Pemerintah Didorong Perkuat UMKM dan Industri Berbahan Baku Lokal Hadapi Perang Dagang AS

IKPI, Jakarta: Pemerintah diminta untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta industri berbahan baku lokal agar mampu naik kelas dan lebih tangguh menghadapi tekanan eksternal. Dorongan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, M Hanif Dhakiri, menanggapi kebijakan perang dagang Amerika Serikat (AS) yang menaikkan tarif kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia.

Hanif menegaskan bahwa langkah AS harus direspons dengan keberanian dalam industrialisasi. “Tarif AS harus kita jawab dengan keberanian industrialisasi. Produk lokal tak boleh hanya bertahan, harus maju dan menembus pasar baru,” ujarnya, Jumat (4/4/2025).

Selain penguatan sektor UMKM, Hanif juga mendorong diversifikasi pasar ekspor ke negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) serta kawasan Afrika. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar AS yang kini menerapkan kebijakan tarif yang lebih tinggi terhadap Indonesia.

Mantan Menteri Ketenagakerjaan ini juga menyoroti pentingnya investasi pada sumber daya manusia, termasuk pekerja migran yang tahun lalu menyumbang devisa sebesar 14 miliar dolar AS. “Mereka bukan beban, tapi kekuatan. Kalau dikelola serius, lima hingga sepuluh tahun ke depan mereka bisa jadi pilar ekonomi nasional,” kata Hanif.

Hanif, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum PKB, menegaskan bahwa tekanan global ini merupakan ujian bagi arah kebijakan nasional agar lebih baik ke depannya. “Ini saatnya melangkah dengan strategi yang berani dan keberpihakan yang nyata,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden AS Donald Trump secara resmi mengumumkan keadaan darurat ekonomi nasional dengan menerapkan kebijakan tarif timbal balik (Reciprocal Tariffs). Indonesia termasuk dalam daftar 10 besar negara yang terkena dampak dari kebijakan ini, dengan tarif baru sebesar 32 persen. Kenaikan tarif tersebut diberlakukan karena nilai impor AS dari Indonesia dinilai lebih tinggi sebesar 18 miliar dolar AS dibandingkan ekspor AS ke Indonesia.

Sejumlah sektor utama ekspor Indonesia ke AS yang terkena dampak kebijakan ini antara lain tekstil dan rajutan (termasuk jersey), sepatu, minyak sawit, udang dan ikan, serta peralatan elektrik. Dengan kebijakan ini, Indonesia perlu segera mengambil langkah strategis untuk mempertahankan daya saing dan memperluas pasar ekspornya ke kawasan lain yang lebih potensial. (alf)

 

en_US