IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Utara memperkuat kolaborasi dalam meningkatkan literasi perpajakan melalui podcast edukasi yang digelar di Studio Mochamad Soebakir, Fatmawati, Jakarta Selatan, Kamis (18/6/2026).
Podcast yang mengangkat tema “Sosialisasi PMK 28 Tahun 2026: Tujuan dan Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak” tersebut menghadirkan Penyuluh Pajak Ahli Muda Kanwil DJP Jakarta Utara, Ratri Dwi Susilaningsih, serta Penyuluh Pajak Ahli Pertama Kanwil DJP Jakarta Utara, Tansen Simanullang.
Dari IKPI, hadir Pengurus Pusat IKPI Novia Artini dari Departemen Kemitraan Instansi dan Lembaga Pemerintahan yang didampingi Winarto Sugondo dari Departemen Pendidikan.
Novia Artini mengatakan, pelaksanaan podcast ini merupakan tindak lanjut dari hubungan baik yang telah terjalin antara IKPI dan Direktorat Jenderal Pajak, khususnya Kanwil DJP Jakarta Utara. Kegiatan tersebut sekaligus menjadi balasan atas kunjungan IKPI Pengurus Daerah DKJ ke Kanwil DJP Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kolaborasi tersebut menunjukkan komitmen kedua institusi dalam membangun sinergi yang berkelanjutan sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan dan pemahaman perpajakan masyarakat.
“Podcast ini merupakan salah satu wujud nyata sinergitas antara DJP dan IKPI sebagai mitra strategis. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dengan baik dapat terus diperkuat melalui berbagai kegiatan edukasi yang memberikan manfaat bagi wajib pajak,” ujar Novia.
Ia menambahkan, perkembangan regulasi perpajakan yang dinamis menuntut adanya penyampaian informasi yang cepat dan mudah dipahami. Karena itu, media podcast dinilai menjadi sarana efektif untuk menjangkau masyarakat dan para pelaku usaha.
Sementara itu, Ratri Dwi Susilaningsih menjelaskan bahwa PMK Nomor 28 Tahun 2026 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menegaskan legalitas kategori penerima fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, yakni wajib pajak kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu, dan wajib pajak berisiko rendah.
Dengan penegasan tersebut, fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diharapkan benar-benar dapat diberikan kepada wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan.
Tansen Simanullang menambahkan, sosialisasi secara masif menjadi penting agar para wajib pajak maupun para konsultan pajak memahami tujuan serta tata cara pelaksanaan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sesuai ketentuan terbaru.
“Apabila ada persyaratan yang tidak terpenuhi, maka wajib pajak tetap dapat menerima kelebihan pembayaran pajaknya akan tetapi melalui tahapan pemeriksaan pajak,” ujarnya.
Melalui regulasi tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memperoleh haknya.
Kehadiran DJP dalam podcast yang diselenggarakan IKPI ini sekaligus mencerminkan eratnya hubungan kemitraan antara otoritas pajak dan organisasi profesi konsultan pajak dalam mendukung terciptanya sistem perpajakan yang semakin efektif serta berorientasi pada pelayanan. (bl)
