Kemenkeu Sudah Cairkan Restitusi Pajak Rp 170 Triliun hingga Mei 2026

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mencairkan restitusi pajak senilai Rp 170 triliun sepanjang Januari hingga Mei 2026. Pemerintah menegaskan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada wajib pajak yang berhak tetap dilakukan meskipun dalam beberapa kasus harus melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pencairan restitusi merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga kepastian hukum dan pelayanan perpajakan.

Menurutnya, proses pemeriksaan dilakukan untuk memastikan restitusi diberikan secara tepat dan sesuai ketentuan.

“Jadi restitusi tetap dikeluarkan, cuma kita lihat yang mesti diperiksa ya kita periksa lagi,” ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita, dikutip Sabtu (6/6).

Meski tetap mencatat nilai yang besar, realisasi restitusi hingga Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada Januari–Mei 2025, restitusi pajak yang dicairkan pemerintah mencapai Rp 201 triliun.Dengan demikian, nilai restitusi yang telah dibayarkan tahun ini turun sekitar 15,4% secara tahunan.

Penurunan tersebut terjadi di tengah upaya pemerintah memperkuat tata kelola dan pengawasan terhadap proses pengembalian pajak.

Purbaya juga mengungkapkan bahwa audit atas pembayaran restitusi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih berlangsung.

Hingga saat ini, Kemenkeu belum menerima hasil akhir pemeriksaan tersebut.

Menurutnya, pemerintah masih menunggu penyelesaian proses investigasi yang dilakukan BPKP sebelum mengambil langkah lanjutan berdasarkan temuan audit.

Sebelumnya, audit BPKP dilakukan setelah nilai restitusi pajak sepanjang 2025 dinilai cukup tinggi, yakni mencapai Rp 361 triliun. Pemerintah ingin memastikan seluruh proses pengembalian pajak telah berjalan sesuai prosedur dan tidak menimbulkan risiko bagi penerimaan negara.

Kemenkeu sebelumnya memperkirakan hasil audit tersebut dapat diterima pada kuartal II-2026. Namun hingga awal Juni, proses pemeriksaan masih terus berjalan dan belum menghasilkan laporan final. (ds)

id_ID