Hari: 6 September 2025

Trump Ancam Negara Pemungut Pajak Digital dengan Tarif dan Blokir Chip

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman keras terhadap negara-negara yang menerapkan pajak digital. Ia menegaskan akan mengenakan tarif besar hingga membatasi ekspor semikonduktor Amerika bagi negara yang memberlakukan pungutan tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Trump melalui unggahan di platform Truth Social, tak lama setelah ia bertemu CEO Meta Platforms Inc., Mark Zuckerberg, di Gedung Putih pekan lalu. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas dampak pajak digital dan regulasi Eropa terhadap perusahaan teknologi asal AS.

Menurut Trump, pajak digital secara tidak adil menyasar raksasa teknologi Amerika seperti Meta, Amazon, dan Google (Alphabet). “Kebijakan itu hanya menargetkan perusahaan kita,” tulisnya.

Meta menjadi salah satu yang paling merasakan beban, mengingat sebagian besar pendapatannya bergantung pada iklan di Facebook, Instagram, dan WhatsApp.

Menariknya, hubungan Trump dan Zuckerberg kini semakin mencair. Meski dulu sempat saling menyerang, Zuckerberg beberapa kali hadir di Gedung Putih maupun resor Mar-a-Lago, bahkan menyumbang 1 juta dolar AS untuk pelantikan Trump. Trump pun memuji investasi pusat data Meta senilai 50 miliar dolar AS di Louisiana.

Perseteruan mengenai pajak digital sejatinya telah berlangsung lama. Amerika Serikat berulang kali menolak kebijakan tersebut dalam perundingan dengan Uni Eropa. Negara yang sudah menerapkan pajak layanan digital antara lain Prancis, Italia, Austria, Spanyol, dan Inggris. Dengan ancaman terbaru dari Trump, tensi dagang transatlantik berpotensi kembali memanas. (alf)

 

 

 

 

 

Pajak 15% Gaji Pokok dan Tunjangan DPR Ditanggung Negara

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Rincian gaji dan tunjangan anggota DPR periode 2024–2029 akhirnya dipublikasikan ke publik. Berdasarkan surat resmi yang ditandatangani Ketua DPR Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, anggota dewan dipastikan membawa pulang gaji bersih sekitar Rp65,5 juta per bulan.

Yang menarik, pajak penghasilan (PPh) sebesar 15% untuk gaji pokok dan tunjangan melekat tidak dipotong dari anggota DPR, melainkan ditanggung oleh negara. Sementara itu, PPh atas tunjangan konstitusional tetap dipotong langsung sebesar 15%.

“Pajak penghasilan atas gaji dan tunjangan melekat ditanggung pemerintah, sedangkan pajak penghasilan atas tunjangan konstitusional dipotong sesuai ketentuan,” demikian bunyi surat yang dibagikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban APBN maupun APBD.

Berikut rincian penghasilan bulanan anggota DPR:

• Gaji Pokok & Tunjangan Melekat

• Gaji pokok: Rp4.200.000

• Tunjangan istri/suami: Rp420.000

• Tunjangan anak: Rp168.000

• Tunjangan jabatan: Rp9.700.000

• Tunjangan beras: Rp289.680

• Uang sidang/paket: Rp2.000.000

Total: Rp16.777.680

• Tunjangan Konstitusional

• Komunikasi intensif dengan masyarakat: Rp20.033.000

• Tunjangan kehormatan: Rp7.187.000

• Peningkatan fungsi pengawasan & anggaran: Rp4.830.000

• Honorarium fungsi dewan:

• Legislasi: Rp8.461.000

• Pengawasan: Rp8.461.000

• Anggaran: Rp8.461.000

Total: Rp57.433.000

Dengan demikian, total penghasilan kotor anggota DPR mencapai Rp74.210.680. Setelah dipotong PPh sebesar Rp8.614.950 dari tunjangan konstitusional, anggota dewan menerima take home pay Rp65.595.730 per bulan. (alf)

 

Barang Makin Murah, India Rela Kehilangan 6 Miliar Dolar Pajak

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah India mengambil langkah berani dengan memangkas pajak konsumsi atas ratusan barang, meski kebijakan ini diperkirakan akan memangkas pendapatan negara hingga 6 miliar dolar AS.

Menteri Keuangan India, Nirmala Sitharaman, Rabu (3/9/2025), mengumumkan struktur Goods and Services Tax (GST) kini disederhanakan menjadi dua tingkatan, yakni 5 persen dan 18 persen. Sebelumnya, tarif terbagi dalam empat lapisan. Untuk barang yang dianggap sin goods seperti rokok, pemerintah tetap mengenakan tarif khusus sebesar 40 persen.

