IKPI, Jakarta: Pemerintah membuka peluang pemberian insentif perpajakan bagi industri emas sebagai bagian dari upaya memperkuat pengembangan ekosistem bank emas atau bullion bank di Indonesia. Kebijakan tersebut tengah dikaji untuk memastikan industri emas nasional dapat berkembang sekaligus menjaga stabilitas nilai dan keamanan penyimpanan emas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan meninjau berbagai kebijakan yang dapat mendorong kemudahan usaha di sektor bullion. Selain itu, pemerintah juga mempertimbangkan dukungan fiskal yang dapat memperkuat rantai industri emas di dalam negeri.
“Kita lihat apa insentif lain yang perlu kita dorong agar emas ini bisa dijaga secara nilai, namun juga aman dari segi fisik,” kata Airlangga saat acara peluncuran roadmap ekosistem bullion Indonesia di Jakarta, Jumat, (6/3/2026).
Menurut Airlangga, penguatan ekosistem bullion bank diharapkan mampu memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian nasional. Melalui sistem yang terintegrasi, emas tidak hanya berfungsi sebagai aset investasi, tetapi juga dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan dan likuiditas yang lebih produktif.
Ia menilai keberadaan bullion bank yang telah dirintis pemerintah dapat dimaksimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan dukungan kebijakan yang tepat, industri emas berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi baru.
Selain mempertimbangkan insentif pajak, pemerintah juga mendorong agar perdagangan emas lebih banyak dilakukan di dalam negeri. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga ketersediaan bahan baku bagi industri perhiasan nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah dari komoditas emas.
“Kalau sekarang kan kita dorong supaya emas itu diperdagangkan di dalam negeri dengan bea keluar, dan juga untuk mendukung ketersediaan bahan baku bagi industri perhiasan,” ujar Airlangga.
Meski demikian, rencana pemberian insentif perpajakan masih berada pada tahap kajian. Pemerintah berencana meminta masukan dari pelaku industri emas untuk mengetahui apakah dukungan kebijakan tambahan masih diperlukan atau kebijakan yang ada saat ini sudah memadai.
“Ke depan nanti tanyakan ke para pelaku usahanya masih butuh insentif tambahan atau sudah cukup,” tuturnya.
Sementara itu, perkembangan layanan bank emas di Indonesia menunjukkan pertumbuhan signifikan. Airlangga mengungkapkan jumlah nasabah bullion bank meningkat dari sekitar 3,2 juta orang pada Februari 2025 menjadi 5,7 juta orang dalam waktu satu tahun.
Layanan bank emas sendiri resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 26 Februari 2025. Dua lembaga keuangan yang pertama memperoleh izin menjalankan layanan tersebut adalah PT Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia.
Airlangga juga memaparkan bahwa aktivitas transaksi emas melalui lembaga tersebut terus meningkat. Nilai emas yang digadaikan di Pegadaian tercatat naik menjadi sekitar 144,7 ton dari sebelumnya 94 ton. Sementara itu, pemanfaatan emas sebagai pinjaman juga meningkat hingga mencapai 38,5 ton dengan nilai sekitar Rp102 triliun.
Di sisi lain, layanan bullion bank di Bank Syariah Indonesia juga menunjukkan perkembangan positif dengan total simpanan emas yang kini telah mencapai sekitar 22 ton. Pemerintah berharap peningkatan tersebut menjadi fondasi bagi terbentuknya ekosistem bullion nasional yang kuat dan mampu memberikan dampak lebih luas bagi perekonomian Indonesia. (alf)
