
Indonesia Raih Peringkat 1 dalam Transparansi Belanja Perpajakan
IKPI, Jakarta: Indonesia resmi menduduki peringkat pertama dunia dalam Global Tax Expenditures Transparancy Index (GTETI) versi 2.1 yang diperbarui pada 11 Mei 2026. Ini merupakan

IKPI, Jakarta: Indonesia resmi menduduki peringkat pertama dunia dalam Global Tax Expenditures Transparancy Index (GTETI) versi 2.1 yang diperbarui pada 11 Mei 2026. Ini merupakan

IKPI, Jakarta: Praktisi perpajakan Donny Danardono mengungkap masih banyak wajib pajak yang memilih tidak mengajukan restitusi meski memiliki hak atas kelebihan pembayaran pajak. Salah satu

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mewajibkan Wajib Pajak yang sebelumnya telah memiliki status Wajib Pajak Kriteria Tertentu berdasarkan Pasal 17C UU

IKPI, Jakarta: Praktisi perpajakan Donny Danardono menilai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026 menghadirkan syarat yang lebih ketat bagi wajib pajak yang ingin

IKPI, Jakarta: Praktisi perpajakan Donny Danardono menegaskan bahwa restitusi pajak bukan sesuatu yang keliru atau negatif, melainkan hak wajib pajak yang dijamin dalam ketentuan perpajakan.

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkap terdapat sejumlah perubahan penting dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang wajib dipahami konsultan pajak

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 diterbitkan untuk memperkuat pemanfaatan data perpajakan dalam mendukung pengawasan kepatuhan

IKPI, Jakarta: Pemerintah tidak hanya mengatur pemberian status Pengusaha Kena Pajak (PKP) berisiko rendah, tetapi juga menetapkan kondisi yang dapat menyebabkan status tersebut dicabut. Ketentuan

Menelaah UU PPh, PP 55 Tahun 2022, dan PMK 164 Tahun 2023 Secara Sistematis Perdebatan mengenai batas omzet UMKM Rp 4,8 miliar kembali menjadi perhatian

IKPI, Jakarta: Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 111/2025 bukan ditujukan untuk menakut-nakuti wajib pajak, melainkan memperjelas mekanisme pengawasan kepatuhan di era administrasi perpajakan digital. Hal