IKPI, Jakarta: Sejumlah anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengusulkan pembentukan IKPI Cabang Priangan Timur. Usulan tersebut telah disampaikan secara resmi kepada Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld melalui surat tertanggal 1 Mei 2026.
Cabang baru yang diusulkan itu nantinya mencakup wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, hingga Kabupaten Pangandaran.
Dalam surat usulan tersebut, para anggota menyampaikan bahwa pembentukan cabang baru diharapkan dapat memperkuat pelayanan organisasi sekaligus memperluas kiprah IKPI di wilayah Priangan Timur.
“Pendirian (pembentukan) IKPI Cabang Priangan Timur diharapkan semakin memajukan kiprah IKPI, pelayanan yang lebih baik dan optimalnya kinerja IKPI,” demikian tertulis dalam surat pengajuan tersebut.
Usulan pembentukan cabang itu dikoordinasikan oleh Darwin Efendi. Adapun anggota IKPI yang tercatat sebagai pengusul yakni Darwin Efendi, Neneng Hunaneah, Lulus Ristyawan, Heri Sugara, Salsabila Qurrota Ayun, Dera Karunia Pratama Muharam, serta Ilham Muhammad Ginanjar.
Menanggapi usulan tersebut, Vaudy Starworld mengatakan Pengurus Pusat akan segera membahas rencana pembentukan cabang baru itu bersama pihak terkait.
Menurut Vaudy, IKPI telah menjadwalkan rapat pada 11 Mei 2026 dengan para pengusul atau inisiator, Pengurus Daerah IKPI Jawa Barat, serta Pengurus Cabang IKPI Kota Bandung.
“Pengurus Pusat akan mengadakan rapat dengan pengusul atau inisiator, Pengurus Daerah Jawa Barat, dan Pengurus Cabang Kota Bandung,” ujar Vaudy, Rabu (6/5/2026).
Ia menambahkan, hasil pembahasan rapat tersebut selanjutnya akan dibawa ke forum pleno Pengurus Pusat pada Mei 2026 ini untuk diputuskan lebih lanjut.
Menurut Vaudy, pembentukan cabang baru menjadi langkah penguatan organisasi di daerah, sekaligus mendekatkan pelayanan IKPI kepada anggota di wilayah Priangan Timur yang selama ini berada cukup jauh dari pusat kegiatan cabang existing.
“Jadi, keberadaan cabang IKPI bukan hanya mendekatkan diri kepada anggota, tetapi kepada wajib pajak dan otoritas pajak di daerah,” kata Vaudy. (bl)
