IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menemukan potensi tambahan devisa ekspor hingga US$ 5 miliar hanya dalam waktu sekitar dua bulan sejak mulai beroperasi.
Prabowo mengatakan potensi tersebut ditemukan melalui pemantauan transaksi ekspor dan penyesuaian harga dari pembayaran devisa hasil ekspor.
“DSI telah menemukan potensi tambahan US$ 5 miliar hanya dari perbedaan dan penyesuaian harga, dari pembayaran devisa hasil ekspor,” kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026, Jumat (14/8).
Menurut Prabowo, DSI mulai beroperasi pada 1 Juni 2026 dengan mengawasi tiga komoditas strategis, yakni batu bara, kelapa sawit, serta besi dan baja.
Dalam kurun waktu 2 bulan 13 hari, DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$ 14 miliar dari ketiga komoditas tersebut. Selain itu, lebih dari 6.500 transaksi ekspor telah dimonitor oleh DSI.
Prabowo menjelaskan pembentukan DSI merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki tata kelola ekspor komoditas strategis Indonesia. Pemerintah ingin memastikan nilai komoditas yang diekspor tercatat secara akurat dan pembayaran devisa hasil ekspor sesuai dengan nilai sebenarnya.
Dia menegaskan pemerintah tidak ingin terjadi perbedaan antara laporan ekspor Indonesia dengan laporan di negara tujuan.
Pengawasan DSI juga akan diperluas. Prabowo menyebut DSI akan meningkatkan pengawasannya hingga mencakup 50 pelabuhan yang tersebar di 25 provinsi.
Tak hanya tiga komoditas awal, DSI nantinya akan mengelola pengawasan seluruh komoditas ekspor Indonesia.
“Bayangkan dalam waktu yang akan datang, semua komoditas ekspor kita akan dimonitor dan dikelola oleh DSI, berapa peningkatan hasil yang masuk negara,” kata Prabowo.
Prabowo sebelumnya menyoroti potensi hilangnya nilai ekonomi dari ekspor komoditas Indonesia. Dia mencontohkan harga minyak sawit mentah (CPO) yang dijual di pelabuhan Indonesia sekitar Rp 15.000 per kilogram, sementara harga di bursa CPO Rotterdam mencapai sekitar Rp 27.000 per kilogram.
Menurutnya, kesenjangan tersebut menunjukkan adanya potensi nilai komoditas Indonesia yang belum sepenuhnya kembali ke dalam negeri.
Oleh karena itu, pemerintah membentuk DSI sebagai pintu tunggal prosesing ekspor komoditas Indonesia.
Prabowo menegaskan pemerintah ingin memastikan kekayaan Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia dan tidak justru memperkaya segelintir pihak di luar negeri. (sw)
