
Ketika Hak Restitusi Bergantung pada Kesalahan Orang Lain
Restitusi pajak selama ini sering dipahami sebagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Cara pandang tersebut sebenarnya kurang tepat. Dalam sistem perpajakan yang menganut

Restitusi pajak selama ini sering dipahami sebagai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada Wajib Pajak. Cara pandang tersebut sebenarnya kurang tepat. Dalam sistem perpajakan yang menganut

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menghentikan sementara seluruh layanan Coretax DJP pada Kamis (25/6/2026) malam. Penghentian layanan dilakukan untuk pemeliharaan sistem dalam rangka

IKPI, Jakarta: Pemerintah memutuskan memberikan insentif perpajakan untuk mendukung pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Insentif tersebut diberikan melalui skema Pajak Pertambahan

IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, Kanwil DJP Jawa Barat II, dan Kanwil DJP Jawa Barat III secara serentak

Dalam beberapa tahun terakhir, kebutuhan pembiayaan pembangunan nasional terus meningkat seiring dengan tuntutan pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pemutahiran alat pertahanan, hilirisasi industri, transisi

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

IKPI, Tasikmalaya: Kehadiran Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Tasikmalaya dinilai akan memperkuat jangkauan organisasi profesi konsultan pajak di Jawa Barat, khususnya di wilayah

IKPI, Tasikmalaya: Darwin Efendi terpilih sebagai Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kota Tasikmalaya periode 2026–2029 dalam Rapat Anggota dan Pemilihan Ketua Cabang yang

IKPI, Depok: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menilai Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 49 Tahun 2025 memunculkan diskusi penting mengenai hubungan

IKPI, Jakarta: Isu under invoicing yang kerap dikaitkan dengan potensi kebocoran penerimaan negara akan menjadi pembahasan dalam forum diskusi yang digelar Ikatan Konsultan Pajak Indonesia