Sejumlah barang kebutuhan sehari-hari, termasuk bahan makanan, perlengkapan sekolah, serta asuransi, akan mengalami penurunan harga. Sebaliknya, minuman keras impor dan mobil premium justru dikenai tarif lebih tinggi. Reformasi ini mulai berlaku pada 22 September, bertepatan dengan musim liburan yang biasanya mendorong belanja elektronik rumah tangga.

Pasar saham India langsung menguat usai pengumuman. Analis menilai kebijakan ini dapat memacu konsumsi rumah tangga yang menyumbang 60 persen Produk Domestik Bruto (PDB) India. Direktur Pelaksana Kotak Securities, Shripal Shah, menyebut pemotongan GST akan “secara langsung mendorong permintaan, membantu pedagang meningkatkan penjualan, dan berpotensi menekan inflasi.”

Meski disambut positif, sejumlah negara bagian mengkhawatirkan potensi penurunan penerimaan pajak. Namun, sebagian ekonom optimistis lonjakan konsumsi akan menutup defisit tersebut.

Langkah ini juga dipandang sebagai penyangga terhadap dampak tarif 50 persen yang dijatuhkan Presiden AS Donald Trump terhadap India, buntut dari keputusan New Delhi membeli minyak mentah Rusia.

Pemangkasan GST menjadi bagian dari janji Perdana Menteri Narendra Modi yang sebelumnya menjanjikan “bonanza pajak” untuk rakyat. Dalam unggahan di X, Modi menegaskan reformasi ini ditujukan untuk memberi manfaat bagi petani, kelas menengah, perempuan, pemuda, hingga pelaku usaha kecil. (alf)

 

 

 

 

Pemkab Bekasi Buru 13 Ribu Kendaraan Nunggak Pajak, Potensi Tambahan PAD Rp40 Miliar

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi tengah menelusuri sekitar 13.000 kendaraan bermotor yang diketahui menunggak pajak. Langkah ini diyakini mampu menambah pendapatan asli daerah (PAD) hingga puluhan miliar rupiah jika seluruhnya berhasil ditertibkan.

Upaya tersebut dilakukan melalui program cost sharing Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), yang melibatkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Samsat, serta jajaran camat di 23 kecamatan.

Kepala Bapenda Kabupaten Bekasi, Iwan Ridwan, menyebut target penelusuran berlaku hingga akhir tahun.

“Kami berharap 13.000 kendaraan yang menunggak bisa segera terdata dan dilaporkan kembali sebelum Desember 2025,” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).

Dengan rata-rata pajak kendaraan antara Rp1,5 juta hingga Rp3 juta per tahun, potensi penerimaan dari 13.000 unit tersebut diperkirakan mencapai Rp20 miliar–Rp40 miliar. Menurut Iwan, angka itu akan menjadi penopang penting bagi keuangan daerah yang dihadapkan pada kebutuhan belanja pembangunan yang terus meningkat.

Kepala Kantor P3DW Samsat Kabupaten Bekasi, Mochamad Fajar Ginanjar, menambahkan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada sinergi lintas sektor.

“Camat memiliki peran vital karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Dengan keterlibatan mereka, penelusuran tunggakan pajak bisa lebih efektif,” jelasnya.

Selain mengurangi beban tunggakan, Fajar menilai program ini juga akan memperkuat basis fiskal daerah. Dana yang terkumpul akan dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

“Skema cost sharing bukan hanya menambah penerimaan, tetapi juga mendorong kesadaran masyarakat bahwa pajak yang mereka bayarkan akan kembali dalam bentuk manfaat nyata,” katanya.

Melalui forum konsolidasi, Pemkab Bekasi bersama Samsat dan para camat menyiapkan strategi penelusuran yang lebih tepat sasaran, termasuk mengatasi kendala di lapangan. Dengan target besar ini, pemerintah daerah optimistis bisa memperkuat kemandirian fiskal sekaligus memperkokoh pondasi keuangan untuk tahun anggaran berikutnya. (alf)

 

 

 

Bandingkan Malaysia dan Thailand, Pajak Mobil RI Jauh Lebih Mahal

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pajak kendaraan bermotor di Indonesia kembali menuai sorotan. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai beban pajak mobil di Tanah Air jauh lebih tinggi dibanding Malaysia dan Thailand.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara, menyebut perbandingan itu cukup mencolok. “Avanza yang diproduksi di Indonesia, pajak tahunannya di sini bisa mendekati Rp5 juta. Sementara di negara tetangga yang justru mengimpor dari kita, pajaknya tidak sampai Rp1 juta,” ujarnya di Jakarta, pekan lalu.

