IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah menunjuk tujuh perusahaan asing sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) pada November 2024. Perusahaan-perusahaan yang ditunjuk tersebut meliputi Amazon Japan G.K., Vorwerk International & Co. KmG, Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited, Sounds True Inc., Siteground Hosting Ltd., Browserstack Inc., dan Total Security Limited.
Selain penunjukan tujuh perusahaan baru, DJP juga melakukan pembetulan terhadap perusahaan Posit Software, PBC dan pencabutan terhadap Global Cloud Infrastructure Limited. Dengan demikian, total pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk sebagai pemungut PPN mencapai 199 perusahaan hingga November 2024.
Dari 199 pelaku usaha tersebut, 171 perusahaan telah berhasil melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE dengan total setoran mencapai Rp 24,5 triliun.
Jumlah tersebut berasal dari setoran pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu Rp 731,4 miliar pada 2020, Rp 3,90 triliun pada 2021, Rp 5,51 triliun pada 2022, Rp 6,76 triliun pada 2023, dan Rp 7,58 triliun pada tahun 2024.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha antara pelaku usaha konvensional dan digital.
Dwi juga menegaskan bahwa pemerintah akan terus menunjuk pelaku usaha PMSE yang menjual produk dan layanan digital dari luar negeri kepada konsumen Indonesia.
“Dengan langkah ini, diharapkan sistem perpajakan di sektor digital dapat lebih efisien dan berkeadilan, serta dapat meningkatkan kontribusi pajak dari sektor ekonomi digital yang berkembang pesat,” kata Dwi dalam keterangan resminya, Kamis (12/12/2024). (alf)
