Kategori: Berita Harian

IKPI, Jakarta: Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan rasa hormat dan kekagumannya kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa atas gaya kepemimpinannya yang dianggap tegas namun berpihak kepada rakyat.

Lewat unggahan di akun media sosial X pada Senin (6/10/2025), Mahfud menilai langkah-langkah fiskal Purbaya menunjukkan arah kebijakan yang cerdas karena tidak menambah beban masyarakat melalui pungutan pajak baru.

“Salut kepada Menkeu Pak Purbaya. Dia tidak membebani rakyat dengan pungutan pajak-pajak baru,” tulis Mahfud dalam unggahannya.

Menurut Mahfud, gebrakan Purbaya tidak hanya terlihat dari kebijakan fiskal yang ramah rakyat, tetapi juga dari sikap beraninya dalam memberantas penyimpangan anggaran dan korupsi di lingkungan pemerintahan. Ia menilai, langkah Purbaya membawa semangat baru dalam tata kelola keuangan negara.

“Dia sikat korupsi, mendorong efisiensi dan efektivitas di kementerian, lembaga, dan BUMN. Dia juga mulai bersih-bersih di sektor perpajakan dan kepabeanan. Terus maju, Pak. Bravo!” tambah Mahfud.

Sejak resmi menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025, Purbaya langsung menunjukkan arah kebijakan yang berbeda. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menambah jenis pajak baru, baik di sisa tahun ini maupun tahun depan. Menurutnya, peningkatan pendapatan negara bisa dicapai tanpa perlu menaikkan tarif pajak yang sudah ada.

Purbaya menekankan bahwa peningkatan penerimaan negara seharusnya datang dari pertumbuhan ekonomi yang sehat, bukan dari menambah beban masyarakat. Ia juga menyebut, persepsi publik sering keliru karena menganggap peningkatan penerimaan negara identik dengan kenaikan pajak, padahal efektivitas sistem perpajakan juga berperan besar.

Selain fokus pada efisiensi fiskal, Purbaya juga memperkuat peran sektor keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ia menyalurkan Rp200 triliun dana pemerintah ke lima bank pelat merah BRI, BNI, Bank Mandiri, BTN, dan BSI guna memperluas pembiayaan produktif dan mempercepat perputaran dana ke sektor riil.

Langkah-langkah cepat tersebut menjadikan Purbaya mendapat banyak dukungan dari publik dan tokoh nasional. Ia dinilai berhasil menghadirkan kombinasi langka antara disiplin fiskal, integritas tinggi, dan keberpihakan kepada rakyat.

Dengan kebijakan tanpa pajak baru dan keberanian melawan korupsi, Purbaya Yudhi Sadewa mulai menegaskan jati dirinya sebagai Menkeu yang berani beda tegas di lapangan, ringan di rakyat. (alf)

IKPI, Jakarta: Jagat maya kembali dihebohkan dengan aksi kreatif dari pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kali ini, bukan karena angka penerimaan atau kebijakan baru, melainkan karena “Tepuk Pajak” sebuah jingle dan tarian singkat yang dikemas lucu, segar, dan penuh semangat.

Dalam video yang diunggah oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ende, tiga pegawai KPP dua pria dan satu wanita terlihat kompak menyanyikan jingle berirama ceria di lobi kantor berlatar logo DJP. Dengan gerakan penuh energi, mereka mengajak masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP), untuk segera mengaktifkan akun Coretax, sistem administrasi perpajakan terbaru yang sedang disosialisasikan secara nasional.

“Aktivasi akun Coretax Wajib Pajak, sekarang!Jangan tunggu, jangan tunggu tahun depan!”

Lirik sederhana itu langsung melekat di kepala. Dengan senyum ramah dan gerakan yang dinamis, para pegawai DJP berhasil mengubah pesan yang biasanya kaku menjadi hiburan ringan yang mudah dicerna. Bahkan, di bagian akhir jingle, mereka menambahkan lirik yang mengingatkan masyarakat soal pentingnya tidak menunda: “Tahun depan pasti rame, tahun depan pasti rame, Tahun depan lapor SPT!” 

Gerakan menunjuk kepala yang mengiringi bait itu seolah menjadi simbol pengingat bahwa padatnya antrean layanan dan sistem sering terjadi menjelang pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.  

Video berdurasi singkat tersebut juga menampilkan tampilan halaman login Coretax, lengkap dengan kolom ID Pengguna (NIK/NPWP), Kata Sandi, dan Captcha, menjadikannya panduan mini bagi masyarakat yang ingin segera mencoba sistem baru.

