IKPI, Jakarta: Pemerintah Thailand berencana untuk memberlakukan pajak pariwisata sebesar 300 baht atau sekitar Rp144 ribu per turis saat musim puncak wisata (peak season) tahun ini. Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand, Sorawong Thienthong, mengungkapkan bahwa kebijakan ini diperkirakan mulai berlaku pada kuartal terakhir tahun 2024, sebagaimana dilaporkan oleh Bangkok Post.
Meskipun rincian skema pajak ini masih dalam tahap finalisasi, Sorawong menyatakan bahwa turis asing yang tiba melalui jalur udara akan dikenakan biaya sebesar 300 baht per perjalanan. Sementara itu, bagi wisatawan yang memasuki Thailand melalui jalur darat atau laut juga akan dikenakan tarif yang sama, tetapi mereka diperbolehkan masuk beberapa kali dalam rentang waktu 30 hingga 60 hari, menurut laporan VN Express.
Menanggapi kekhawatiran bahwa kebijakan pajak ini dapat mengurangi jumlah wisatawan yang datang ke Thailand, Sorawong menegaskan bahwa nominal pajak tersebut relatif kecil dan tidak akan berdampak signifikan terhadap arus kunjungan wisatawan asing. Bahkan, beberapa kedutaan besar negara lain disebut mendukung inisiatif ini, karena dinilai memberikan manfaat berupa akses asuransi perjalanan bagi wisatawan selama berada di Thailand.
Lebih lanjut, Sorawong juga menekankan bahwa penerapan pajak ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan tambahan bagi negara, tetapi juga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan selama berlibur di Thailand.
Sepanjang tahun 2024, Thailand mencatat kedatangan 35,5 juta turis asing, menjadikannya salah satu destinasi wisata utama di Asia Tenggara. Pemerintah Thailand menargetkan peningkatan jumlah wisatawan asing hingga 40 juta orang pada tahun 2025, termasuk 9 juta wisatawan asal China. Dengan adanya kebijakan pajak pariwisata ini, pemerintah berharap dapat terus meningkatkan layanan wisata serta menjaga daya tarik Thailand sebagai destinasi wisata unggulan dunia. (alf)
