IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya memperkuat pengawasan laut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), khususnya di wilayah perbatasan timur Indonesia.
Pengawasan tersebut dinilai tidak hanya penting untuk mencegah pelanggaran kepabeanan dan cukai, tetapi juga mendukung optimalisasi penerimaan negara.
Penegasan tersebut disampaikan Purbaya saat meninjau langsung Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Bea Cukai Kupang dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (7/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Purbaya melihat kesiapan armada patroli dan fasilitas PSO Bea Cukai Kupang yang menjadi salah satu pangkalan strategis untuk memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di Nusa Tenggara Timur serta kawasan perbatasan timur Indonesia.
“Pengawasan laut harus terus diperkuat melalui modernisasi sarana operasi, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kompetensi personel agar mampu menjawab tantangan pengawasan di wilayah perbatasan yang semakin kompleks,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Minggu (9/8).
Menurutnya, pengawasan laut memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Hal ini terutama karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jalur pelayaran yang luas serta berbatasan langsung dengan negara lain.
Wilayah kerja PSO Bea Cukai Kupang memiliki posisi strategis karena menjadi penghubung pelayaran antarpulau sekaligus berdekatan dengan perbatasan Timor-Leste dan perairan Australia.
Kondisi tersebut membuat kawasan ini menjadi salah satu titik penting dalam pengawasan kepabeanan dan cukai di wilayah timur Indonesia.
Untuk memperkuat pengawasan, DJBC secara berkesinambungan melaksanakan Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea dengan dukungan Kapal Patroli BC 7002 dan BC 20010 yang dioperasikan PSO Bea Cukai Kupang.
Operasi tersebut mencakup wilayah perairan Bali, Nusa Tenggara Barat, Maumere, Atapupu hingga kawasan perbatasan Indonesia-Timor-Leste.
Pelaksanaan patroli menggunakan pendekatan berbasis targeting untuk meningkatkan ketepatan sasaran pemeriksaan sekaligus mengoptimalkan penggunaan sumber daya patroli.
Meski baru beroperasi efektif selama enam bulan terakhir, PSO Bea Cukai Kupang telah dipercaya mendukung pelaksanaan operasi tersebut secara berkelanjutan.
Pada periode 21 April hingga 15 Juni 2026, Operasi Patroli Laut Terpadu Jaring Wallacea dilaksanakan dalam empat periode operasi menggunakan dua armada patroli. Petugas memantau aktivitas pelayaran dan melakukan 12 pemeriksaan terhadap kapal niaga, kapal layar motor, serta kapal nelayan.
Dalam salah satu operasi pada 19 Mei hingga 1 Juni 2026 menggunakan Kapal Patroli BC 20010, petugas memantau 52 kapal dan perahu yang melintas di wilayah pengawasan serta memeriksa tiga sarana pengangkut.
Dari pemeriksaan tersebut tidak ditemukan pelanggaran di bidang kepabeanan maupun cukai. Hasil ini menunjukkan bahwa pengawasan Bea Cukai tidak semata-mata berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan fungsi pencegahan melalui peningkatan kehadiran aparat di wilayah perairan strategis.
Purbaya menilai penguatan pengawasan laut perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas personel dan pemanfaatan teknologi.
“Kita harus terus membangun kemampuan personel dan memperkuat penggunaan teknologi agar pengawasan semakin efektif serta mampu menjaga wilayah perairan Indonesia secara optimal,” tegas Purbaya.
Ke depan, DJBC akan terus memperkuat kapasitas pengawasan laut melalui modernisasi sarana operasi, peningkatan kompetensi personel, penguatan intelijen, serta kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Langkah tersebut diharapkan membuat pengawasan di wilayah perairan Indonesia semakin adaptif dan efektif dalam menghadapi tantangan penyelundupan yang terus berkembang.
Pada saat yang sama, penguatan pengawasan juga diarahkan untuk mendukung penerimaan negara dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. (sw)
