IKPI, Jakarta: Pengamat kebijakan publik dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Profesor Cecep Darmawan mengatakan rencana Pemprov Jabar melarang penunggak pajak kendaraan bermotor mengisi bahan bakar di SPBU mulai 2024 adalah rencana yang aneh dan lucu.
Satu sisi, sebagai warga negara memang berkewajiban untuk membayar pajaknya, termasuk pajak kendaraan.
Satu sisi lagi, orang hendak mengisi BBM, apalagi non subsidi merupakan haknya. “Jadi, saya melihatnya orang mau membeli BBM kemudian orang itu belum membayar pajak dilarang, itu sih dua hal yang berbeda, meski maksudnya supaya masyarakat membayar pajak,” katanya seperti dikutip dari Tribun Jabar, Selasa (21/11/2023)
Penunggak pajak kendaraan bermotor tentunya akan tercatat datanya di Bapenda, sehingga seharusnya Bapenda memberikan edukasi melalui email atau surat kepada penunggak tersebut.
“Ya bisa juga diperingatkan ‘jika belum membayar, Anda tak boleh menggunakan kendaraan itu di jalan raya karena akan dilakukan razia maupun tilang oleh aparat kepolisian’, misalnya,” ujar Cecep.
Terlebih, kepolisian pun telah memiliki kebijakan penilangan melalui elektronik (ETLE) yang mempermudah dalam merazia kendaraan bermotor. Cecep menilai hal tersebut tampak lebih efektif atau lebih baik ketimbang melarang penunggak pajak kendaraan mengisi BBM di SPBU.
“Optimalkan saja ETLE agar mereka bisa tersadar. Sebab, jika mereka membandel, maka akan terus menerus terkena denda lewat tilang elektronik dan sudah jelas pula aturannya di UU lalu lintas. Jika wacana pelarangan membeli BBM di SPBU itu tak relevan, sebab bisa saja nanti mereka (penunggak pajak) membeli BBM menggunakan kendaraan lain,” katanya.
Cecep mengatakan, pemerintah daerah sebaiknya bekerjasama dengan kepolisian melalui ETLE yang diperbanyak, sehingga kamera ETLE akan menyorot pelat nomor kendaraan dan akan keluar surat tilang.
“Itu lebih efektif dan akan ada efek jeranya, sehingga membuat penunggak pajak kendaraan bermotor tak berani mengeluarkan atau menggunakan kendaraannya di jalan raya karena akan terus terpantau. Ditambah, payung hukumnya jelas dan saya yakin jika ETLE diperbanyak akan signifikan orang membayar pajak kendaraan bermotor,” katanya. (bl)