Langkah DJP ini dinilai sebagai cara sosialisasi yang cerdas dan kekinian. Dengan pendekatan yang ringan dan menghibur, pesan penting tersampaikan tanpa terasa menggurui. Tak heran, “Tepuk Pajak” langsung menuai banyak pujian dari warganet yang menyebut gaya komunikasi DJP kini semakin dekat dengan masyarakat.

“Kreatif banget! Baru kali ini info pajak bisa seasyik ini,” tulis salah satu komentar di media sosial.

Fenomena “Tepuk Pajak” ini menandai babak baru dalam cara lembaga pemerintah menyampaikan pesan publik. Di tengah derasnya arus digital, konten kreatif dan mudah viral terbukti lebih efektif menarik perhatian ketimbang metode konvensional.

Sebagai catatan, tren ini muncul tak lama setelah “Tepuk Sakinah” dari petugas KUA lebih dulu viral di media sosial. Jika “Tepuk Sakinah” mengajak masyarakat untuk memahami nilai pernikahan, maka “Tepuk Pajak” hadir sebagai ajakan cerdas agar masyarakat segera beradaptasi dengan sistem perpajakan modern melalui aktivasi akun Coretax. (alf)

IKPI, Jakarta: Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Batam resmi menetapkan dan menahan pemilik Hotel Da Vienna, kawasan Lubuk Baja, berinisial AO, sebagai tersangka kasus penggelapan pajak daerah. AO diduga menggelapkan pajak hotel selama periode 2020 hingga 2024, dengan total kerugian negara mencapai Rp3,78 miliar.

Kepala Kejari Batam I Wayan Wiradarma mengatakan, penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kejari Batam Nomor B-4105/L.10.11/Fd.2/10/2025 tertanggal 6 Oktober 2025. 

“Penetapan ini dilakukan setelah penyidik memperoleh dua alat bukti sah dan kuat yang menunjukkan adanya tindak pidana,” ujarnya saat konferensi pers di Kantor Kejari Batam, Senin (6/10/2025).

Sebagai bagian dari proses penyidikan, AO langsung ditahan di Rutan Batam selama 20 hari sesuai dengan Surat Perintah Penahanan Nomor 5212/L.10.11/Fd.2/10/2025. Wayan menyebut, dari hasil penyidikan, AO secara berulang menarik dana perusahaan untuk keperluan pribadi.

“Total pajak hotel yang tidak disetorkan mencapai Rp3,78 miliar, ditambah denda sebesar Rp1,21 miliar. Dana ini seharusnya disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kota Batam,” jelasnya.

Tak berhenti di situ, AO juga diduga berupaya mengalihkan aset hotel dengan menjualnya kepada PT Mbah Kota Metro Indonesia pada akhir 2024 guna menghindari kewajiban pembayaran pajak.

Selama penyidikan, Kejari Batam telah memeriksa 18 saksi, terdiri dari manajemen hotel dan pejabat Pemerintah Kota Batam, serta empat ahli dari bidang pidana, keuangan negara, dan perpajakan. “Seluruh keterangan saksi dan ahli memperkuat adanya unsur korupsi dalam pengelolaan pajak hotel ini,” tambah Wayan.

Sebelum melangkah ke ranah hukum, Kejari Batam bersama Pemerintah Kota Batam sempat melakukan pendekatan persuasif, di antaranya melalui dua surat teguran resmi dan pemasangan spanduk peringatan di area hotel. Namun, upaya itu tidak diindahkan oleh pihak manajemen.

Atas perbuatannya, AO dijerat dengan Pasal 2 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021.

“Kami juga tengah mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain yang turut menikmati hasil kejahatan ini,” tegas Wayan. (alf)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah pusat akan meninjau ulang pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, apabila penerimaan pajak negara tahun depan menunjukkan peningkatan yang signifikan.

“Kalau ekonomi kita membaik, arahnya berbalik, tahun depan sudah kelihatan lebih cepat, saya akan hitung ulang berapa pajak saya sampai akhir tahun. Kalau lebih, saya akan redistribusi lagi ke daerah,” ujar Purbaya dalam konferensi pers bersama Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota DKI, Selasa (7/10/2025).

