Oleh: T Arsono (Tim sukses Ruston-Lisa)
Berbeda dengan kongres–konggres sebelumnya, Konggres IKPI di Bali mendatang, memiliki perbedaan yang amat mendasar. Sebelumnya, wakil ketua umum ditunjuk oleh ketua umum terpilih. Namun dalam kongres di Bali pada Agustus 2024 mendatang, anggota IKPI akan memilih ketua umum dan wakil ketua umum sebagai “satu paket pilihan”.
Paket ketua umum dan wakil ketua umum dapat diibaratkan seperti satu kesatuan (mata uang koin). Satu sisi mata uang koin tidak bisa dilepaskan dari sisi lainnya. Kemampuan dan kematangan seorang ketua umum harus diimbangi dengan kemampuan dan kematangan sang wakil ketua umum. Begitu juga sebaliknya, mengkilap-nya satu sisi mata uang koin akan sia-sia bila sisi koin lainnya “lecet tergores paku”.
Bahwa IKPI (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) merupakan asosiasi profesi konsultan pajak yang menaungi para konsultan pajak professional. Sehingga seorang wakil ketua umum yang harus mampu berbagi tugas dengan seorang ketua umum, dituntut memiliki background pengalaman sebagai seorang konsultan pajak professional. Background pengalaman ini memberikan bekal bagi seorang ketua umum dan/atau wakil ketua umum memahami apa yang sesungguhnya diinginkan dan dibutuhkan oleh para konsultan pajak.
Bila diibaratkan IKPI sebagai lembaga kemiliteran yang amat kita banggakan, seorang panglima dan/atau wakil panglima (bila misalnya ada), tentu harus memiliki background seorang militer. Akan menjadi aneh apabila lembaga kemiliteran tersebut (misalnya) harus dipimpin oleh seorang panglima atau wakil panglima dengan tanpa pengalaman militer yang cukup.
Demikian juga IKPI sebagai asosiasi konsultan pajak selayaknya dipimpin oleh mereka yang memiliki pengalaman sebagai seorang konsultan pajak. Silahkan diperbandingkan dengan IDI (Ikatan Dokter Indonesia); IAI (Ikatan Akuntan Indonesia); Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) dan lain. Namun jangan diperbandingkan IKPI, IDI, Peradi, IAI dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, karena lembaga kementerian bukan merupakan asosiasi profesi.
Bahwa urusan IKPI tidak hanya terbatas pada urusan dalam negeri saja, namun juga urusan internasional. Mengingat IKPI adalah member of AOTCA dan AOTCA adalah member of GTAP, sehingga kemampuan berbahasa asing juga penting.
Keanggotaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan misi dan visi IKPI sebagai asosiasi yang mendunia (go international) sekaligus sebagai upaya membawa anggota menjalin hubungan dengan para konsultan pada level global.
Sosok Lisa Purnamasari telah mengawali sebagai anggota IKPI sejak tahun 2000-an awal. Lisa juga telah berpengalaman luas dengan diberikan amanah sebagai sekretaris panitia konggres IKPI di Brastagi (Medan), Batam (Riau), Makassar (Sulawesi Selatan) hingga Batu (Malang).
Bahkan Lisa juga mampu menjalankan tugasnya dengan baik saat menjadi sekretaris panitia AOTCA di Bali pada 2022 silam. Bagi kita yang pernah mengikuti ujian sertifikasi konsultan pajak (USKP) seorang Lisa Purnamasari juga bukan sosok yang asing. Lisa sudah tugas selama hampir di dua periode kepengurusan di KP3SKP (Komite Pelaksana Panitia Penyelenggara Sertifikasi Konsultan Pajak).
Pada Konggres IKPI di Bali yang akan datang, Lisa bertindak selaku Ketua Panitia, yang harus melayani sekira 1.600 peserta kongres yang datang dari seluruh penjuru tanah air. Dapat diartikan, Lisa Purnamasari telah matang dan kompeten dengan disertai leadership yang kuat yang mampu berbagi tugas dengan incumbent Ketua Umum IKPI Ruston Tambunan.
Berkenaan dengan urusan memilih ketua umum dan wakil ketua umum, tentu anggota harus meneliti pengalaman dan kemampuan masing-masing mereka dengan cermat. Lihat rekam jejak masing-masing pasangan calon, dan yang terpenting pertimbangkan etika dan integritas dari masing-masing pasangan calon sebagai prasyarat mendasar bagi seorang pemimpin.
If you wish to be success in the world, promise everything, deliver nothing. (Jika Anda ingin sukses di dunia, menjanjikan segalanya, tidak memberikan apa pun. (Napoleon Bonaparte)
