IKPI, Bogor: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mendorong pemerintah menyeimbangkan kebijakan perluasan basis pajak dengan upaya mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam (SDA). Langkah tersebut dinilai penting agar struktur penerimaan negara tidak hanya bertumpu pada sektor perpajakan.
Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld di sela penyelenggaraan IKPI Open Tournament Golf 2026 di Sentul Highlands Golf Club, Bogor, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).
Vaudy mengatakan penerimaan perpajakan selama ini masih menjadi penopang utama APBN dengan kontribusi lebih dari 80 persen terhadap penerimaan negara. Karena itu, upaya pemerintah memperluas basis pajak tetap perlu didukung.
“Kalau kami melihat, memang di sisi penerimaan negara lebih dari 80 persen berasal dari penerimaan perpajakan. Itu harus terus berjalan,” ujar Vaudy.
Meski demikian, ia mengingatkan masih terdapat potensi penerimaan negara yang dapat dioptimalkan di luar sektor perpajakan, yakni melalui PNBP.
“Namun ada hal yang perlu ditekankan dan diperhatikan juga, yaitu dari sisi penerimaan negara bukan pajak. Sektornya sangat luas,” katanya.
Menurut Vaudy, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah sehingga peluang meningkatkan PNBP masih sangat besar apabila dikelola secara optimal.
“Indonesia memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Potensinya besar. Nah, ini perlu dieksplorasi lebih dalam lagi,” ujarnya.
Ia menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan sejumlah negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam sehingga lebih mengandalkan penerimaan perpajakan sebagai sumber utama pendapatan negara.
“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang memang tidak memiliki sumber daya alam, unsur perpajakannya diperdalam sebagai sumber penerimaan negara. Sementara Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup besar sehingga potensinya juga perlu dimaksimalkan,” kata Vaudy.
Menurut Vaudy, keseimbangan antara optimalisasi penerimaan perpajakan dan PNBP akan memperkuat kapasitas fiskal negara sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi nasional secara lebih menyeluruh. (bl)