Purbaya menegaskan, pemangkasan DBH yang dilakukan pemerintah pusat semata-mata karena keterbatasan ruang fiskal, bukan karena adanya ketimpangan kebijakan. Ia menjelaskan, penyesuaian itu dilakukan secara proporsional sesuai dengan kapasitas fiskal tiap daerah.

“Kalau lihat dari proporsional, semakin besar, pasti semakin besar juga potongannya. Tapi secara persentase, Jakarta tidak lebih besar dibanding daerah lain,” ujarnya.

Meski demikian, ia meminta pemerintah daerah tetap disiplin dalam penggunaan anggaran. “Kalau nanti pajak naik dan kita redistribusi lagi, saya nggak mau lihat belanjanya melenceng-melenceng. Harus tetap efisien dan produktif,” tegas Purbaya.

Menurutnya, tren penerimaan pajak nasional mulai menunjukkan arah positif pada paruh kedua 2025, didorong oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, belanja masyarakat, serta kinerja sektor korporasi. Pemerintah optimistis momentum itu akan berlanjut pada 2026.

“Menjelang pertengahan sampai akhir triwulan pertama tahun depan, atau pertengahan triwulan kedua 2026, kami akan evaluasi pendapatan pajak. Kalau ada ruang fiskal lebih, kita kembalikan sebagian DBH ke daerah,” ujarnya.

Kebijakan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan fiskal antara pusat dan daerah, sekaligus memperkuat sinergi pembangunan di tengah upaya pemerintah meningkatkan rasio pajak nasional. (alf)

IKPI, Jakarta: Pemerintah pusat memberi lampu hijau bagi Bank Jakarta untuk ikut menikmati dana Rp200 triliun yang ditempatkan Kementerian Keuangan di bank-bank Himbara. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, penambahan dana puluhan triliun di Bank Jakarta akan mempercepat penyaluran kredit produktif di Ibu Kota.

“Saya pikir, Bank Jakarta bisa ikut strategi yang sama dengan Himbara. Kalau bisa nyerap, saya akan tambah 10 sampai 20 triliun. Itu akan menyebar ke UMKM dan industri lain di Jakarta,” ujar Purbaya dalam pernyataan bersama Gubernur DKI Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).

Dana ini diharapkan menjadi bahan bakar fiskal baru di tengah turunnya APBD Jakarta. Pramono menilai langkah itu akan membantu Jakarta menjaga geliat ekonomi. “Kami ingin memanfaatkan dana yang ditempatkan pemerintah di Himbara juga untuk BUMD-BUMD Jakarta,” jelasnya.

Selain itu, Purbaya mendukung penuh rencana pembangunan gedung Bank Jakarta di kawasan SCBD yang akan dibiayai oleh Bank DKI tanpa melibatkan APBN. “Saya senang karena ini mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa uang pemerintah pusat. Bank DKI cukup banyak uang, jadi lebih baik digunakan untuk kegiatan produktif,” katanya.

Proyek pembangunan gedung Bank Jakarta diperkirakan menelan waktu sekitar 15 bulan dan akan menjadi salah satu simbol kemitraan fiskal antara pemerintah pusat dan Pemprov DKI. (bl)

IKPI, Jakarta: Di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyiapkan strategi pendanaan kreatif melalui pembentukan Jakarta Collaboration Fund dan kemungkinan penerbitan obligasi daerah.

“Kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing. Salah satunya lewat Jakarta Collaboration Fund dan obligasi daerah, yang memang belum ada sebelumnya,” ujar Pramono usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, langkah itu diperlukan agar program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah penghematan fiskal. “Kami ingin menyelaraskan kebijakan fiskal pusat tanpa mengganggu komitmen pembangunan,” ujarnya.

Menkeu Purbaya menyambut ide tersebut. “Ambisi Pak Gubernur cukup tinggi, ingin membuat fund yang bisa dipakai bukan hanya di Jakarta tapi juga di tempat lain. Kita akan dukung strategi itu,” ucapnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat terbuka pada inovasi fiskal daerah asalkan tetap transparan dan sesuai koridor hukum. “Selama tidak melanggar prinsip kehati-hatian fiskal, saya justru senang daerah berani kreatif mencari sumber pembiayaan baru,” kata Purbaya.

Pramono memastikan efisiensi dilakukan tanpa mengganggu layanan publik. “Yang kami efisiensikan itu hal-hal yang bisa langsung ditekan, seperti pembangunan gedung pemerintah. Tapi proyek strategis dan investasi produktif tetap jalan,” tegasnya. (bl)

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal positif bagi Pemprov DKI Jakarta terkait pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang sempat mencapai Rp20 triliun. Ia memastikan, bila pendapatan negara dari sektor pajak menguat pada 2026, sebagian dana tersebut akan dikembalikan ke daerah.

