

Tak hanya itu, Kanwil DJP Jateng II turut memberikan penghargaan untuk Inklusi Kesadaran Pajak hingga tahap 5 tingkat pendidikan tinggi, sebagai pengakuan atas upaya meningkatkan kesadaran pajak di lingkungan akademik.

Sejumlah materi disampaikan dalam acara ini, termasuk overview, monitoring, dan evaluasi kerja sama tax center yang dipaparkan oleh Waruno Suryohadi, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, serta Bambang Wijayanto, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Pengelolaan Dokumen.

Dalam sesi ini, peserta diberikan kesempatan untuk menyampaikan masukan serta evaluasi terkait kerja sama selama tahun 2024. Pada sesi terakhir, Kanwil DJP Jateng II memperkenalkan sistem core tax yang mulai berlaku pada tahun 2025.

Penyuluh Pajak Kanwil DJP Jateng II menjelaskan proses bisnis core tax menggunakan aplikasi simulator untuk memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak agar lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menutup acara, Kepala Bidang

P2Humas Herlin Sulismiyarti menegaskan pentingnya keberlanjutan sinergi antara DJP dan tax center. “Tax Center Gathering ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk mempererat jejaring, berbagi pengalaman, serta memperbarui informasi terkait kebijakan perpajakan. Ke depan, saya berharap kolaborasi antara Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan tax center dapat terus diperkuat dan dikembangkan,” ujar Herlin.

Sebagai pusat edukasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi, tax center memiliki peran penting sebagai penghubung antara dunia akademik dan praktik perpajakan di Indonesia. Keberadaannya diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perpajakan, sekaligus mencetak generasi yang lebih sadar akan kewajiban pajak di masa depan. (alf)

 

id_ID
en_US id_ID