Menkeu Sebut Penerimaan Pajak dari Perusahaan Turun 35,7%

IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penyebab penerimaan pajak per Mei 2024 anjlok. Pada periode itu penerimaan pajak turun 8,4% dari Mei 2023 sebesar Rp 830,5 triliun, menjadi hanya sebesar Rp 760,4 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, turunnya penerimaan pajak itu disebabkan merosotnya setoran pajak penghasilan badan (PPh Badan) dan pajak pertambahan nilai (PPN) yang memiliki kontribusi terbesar besar terhadap total penerimaan pajak. Porsinya masing-masing 20,2% dan 21,9%.

Untuk setoran PPh Badan turun 35,7% secara neto jatuh dari tren setoran per Mei 2023 yang masih tumbuh 24,8%. Ia mengatakan, turunnya setoran PPh Badan menandakan perusahaan-perusahaan tengah mengalami profitabilitas atau keuntungan yang turun, sehingga setoran pembayaran PPh tahunan dan angsurannya turun, diikuti dengan meningkatnya restitusi.

“Jadi kalau 20% dari penerimaan pajak kita kontraksi dalam, tentu kita bisa lihat dampaknya kepada penerimaan pajak keseluruhan memang mengalami tekanan. Pembayaran PPh tahun ini serta angsurannya diadjust ke bawah plus restitusi,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Kamis (27/6/2024).

“Ini yang sekarang sedang kita kelola secara sangat teliti dan waspada,” tegasnya.

Dari sisi setoran PPN dalam negeri, secara neto juga telah turun sebesar 9,1% dari sebelumnya per Mei 2023 tumbuh kencang mencapai 32,5%. Penyebabnya, kata Sri Mulyani ialah peningkatan restitusi pada sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan.

Selain kedua jenis pajak itu mengalami kenaikan, seperti PPh 21 karyawan yang merupakan kontribusi ketiga terbesar terhadap penerimaan keseluruhan pajak dengan porsi 15,7%. Secara neto masih naik 29% lebih tinggi dari pertumbuhan setoran pada Mei 2023 silam sebesar 16,7%.

“Meski kondisi tekanan tapi pajak karyawan masih membukukan pertumbuhan sangat tinggi yaitu 28,9% ini mungkin upah gaji mengalami perbaikan atau adanya kenaikan employment sehingga jumlah karyawan atau buruh meningkat. Ini hal cukup positif bagi masyarakat,” kata Sri Mulyani.

PPh Orang Pribadi juga naik per Mei 2024 sebesar 11,6% lebih cepat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 6,9% secara neto. Demikian juga PPh 26 yang naik 13,6% meski lebih lambat dari pertumbuhan sebelumnya 25,7%. PPh Final pun tumbuh 13,7% dari sebelumnya terkontraksi 10,5%, disebabkan peningkatan penyetoran PPh atas bunga deposito atau tabungan dan jasa konstruksi.

Berdasarkan sektor usahanya, setoran pajak turun untuk industri pengolahan, perdagangan, dan pertambangan, yang masing-masing memiliki kontribusi sebesar 25,6%, 24,4%, dan 5,9% terhadap total penerimaan pajak.

Industri pengolahan turun 14,2% secara neto pada Mei 2024, dari Mei 2023 masih tumbuh 8,3%. Sektor perdagangan turun 0,2% dari sebelumnya mampu tumbuh 10,6%, dan sektor pertambangan turun 60,4% dari sebelumnya naik 59,6%.

Sisanya, seluruh sektor masih mencatatkan pertumbuhan seperti jasa keuangan dan asuransi yang tumbuh 12,6% meski melambat dari pertumbuhan 26,3%. Konstruksi dan real estat tumbuh 7,6% dari sebelumnya 3,9%.

Transportasi dan pergudangan tumbuh 12% dari sebelumnya 46,4%. Untuk sektor jasa perusahaan tumbuh 11,6% dari sebelumnya 27,3%, serta sektor informasi dan komunikasi tumbuh 14,9% dari sebelumnya 10,1%. (Boy)

Survei Indikator: Kepercayaan Masyarakat Terhadap DJP Capai 83,7%

IKPI, Jakarta: Kasus yang menjerat Rafael Alun Trisambodo tak membuat masyarakat enggan membayar pajak. Hal tersebut terlihat dari survei yang dirilis Indikator Politik Indonesia hari ini.

Dalam survei tersebut, jumlah responden yang bersedia tetap membayar pajak mencapai 63,8%. Sedangkan 83,7% responden tetap percaya terhadap Direktorat Jenderal Pajak (DJP)untuk mengelola penerimaan negara.

Meski demikian, jumlah responden yang mengetahui kasus Rafael Alun masih kalah dengan mereka yang belum mendengar kasus hukum mantan pegawai pajak itu. Dari hasil survei, hanya 36,6% masyarakat yang mengetahui kasus tersebut.

Masyarakat juga berharap Ditjen Pajak memberikan hukuman lebih berat hingga meminta tanggung jawab pegawai yang korupsi. Sebanyak 33% responden berharap ada hukuman lebih berat terhadap pegawai yang korupsi. Sedangkan 29% meminta pertanggung jawaban pegawai pajak yang hartanya melampaui kewajaran.

Adapun 11,3% responden meminta Ditjen Pajak transparan soal penggunaan anggaran. Survei yang digelar pada 20 hingga 24 Juni 2023 ini melibatkan 1.220 sampel dari 34 provinsi. Survei memiliki toleransi kesalahan sekitar 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Responden dalam survei diwawancarai tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi  telah menyita sejumlah aset yang diduga milik Rafael Alun Trisambodo. Beberapa aset yang disita berupa 1 unit moge Triumph 1200 cc di Yogyakarta, serta 1 unit Toyota Land Cruiser dan Toyota Camry di Kota Solo. Penyidik KPK juga menyita 3 unit rumah milik Rafael yang berada di Simprug, indekos di Blok M, dan kontrakan di Meruya.

Penggeledahan dilakukan terkait Rafael Alun yang menjadi tersangka dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kasus Rafael Alun mencuat setelah aksi penganiayaan yang dilakukan anaknya yakni Mario Dandy pada anak D akhir Januari lalu. Penganiayaan berat yang dilakukan Mario bersama Shane Lukas membuat anak D koma dan mendapat perawatan intensif di rumah sakit hingga 53 hari. (bl)

id_ID