Pengamat otomotif sekaligus akademisi ITB, Yannes Pasaribu, menjelaskan tingginya beban tersebut disebabkan struktur pajak yang berlapis. Beban dimulai sejak tahap produksi, ketika agen pemegang merek (APM) harus menanggung biaya Nomor Identifikasi Kendaraan (NIK) dan Surat Registrasi Uji Tipe (SRUT) yang bisa mencapai puluhan juta rupiah per model.

Distribusi dari pabrik ke diler juga terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen. Saat mobil masuk ke pasar ritel, konsumen kembali dibebani dengan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) hingga 40 persen serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) 10–12,5 persen, tergantung daerah.

“Kalau dihitung total, pajak bisa menyumbang 40–50 persen dari harga mobil baru. Belum termasuk pajak progresif daerah dan opsen provinsi,” ungkap Yannes.

Selain itu, pemilik kendaraan setiap tahun wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 1,5–2 persen dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), ditambah iuran Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia dan Thailand tidak menerapkan PPnBM serta menetapkan tarif pajak yang lebih rendah. Kebijakan fiskal di kedua negara itu justru diarahkan untuk mendorong investasi otomotif dan memperkuat pasar ekspor.

“Ini membuat beban finansial konsumen di Indonesia lebih berat dibandingkan negara tetangga, padahal sama-sama produsen mobil di kawasan ASEAN,” tutup Yannes. (alf)

 

Ekonom UNAIR Ingatkan Risiko Fiskal terhadap Peningkatan Target Pajak 2026

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun pada 2026 atau naik 13,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, langkah ini dinilai penuh risiko jika tidak dibarengi strategi jelas.

Ekonom Universitas Airlangga (UNAIR), Rossanto Dwi Handoyo, mengingatkan potensi masalah fiskal apabila target tidak tercapai. “Kalau penerimaan tidak terpenuhi sementara pengeluaran sesuai target, pertanyaannya, kekurangannya dari mana?” ujarnya, Sabtu (6/9/2025).

Menurut Rossanto, jika penerimaan menurun, pemerintah harus menambah utang atau memangkas belanja negara. Hal ini berisiko karena di akhir periode anggaran proyek-proyek strategis harus diselesaikan. Ia menekankan pentingnya belanja negara yang tepat guna dan tepat sasaran, khususnya untuk menjaga konsumsi masyarakat yang menopang 60 persen perekonomian nasional.

Rossanto juga menyoroti pengurangan dana transfer daerah yang mendorong kenaikan pajak daerah, seperti PBB di Pati dan Bone, yang pada akhirnya menekan daya beli. Ia pun mengkritisi alokasi anggaran Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya lebih baik dialihkan ke sektor kesehatan agar produktivitas masyarakat meningkat.

“Pemerintah perlu mengevaluasi ulang belanja negara agar benar-benar pro rakyat, bukan sekadar memenuhi janji kampanye,” ujarnya. (alf)

 

Wakil Perdana Menteri Inggris Mundur akibat Skandal Bea Properti

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner menyatakan mundur dari jabatannya pada Jumat (5/9/2025) setelah tersandung kasus kelalaian pembayaran bea properti atas rumah barunya di Hove, Sussex Timur, senilai 800 ribu poundsterling.

Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Perdana Menteri Keir Starmer, Rayner menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab penuh atas kesalahan tersebut.

“Saya menerima bahwa saya tidak memenuhi standar tertinggi terkait pembelian properti saya baru-baru ini, dan saya bertanggung jawab penuh,” ujarnya.

Rayner awalnya mengira tidak memiliki kewajiban pajak karena sudah melepas kepemilikan rumah keluarga sebelumnya. Namun, setelah mendapat penjelasan hukum, ia mengakui adanya kekeliruan.

“Saya menyesal tidak meminta nasihat pajak sejak awal,” tambahnya.

Investigasi yang diungkap ITV menemukan adanya bea yang terlewat dibayarkan. Temuan itu memicu kritik tajam terhadap Rayner yang selama ini dikenal vokal dalam isu transparansi dan tata kelola publik.

Ketua Partai Reform UK, David Bull, bahkan menyebut mundurnya Rayner sebagai tanda melemahnya pemerintahan Partai Buruh pimpinan Starmer.

Kejatuhan Rayner menjadi guncangan besar pertama dalam kabinet Starmer, sekaligus menimbulkan tanda tanya besar tentang siapa yang akan mengisi posisi penting tersebut di pemerintahan dan Partai Buruh.(alf)

 

id_ID
en_US id_ID