Pengadilan Spanyol Kembali Selidiki Dugaan Penipuan Pajak Penyanyi Shakira

IKPI, Jakarta: Pengadilan Spanyol menyatakan bahwa pihaknya telah memulai penyelidikan baru terhadap penyanyi Kolombia Shakira terkait dengan dugaan penipuan pajak penghasilan dan kekayaan pada 2018. Pengadilan di kota timur laut Esplugues de Llobregat, dekat Barcelona, tidak memberikan rincian lebih lanjut ihwal pernyataan terhadap kasus yang membelit penyanyi bernama lengkap Shakira Isabel Mebarak itu.

Shakira yang mempopulerkan lagu “Hips Don’t Lie” itu diperkirakan akan diadili menjelang akhir tahun dalam kasus lain. Ia dituding tak mambayarkan lebih dari 14,5 juta euro (US$ 14,31 juta) pajak antara 2012 hingga 2014. Jaksa telah menuntut hukuman delapan tahun dan denda 24 juta euro dalam kasus pertama setelah Shakira menolak atas tuduhan penggelapan pajak itu. Shakira sebelumnya pernah tinggal di Spanyol antara 2012 hihngga 2014.

Jaksa penuntut mengatakan Shakira pindah ke Spanyol pada 2011 ketika hubungannya dengan bek FC Barcelona Gerard Pique diketahui publik. Meski pindah rumah, ia tetap mempertahankan residensi pajak resmi di Bahama hingga 2015.

Pengacara Shakira mengatakan bahwa hingga 2014 dia mendapatkan sebagian besar uangnya dari tur internasional. Ia pindah ke Spanyol hanya pada 2015 dan telah memenuhi semua kewajiban pajaknya.

Penyanyi itu berulang kali membantah melakukan kesalahan dan mengklaim dia tidak berutang apa pun kepada kantor pajak Spanyol. Shakira dan Pique, yang memiliki dua anak, tinggal bersama di Barcelona hingga tahun lalu. Hubungan keduanya berakhir setelah 11 tahun bersama. (bl)

DJP-Polda Riau Ringkus Pengusaha yang Gelapkan Pajak

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama Kepolisian berhasil meringkus pengusaha asal Sumatera Utara (Sumut) karena melakukan penggelapan pajak. Pelaku berinisial SM tersebut merugikan negara Rp1.548.542.189.

Berdasarkan siaran pers DJP pada Kamis (20/7/2023), SM ditangkap oleh Tim Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) bersama Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Korwas PPNS) Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 10 Juli 2023 di Kota Pekanbaru, Riau.

Setelah penangkapan, tersangka SM dibawa ke Kota Medan untuk ditahan di Rumah Tahanan Negara, Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Tersangka SM melakukan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipotong atau dipungut. Hal tersebut dilakukan Tersangka SM melalui CV SJ dalam kurun waktu Masa/Tahun Pajak Januari/2012 sampai dengan Desember/2014.

Tim Penyidik Kanwil DJP Sumatera Utara II berkoordinasi dengan Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk membawa dan menghadapkan Tersangka SM ke Tim Penyidik Kanwil DJP Sumatera Utara II. Hal ini dilakukan karena SM menunjukkan sikap yang tidak kooperatif pada saat dipanggil oleh Tim Penyidik Kanwil DJP Sumatera Utara II dalam rangka permintaan keterangan. Tersangka SM sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak September 2022.

 

Sebanyak 89 Kades Diminta Klarifikasi Pembayaran Pajak Dana Desa

IKPI, Jakarta:  Sebanyak 89 kepala desa (Kades) di Kabupaten Bengkulu Utara telah disurati oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), terkait klarifikasi terhadap kewajiban pembayaran pajak pada kegiatan di desa, yang menggunakan dana desa, baik fisik, makan, minum, papan merek dan pajak lainnya.

Kepala Bapenda Bengkulu Utara Markisman mengatakan, deadline yang diberikan kepada 89 kepala desa ini hanya sampai Jumat sore (21/7/2023).

Namun hingga Kamis sore (20/7/2023), baru sekitar 20 kepala desa yang datang dan memberikan klarifikasi.

Markisman mengatakan, jika hingga Jumat masih ada kepala desa yang belum memberikan klarifikasi, maka akan dilakukan teguran kembali melalui pemerintah di Kecamatan, hingga langkah terakhir yaitu dengan melibatkan pengacara negara dari pihak Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara.

Sementara itu, untuk asumsi nilai pajak dari 215 desa dikatakan Markisman, berkisar hingga Rp1,5 miliar.

Besaran pajak di masing-masing desa bervariasi tergantung dari besaran jumlah dana desa di setiap desa, dan jenis penggunaannya.

“Lebih kurang Rp1,5 miliar sampai 2 miliar, itu tergantung dengan nilai fisik yang dibangun. Kita berikan deadline sampai hari hari jumat, kalau ada yang belum klarifikasi kita coba tegur melalui camat. Jika dia tidak bisa bekerjasama kita juga sudah melibatkan jaksa pengacara negara (JPN),” kata Markisman seperti dikutip dari rbtv.disway.id, Jumat (21/7/2023). (bl)

id_ID