“Kalau ekonomi sudah berbalik, pendapatan pajak meningkat, saya akan evaluasi dan bisa kembalikan lagi ke daerah. Mungkin mulai pertengahan triwulan kedua tahun depan,” ujar Purbaya usai berdiskusi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota, Selasa (7/10/2025).

Purbaya menegaskan, pemangkasan DBH dilakukan semata-mata karena keterbatasan fiskal pemerintah pusat, bukan karena faktor politik atau prioritas wilayah. “Jakarta memang besar penerimaannya, jadi secara proporsional, potongannya juga besar. Tapi secara persentase, tidak lebih besar dibanding daerah lain,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap disiplin dalam belanja. “Kalau nanti pajak naik dan kita redistribusi, saya nggak mau lihat belanjanya melenceng-melenceng,” ujar Purbaya.

Sementara itu, Gubernur Pramono menegaskan, penghematan tersebut tidak akan menyentuh gaji ASN maupun P3K. “Yang mungkin berkurang itu hanya rekrutmen baru seperti pasukan oranye atau damkar. Tapi tahun ini tidak ada perubahan,” jelasnya.

Pertemuan tersebut menandai sinkronisasi antara kebijakan fiskal pusat dan daerah di tengah tekanan APBD Jakarta yang turun dari Rp95 triliun menjadi Rp79 triliun. (bl)

IKPI, Jakarta: Realisasi penerimaan pajak hingga kuartal III-2025 kembali menunjukkan tren melemah. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa basis penerimaan negara sedang rapuh dan ruang fiskal makin terbatas jika pemerintah hanya mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan.

Kepala Laboratorium Departemen Ekonomika dan Bisnis UGM, Kun Haribowo, menilai pemerintah perlu segera mencari sumber penerimaan alternatif yang tidak membebani masyarakat. Salah satunya, kata dia, melalui pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) yang selama ini banyak menganggur.

“Di tengah ekonomi yang masih lesu, pemerintah perlu mengoptimalkan pembiayaan di luar utang dan di luar pungutan pajak,” ujar Kun dalam keterangannya, Senin (6/10/2025).

Ia menjelaskan, strategi jangka panjang memang telah ditempuh melalui pembentukan Danantara, lembaga pengelola sovereign wealth fund (SWF) Indonesia. Namun, menurutnya, pemerintah juga harus memikirkan langkah cepat dalam jangka pendek untuk memperkuat ketahanan fiskal.

“Banyak aset negara yang idle—seperti lahan kosong, gedung tak terpakai, dan area publik—sebenarnya punya potensi besar untuk dikonversi menjadi penerimaan baru tanpa menekan rakyat,” paparnya.

Aset-aset tersebut, lanjutnya, bisa dihidupkan lewat berbagai skema seperti sewa, kerja sama pemanfaatan (KSP), atau bangun guna serah (BGS/BSG). Terlebih, pemerintah sudah memiliki dasar hukum kuat melalui PP Nomor 28 Tahun 2020 dan PMK Nomor 115/2020 yang memungkinkan Menteri Keuangan bersama kementerian/lembaga untuk mengoptimalkan aset negara yang belum produktif.

“Optimalisasi aset negara menjadi solusi jangka pendek untuk menambah penerimaan tanpa menekan masyarakat,” tegas Kun.

Ia juga menekankan, pengelolaan BMN yang lebih produktif tidak hanya memperkuat posisi fiskal, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, hingga peningkatan layanan publik.

Sejumlah aset potensial, seperti lahan kosong, gedung perkantoran, jalan umum, hingga area parkir yang terintegrasi dengan stasiun pengisian kendaraan listrik, disebut Kun bisa diubah menjadi “mesin uang baru” bagi negara.

“Dengan inovasi, transparansi, dan tata kelola yang baik, aset negara yang selama ini diam bisa diubah menjadi sumber energi fiskal baru,” pungkasnya. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan resmi memperkuat langkah pengawasan dan penegakan hukum dengan menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Data Konkret. Aturan yang terbit pada 24 September 2025 ini merupakan turunan langsung dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak, yang mempertegas wewenang DJP dalam menggunakan data faktual sebagai dasar pemeriksaan pajak.

