Penerimaan Pajak 2024 Ditargetkan Tumbuh 6,4 Persen

IKPI, Jakarta: Pemerintah menargetkan penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp 1.988,9 triliun.

Itu berarti, penerimaan pajak pada tahun 2024 ditargetkan tumbuh 6,4 persen dari realisasi sementara penerimaan pajak 2023 yang tercatat Rp 1.869,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani indrawati mengungkapkan, pemerintah akan fokus dalam mencapai target yang sudah ditetapkan dalam APBN 2024, termasuk dalam mendulang penerimaan pajak.

“Beberapa reformasi yang dilakukan oleh teman-teman Ditjen Pajak setelah Pemilu 2024,” kata Sri Mulyani seperti dikutip dari Kontan.co.id, Jumat (5/1/2024).

Sri Mulyani menambahkan, berbagai macam peraturan turunan dari Undang-Undang Harmonisai Peraturan Perpajakan (HPP) juga akan dikebut.

“Ini harus terus kami implementasikan sesuai jadwal. Tentunya, akan memberikan kesibukan yang luar biasa,” tambahnya.

Meski demikian, Sri Mulyani tak menampik kalau tahun 2024 akan tteap banyak risiko yang menghadang, tetapi pemerintah akan tetap siaga.

Terutama, dalam mendorong APBN menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi untuk menjadi lebih baik dan berkualitas.  (bl)

Acuhi Perubahan Iklim, BI Perkirakan Ekonomi Global Bisa Tergerus Hingga 14 Persen

IKPI, Jakarta: Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memperkirakan ekonomi global bisa tergerus 11-14 persen dalam 50 tahun jika negara-negara acuh pada perubahan iklim.

Menurut Perry, dampak perubahan iklim tidak bisa dianggap enteng karena bisa membuat kerusakan alam dan ancaman terhadap perekonomian pun lebih tinggi dari pandemi.

Tak heran, sambungnya, perubahan iklim akan menimbulkan dampak negatif dan sosial baik secara sosial maupun ekonomi jika tidak disikapi dengan baik dan diantisipasi sejak dini.

“Saat ini, PDB (Pendapatan Domestik Bruto) global bisa berkurang 11 hingga 14 persen dalam setengah abad,” kata Perry seperti dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (30/3/2023).

Ia pun menyebut jika negara-negara dunia mampu mewujudkan komitmen dalam Persetujuan Paris, yakni mencapai nol emisi pada 2060 atau lebih cepat, setidaknya penurunan PDB global hanya 4 persen dalam 50 tahun.

“Ini banyak dampak ekonomi dan sosial serta untuk ekonomi inklusif dan pertumbuhan di dunia kita,” imbuh Perry.

Oleh karena itu, Perry mengatakan dalam keketuaan ASEAN 2023, Indonesia menjadikan isu iklim dan pembiayaan berkelanjutan menjadi salah satu pilar Priorities Economic Deliverables, khususnya pada poin keberlanjutan (sustainability).

BI mencatat, sebagai kawasan yang paling terdampak oleh bencana alam dan risiko terkait iklim, ASEAN perlu merapatkan barisan guna mempersiapkan dan mengarah ke tujuan yang sama dalam kaitan transisi menuju ekonomi hijau.

Upaya itu diantaranya melalui penyusunan ASEAN Taxonomy on Sustainable Finance dan Study on the Role of Central Banks in Managing Climate and Environment-Related Risk. (bl)

 

 

 

 

 

id_ID