Melalui beleid baru ini, DJP kini memiliki landasan lebih kuat untuk menindaklanjuti “data konkret”yakni data yang diperoleh atau dimiliki otoritas pajak, seperti faktur pajak yang tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN, bukti potong PPh yang diabaikan, hingga data transaksi atau bukti penghasilan yang tidak tercantum dalam laporan pajak.

Dalam aturan tersebut, DJP merinci delapan bentuk data konkret yang bisa digunakan untuk menghitung ulang kewajiban pajak wajib pajak (WP). Mulai dari kelebihan kompensasi SPT PPN yang tak sesuai ketentuan, pengkreditan pajak masukan oleh WP yang tidak berhak, pemanfaatan insentif pajak secara tidak tepat, hingga penghasilan yang tidak dilaporkan berdasarkan data bukti potong.

Tak hanya itu, data yang sudah pernah dimintai klarifikasi namun tak ditindaklanjuti oleh WP juga dapat langsung menjadi dasar penetapan pajak baru. Langkah ini diharapkan membuat pengawasan pajak lebih efektif dan mencegah manipulasi laporan oleh pihak-pihak yang mencoba bermain di area abu-abu perpajakan.

Sebelumnya, peringatan keras datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan pemerintah tak akan memberi ruang bagi para pengemplang pajak besar. Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 200 penunggak pajak besar dengan total kewajiban mencapai Rp60 triliun telah diidentifikasi dan siap ditindak.

“Pasti masuk Rp60 triliun ke kas negara tahun ini. Kalau enggak, dia susah hidupnya di sini,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (23/9/2025).

Purbaya menegaskan, pada 2026 Kementerian Keuangan bersama aparat penegak hukum akan terus menyisir para penunggak pajak besar guna memaksimalkan penerimaan negara. Meski demikian, ia menjamin bahwa pemerintah akan tetap adil kepada wajib pajak yang patuh.

“Kita akan menerapkan fair treatment. Kalau sudah bayar pajak, jangan diganggu sama sekali. Enggak ada lagi cerita pegawai pajak meras-meras wajib pajak,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, Purbaya juga berencana membuka saluran khusus pengaduan bagi wajib pajak yang mengalami perlakuan tidak adil dari petugas pajak.

Dengan hadirnya aturan “data konkret” ini, DJP kini memegang senjata baru dalam mempersempit ruang penghindaran pajak, sementara pemerintah memastikan perlakuan yang adil bagi setiap wajib pajak yang taat. (alf)

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau seluruh wajib pajak (WP) di Indonesia untuk segera melakukan aktivasi akun Coretax DJP. Imbauan ini disampaikan melalui akun resmi Instagram @ditjenpajakri, Senin (6/10/2025).

DJP menegaskan, setiap wajib pajak wajib memiliki dan mengaktifkan akun Coretax karena sistem ini menjadi pusat utama semua layanan administrasi perpajakan sekaligus sarana untuk memperoleh informasi resmi terkait pajak.

“Jadi penting banget untuk aktivasi sekarang,” tulis DJP dalam unggahannya.

Setidaknya terdapat tiga alasan utama mengapa wajib pajak perlu segera mengaktifkan akun Coretax. Pertama, agar tidak ketinggalan informasi penting perpajakan. Kedua, Coretax akan digunakan sebagai sarana pelaporan SPT Tahunan 2025. Ketiga, langkah ini mendukung penuh proses digitalisasi perpajakan nasional.

Untuk melakukan aktivasi akun, wajib pajak dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Kunjungi situs resmi DJP di https://coretaxdjp.pajak.go.id.

2. Klik tautan “Aktivasi Akun Wajib Pajak”.

3. Centang pertanyaan “Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar?”.

4. Masukkan NPWP, lalu klik “Cari” untuk memastikan data sesuai.

5. Isi email dan nomor telepon yang terdaftar di sistem DJP hingga muncul tanda centang hijau.

6. Lakukan verifikasi wajah dengan klik “Take a Photo” dan pastikan wajah terlihat jelas tanpa aksesori seperti masker atau kacamata.

7. Setelah foto tervalidasi, klik “Validasi Foto”, lalu kirim permohonan aktivasi.

8. Centang pernyataan wajib pajak dan klik “Simpan” untuk menyelesaikan proses.

DJP mengingatkan, aktivasi akun Coretax menjadi langkah penting agar wajib pajak dapat menikmati layanan digital DJP secara penuh dan memastikan pelaporan SPT tahun depan berjalan lancar. (alf)